prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Rekomendasi 5.2 Mempertegas definisi dan kategorisasi daripada cabul,
baik itu di dalam ketentuan umum atau penjelasan Pasal.
Pasal 289 KUHP tidak menguraikan secara jelas dan detil mengenai
definisi dan syarat-syarat terjadinya perbuatan cabul serta kategorisasi
perkosaan yang sangat berhubungan dengan hal tersebut. Dalam penjelasan
pasal 289 KUHP oleh R. Soesilo hanya dikatakan bahwa “perbuatan cabul
adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau
perbuatan yang keji, yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,
misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan atau buah dada.”
Pencabulan sendiri merupakan bagian dari pelecehan seksual. Pelecehan
seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui
kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual
atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main
mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materimateri
pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian
tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan
rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan
mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. 13
KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual tetapi hanya perbuatan
cabul. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai definisi
dan syarat-syarat terjadinya perbuatan cabul yang dimaksud oleh pembuat
pasal ini sehingga menuai banyak perbedaan pendapat dan kontroversi di
kalangan penegak hukum.
Perihal keterkaitannya dengan perkosaan, perkosaan dilihat dari
dibuktikannya persetubuhan paksa dan akibatnya, seperti penyakit menular
seksual, gangguan disfungsi seksual, dan PTRS (Post Traumatic Stress
Disorder). Apabila secara forensik praktis unsur persetubuhan dalam
batasan perkosaan tidak terbukti, maka tindak pidana tersebut masuk ke
dalam kategori pencabulan. 14 Dengan demikian, sebaiknya dibuat ketentuan
yang mempertegas definisi dan syarat-syarat terjadinya perbuatan cabul
serta kategorisasi perkosaan yang masuk ke dalam ruang lingkup pasal ini.
6. PASAL 294
Poin 6.1 Sanksi pidana lebih rendah.
13 Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan
Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata
di Poso 1998-2005, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132 dan rumusan yang
dikembangkan Rifka Annisa Women‟s Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, “Bagai
Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya
Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan”, Komnas
Perempuan, 2010, hal. 9
14 Prof. Agus Purwadianto, Op. Cit, hlm. 78-79.
193