prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Rekomendasi 4.3 Mempertegas ketentuan dalam Pasal 288 agar mencakup
tidak hanya perkawinan dibawah umur tetapi juga perkawinan cukup umur.
Ketentuan pasal ini hanya mencakup perkawinan di bawah umur
padahal juga dimungkinkan adanya pemaksaan perkawinan dan kekerasan
seksual kepada mereka yang sudah dewasa.
Marital rape merupakan perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap
istri atau sebaliknya, dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan
badan tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan
pasangannya. Meskipun dalam KUHP tidak dikenal istilah marital rape, hal
tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 5 UU
PKDRT mengatur tentang larangan tindakan kekerasan seksual, yaitu
pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Secara lebih khusus,
Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan
hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam
lingkup rumah tangga tersebut, seperti istri, anak, dan pekerja rumah
tangga. Mengenai hukuman bagi pelaku, pasal 46 menegaskan bahwa para
pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancam
hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 tahun atau denan
paling banyak Rp36.000.000,00
Minimnya kesadaran masyarakat terhadap marital rape menyebabkan
banyak kasus yang tidak terlaporkan.
5. PASAL 289
Poin 5.1 Frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 289
membuat Pasal-Pasal tersebut menjadi sempit.
Rekomendasi 5.1 Frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut
diganti dengan frasa “bertentangan” atau “bertentangan dengan kehendak”
Pasal 289 KUHP berbunyi
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya
perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”
Frasa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada pasal tersebut
membuat pasal ini menjadi sempit karena perbuatan cabul tidak selalu
berawal dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang pada konteksnya
bersifat lebih fisik. Dengan demikian, delegasi SHN merekomendasikan
sebaiknya frasa “dengan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” pada pasal
289 KUHP diubah menjadi frasa “bertentangan dengan” atau “bertentangan
dengan kehendak” sehingga ketentuan pasal ini menjadi lebih luas.
Poin 5.2 Definisi cabul dan kategorisasi pemerkosaan tidak jelas.
192