prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
pidana perkosaan dapat bebas dari tuntutan. Oleh karena itu, delegasi SHN
merekomendasikan revisi terhadap pasal 287 KUHP, bahwasanya jenis
delik pasal 287 KUHP adalah jenis delik biasa bukan jenis delik aduan,
sehingga yang dapat melakukan penuntutan tidak hanya korban saja.
Poin 3.3 Pidana penjara dalam rumusan pasal 287 lebih ringan
dibandingkan dengan pidana penjara dalam rumusan pasal 285, padahal di
dalam pasal 287 korbannya adalah anak yang akan menjadi penerus bangsa.
Rekomendasi 3.3 Memperberat ancaman pidana dalam RKUHP.
Persamaan status yang dimaksud dalam Poin 3.1 dapat dilihat dari
ancaman hukuman penjara yang sama dari pasal 287 dengan pasal 286
KUHP, yaitu 9 tahun. Seharusnya ancaman hukuman pidana terhadap
korban anak-anak sebagaimana telah diatur dalam pasal 287 memiliki
ancaman hukuman pidana yang sama atau bahkan lebih berat dibandingkan
dengan ancaman hukuman pidana dalam pasal 286. Selain karena dapat
mengindikasikan bahwa semakin muda umur korban maka semakin ringan
hukumannya, hal ini disebabkan terutama karena anak-anak merupakan
penerus bangsa.
Tidak hanya fakta kekerasan seksual, dampak yang dialami korban
kekerasan seksual juga masih luput dari perhatian serius masyarakat.
Terdapat beberapa dampak yang dapat timbul pada korban kekerasan
seksual, terutama perkosaan dan pelecehan. Dampak-dampak tersebut
antara lain dampak langsung, dampak perilaku, dampak psikologis, dampak
fisik, meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan
makan, rasa rendah diri yang buruk, perubahan perilaku seksual,
psikopatologi, penyakit alamat kelamin, adiksi terhadap zat-zat berbahaya,
bahkan berujung pada kematian. Dampak-dampak tersebut akan dialami
oleh setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Delegasi SHN merekomendasikan untuk
ditentukannya perbedaan pemidanaan yang tegas antara korban yang tidak
berdaya dengan anak, dimana kasus pemerkosaan terhadap anak seharusnya
ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan kasus pemerkosaan
terhadap orang dewasa yang tidak berdaya.
Namun, selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juga sudah memberikan perlindungan khusus bagi anakanak
yang mengalami kekerasan seksual.
4. PASAL 288
Poin 4.1 Rumusan dalam pasal tidak dijelaskan secara tegas dalam hal
apakah pasal ini turut mencakup pemaksaan perkawinan atau tidak.
Rekomendasi 4.1 Meminta penjelasan yang tegas terkait rumusan pasal
288, apakah termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan atau tidak.
Pasal 288 KUHP berbunyi:
190