prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Menurut pasal tersebut, terjadinya perkosaan tidak perlu dibuktikan
dengan terdapat atau tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila
salah satu pihak (dalam RUU KUHP, perempuan) tidak menyatakan
persetujuan atau menunjukkan kehendaknya dalam melakukan hubungan
seks dengan pihak lainnya (dalam RUU KUHP, laki-laki), maka tindakan
tersebut dapat disebut sebagai perkosaan.
Terhadap hal tersebut, delegasi SHN merekomendasikan untuk mengganti
frasa “ancaman kekerasan” dengan “bertentangan dengan kehendak”
sebagaimana yang sudah diatur dalam RKUHP tentang pencantuman
pengertian pemerkosaan yang tertera dalam ketentuan umum RKUHP.
Poin 1.2 Tidak menjelaskan definisi mengenai “Pemerkosaan”.
Rekomendasi 1.2 Mencantumkan pengertian “Pemerkosaan”.
Pasal 285 juga tidak menjelaskan definisi mengenai “Pemerkosaan”
serta terdapat kurangnya kepastian hukum dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur mengenai ancaman pidana
maksimal tanpa memperhatikan pengaturan pidana penjara minimum.
Hingga saat ini batasan perkosaan dalam hukum positif Indonesia ialah
tindakan menyetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan.
Dalam pasal tersebut, perkosaan didefinisikan secara amat limitatif.
Perkosaan menurut KUHP tidak termasuk tindakan KSTP (kekerasan
seksual terhadap perempuan) dalam bentuk hubungan penis pelaku melalui
anus (secara anal) atau mulut korban (secara oral). 5
Belakangan, definisi perkosaan dinilai perlu diperluas agar tidak hanya
tentang penetrasi penis terhadap vagina. Perkosaan harus didefinisikan
sesuai dengan pengalaman korban. Encyclopedia of Rape mengemukakan
bahwa realitas fisik perkosaan tidak berubah dari waktu ke waktu, yaitu
penetrasi dari vagina, atau lubang lainnya, dengan penis (atau benda lain)
tanpa persetujuan dari wanita atau pria korban. Polaschek, Ward & Hudson,
memberi definisi perkosaan sebagai penetrasi pada anus, vagina oleh penis,
jari atau benda lain atau penetrasi penis pada mulut. Bahkan memaksa orang
lain melakukan hal itu juga disebut sebagai perkosaan. 6
Di Indonesia, bentuk perkosaan berupa insersi penis ke lubang atau
organ lain selain vagina, seperti anus atau mulut dan benda selain bagian
tubuh ke dalam vagina atau anus beberapa kali terjadi. Namun, kasus-kasus
tersebut biasanya hanya dijerat dengan pasal pencabulan, misalnya saja
yang terjadi pada korban YF yang dipaksa untuk melakukan oral oleh para
5 Prof. Agus Purwadianto, Disertasi Doktoral: Perkosaan Sebagai pelanggaran
Hak Asasi Manusia, hlm. 12.
6
Priyanto Aadil, “Makalah Perkosaan dan Pencabulan”, diakses dari
https://www.academia.edu/3710743/Makalah_Perkosaan_dan_pencabulan.docx pada 20
Juli 2014.
183