prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
hubungan seksual tersebut menjadi sesuatu yang sulit diterima. Di satu sisi,<br />
ketidaksetujuan perempuan dianggap vital dalam kasus perkosaan, namun di<br />
sisi lain itu menjadi tidak penting karena perempuan harus membuktikan<br />
ketidaksetujuannya (yang berarti ada pada tataran psikologis), untuk hal-hal<br />
yang bersifat fisik (bukti adanya kekerasan).<br />
Lebih jauh, rumusan kekerasan tersebut mengeluarkan atau bahkan<br />
mengeliminasi hubungan seksual yang dilakukan berdasarkan "ketundukan"<br />
(submission), karena alasan-alasan tertentu. Misalnya saja antara seorang<br />
majikan terhadap bawahannya yang merasa khawatir dengan masa depan<br />
pekerjaannya, atau cemas dengan nilai ujian atau kelulusan dalam konteks<br />
hubungan seksual antara seorang guru terhadap muridnya. 3 Padahal, pada<br />
dasarnya kekerasan seksual merupakan manifestasi kekuasaan pelaku<br />
terhadap korbannya.<br />
Dalam RUU KUHP, sudah terdapat perubahan unsur, antara lain<br />
dihapusnya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digantikan oleh<br />
unsur bertentangan dengan kehendak dan tanpa persetujuan. Pasal 488 ayat<br />
1 RUU KUHP berbunyi: 4<br />
(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana<br />
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)<br />
tahun:<br />
a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar<br />
perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;<br />
b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar<br />
perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;<br />
c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,<br />
dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan<br />
tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;<br />
d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,<br />
dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan<br />
tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang<br />
sah;<br />
e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang<br />
berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan<br />
persetujuannya; atau<br />
f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,<br />
padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan<br />
pingsan atau tidak berdaya.<br />
3 Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan<br />
Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan”, diakses<br />
darihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-danrealitas<br />
pada 18 Mei 2014.<br />
4<br />
Lihat Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,<br />
diakses dari http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/RUU%20<br />
KUHP_2013.pdf pada 18 Mei 2014.<br />
182