prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
hubungan seksual tersebut menjadi sesuatu yang sulit diterima. Di satu sisi,
ketidaksetujuan perempuan dianggap vital dalam kasus perkosaan, namun di
sisi lain itu menjadi tidak penting karena perempuan harus membuktikan
ketidaksetujuannya (yang berarti ada pada tataran psikologis), untuk hal-hal
yang bersifat fisik (bukti adanya kekerasan).
Lebih jauh, rumusan kekerasan tersebut mengeluarkan atau bahkan
mengeliminasi hubungan seksual yang dilakukan berdasarkan "ketundukan"
(submission), karena alasan-alasan tertentu. Misalnya saja antara seorang
majikan terhadap bawahannya yang merasa khawatir dengan masa depan
pekerjaannya, atau cemas dengan nilai ujian atau kelulusan dalam konteks
hubungan seksual antara seorang guru terhadap muridnya. 3 Padahal, pada
dasarnya kekerasan seksual merupakan manifestasi kekuasaan pelaku
terhadap korbannya.
Dalam RUU KUHP, sudah terdapat perubahan unsur, antara lain
dihapusnya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digantikan oleh
unsur bertentangan dengan kehendak dan tanpa persetujuan. Pasal 488 ayat
1 RUU KUHP berbunyi: 4
(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun:
a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar
perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar
perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,
dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan
tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,
dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan
tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang
sah;
e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang
berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan
persetujuannya; atau
f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,
padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya.
3 Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan
Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan”, diakses
darihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-danrealitas
pada 18 Mei 2014.
4
Lihat Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
diakses dari http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/RUU%20
KUHP_2013.pdf pada 18 Mei 2014.
182