prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
PENJELASAN TABEL TINJAUAN HUKUM SIMPOSIUM HUKUM
NASIONAL 2014
KOMISI 1
MATERIIL
1. PASAL 285
Poin 1.1 Frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam pasal 285
membuat rumusan dalam pasal ini menjadi terlalu sempit.
Rekomendasi 1.1 Mengganti frasa “ancaman kekerasan” dengan
“bertentangan dengan kehendak” sebagaimana diatur dalam Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang pencantuman
pengertian pemerkosaan yang tertera dalam ketentuan umum RKUHP.
Secara materiil, dianggap perlu adanya perbaikan pada pasal 285, yang
berbunyi "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,
diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun". Frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam pasal 285
membuat rumusan dalam pasal ini menjadi terlalu sempit.
Apabila merujuk pada pasal 89 KUHP, definisi kekerasan dalam pasal
285 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil
secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala
macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Selain itu, yang
dapat disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang
jadi pingsan atau tidak berdaya. 1 Oleh sebab itu, untuk membuktikan
terjadinya tindakan perkosaan, maka harus terdapat kekerasan atau ancaman
kekerasan yang seringkali diartikan sebagai kekerasan fisik yang harus
dibuktikan dengan luka atau bekas luka yang terdapat dalam tubuh korban
yang diakibatkan oleh pelaku.
Pada kenyataannya, banyak terdapat peristiwa perkosaan yang terjadi
tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, tetapi menggunakan
kekerasan mental atau psikologis. National Victim Center and Crime
Victims Research and Treatment Center (1992) menunjukkan bahwa
korban-korban perkosaan mengalami permaksaan, ancaman, dan kekerasan
yang menyakitkan, baik secara fisik maupun secara psikis 2 , misalnya pada
kasus RW, seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang diperkosa oleh
seniman Sitok Srengenge dibawah tekanan mental dan psikis.
Dengan rumusan kekerasan atau ancaman kekerasan pula, maka
gagasan bahwa perempuan tidak menghendaki atau menyetujui (consent)
1 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 98.
2 Bagus Takwin, Membongkar Mitos Perkosaan, (dalam Jurnal Perempuan Edisi
71: Perkosaan dan Kekuasaan), hlm. 12.
181