prosidingshn2014

Recommendations

Info

Simposium Hukum Nasional 2014 9.7. Beberapa daerah belum memiliki rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan seksual dalam konteks rehabilitasi yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki shelter, namun belum dipergunakan sebagaimana mestinya. 9.8. Dakwaan tindak pidana kekerasan seksual yang belum mengakomodasi restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual. 9.7. Harus adanya pemerataan shelter di tiap-tiap lembaga yang memiliki fungsi rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual dan harus dioperasionalkan sesuai dengan Standar Penilaian Minimum. 9.8. Restitusi dan kompensasi harus diakomodir dalam surat dakwaan. 180
Simposium Hukum Nasional 2014 PENJELASAN TABEL TINJAUAN HUKUM SIMPOSIUM HUKUM NASIONAL 2014 KOMISI 1 MATERIIL 1. PASAL 285 Poin 1.1 Frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam pasal 285 membuat rumusan dalam pasal ini menjadi terlalu sempit. Rekomendasi 1.1 Mengganti frasa “ancaman kekerasan” dengan “bertentangan dengan kehendak” sebagaimana diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang pencantuman pengertian pemerkosaan yang tertera dalam ketentuan umum RKUHP. Secara materiil, dianggap perlu adanya perbaikan pada pasal 285, yang berbunyi "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam pasal 285 membuat rumusan dalam pasal ini menjadi terlalu sempit. Apabila merujuk pada pasal 89 KUHP, definisi kekerasan dalam pasal 285 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Selain itu, yang dapat disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 1 Oleh sebab itu, untuk membuktikan terjadinya tindakan perkosaan, maka harus terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan yang seringkali diartikan sebagai kekerasan fisik yang harus dibuktikan dengan luka atau bekas luka yang terdapat dalam tubuh korban yang diakibatkan oleh pelaku. Pada kenyataannya, banyak terdapat peristiwa perkosaan yang terjadi tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, tetapi menggunakan kekerasan mental atau psikologis. National Victim Center and Crime Victims Research and Treatment Center (1992) menunjukkan bahwa korban-korban perkosaan mengalami permaksaan, ancaman, dan kekerasan yang menyakitkan, baik secara fisik maupun secara psikis 2 , misalnya pada kasus RW, seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang diperkosa oleh seniman Sitok Srengenge dibawah tekanan mental dan psikis. Dengan rumusan kekerasan atau ancaman kekerasan pula, maka gagasan bahwa perempuan tidak menghendaki atau menyetujui (consent) 1 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 98. 2 Bagus Takwin, Membongkar Mitos Perkosaan, (dalam Jurnal Perempuan Edisi 71: Perkosaan dan Kekuasaan), hlm. 12. 181
Page 2 and 3:
Keeping Our Small Boat Afloat By Ro
Page 4 and 5:
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM NASIONAL
Page 6 and 7:
“Tanah air ada di sana, di mana a
Page 8 and 9:
Kata Sambutan Manajer Pendidikan da
Page 10 and 11:
Kata Sambutan Ketua BEM FHUI 2014 K
Page 12 and 13:
Kata Sambutan Ketua Pelaksana KATA
Page 14 and 15:
Daftar Isi DAFTAR ISI Kata Sambutan
Page 16 and 17:
Simposium Hukum Nasional 2014 Perli
Page 18 and 19:
Simposium Hukum Nasional 2014 dan P
Page 20 and 21:
Simposium Hukum Nasional 2014 masin
Page 22 and 23:
Simposium Hukum Nasional 2014 Deleg
Page 24 and 25:
MAKALAH PEMBICARA SEMINAR NASIONAL
Page 26 and 27:
Simposium Hukum Nasional 2014 Akar
Page 28 and 29:
Simposium Hukum Nasional 2014 dalam
Page 30 and 31:
Simposium Hukum Nasional 2014 hukum
Page 32 and 33:
Simposium Hukum Nasional 2014 beran
Page 34 and 35:
Simposium Hukum Nasional 2014 perem
Page 36 and 37:
Simposium Hukum Nasional 2014 perke
Page 38 and 39:
Simposium Hukum Nasional 2014 pelua
Page 40 and 41:
Simposium Hukum Nasional 2014 PERSP
Page 42 and 43:
Simposium Hukum Nasional 2014 sebag
Page 44 and 45:
Simposium Hukum Nasional 2014 Indon
Page 46 and 47:
Simposium Hukum Nasional 2014 kedud
Page 48 and 49:
Simposium Hukum Nasional 2014 terbe
Page 50 and 51:
MAKALAH DELEGASI KOMISI 1: HUKUM MA
Page 52 and 53:
Simposium Hukum Nasional 2014 Anak
Page 54 and 55:
Simposium Hukum Nasional 2014 antar
Page 56 and 57:
Simposium Hukum Nasional 2014 ada 2
Page 58 and 59:
Simposium Hukum Nasional 2014 Pasal
Page 60 and 61:
Simposium Hukum Nasional 2014 1/3 (
Page 62 and 63:
Simposium Hukum Nasional 2014 penge
Page 64 and 65:
Simposium Hukum Nasional 2014 http:
Page 66 and 67:
Simposium Hukum Nasional 2014 anak
Page 68 and 69:
Simposium Hukum Nasional 2014 4. Fa
Page 70 and 71:
Simposium Hukum Nasional 2014 E. Be
Page 72 and 73:
Simposium Hukum Nasional 2014 mengg
Page 74 and 75:
Simposium Hukum Nasional 2014 sehin
Page 76 and 77:
Simposium Hukum Nasional 2014 belum
Page 78:
Simposium Hukum Nasional 2014 sebag
Page 81 and 82:
Simposium Hukum Nasional 2014 TINJA
Page 83 and 84:
Simposium Hukum Nasional 2014 Artin
Page 85 and 86:
Simposium Hukum Nasional 2014 Kata
Page 87 and 88:
Simposium Hukum Nasional 2014 dihin
Page 89 and 90:
Simposium Hukum Nasional 2014 dibuk
Page 91 and 92:
Simposium Hukum Nasional 2014 keadi
Page 93 and 94:
Simposium Hukum Nasional 2014 bahwa
Page 95 and 96:
Simposium Hukum Nasional 2014 Namun
Page 97 and 98:
Simposium Hukum Nasional 2014 perca
Page 99 and 100:
Simposium Hukum Nasional 2014 lagi
Page 101 and 102:
Simposium Hukum Nasional 2014 kecen
Page 103 and 104:
Simposium Hukum Nasional 2014 sex e
Page 105 and 106:
Simposium Hukum Nasional 2014 bahas
Page 107 and 108:
Simposium Hukum Nasional 2014 syste
Page 109 and 110:
Simposium Hukum Nasional 2014 Menur
Page 111 and 112:
Simposium Hukum Nasional 2014 Rumus
Page 113 and 114:
Simposium Hukum Nasional 2014 bahwa
Page 115 and 116:
Simposium Hukum Nasional 2014 telah
Page 117 and 118:
Simposium Hukum Nasional 2014 PERAN
Page 119 and 120:
Simposium Hukum Nasional 2014 Tentu
Page 121 and 122:
Simposium Hukum Nasional 2014 Alat
Page 123 and 124:
Simposium Hukum Nasional 2014 Perma
Page 125 and 126:
Simposium Hukum Nasional 2014 http:
Page 127 and 128:
Simposium Hukum Nasional 2014 PERLI
Page 129 and 130:
Simposium Hukum Nasional 2014 kepad
Page 131 and 132:
Simposium Hukum Nasional 2014 DAFTA
Page 133 and 134:
Simposium Hukum Nasional 2014 akhir
Page 135 and 136:
Simposium Hukum Nasional 2014 seper
Page 137 and 138:
Simposium Hukum Nasional 2014 kesei
Page 139 and 140:
Simposium Hukum Nasional 2014 3. Pe
Page 141 and 142:
Simposium Hukum Nasional 2014 menda
Page 143 and 144:
Simposium Hukum Nasional 2014 peras
Page 145 and 146:
Simposium Hukum Nasional 2014 Mengg
Page 147 and 148:
Simposium Hukum Nasional 2014 1. Ke
Page 149 and 150:
Simposium Hukum Nasional 2014 berus
Page 151 and 152:
Simposium Hukum Nasional 2014 Russe
Page 153 and 154:
Simposium Hukum Nasional 2014 2) Un
Page 155 and 156:
Simposium Hukum Nasional 2014 ranah
Page 157 and 158:
Simposium Hukum Nasional 2014 2. Su
Page 159 and 160: Simposium Hukum Nasional 2014 PENCE
Page 161 and 162: Simposium Hukum Nasional 2014 ratus
Page 163 and 164: Simposium Hukum Nasional 2014 1) Ba
Page 165 and 166: Simposium Hukum Nasional 2014 tenta
Page 167 and 168: Simposium Hukum Nasional 2014 menga
Page 169 and 170: Simposium Hukum Nasional 2014 terha
Page 171 and 172: Simposium Hukum Nasional 2014 Langk
Page 173 and 174: Simposium Hukum Nasional 2014 PERLI
Page 175 and 176: Simposium Hukum Nasional 2014 terse
Page 177 and 178: Simposium Hukum Nasional 2014 7) Pe
Page 179 and 180: Simposium Hukum Nasional 2014 B. Pr
Page 181 and 182: Simposium Hukum Nasional 2014 anak
Page 183 and 184: Simposium Hukum Nasional 2014 seada
Page 185 and 186: Simposium Hukum Nasional 2014 e. Ko
Page 187 and 188: Simposium Hukum Nasional 2014 Dafta
Page 189 and 190: Simposium Hukum Nasional 2014 EFISI
Page 191 and 192: Simposium Hukum Nasional 2014 tinda
Page 193 and 194: Simposium Hukum Nasional 2014 Upaya
Page 195 and 196: Simposium Hukum Nasional 2014 C. Pe
Page 197 and 198: Simposium Hukum Nasional 2014 sedem
Page 200 and 201: TINJAUAN HUKUM SIMPOSIUM HUKUM NASI
Page 202 and 203: Simposium Hukum Nasional 2014 2. 2.
Page 204 and 205: Simposium Hukum Nasional 2014 5. 5.
Page 206 and 207: Simposium Hukum Nasional 2014 8.2 P
Page 208 and 209: Simposium Hukum Nasional 2014 9.2.
Page 212 and 213: Simposium Hukum Nasional 2014 hubun
Page 214 and 215: Simposium Hukum Nasional 2014 pela
Page 216 and 217: Simposium Hukum Nasional 2014 kasus
Page 218 and 219: Simposium Hukum Nasional 2014 Pada
Page 220 and 221: Simposium Hukum Nasional 2014 pidan
Page 222 and 223: Simposium Hukum Nasional 2014 Rekom
Page 224 and 225: Simposium Hukum Nasional 2014 Rekom
Page 226 and 227: Simposium Hukum Nasional 2014 KOMIS
Page 228 and 229: Simposium Hukum Nasional 2014 Coba
Page 230 and 231: Simposium Hukum Nasional 2014 Kamu
Page 232 and 233: Simposium Hukum Nasional 2014 8.2.1
Page 234 and 235: Simposium Hukum Nasional 2014 Selai
Page 236 and 237: Simposium Hukum Nasional 2014 terse
Page 238 and 239: Simposium Hukum Nasional 2014 Sulit
Page 240 and 241: Simposium Hukum Nasional 2014 peras
Page 242 and 243: Simposium Hukum Nasional 2014 SUSUN
Page 244 and 245: Simposium Hukum Nasional 2014 Bidan
show all

prosidingshn2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?