prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
9.2. Tidak sesuainya penanganan kasus kekerasan
seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
dengan SOP tentang penanganan korban kekerasan
seksual yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 1Tahun 2010.
9.3. Kurangnya sumber daya manusia terlatih untuk
menangani korban kekerasan seksual pada Unit
Pelaporan Kekerasan Seksual ditingkat
Perempuan dan
Perlindungan Anak
untuk berkoordinasi
dengan organisasi
pers, Kementerian
Komunikasi dan
Informasi, Komisi
Penyiaran Indonesia,
Dewan Pers,dan pihak
terkait untuk
memberikan edukasi
tentang pemberitaan
kekerasan seksual
yang berperspektif
korban.
9.2. Melakukan sosialisasi
kembali Terhadap Peraturan
Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor
1Tahun 2010 kepada aparat
hukum untuk melaksanakan
SOP yang terkandung
dalam aturan tersebut.
9.3.1. Menyesuaikan jumlah
tenaga terampil agar
sebanding dengan jumlah
178