prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
2. 2. Pasal 286
2.1. Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai
perbuatan bersetubuh.
2.2. Tidak menjelaskan secara jelas mengenai
definisi dan klasifikasi keadaan tak berdaya.
3. 3. Pasal 287
3.1. Adanya penyamaan status antara anak dan tidak
berdaya.
3.2. Mempertanyakan mengenai rumusan delik
dalam Pasal 287,“apakah saksi yang melihat
Tindakan pemerkosaan bisa melaporkan?”
3.3. Pidana penjara dalam rumusan Pasal 287
lebih ringan dibandingkan dengan pidana
penjara dalam rumusan Pasal 285, padahal
di dalam pasal 287 korbannya adalah anak
yang akan menjadi penerus bangsa.
dalam RKUHP.
2.1. Menentukan penjelasan
mengenai perbuatan
bersetubuh dalam Pasal
tersebut.
2.2. Mempertegas definisi dan
klasifikasi keadaan tak
berdaya,siapa yang
menjadikan keadaan tidak
berdaya itu timbul, serta
kondisi yang dapat
dianggap sebagai keadaan
tidak berdaya.
3.1. 1. Menentukan adanya
perbedaaan pemidanaan
yang tegas antara korban
yang tidak berdaya
dengan anak, di mana
kasus pemerkosaan
terhadap korban anak
seharusnya lebih berat
dibandingkan dengan
kasus pemerkosaan
terhadap orang yang tidak
berdaya.
172