prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
sedemikian rupa agar hak-haknya tercapai. Namun, implementasinya
masih belum berjalan sempurna, terbukti dari semakin memuncaknya
kekerasan seksual yang terjadi. Lalu jika pemerintah juga sudah
berusaha, siapa yang perlu disalahkan? Pribadi. Yang perlu kita lakukan
saat ini adalah mengintrospeksi diri agar segala perbuatan bisa sepadan
dengan peraturan dan moral yang berlaku.
Kedua,untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kasus dan
untuk memulihkan korban, pemerintah menggalakkan dua cara,
preventif dan represif. Sebelum terjadinya, diadakan sosialisasi
pembentukan moral dan karakter orang-orang sejak dini dari lingkungan
keluarga, lingkungan belajar maupun lingkungan bermain. Pemerintah
mendirikan beberapa instansi layanan terpadu di tingkat provinsi,
kabupaten maupun kecamatan seperti Badan Perlindungan dan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BP3A), Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), LBH Apik, LSM
Woman Crisis Center (WCC) dan lain lain. Adanya lembaga-lembaga
tersebut keberadaannya memang sangat membantu. Tetapi bukan berarti
tidak ada kekurangan. Kendalanya berada pada anggaran untuk
pembangunan shelter dibeberapa instansi dan kendala lain mengenai
petugas yang tidak berperspektif terhadap korban. Walaupun beberapa
lembaga lain sudah mempunyai shelter, tetapi penggunaannya
terhambat pada tidak adanya jasa pengawas.
Terakhir,ketika berbicara syariat Islam maka berbicara tentang
hukum islam. Islam dikenal dengan kerendahan hatinya, kemuliaan
perbuatannya dan kelembutan bahasanya seperti yang ditunjukkan oleh
Rasulullah SAW. Aceh memberlakukan hukum Syari‟at Islam. Ketika
dikawasan yang seharusnya aman dan lebih terjaga ini terjadi kasus
kekerasan seksual maka pemerintah Aceh sendiri mau berbuat
bagaimana lagi. Berjalan atau tidaknya pemberlakuan hukum Syariat
Islam ini tidak cukup jika wewenangnya hanya berada pada pemerintah
Daerah saja, tetapi lebih penting daripada itu, perbuatan dan pola pikir
masyarakat yang harus menjadi acuan. Jika setiap masyarakat di Aceh
menjunjung tinggi moralitas dalam setiap perbuatannya. Maka
senantiasa Pemberlakuan Hukum Syariat Islam ini sendiri dapat
berjalan lancar dan efektif.
Saran-saran:
1. Pemerintah harus membuat peraturan yang ketat tentang
perlindungan anak dengan sanksi yang tegas.
2. Memberikan pendidikan seks kepada anak sedini mungkin sebagai
langkah awal pencegahan.
3. Membuat peraturan yang mengharuskan anak yang memasuki usia
remaja sampai dewasa untuk belajar bela diri.
4. Membangun pusat rehabilitasi korban kekerasan seksual khususnya
di Aceh, juga membangun Rumah Aman (shelter).
169