prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Islam diatur dengan Qanun Aceh.Setiap pemeluk agama Islam di Aceh
wajib menaati dan mengamalkan syari‟at Islam. Undang-undang juga
memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan
masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dibentuknya hukum syariat
islam ini sendiri adalah bukan tanpa tujuan. Syariat islam secara teori
mempunyai dua fungsi; fungsi pengatur dan fungsi pelindung. Syariat
islam berperan sebagai aturan diantara kaum muslim dengan muslim,
kaum muslim dengan non muslim juga dengan lingkungan sekitarnya
sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang penuh harmoni.
Dengan peranan tersebut syariat islam dapat dikatakan memiliki fungsi
pengatur. Fungsi ini membagi secara jelas apa yang menjadi hak dan
kewajiban bagi seluruh kaum muslim.Kemudian selain itu syariat islam
juga punya fungsi pelindung. Fungsi ini bertujuan melindungi umat
muslim dari hal-hal yang sifatnya merusak. Yang harus dilindungi disini
adalah agama, jiwa, keturunan, akal, harta, kehormatan dan rasa aman.
Kesimpulannya adalah syariat islam memegang peranan vital dalam
kehidupan masyarakat muslim di Aceh khususnya.
Namun, dalam pemberlakuan syariat islam ini tidak melulu
mulus, karna budaya masyarakat Aceh tidak murni lagi budaya islam,
tetapi sudah terkontaminasi dengan budaya barat. Tak ayal jika pola
pikir masyarakat muslim sudah bergeser kebarat-baratan. Akibatnya,
pelaksanaannya pun kacau. Padahal implementasi yang diinginkan dari
adanya syariat islam ini ialah untuk menjaga kepentingan sesama
muslim yang berlandaskan islam. Seperti yang diketahui, semua agama
termasuk islam sangat membenci adanya kekerasan. Apalagi kekerasan
yang dilakukan antar sesama muslim. Nah ketika kasus kekerasan
seksual mulai marak terjadi di Aceh, orang mulai bertanya, pada aspek
yang bagaimana syari‟at islam ini dijalankan. Yang padahal berjalan
atau tidaknya hukum syariat Islam ini sendiri tergantung pada keadaan
masyarakatnya. Jika saja semua masyarakat di Aceh mampu
menghormati menjunjung tinggi pemberlakuan hukum syariat islam di
Aceh yang sesuai moral, maka insyaallah kasus seperti kekerasan tidak
akan pernah terjadi di bumi Serambi Mekkah ini.
E. Kesimpulan dan Saran
Pertama, Aceh dikenal sebagai daerah konflik antara
pemerintah dengan kelompok separatis. Namun seperti yang sudah
dialami, ternyata konflik yang terjadi tak hanya sebatas antara
pemerintah dan kelompok separatis saja, melainkan juga konflik atas
Hak Asasi Manusia-nya kaum perempuan dan anak. Perempuan
mendapat kekerasan paling keji pada masa-masa itu. Kemiskinan dan
kemelaratan saat itu menjadi motif utama terjadinya kekerasan seksual
dimana-mana. Apa yang dilakukan pemerintah? Kebijakan. Pemerintah
membuat kebijakan untuk memberdayakan kaum perempuan dan anak
168