prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
EFISIENSI PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM KONTEKS PEMBERLAKUAN
SYARI’AT ISLAM DI ACEH
Oleh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstrak
Dalam pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual,
Aceh masih harus mencari bentuk idealnya. Selain penanganan secara
holistik yang harus dilakukan, efisiensi adalah hal terpenting yang
harus pula diperhatikan. Penanganan korban kekerasan seksual
terkhusus pada kasus perkosaan harus ditangani dengan baik mulai
dari penyediaan pelayanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi,
bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial. Proses penanganan yang
demikian haruslah terkelola dengan baik sehingga efisiensi
penanganan korban kekerasan dapat tercapai. Ketersediaan sarana
dan prasarana seperti ketersediaan rumah aman, pelayanan kesehatan
yang baik dan mampu tata laksana, hingga ketersediaan petugas teknis
yang berperspektif korban yang cukup adalah pokok perhatian yang
mestinya diperhatikan oleh Pemerintah Aceh. Selain itu, komunikasi
lintas instansi yang telah dilakukan sejak 2010 silam melalui
Memorandum of Understanding (MoU) 23 instansi perlu dievaluasi
agar tujuan diperuntukannya MoU tersebut mendekati sempurna.
Permasalahan Aceh masih berada pada tataran efisiensi dalam
penanganan korban, dari total jumlah instansi terkait penanganan
korban kekerasan seksual masih berada terpusat pada salah satu
komponen saja dan instansi pemerintah di kota dan provinsi masih
dirasa tidak cukup baik dalam pelaksanaannya, sehingga Badan/PP
yang ada di Aceh lebih memilih untuk berkoordinasi dengan instansi
vertikal seperti kepolisan. Arah kebijakan ini yang haruslah dievaluasi
agar korban kekerasan seksual dapat terpenuhi haknya. Terlebih, Aceh
adalah entitas politik otonom yang menjalankan Syari‟at Islam.
A. Latar Belakang
Pergerakan masyarakat di Aceh sangatlah dinamis. Banyak hal
menarik yang dapat ditemui di Aceh. Selain cerita sejarahnya, peraturan
daerah yang dikenal sebagai Qanun pun terbilang unik. Aceh adalah
daerah yang menerapkan Syariat Islam yang dipadupadankan dengan
pelaksanaan hukum adat. Pelaksanaan hukum semacam ini pun telah
diakui eksistensinya sampai pada pelosok-pelosok desa (gampong) yang
ada di Aceh. Proses pemberlakuan Syariat Islam di Aceh didasari oleh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus,
161