prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
e. Korban hendaknya diberitahu peran mereka dalam prosedur
resmi, lingkup, penentuan waktu, dan kemajuan proses serta
penempatan kasus mereka;
f. Korban hendaknya diperkenankan menyampaikan pandangan
dan perasaannya mengenai segala hal berkaitan kerugian
terhadap kepentingan pribadi mereka;
g. Korban hendaknya memperoleh semua upaya pendampingan
hukum, material, medis, psikologis, dan pendampingan sosial
dan diberi tahu ketersediannya;
h. Korban hendaknya tidak mendapat penanganan kasus secara
minimal;
i. Privasi dan keselamatan korban hendaknya dilindungi;
j. Hendaknya dihindari penundaan penanganan kasus korban;
k. Jika memungkinkan, para pelanggar hendaknya memperoleh
pemulihan;
l. Pemerintah hendaknya melakukan pemulihan jika pejabat
publik keliru;
m. Ganti rugi finansial hendaknya ditanggung oleh pihak
pelanggar atau, jika tidak mungkin, oleh negara; dan
n. Polisi hendaknya terlatih dalam memenuhi kebutuhan korban,
dan hendaknya disediakan panduan guna menjamin bantuan
yang tepat dan segera.
3) Adanya rekomendasi untuk dapat dilayani secara baik oleh instansi
pelayanan yang tepat.
Korban seksual harus direkomendasikan secara cepat ke instansi
pelayanan yang tepat. Peran negara, melalui kementerian yang
terkait, harus membantu instansi penegakan hukum, instansi
pelayanan sosial, badan administratif yang terkait, dan organisasi
masyarakat dalam membangun suatu mekanisme perlindungan yang
baik. Termasuk adanya kerja sama antar instansi (penegak hukum
dan jasa pelayanan sosial).
4) Secara khusus hakim dapat memutus juga terkait rekomendasi
penanganan korban kekerasan seksual kepada instansi yang tepat
berdasarkan kebutuhan korban yang terlihat selama proses
persidangan.
5) Membuat peraturan perundang-undangan baru terkait kejahatan
seksual sebagai lex specialis.
6) Membentuk kebijakan-kebijakan dalam mengatasi tindak kekerasan
seksual yakni perintah perlindungan dari hakim.
7) Revisi terkait kebijakan memberi ganti rugi kepada korban.
Pasal 99 KUHAP bahwa korban hanya berhak mendapatkan ganti
rugi sebanyak biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dalam
tindak pidana tersebut. Pasal 99 belum memungkinkan korban
untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian fisik (ekonomi dan
157