prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya
bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif. 5
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
dan lain-lain.
Jika melihat ranah kekerasan seksual dari Komnas Perempuan,
maka terdapat 14 jenis kekerasan seksual yakni: 1) perkosaan; (2)
pelecehan seksual; (3) eksploitasi seksual; (4) penyiksaan seksual; (5)
perbudakan seksual; (6) intimidasi atau serangan bernuansa seksual
termasuk ancaman atau percobaan perksoaan; (7) prostitusi paksa; (8)
pemaksaan kehamilan; (9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan
perkawinan; (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (12)
kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi
perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
(13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik
tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi
perempuan. Keempat belas jenis kekerasan seksual ini bukanlah daftar
final, karena ada kemungkinan sejumlah jenis kekerasan seksual yang
belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya. Seruan
ini menghantarkan Komnas Perempuan untuk menemukan bentuk lain
dari kekerasan seksual yang dihadapi perempuan di tahun 2012, yaitu
(15) pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi. 6 Maka di Jawa Barat sendiri
terdapat salah satu peraturan daerah terkait salah satu bagian kekerasan
seksual yang diatur, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang di Jawa Barat.
Pada dasarnya semua instrumen yang berkaitan tentang korban
kekerasan seksual secara eksplisit menjelaskan mengenai perlindungan
bagi korban kekerasan seksual tidak saja dilakukan oleh negera akan
tetapi masyarakat pula dalam hal reintegrasi sosial. Melihat mekanisme
perlindungan hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting.
Pertama, perlindungan dalam hal perawatan medis, psikologis, dan
konseling. Kedua, perlindungan hukum dalam khusus acara pidana, dan
ketiga ialah perlindungan hukum dalam hal pemenuhan hak korban.
5 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses
Peradilan Pidana, Artikel Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.
1, (1998), hlm. 17.
6
Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual:Kenali dan Tangani,
diakses dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/
2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf
150