prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
7) Penyakit seksual.
Maka dapat dilihat perlunya kekhususan sejak awal terhadap
seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga akhirnya
kekhususan ini memberikan ruang gerak yang baik untuk korban itu
sendiri. Hal tersebut menjadi pusat perhatian yang terletak khusus
kepada korban. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian
perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:
1) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi
korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau
kepentingan hukum seseorang).
2) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan
atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang
telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan
“penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa
pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin
(antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi,
kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial), dan
sebagainya. 4
Sekarang ini Indonesia telah memiliki undang-undang yang
secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu
melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Selain memiliki undang-undang yang secara khusus
mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga
memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan.
Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan
tentang perlindungan korban kejahatan:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban
kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini
tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:
a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai
sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, jadi hanya
sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya
pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat
diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu
tahun atau pidana kurungan;
4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007),
hlm. 61.
149