prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
dimana untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban
serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak
untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai
dengan asas hukum.
Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,
seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis,
dan bantuan hukum. Mengenai ganti rugi dan restitusi adalah sesuatu
yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dengan
memperhitungkan kerusakan yang disebabkan oleh si pelaku secara
langsung dan menimbulkan pula pertanggungjawaban secara tidak
langsung kepada masyarakat atau negara (the responsible of the
society). Seringkali terdapat kelemahan dalam sistem tersebut dalam
arti KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban
dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara
dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya.
Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban
kejahatan khususnya korban kekerasan seksual dirasa menimbulkan
ketidakadilan. Ada beberapa keadaan yang dipandang dari aspek korban
kekerasan seksual khususnya korban pemerkosaan mengenai
perlindungan hukum saat ini:
1) Korban tidak mendapatkan ganti rugi (putusan yang dijatuhkan
hakim hanya menjatuhkan satu jenis putusan pemidanaan)
2) Jika terjadi kehamilan akibat perkosaan, maka posisi korban tidak
mendapatkan perlindungan yang jelas
3) Tidak ada pengakuan status anak akibat perkosaan
Jika mengacu kepada tujuan pidana itu sendiri yang lebih
condong dalam aspek melihat pelaku, hal tersebut memanglah perlu
akan tetapi perlu juga ada kekhususan terhadap kejahatan khusus pula,
salah satunya ialah kekerasan seksual itu sendiri. Bahwa dalam
penanganan baik secara hukum dan aspek medis diperlukan hal-hal
khusus akibat sangat kompleksnya kekerasan seksual ini, antara lain:
1) Terkait pembuktian dimana seringkali kejahatan terjadi tanpa saksi
mata lain hanya saksi korban saja (unnus testis nullus testis atau
satu saksi bukan saksi);
2) Ketakutan korban untuk melaporkan kasus tersebut dengan alasan
yang kompleks pula;
3) Alat bukti yang minim, terutama seringkali sudah hilang akibat
sudah membersihkan diri;
4) Perspektif korban yang takut akan hukum;
5) Seringkali melapor pada saat kejadian sudah berulang-ulang terjadi;
6) Pengaruh dimana akan melakukan perbuatan yang sama kepada
orang lain; dan
148