prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
kebenaran tentu harus tetap ditegakkan. Hal tersebut tidak bisa
didiamkan, negara haruslah membuat instrumen hukum yang tepat
terkait kejahatan-kejahatan yang khusus seperti kejahatan seksual agar
tidak hanya memberikan kepastian hukum, akan tetapi juga memberikan
keadilan serta kebenaran terhadap korban. Negara perlu mengambil
peran ganda dalam hal ini, yakni pertama, menindak pelaku sesuai
dengan hukum yang berlaku dan kedua, mengambil tindakan lanjutan
bagi korban dengan tepat.
Tidak terlaporkannya suatu kasus atau non-reporting of crime
dalam tindak pidana kekerasan seksual menjadi kendala utama dalam
melihat permasalahan secara angka atau kuantitatif. Peran negara dirasa
tidak cukup memberikan perlindungan hukum termasuk di dalamnya
aspek medis (fisik dan psikis), sampai pada putusan pengadilan yang
dirasa tidak memberikan keadilan terhadap korban kekerasan seksual.
Hal ini pun sejalan dengan peningkatan kasus kekerasanseksual yang
mencapai 100 persen. 1
Kenyataan tersebut menjadi problema yang luar biasa di negara
yang menjunjung tinggi nilai ketimuran namun sudah mulai rontok
akibat perilaku immoral yang tidak berperikemanusiaan. Negara perlu
mengakomodir setiap kebutuhan masyarakatnya termasuk dalam
mencari kebenaran dan menegakkan keadilan setinggi-tingginya yang
bukan saja menghukum pelaku kejahatan namun bersama-sama
bertanggung jawab untuk memberikan ruang dan tempat yang nyaman
bagi korban kekerasan seksual yang sesuai dengan tujuan sebuah negara
yang mencantumkan instrumen hak asasi manusia di dalam konstitusi
sebagai dasar untuk berbangsa dan bernegara.
A. Mekanisme Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Ruang lingkup perlindungan hukum yang akan dibahas adalah
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat
hukumnya seperti peraturan perundang-undangan (Kitab Undangundang
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan instrumen hukum
lainnya), mulai dari seseorang yang diidentifikasi sebagai korban
kekerasan seksual, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan,
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses
pemulangan korban kekerasan seksual, dan reintegrasi sosial. Selain hal
1 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Peningkatan
Kasus Kekerasan Seksual Capai 100 Persen, diakses dari
http://2010.menkokesra.go.id/content/peningkatan-kasus-kekerasan-seksualcapai-100-persen
pada tanggal 10 Oktober 2014.
146