prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA BARAT
Oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
(Pemenang Kompetisi Penulisan Makalah Komisi 3)
Abstrak
Di dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam kejahatan
kekerasan seksual, perlindungan dan penanganan korban merupakan
salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum
itu sendiri. Sistem peradilan pidana di negara Indonesia yang bertujuan
menindak secara tepat pelaku tindak pidana dimulai dari tuntutan
bahkan sampai masuknya terpidana ke lembaga pemasyarakatan
merupakan fokus utama negara melalui perangkatnya. Namun, hal
tersebut sedikit berbanding terbalik dengan peran negara dalam
memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan
seksual itu sendiri khususnya terkait hak materiil yang dapat diberikan
kepada korban dan penanganan yang dapat diberikan kepada korban
agar pulih baik secara fisik maupun secara psikis. Atas penjelasan
diatas, makalah ini dibentuk dengan tujuan untuk menganalisis
pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual
yang ada sekarang ini, termasuk juga instrumen perlindungan hukum
korban kekerasan seksual terkait hak korban secara materiil dengan
melihat dan menimbang beberapa peraturan perundang-undangan
terkait. Ruang lingkup bahasan yang dimulai secara umum di Indonesia
sampai akhirnya memusat kepada penanganan di Jawa Barat. Adapun
analisis yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris
dengan melihat pengaturan perlindungan hukum dan penanganan
korban, termasuk juga data-data terkait yang selanjutnya dijadikan
sebagai hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
belum efektifnya perlindungan hukum dan penanganan korban
kekerasan seksual. Termasuk belum secara jelas mengatur terkait hak
materiil yang dapat dimintakan korban sehingga perlindungan hukum
terkait hak materiil masih lemah pengaturannya.
A. Latar Belakang
Dewasa ini, posisi korban kekerasan seksual sangatlah rentan
terhadap teror, intimidasi, dan tidak terlindunginya oleh hukum serta
dikucilkan dari masyarakat luas. Hal itu menjadikan korban kekerasan
seksual cenderung tidak mau berbicara karena keadaannya justru dapat
menempatkan dirinya sebagai “korban untuk yang kedua kalinya”
akibat dari terungkapnya peristiwa yang dialaminya. Sesuai dengan
istilah, siapa yang berbuat haruslah bertanggung jawab, keadilan dan
145