prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
dan perbuatan. 1 Dalam hukum pidana, istilah tindak pidana ini tumbuh<br />
dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundangundangan.<br />
Meskipun tindak lebih pendek dari perbuatan, tapi tidak<br />
menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya<br />
menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa<br />
dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerakgerik,<br />
atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam<br />
tindak-tanduk, tindakan, dan bertindak dan belakangan juga sering<br />
dipakai “ditindak”. Maka dalam perundang-undangan yang<br />
menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri,<br />
maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata<br />
perbuatan. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang<br />
Pemilihan Umum (pasal 127, 129 dan lain-lain). 2<br />
Istilah “tindak” memang lebih lazim digunakan dalam<br />
peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih banyak<br />
diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan<br />
manusia dalam arti yang positif (handelen) semata, dan tidak termasuk<br />
kelakuan manusia yang pasif atau negatif (natalen). Padahal pengertian<br />
yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan<br />
aktif maupun pasif tersebut.<br />
Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk<br />
mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau<br />
gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya<br />
mengambil (pasal 362 KUHP) atau merusak (pasal 406 KUHP).<br />
Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu<br />
bentuk perbuatan tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya,<br />
misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 351 KUHP) atau perbuatan<br />
membiarkan (pasal 304 KUHP).<br />
Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai<br />
oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi<br />
pengertian dari strafbaar feit. Begitu juga Prof.Ruslan Saleh<br />
menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau<br />
“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana”.<br />
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang<br />
didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu<br />
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa<br />
pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan<br />
tersebut”. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya<br />
adalah:<br />
1<br />
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. (Jakarta: PTRaja<br />
Grafindo Persada, 2002), hlm.69.<br />
2 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: PT Rineka Cipta,<br />
2002),hlm. 54.<br />
134