prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
dan perbuatan. 1 Dalam hukum pidana, istilah tindak pidana ini tumbuh
dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundangundangan.
Meskipun tindak lebih pendek dari perbuatan, tapi tidak
menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya
menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa
dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerakgerik,
atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam
tindak-tanduk, tindakan, dan bertindak dan belakangan juga sering
dipakai “ditindak”. Maka dalam perundang-undangan yang
menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri,
maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata
perbuatan. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang
Pemilihan Umum (pasal 127, 129 dan lain-lain). 2
Istilah “tindak” memang lebih lazim digunakan dalam
peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih banyak
diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan
manusia dalam arti yang positif (handelen) semata, dan tidak termasuk
kelakuan manusia yang pasif atau negatif (natalen). Padahal pengertian
yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan
aktif maupun pasif tersebut.
Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk
mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau
gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya
mengambil (pasal 362 KUHP) atau merusak (pasal 406 KUHP).
Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu
bentuk perbuatan tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya,
misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 351 KUHP) atau perbuatan
membiarkan (pasal 304 KUHP).
Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai
oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi
pengertian dari strafbaar feit. Begitu juga Prof.Ruslan Saleh
menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau
“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana”.
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang
didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan
tersebut”. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya
adalah:
1
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. (Jakarta: PTRaja
Grafindo Persada, 2002), hlm.69.
2 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2002),hlm. 54.
134