prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 8(b), 47, dan 48;
3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3 dan 7);
4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
pasal 1(15), 17 (2), 59, 66 (1 dan 2), 69, 78, dan 88
Landasan Hukum untuk Jaminan Perlindungan dari Tindak
Kekerasan Seksual Internasional:
1) Statuta Roma Pasal 7 ayat 2 (g), Pasal 69 ayat 1 dan 2, dan pasal 68;
2) Resolusi PBB 1820 tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik
Bersenjata;
3) Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan
(ICPD) pada bulan Desember 1993;
4) Deklarasi Wina Tahun 1993.
1. Hambatan Mengakses Keadilan & Pemulihan Bagi Korban
Kekerasan Seksual
Secara umum, ada empat faktor penentu perempuan korban
perkosaan dalam mengakses keadilan dan pemulihan, yaitu faktor
personal, sosial budaya, hukum, dan politik. Keempat faktor ini saling
kait-mengait dan menentukan tingkat kepercayaan korban untuk
melaporkan kasusnya, menuntut keadilan dan menjadi pulih. Di tingkat
personal, perempuan korban perkosaan bisa menderita trauma
mendalam akibat perkosaan yang ia alami. Trauma ini dapat
termanifestasi pada kehilangan ingatan pada peristiwa yang dialaminya,
kehilangan kemampuan bahasa, gangguan kejiwaan, rasa takut yang
luar biasa, atau keinginan untuk melupakan dengan tidak membicarakan
peristiwa yang melukainya itu. Kesemua hal ini menyebabkan korban
tidak mampu atau tidak bersedia untuk melaporkan kasusnya.
Faktor sosial budaya seperti konsep moralitas dan aib
mengakibatkan masyarakat cenderung menyalahkan korban, meragukan
kesaksian korban atau mendesak korban untuk bungkam. Pada sejumlah
masyarakat, konsep “AIB” juga dikaitkan dengan konsep nasib sial dan
karma. Perempuan korban perkosaan dianggap bernasib sial karena
harus menanggung balasan dari tindak kejahatan yang pernah dilakukan
oleh keluarga atau para leluhurnya. Menceritakan tindak kekerasan
seksual yang ia alami dianggap membongkar aib yang ada di dalam
keluarganya. Situasi ini pula yang mendorong keluarga untuk
mengambil keputusan bagi korban untuk tidak melapor. Cara pikir
tentang “aib” seringkali menyudutkan korban, dikucilkan, atau diusir
dari lingkungannya atau bahkan dipaksa untuk menjalani hidupnya
dengan pelaku kekerasan, misalnya dengan memaksakan perempEuan
korban menikahi pelakunya.
125