prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
1. Kekerasan
Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan
salah. Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000). Kekerasan adalah
penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan
terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau
masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar
mengakibatkan memar/ trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan
perkembangan atau perampasan hak.
2. Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau
bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual
biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (O‟Barnett et al.,
dalam Matlin, 2008). Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual
yang spesifik. Perkosaan dapat didefiniskan sebagai penetrasi seksual
tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik (Tobach,
dkk dalam Matlin, 2008).
Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh
peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat
khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku
dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam
kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa
yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan
diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap
korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan,
ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial atau modalitas
sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan
patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikanburuh,
guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata
atau aparat-penduduk sipil.
Komnas Perempuan mencatat dalam waktu tiga belas tahun
terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari
seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus
kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939). Artinya
setiap hari 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Data ini
merupakan hasil dokumentasi yang berasal dari CATAHU, yaitu catatan
tahunan Komnas Perempuan bersama lembaga-lembaga layanan bagi
perempuan korban, pemantauan Komnas Perempuan tentang
pengalaman kekerasan terhadap perempuan di dalam konteks Aceh,
Poso, Tragedi 1965, Ahmadiyah, migrasi, Papua, Ruteng, pelaksanaan
Otonomi Daerah, dan rujukan Komnas Perempuan pada data dari Tim
Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 serta
Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR).
119