prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Sikap Polisi dalam penyidikan tersebut melanggar sejumlah
ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional (PSO) Pelaksanaan
Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 2010 yaitu:
1) Penerimaan laporan polisi: 25
a. apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, penyidik
melakukan tindakan penyelamatan degan mengirim saksi
dan/atau korban ke PPT RS Bhayangkara atau Puskesmas,
untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau
perkembangannya;
b. dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas
mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter;
2) Pada tahap penyidikan: 26
a. apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan
keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan
korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita
Acara Pemeriksaan (BAP).
“Udah hari ini buat laporan aja karena selesai visum itu sudah
jam 7 malam masak langsung di BAP. Harusnya tunggu kondisi
korban dulu karena kondisi korban itu masih capek. Kami
menyerahkan ke pihak korban, mau di BAP sekarang lebih baik.
Loh biasanya kami damping nggak seperti ini. Biasanya diberi
kebebasan. Tapi dari pihak korban kayaknya sudah ketakutan.
Ya sudah sekarang saja. Pas di tengah-tengah pemeriksaan dia
bilang, „mba, aku capek, gimana kalau besok aja?‟”
Pada ilustrasi tersebut tergambar bagaimana penanganan polisi
tidak mematuhi PSO yang dipersyaratkan pada Permenneg PP&PA
No. 1 Tahun 2010. Polisi selaku penyidik memaksakan korban
untuk menjalani BAP pada hari itu juga, padahal kondisi fisik
korban sudah kelelahan. Seharusnya, penyidik melakukan tindak
penyelamatan ke PPT RS Bhayangkara atau Puskesmas hingga
kondisi korban cukup baik untuk menjalani wawancara pembuatan
laporan polisi.
3) Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau orban 27
a. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a) pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
b) dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung
25
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 217.
26 Ibid, hlm. 219.
27 Ibid, hlm. 221-222
114