prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
No. Indikator Pelaksana Layanan
1. Cakupan penegakan hukum pada
tingkat penyidikan kekerasan
seksual terhadap perempuan dan
anak
2. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak yang
mendapatkan bantuan hukum
Ad. 1. Penegakan Hukum pada Tingkat Penyidikan
Polisi
Badan/Unit PP
Pelayanan penegakan hukum adalah serangkaian tindakan
oleh aparat negara yang diberi kewenangan melaksanakan peraturan
perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan
(re: kekerasan seksual) 16 terhadap perempuan dan anak, terutama
untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan
perlindungan bagi saksi dan/atau korban, 17 diselenggarakan oleh Polri,
khususnya UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam hal
melaksanakan proses penyelidikan; penyidikan, koordinasi dan
kerjasama; penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kekerasan
terhadap perempuan dan anak ke kejaksaan. 18
Ad. 2. Pelayanan dan Bantuan Hukum
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
pendamping hukum, advokat atau relawan pendamping untuk
melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. 19 Pendampingan
hukum kasus pidana mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian,
penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga
pemberian restitusi.
Dalam hal perempuan atau anak adalah korban benar-benar
mengalami tindak kekerasan tetapi kasusnya tidak memenuhi unsur
pidana, bantuan hukum juga dapat diberikan dalam rangka melakukan
mediasi dengan pelaku atau pihak-pihak lain. 20
16 Spesifikasi dari penulis
17 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia, ProsedurStandar Operasional: Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan
danPerlindungan Anak Republik Indonesia, 2010, hlm. 215
18 Ibid.
19 Ibid, hlm. 240.
20 Ibid.
110