prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
keseimbangan batin (dengan pemaafan), pemberian ganti rugi
(restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan
sebagainya. 13
Akibat dari kekerasan seksual meninggalkan penderitaan
multidimensi: psikis, fisik, mental, emosional, spiritual, 14 dan sosial
yang mendalam bahkan karena terkungkung oleh persepsi masyarakat
sendiri bahwa penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan seksual
adalah sebuah aib sehingga tidak sedikit korban yang memilih untuk
menderita sendiri. Sebagai kelompok yang rentan, diperlukan layanan
khusus dalam menangani hal tersebut. Hal inilah yang kemudian
melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan, yang diantaranya secara khusus
mencakup kekerasan Seksual. Permenneg PP&PA Nomor 1 Tahun 2010
tersebut memiliki cakupan terhadap 5 (lima) jenis pelayanan, yaitu: 15
a) penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
b) pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
c) rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
d) penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban
kekerasan;
e) pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan.
Pada makalah ini, penulis mengkhususkan pembahasan
mengenai tinjauan pada jenis pelayanan penegakan dan bantuan hukum
bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang dibagi menjadi 2
(dua) indikator yaitu:
13 Barda Nawawi Arief, Masalah Penanganan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm . 56
14 Mark Yantzi, Kekerasan Seksual dan Pemulihan, Jakarta: Gunung
Mulia, 2009, hlm. 26-35
15
Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
109