prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan<br />
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan<br />
kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;<br />
2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk<br />
perlindungan dan dukungan keamanan;<br />
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;<br />
4) Mendapat penerjemah;<br />
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;<br />
6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;<br />
7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;<br />
8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;<br />
9) Dirahasiakan identitasnya;<br />
10) Mendapat identitas baru;<br />
11) Mendapat tempat kediaman sementara;<br />
12) Mendapat tempat kediaman baru;<br />
13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan<br />
kebutuhan;<br />
14) Mendapat nasihat hukum;<br />
15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu<br />
perlindungan berakhir; dan/atau<br />
16) Mendapat pendampingan.<br />
Dirumuskannya perlindungan terhadap korban pada proses<br />
pengadilan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan<br />
menunjukkan adanya gestur dari pemerintah untuk lebih<br />
mengakomodasi hak-hak korban. Namun patut disayangkan, dalam UU<br />
No. 13 Tahun 2006 maupun UU No. 31 Tahun 2014 perlindungan<br />
terhadap korban tidak mengandung norma imperatif yang otomatis<br />
melindungi korban. Untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana<br />
yang disebutkan di atas, korban perlu melapor kepada Lembaga<br />
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terlebih dahulu atau menunggu<br />
rujukan dari pihak yang berwenang. Hal ini mengesankan bahwa<br />
perlindungan korban merupakan bagian di luar kebulatan proses hukum<br />
yang berlaku. Adapun perlindungan korban menurut Barda Nawawi<br />
Arief dapat dilihat dari dua makna yaitu:<br />
1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana<br />
(berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);<br />
2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas<br />
penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak<br />
pidana (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu<br />
dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan<br />
Perubahan terhaadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang<br />
Perlindungan Saksi dan Korban.<br />
108