prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PADANG SUMATERA BARAT
Oleh: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
A. Latar Belakang
Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang saat ini marak
dan meresahkan kalangan masyarakat terutama oleh kaum perempuan
dan anak-anak. Selain meresahkan, kekerasan seksual juga menjadi
fenomena yang menakutkan dikarenakan mayoritas korban yang
mengalami kekerasan seksual tersebut akan merasakan trauma yang
ditinggalkan akibat perlakuan yang dialaminya.
Trauma yang dialami oleh korban ternyata dapat berdampak
serius baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut
dikarenakan kejahatan seksual sesama jenis di Indonesia ternyata
berantai dari pelaku ke korban, dan si korban bisa menjadi pelaku di
kemudian hari dan begitu seterusnya. Apalagi yang sangat menakutkan
jika korban kekerasan seksualnya ialah anak-anak kecil usia 5-12 tahun.
Akan tersimpan di memori otak mereka bagaimana kekerasan seksual
yang mereka alami dan akan teringat sampai mereka dewasa dan tak di
pungkiri bahwa bisa saja mereka bisa menjadi pelaku selanjutnya.
Ibarat pepatah, tak diumpan maka tak terpancing. Semua tindak
kekerasan seksual ada karena ada niat dan kesempatan, tapi perlu di
ingat apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindakan
tersebut. Jika kita tinjau dari aturan hukum Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pornografi, sudah sangat jelas ketentuan pidananya
di tiap pasalnya di atur dan hukumannya pun cukup membuat jera
dengan denda maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Kekerasan seksual di Kota Padang menjadi salah satu kasus
yang paling banyak namun minim penindakan dari hukum. Hal tersebut
dikarenakan kurang serius nya aparat penegak hukum yang membuat
banyak ketidakpastian hukum bagi korban. Pada pelaksanaannya
seringkali ditemukan bahwa tindak lanjut dari aparat penegak hukum
hanyalah sampai pada tahap mediasi semata dan tidak diusut kembali
hingga ke persidangan.
B. Pembahasan
Meskipun angka kekerasan seksual cenderung terus meningkat,
namun masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan seksual
sebagai kejahatan kesusilaan semata. Pihak kepolisian pun ketika
mendapat kasus pemerkosaan cenderung menafsirkan pemerkosaan
sebagai kejahatan kesusilaan seperti yang di tertuang di Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Biasanya, penyidik kepolisian ketika
99