prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
mereka lebih memahami kasus yang mereka tangani dan dapat
memberikan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku.
4) Mendorong kesepahaman antar lembaga-lembaga terkait dan
masyarakat untuk meningkatkan kasus perkosaan menjadi tindak
pidana khusus karena menyerang hak asasi manusia yang
dampaknya seumur hidup bagi korban.
5) Mendorong agar kasus perkosaan menjadi kasus pidana khusus,
sehingga cukup satu alat bukti yakni keterangan saksi (korban)
dalam kasus perkosaan dijadikan alat bukti terkuat yang akan
dilengkapi alat bukti lain (visum) untuk dapat membuktikan kasus
tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996.Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
El Muthaj, Madja. 2008.Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya.Jakarta: Rajawali Grafindo
Persada.
Gosita, Arif. 2007.Masalah Korban Kekerasan. Badan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Yudisial RI
047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Kode Etik Kepolisian dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Komnas Perempuan. 2013. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012,
Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan
Korban. Jakarta.
Prof. Dr. Muladi S.H. 2002.Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem
Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Purbopranoto, Prof. Dr. Kuntjoro. 1982. Hak-Hak Asasi Manusia dan
Pancasila. Jakarta.
Siregar, Bismar. 1983.Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama. Jakarta:
Bina Cipta, Jakarta.
Wahid, Abdul dan Muhamad Irfan. 2001.Perlindungan Terhadap
Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi
Perempuan. Malang: Rafika Aditama.
97