prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Alat bukti kelima yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai kasus
perkosaan tersebut yaitu keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal
189 KUHAP. Keterangan terdakwa dapat berupa terdakwa mengakui
perbuatannya maupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
Meskipun terdakwa telah mengakui perbuatannya, hal tersebut tetap
tidak cukup sebagai bukti sehingga harus disertai alat bukti yang lain.
D. Kekuatan Pembuktian Mengarah ke Pelakunya
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam proses
pembuktian dalam tindak pidana perkosaan seringkali menemui jalan
yang terjal. Penyebab proses pembuktian kasus perkosaan menjadi sulit
diantaranya dikarenakan oleh tidak adanya saksi mata selain saksi
korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut karena seringkali
peristiwa tersebut dilakukan di tempat-tempat tertutup yang tidak
diketahui oleh orang lain. 7
Kesulitan yang lainnya yaitu korban tidak langsung melaporkan
peristiwa yang telah dialaminya itu kepada aparat terkait dikarenakan
korban merasa jijik dan “hina” setelah diperkosa sehingga si korban
langsung membersihkan tubuhnya dengan mandi. Pada saat korban
mandi banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti ikut hilang,
misalnya sperma, rambut, dan sidik jari si pelaku yang merupakan
bukti-bukti perkosaan yang ada pada diri korban. 8 Hal ini mempersulit
penyidik dalam pengumpulan alat bukti yang kemudian juga
mempersulit jaksa untuk membuktikan tindak pidana perkosaan di
persidangan.
Proses pemeriksaan terhadap korban kasus perkosaan yang baru
saja terjadi dilakukan penyidik khusus perempuan dan anak dalam
waktu yang cepat dan secara diam-diam dalam ruangan pemeriksaan
yang terpisah (khusus). 9 Pihak penyidik harus dapat meyakinkan korban
tentang keamanannya dan menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan
dilakukan. Terhadap korban, segera dilakukan pemeriksaan forensik
oleh dokter setelah korban dalam keadaan stabil. Korban diusahakan
agar tidak pergi ke kamar mandi, mandi, makan, atau minum sampai
pemeriksaan telah selesai dilakukan.
Setelah keadaan korban lebih stabil, penyidik yang berwenang
lalu membuat permintaan tertulis kepada dokter forensik untuk
membuatkan Visum et Repertum (VeR). Dalam permintaan visum ini
korban diantar oleh pihak kepolisian. Visum harus berdasarkan keadaan
yang didapatkan pada tubuh korban saat surat permintaan VeR diterima
7 Hasil Wawancara dengan Aprima Suar, S.H., Bagian Penyidik Polda
Metro Jaya Bapak pada tanggal 23 Oktober 2014.
8 Ibid.
9 Ibid.
94