prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
atau yang disebut juga dengan pembuktian berdasarkan undang-undang<br />
secara negatif.<br />
Mengenai alat bukti, dalam KUHAP telah diatur secara limitatif<br />
yaitu pada Pasal 184 ayat (1). Dalampasal tersebut diatur beberapa alat<br />
bukti yang sah, yaitu:<br />
a. keterangan saksi;<br />
b. keterangan ahli;<br />
c. surat;<br />
d. petunjuk;<br />
e. keterangan terdakwa.<br />
Alat bukti yang telah disebutkan dalam KUHAP mempunyai<br />
kekuatan pembuktian yang sama. Pasal 185 ayat (2) KUHAP<br />
menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk<br />
membuktikan apakah terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang<br />
didakwakan kepadanya atau tidak, berkaitan dengan asasunus testis<br />
nullus testis yang berarti satu saksi bukanlah saksi, bahwa seorang<br />
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali<br />
apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sahdan ia<br />
mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi<br />
dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<br />
Alat bukti pertama yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai<br />
kasus perkosaan adalah keterangan saksi, dalam hal ini yaitu saksi<br />
korban maupun saksi lain. Agar dapat menjadi saksi yang sah maka<br />
syarat formil dan syarat materiil harus terpenuhi. Syarat formil tersebut<br />
yaitu dengan diangkat sumpah di dalam sidang pengadilan, sedangkan<br />
syarat materiil tersebut yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang<br />
pengadilan sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan<br />
alami sendiri. Alat bukti kedua yang dapat diperiksa oleh hakim yaitu<br />
keterangan ahli yang diatur dalam pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli<br />
dibagi menjadi dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran kehakiman dan<br />
ahli pada umumnya. Dalam perkara perkosaan, yang dapat dijadikan<br />
sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman<br />
seperti dokter forensik. Hakim meminta kepada dokter forensik untuk<br />
memberikan keterangan mengenai hasil visum korban. Hasil visum<br />
merupakan salah satu alat bukti surat dalam proses pembuktian.<br />
Dengan adanya keterangan dari dokter forensik akan sangat<br />
membantu hakim dalam menentukan tindak pidana apa yang dilakukan<br />
terdakwa kepada korban dengan melakukan visum terhadap korban.<br />
Keterangan ahli lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang<br />
sah yaitu ahli pada umumnya seperti ahli kejiwaan. Ahli kejiwaan<br />
tersebut berguna untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari korban<br />
sehingga akan jelas dengan adanya keterangan ahli kejiwaan bahwa<br />
korban mengalami sesuatu peristiwa yang telah mengguncang jiwanya.<br />
93