prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
atau yang disebut juga dengan pembuktian berdasarkan undang-undang
secara negatif.
Mengenai alat bukti, dalam KUHAP telah diatur secara limitatif
yaitu pada Pasal 184 ayat (1). Dalampasal tersebut diatur beberapa alat
bukti yang sah, yaitu:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
Alat bukti yang telah disebutkan dalam KUHAP mempunyai
kekuatan pembuktian yang sama. Pasal 185 ayat (2) KUHAP
menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan apakah terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya atau tidak, berkaitan dengan asasunus testis
nullus testis yang berarti satu saksi bukanlah saksi, bahwa seorang
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sahdan ia
mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Alat bukti pertama yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai
kasus perkosaan adalah keterangan saksi, dalam hal ini yaitu saksi
korban maupun saksi lain. Agar dapat menjadi saksi yang sah maka
syarat formil dan syarat materiil harus terpenuhi. Syarat formil tersebut
yaitu dengan diangkat sumpah di dalam sidang pengadilan, sedangkan
syarat materiil tersebut yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang
pengadilan sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan
alami sendiri. Alat bukti kedua yang dapat diperiksa oleh hakim yaitu
keterangan ahli yang diatur dalam pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli
dibagi menjadi dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran kehakiman dan
ahli pada umumnya. Dalam perkara perkosaan, yang dapat dijadikan
sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman
seperti dokter forensik. Hakim meminta kepada dokter forensik untuk
memberikan keterangan mengenai hasil visum korban. Hasil visum
merupakan salah satu alat bukti surat dalam proses pembuktian.
Dengan adanya keterangan dari dokter forensik akan sangat
membantu hakim dalam menentukan tindak pidana apa yang dilakukan
terdakwa kepada korban dengan melakukan visum terhadap korban.
Keterangan ahli lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah yaitu ahli pada umumnya seperti ahli kejiwaan. Ahli kejiwaan
tersebut berguna untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari korban
sehingga akan jelas dengan adanya keterangan ahli kejiwaan bahwa
korban mengalami sesuatu peristiwa yang telah mengguncang jiwanya.
93