prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
Tentu saja hal ini membuat perkosaan menjadi persoalan yang sangat<br />
mengkhawatirkan karena jumlah tersebut masih akan bertambah<br />
dikarenakan banyaknya perempuan korban kekerasan seksual yang<br />
tidak mampu dan tidak berani melaporkan apa yang telah terjadi baik<br />
kepada aparat kepolisian maupun pekerja sosial lembaga pelayanan<br />
yang terkait.<br />
Dalam hal ini, peranan lembaga-lembaga terkait yang ada pada<br />
saat ini dirasakan tidak maksimal. Perkosaan sebagai suatu tindak<br />
pidana luar biasa seringkali menemui banyak hambatan ketika<br />
menempuh upaya penyelesaian melalui jalur hukum, khususnya pada<br />
persoalan pembuktian tindak pidana perkosaan dan juga dari sisi etika<br />
para penegak hukum secara represif dan preventif.<br />
B. Definisi Tindak Pidana Perkosaan<br />
Tindak pidana perkosaan termasuk kejahatan dalam Buku II<br />
Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat<br />
dalam Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan. Menurut Kitab Undang-<br />
Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana perkosaan<br />
menurut Pasal 285 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau<br />
dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan<br />
dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan<br />
pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<br />
Akademisi Universitas Indonesia yang juga merupakan ahli<br />
hukum pidana, Topo Santoso, mengatakan bahwa Pasal 285 KUHP<br />
tentang perkosaan tersebut sudah usang. Topo mengatakan, pasal 285<br />
KUHP yang menyatakan bahwa perkosaan berkaitan dengan kekerasan<br />
dan ancaman sudah ketinggalan zaman dan tidak mampu melindungi<br />
masyarakat. "Di berbagai negara sudah banyak pengembangan dan<br />
perluasan dari pengertian rape (perkosaan) itu. Misalnya, ada yang<br />
diperluas menjadi tanpa kehendak perempuan" 6 .<br />
C. Proses Pembuktian Kasus Perkosaan di Indonesia<br />
Proses pembuktian kasus pidana di Indonesia, termasuk kasus<br />
perkosaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang<br />
lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<br />
(KUHAP).<br />
Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa hukum acara pidana<br />
yang berlaku positif di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif<br />
6 Republika, Definisi Pemerkosaan di KUHP SUdah Usang, diakses<br />
dari http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/20/nc7060-<br />
definisi-pemerkosaan-di-kuhp-sudah-usang.pada 21 Oktober2014 pukul<br />
14.30.<br />
92