prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Tentu saja hal ini membuat perkosaan menjadi persoalan yang sangat
mengkhawatirkan karena jumlah tersebut masih akan bertambah
dikarenakan banyaknya perempuan korban kekerasan seksual yang
tidak mampu dan tidak berani melaporkan apa yang telah terjadi baik
kepada aparat kepolisian maupun pekerja sosial lembaga pelayanan
yang terkait.
Dalam hal ini, peranan lembaga-lembaga terkait yang ada pada
saat ini dirasakan tidak maksimal. Perkosaan sebagai suatu tindak
pidana luar biasa seringkali menemui banyak hambatan ketika
menempuh upaya penyelesaian melalui jalur hukum, khususnya pada
persoalan pembuktian tindak pidana perkosaan dan juga dari sisi etika
para penegak hukum secara represif dan preventif.
B. Definisi Tindak Pidana Perkosaan
Tindak pidana perkosaan termasuk kejahatan dalam Buku II
Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat
dalam Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan. Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana perkosaan
menurut Pasal 285 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau
dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan
dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Akademisi Universitas Indonesia yang juga merupakan ahli
hukum pidana, Topo Santoso, mengatakan bahwa Pasal 285 KUHP
tentang perkosaan tersebut sudah usang. Topo mengatakan, pasal 285
KUHP yang menyatakan bahwa perkosaan berkaitan dengan kekerasan
dan ancaman sudah ketinggalan zaman dan tidak mampu melindungi
masyarakat. "Di berbagai negara sudah banyak pengembangan dan
perluasan dari pengertian rape (perkosaan) itu. Misalnya, ada yang
diperluas menjadi tanpa kehendak perempuan" 6 .
C. Proses Pembuktian Kasus Perkosaan di Indonesia
Proses pembuktian kasus pidana di Indonesia, termasuk kasus
perkosaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang
lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa hukum acara pidana
yang berlaku positif di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif
6 Republika, Definisi Pemerkosaan di KUHP SUdah Usang, diakses
dari http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/20/nc7060-
definisi-pemerkosaan-di-kuhp-sudah-usang.pada 21 Oktober2014 pukul
14.30.
92