prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
PERANAN ALAT BUKTI DAN ETIKA APARAT PENEGAK
HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DI INDONESIA
Oleh: Fakultas Hukum Universitas Trisakti
(Pemenang Kompetisi Penulisan Makalah Komisi 2)
Abstrak
Masalah tindak pidana perkosaan menjadi permasalahan serius yang
terjadi di Indonesia. Proses pembuktian kasus perkosaan dengan alat
bukti dan etika aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan
memegang peranan yang sangat vital dalam membongkar kasus
perkosaan. Sulitnya proses pembuktian dalam mengungkap kasus
perkosaan menjadi permasalahan yang kompleks. Peranan kecepatan
korban kasus perkosaan dalam melaporkan kasus perkosaan yang
dialaminya menjadi sangat krusial dalam proses pembuktian untuk
mengarah ke pelakunya. Permasalahan penelitian ini antara lain untuk
dapat memahami pengertian perkosaan, mengetahui bagaimana proses
pembuktian dalam kasus perkosaan, bagaimana kekuatan pembuktian
dalam kasus perkosaan, dan bagaimana etika aparat penegak hukum
dalam pemeriksaan kasus perkosaan. Tujuan yang diambil dalam
penulisan makalah ini antara lain untuk mengetahui definisi perkosaan,
mengetahui proses pembuktian kasus perkosaan di Indonesia,
mengetahui seberapa kuat pembuktian dalam kasus perkosaan untuk
mengarah ke pelakunya, dan untuk mengetahui etika aparat penegak
hukum dalam pemeriksaan kasus perkosaan.
A.Latar Belakang
Perempuan secara kodrati mempunyai kemampuan khusus
sebagai manusia untuk dapat melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu,
perempuan hendaknya mendapatkan perlindungan hukum yang baik,
yang menempatkan derajat perempuan setinggi-tingginya. Namun,
kenyataannya di Indonesia perempuan seolah-olah menjadi sasaran
empuk bagi pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering
menyerang kaum perempuan adalah kasus kekerasan seksual.
Pengertian kekerasan seksual terhadap perempuan adalah setiap
perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat
kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau
psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut,
pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat. 1
1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 1.
90