29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam<br />

pasal 289<br />

Ad.1 Pasal 285 KUHP,”Barangsiapa dengan kekerasan atau<br />

ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan<br />

dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan<br />

pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<br />

Inti delik dari pasal 285 ini adalah:<br />

a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman<br />

kekerasan<br />

b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan<br />

itu tidak dapat melawa dan terpaksa melakukan persetubuhan.<br />

c. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak<br />

dikawini secara sah.<br />

d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara<br />

pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.<br />

Unsur dari pasal 285 itu adalah:<br />

1) Barang siapa;<br />

2) Dengan kekerasan;<br />

3) Dengan ancaman kekerasan;<br />

4) Memaksa;<br />

5) Seorang wanita (diluar perkawinan);<br />

6) Bersetubuh.<br />

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal<br />

285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang<br />

akan ditanggung oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Hal ini<br />

adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum<br />

yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Tidak terdapat sanksi<br />

minimal, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapa pun<br />

lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan<br />

vonis. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur<br />

kesalahan. apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya<br />

unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan<br />

dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur<br />

kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana<br />

dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti<br />

ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.<br />

Ad 1.Unsur “barang siapa”<br />

Barang siapa sebagai subyek tindak pidana dalam KUHP<br />

memang tidak ada penjelasan yang expressis verbis. Namun jika kita<br />

simak pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimulkan<br />

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!