prosidingshn2014

Keeping Our Small Boat Afloat 

By Robert Bly 

It‟s hard to grasp how much generosity 

Is involved in letting us go on breathing, 

When we contribute nothing valuable but our grief. 

Each of us deserves to be forgiven, if only for 

Our persistence in keeping our small boat afloat 

When so many have gone down in the storm. 

ii

Desain Sampul 

“Keeping Our Small Boat Afloat” 

Elizabeth Elysia 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013

PROSIDING 

SIMPOSIUM HUKUM 

NASIONAL 2014 

“Peningkatan Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Melawan Kekerasan Seksual”

Prosiding Simposium Hukum Nasional 2014 

“Peningkatan Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Melawan Kekerasan Seksual” 

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia 

oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juni 2015 

Kampus FHUI Gedung D-405 

Depok – Jawa Barat 16424 

Telp. +6221 7270003 ext. 73 

Email jurnalhp@ui.ac.id 

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku 

ini tanpa izin tertulis dari Penerbit 

xvi + 211 hlm. 

ISBN: 978-979-8972-57-7 

Disusun oleh 

Tim Output 

Panitia Simposium Hukum Nasional 2014 

Penanggung Jawab 

Kristi Ardiana 

Wakil Penanggung Jawab 

Aris Dzilhamsyah 

Almitra Indira 

Amanda Husna K 

Eliza Anggasari 

Irena Lucy Ishimora 

Muhammad Satria Jaya 

Raychel Mayshun

“Tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati, di 

mana tidak ada manusia menginjak manusia lain.” 

Y. B. Mangunwijaya 

Kepada 

Prihanggodo, Haullussy & Partners 

KitaBisa 

IndoAgri Sehati 

PT. Pelayaran Kartika Samudra Adijaya 

Kartini Muljadi & Rekan 

Hakim & Rekan 

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

PT. Vale Indonesia 

Angkatan ‟82 FHUI 

PT Mitra Adiperkasa Tbk. 

Kailimang & Ponto 

PT. Fonterra Brands Indonesia 

Pancious 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Komnas Perempuan 

Enjoy Jakarta! 

Terima kasih telah membantu kami mewujudkannya.

Kata Sambutan Dekan FHUI 

KATA SAMBUTAN 

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 

Syukur Alhamdulillah patut diucapkan karena atas petunjuk dan 

bimbingan-Nya lah buku prosiding ini dapat dicetak sebagai rangkaian 

akhir dan hasil nyata dari kegiatan Simposium Hukum Nasional 2014 

(SHN 2014) yang dilaksanakan oleh BEM FHUI 2014. 

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan dimana 

saja. Hal tersebut dapat terjadi pada wanita, anak dan bahkan kepada 

pria dewasa. Korban kekerasan seksual memiliki karakter yang berbeda 

dengan karakter korban tindak pidana lainnya. Korban tindak pidana 

dalam banyak kasus terlihat begitu antusias memperjuangkan haknya. 

Berbeda dengan korban kekerasan seksual, mereka malu dan bahkan 

berusaha menutupi fakta bahwa dirinya adalah korban. 

Saat ini hal tersebut menjadi wajar. Menjadi korban kekerasan 

seksual masih dapat dianggap sebagai suatu aib. Rasa malu dan tabu 

mencegah para korban untuk melaporkan bahwa dirinya adalah korban. 

Nama baik keluarga menjadi lebih penting ketimbang dipenuhinya hak 

mereka sebagai korban. Belum lagi masih terdapat oknum penegak 

hukum yang belum memahami perspektif korban kekerasan seksual, 

yang justru dapat menyebabkan korban kekerasan seksual yang melapor 

menjadi korban untuk kedua kalinya karena pertanyaan-pertanyaan 

yang justru melecehkan. Kondisi ini tentunya menguntungkan para 

pelaku kekerasan seksual. 

Hal ini harus berubah. Dan perubahan harus dimulai dengan 

suatu tindakan nyata. SHN 2014 yang digagas oleh BEM FHUI dan 

beberapa BEM Fakultas Hukum seluruh Indonesia merupakan suatu hal 

nyata yang dilakukan oleh para Mahasiswa dalam perannya sebagai 

agen perubahan. Dengan tema “Peningkatan Peran Pemerintah dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Melawan Kekerasan Seksual”, diharapkan 

kedepan akan tercipta suatu kondisi yang ramah korban dan utamanya 

dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual. Dibutuhkan peran 

semua pihak untuk menciptakan kondisi tersebut. 

Prosiding ini dibuat sebagai hasil sumbangsih pemikiran para 

mahasiswa dalam menyikapi fenomena kekearasan seksual. Diharapkan 

semua pihak dapat membaca prosiding ini sebagai bahan baik dalam 

pembentukan kebijakan, penanganan kasus maupun usaha advokasi 

dalam upaya melawan kekerasan seksual. Selamat membaca! 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Prof. Dr. Topo Santoso S.H., M.H. 

i

Kata Sambutan Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan FHUI 

KATA SAMBUTAN 

MANAJER PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 

Anyone who closes his eyes to the past is blind to the present 

(Richard von Weizsacker) 

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, utamanya terhadap 

perempuan dan anak, adalah sudah berada pada tingkatan yang 

mengkhawatirkan. Setiap saat terjadi kekerasan seksual di Indonesia 

dengan frekuensi yang semakin meningkat. Baik di perkotaan maupun 

perdesaan. Menurut data dari Komnas Perempuan, dalam waktu 13 

tahun terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat 

dari seluruh total kasus kekerasan atau 93960 kasus dari seluruh kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. 

Dari segi perundang-undangan, negara Indonesia sudah cukup 

mengantisipasi fenomena ini dengan meratifikasi CEDAW sejak 1984, 

melahirkan UU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 

2004, melahirkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi tahun 2008, lalu UU 

Perlindungan Anak tahun 2002 dan perubahannya tahun 2014, dan lain 

sebagainya. 

Namun, keberadaan undang-undang saja tidak cukup. Harus ada 

upaya luar biasa untuk mengakhiri atau mengurangi kekerasan seksual 

ini. Juga, tak bisa hanya mengandalkan penegak hukum (Polisi, Jaksa, 

Hakim, Advokat), Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Gugus 

Tugas Trafficking, dan P2TP2A saja. Seluruh pemangku kepentingan 

harus terlibat aktif. Apakah anak, remaja, orangtua, keluarga, 

masyarakat, lingkungan, sekitar, sekolah, kampus, tempat kerja, dunia 

usaha, dan sebagainya. 

Pelajaran dari Amerika Serikat, ada inisiatif masyarakat dan 

dunia usaha untuk melahirkan semacam kode, misalnya „Code of 

Adam‟ atau „Amber Alert‟ sebagai kode khusus untuk bereaksi cepat 

apabila ada kabar anak hilang atau penculikan anak. Lalu ada pula 

„Silver Alert‟ apabila terkabarkan ada lansia yang hilang. Inisiatif 

tersebut kemudian bersinergi dan terwadahi oleh penegak hukum dan 

pembuat hukum, sehingga menjadi gerakan masyarakat sekaligus upaya 

penegakan hukum yang luar biasa dalam melawan kekerasan di USA. 

Mahasiswa dan dunia kampus adalah bagian dari pemangku 

kepentingan itu. Selaku bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang 

beruntung karena sempat mengecap bangku pendidikan yang lebih 

tinggi, didukung dengan semangat idealis dan fisik yang masih prima, 

mahasiswa harus dan wajib ikut serta dalam upaya-upaya mengurangi 

ii

Simposium Hukum Nasional 2014 

atau mencegah kekerasan seksual di Indonesia. Apalagi, tidak sedikit 

diantara para mahasiswa adalah sekaligus menjadi tersangka pelaku, 

korban, ataupun saksi dari kekerasan seksual. 

Simposium Hukum Nasional (SHN) yang digagas dan telah 

dilaksanakan oleh kepanitiaan yang dibentuk BEM FHUI 2014 adalah 

bagian dari upaya mulia untuk mengurangi dan mencegah kekerasan 

seksual ala mahasiswa. Melalui kolaborasi dan partisipasi dengan 

mahasiswa dari banyak kampus, melalui hari-hari penuh diskusi, dialog, 

debat, pencerahan dan aktualisasi pemikiran melalui tulisan, lahirlah 

buku ini. Apresiasi tertinggi saya sampaikan untuk rekan-rekan panitia 

dan seluruh partisipan. Apa yang telah kalian lakukan insya Allah akan 

sangat bermanfaat untuk perjuangan melawan kekerasan seksual di 

Indonesia. 

“Kezhaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang 

jahat. Tapi karena "diam"nya orang-orang baik”. 

(Ali ibn Abi Thalib) 

Depok, Januari 2015 

Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D. 

iii

Kata Sambutan Ketua BEM FHUI 2014 

KATA SAMBUTAN 

KETUA BEM FHUI 2014 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua. 

Pertama-tama izinkanlah saya untuk menghaturkan puji dan 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah 

maka acara Simposium Hukum Nasional 2014 berhasil dijalankan 

dengan lancar dan prosiding yang merupakan rangkuman dari acara 

tersebut dapat diselesaikan dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. 

Lalu kemudian izinkanlah saya untuk berterima kasih kepada para 

sponsor dan media partner yang telah membantu berjalannya acara ini. 

Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada teman-teman Panitia Simposium Hukum Nasional 2014 yang 

telah bekerja amat keras untuk merealisasikan mimpi ini, dan tentunya 

teman-teman delegasi dari Simposium Hukum Nasional 2014 yang 

telah rela mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami sediakan dan 

menyumbangkan ide-ide dan saran demi tercapainya tujuan hukum bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Sebelum memasuki isi dari prosiding ini maka ada baiknya 

saya perkenalkan dahulu acara yang merupakan landasan dari prosiding 

ini, yaitu Simposium Hukum Nasional 2014 (SHN 2014). SHN 2014 

adalah sebuah program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia tahun 2014, dimana program kerja ini 

sudah dijalankan untuk yang ketiga kalinya semenjak tahun 2012. 

Tujuan dari acara ini adalah untuk mengumpulkan mahasiswamahasiswa 

Fakultas Hukum se-Indonesia untuk berdiskusi dan 

menghasilkan sebuah gagasan terkait permasalahan-permasalahan 

hukum yang ada di Indonesia kepada para stakeholders terkait dan 

merancang berbagai gerakan sosial yang akan diaplikasikan di penjuru 

daerah di Indonesia. 

Pada tahun ketiga dilaksanakannya SHN 2014 ini, kami 

mengangkat sebuah Tema yaitu “Peningkatan Peran Pemerintah dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Memerangi Kekerasan Seksual” dengan 

tagline “Selaras Paham Lawan Kekerasan Seksual”. Tema ini berangkat 

dari keprihatinan kami atas kurangnya perhatian, rumitnya penanganan, 

dan lambatnya penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi 

di Indonesia selama ini. Isu Kekerasan Seksual sebenarnya bukanlah 

sebuah isu yang baru muncul belakangan ini. Menurut KOMNAS 

Perempuan, 35 wanita Indonesia menjadi korban kekerasan seksual 

setiap harinya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, 

iv


akan tetapi juga terjadi kepada pria, orang-orang lanjut usia dan anakanak. 

Kekerasan seksual bukanlah sebuah permasalahan yang dapat 

dipandang dengan sebelah mata. Ada luka psikis yang tertinggal pada 

korban yang menyebabkan trauma dan depresi. Tidak hanya itu, 

masyarakat masih cenderung melihat korban kekerasan seksual dengan 

pandangan yang sinis dan melabeli mereka sebagai “orang yang kotor”. 

Tentu sangat mengerikan ketika korban-korban kekerasan seksual 

dipandang negatif oleh masyarakat, ketakutan untuk melaporkan 

kekerasan tersebut ke lembaga yang berwenang dan mirisnya lagi, tidak 

jarang para korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang 

tidak layak dari institusi penegak hukum. 

Selama acara ini yang dilaksanakan pada tanggal 17-21 

November 2014, puluhan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai 

Universitas yang tersebar di seluruh Indonesia saling bercerita 

mengenai fenomena kekerasan seksual yang terjadi di daerahnya 

masing-masing dan bertukar informasi dan strategi untuk bersama-sama 

selaras dan paham dalam melawan kekerasan seksual. Selama itu juga, 

para delegasi mendapatkan informasi dari tokoh-tokoh masyarakat, 

lembaga negara, dan LSM-LSM yang juga concern terhadap 

permasalahan ini. Pada akhirnya juga para delegasi membuat sebuah 

tinjauan hukum yang ditujukan kepada pemangku kebijakan, seperti 

DPR dan Institusi Kepolisian untuk dapat lebih optimal melawan 

kekerasan Seksual. 

Akhir kata, semoga usaha dan cita-cita kami pada SHN 2014 

ini dapat bermanfaat bagi bangsa ini dan semoga prosiding dari acaraini 

dapat menjadi sebuah bahan bacaan yang memberikan pemahaman 

baru, semangat dan ajakan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk 

bersama-sama memerangi kekerasan seksual yang bisa terjadi dimana 

saja, kapan saja, dan siapa saja. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Gery Fathurrachman 

Ketua BEM FHUI 2014 

v

Kata Sambutan Ketua Pelaksana 

KATA SAMBUTAN 

KETUA PELAKSANA SIMPOSIUM HUKUM NASIONAL 2014 

Abad Pertengahan di Eropa ditandai dengan bangkitnya 

Gereja sebagai sebuah kekuasaan yang memiliki pengaruh yang sangat 

besar namun sangat korup dan menimbulkan banyak penyelewengan, 

termasuk di ajaran agama Kristiani sendiri, sehingga Abad Pertengahan 

disebut juga sebagai Abad Kegelapan. Di masa itu, muncul sosok Jan 

Hus - seorang pastur dan akademisi dari Bohemia. Kejahatan dan 

penyesatan yang terjadi di tubuh gereja begitu masif, sehingga ia 

melakukan penentangan dengan menyebarkan ajaran Reformasi. 

Perlawanan Jan Hus harus berakhir ketika ia akhirnya ditangkap dan 

dihukum mati dengan cara dibakar pada tahun 1415. Seratus tahun 

kemudian setelah kematiannya, tulisannya menjadi salah satu yang 

menginspirasi Martin Luther untuk memakukan 95 tesisnya di depan 

gereja di Wittenberg yang menjadi awal dari era Reformasi Protestan. 

Berani menciptakan perubahan adalah berani mengarungi 

samudera luas sekecil apapun perahu yang berlayar atau sebesar apapun 

ombak yang harus dilewati, meskipun pada akhirnya bukan kita yang 

akan sampai di ujung samudera. Seperti Jan Hus yang berani ikut 

menantang samudera meskipun Martin Luther yang berhasil mencapai 

akhirnya. 

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan terhadap manusia 

yang tidak hanya sekedar menyerang organ seksual, namun juga 

meninggalkan luka psikis yang terus dibawa oleh korban sepanjang 

hidupnya. KOMNAS Perempuan menyatakan bahwa setiap harinya, 35 

perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Seperti 

gunung es, angka ini pun hanya statistik dari sebuah realita yang jauh 

lebih mengerikan. Sungguh menyedihkan ketika menghadapi fakta ini, 

kita melihat betapa tidak mampu dan acuhnya hukum, aparat hukum, 

dan masyarakat Indonesia dalam melindungi setiap pribadi dari 

kekejaman kekerasan seksual. Setiap hidup manusia patut 

diperjuangkan, oleh karena itu negeri ini butuh perubahan. Simposium 

Hukum Nasional 2014 diadakan untuk menjadi pionir bagi perubahan 

tersebut. 

Dengan mimpi ini, kami mengumpulkan mahasiswamahasiswa 

dari fakultas hukum di seluruh Indonesia dan seluruh bagian 

masyarakat untuk bersama-sama memulai perubahan. Simposium 

Hukum Nasional 2014 diadakan selama lima hari, dan di dalam lima 

hari ini pula tiga belas delegasi dari berbagai penjuru Indonesia 

menyatukan pikiran, tenaga, dan cinta mereka terhadap bangsa hingga 

tersusunnya Tinjauan Hukum Kekerasan Seksual Simposium Hukum 

Nasional 2014, dengan harapan bahwa tinjauan hukum ini dapat 

vi


menjadi suara nyaring yang memecah kesunyian yang meliputi 

problema hukum kekerasan seksual di Indonesia. 

Perjalanan untuk mencapai negeri berkemanusiaan yang adil 

dan beradab itu sungguh masih panjang - mungkin dua tahun, sepuluh 

tahun, atau seribu tahun lamanya. Akhir bahagia dari samudera yang 

kami tantang belum tentu boleh kami raih sendiri, tetapi kami percaya 

sekecil apapun perbuatan baik kami tidak akan pernah sia sia. 

Kepada Mbak Muthmainnah, Bang Fadel, Bang Agung, dan 

Bang Dion yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk 

memulai dan terus mendukung kami sampai akhir, seluruh teman-teman 

panitia (kalian hebat!), delegasi, Bapak dan Ibu dosen yang telah 

membimbing kami, pembicara, peserta, sponsor, pendukung, mitra 

media, serta semua pribadi yang telah memberikan doa, semangat, cinta, 

kepedulian, tenaga, serta dukungan finansial bagi Simposium Hukum 

Nasional 2014, selalu dan selamanya saya mengucapkan terima kasih. 

Selamat membaca mimpi dan cinta kami. 

Hidup mahasiswa, Hidup bangsa Indonesia. 

Florianti Kurnia Sjaaf 

Ketua Pelaksana Simposium Hukum Nasional 2014 

vii

Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

Kata Sambutan Dekan FH UI 

Kata Sambutan Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan FH UI 

Kata Sambutan Ketua BEM FH UI 2014 

i 

ii 

iv 

Kata Sambutan Ketua Pelaksana Simposium Hukum Nasional 

2014 vi 

Daftar Isi 

viii 

Sekilas Simposium Hukum Nasional 2014 

Peningkatan Peran Pemerintah dan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Melawan Kekerasan Seksual 

Delegasi Simposium Hukum Nasional 2014 

xi 

xvi 

Makalah Pembicara 

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif 

Islam 

Husein Muhammad 

1 

Peningkatan Peran Pemerintah Dan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Memerangi Kekerasan Seksual 

Meutia Farida Hatta Swasono 

7 

Perspektif Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual 

Dra. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum. 

16 

Makalah Delegasi 

Komisi 1: Hukum Materiil 

Tinjuan Hukum Materiil Mengenai Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak Di Indonesia 

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 

26 

Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 

Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara 

40 

viii


Komisi 2: Hukum Formil 

Tinjuan Hukum Formil Mengenai Kekerasan 

Seksual 

Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

54 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Upaya 

Hukum Di Indonesia 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

67 

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana 

Pemerkosaan 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

77 

Peranan Alat Bukti Dan Etika Aparat Penegak 

Hukum Dalam Pemberantasan TIndak Pidana 

Perkosaan Di Indonesia 

Fakultas Hukum Universitas Trisakti 

90 

Komisi 3: Perlindungan dan Pendampingan Korban 

Perlindungan Dan Pendampingan Korban 

Kekerasan Seksual Di Padang, Sumatera Barat 

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 

99 

Pelaksanaan Fungsi Penanganan Hukum Terhadap 

Korban Kekerasan Seksual Di Jakarta 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

104 

Perlindungan Dan Pendampingan Korban 

Kekerasan Seksual Di Banyumas, Jawa Tengah 

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 

118 

Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Kekerasan 

Seksual Pada Anak di Kota Banjarmasin 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 

131 

ix


Perlindungan Dan Penanganan Korban Kekerasan 

Seksual Di Jawa Barat 

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung 

145 

Efisiensi Perlindungan Dan Pendampingan Korban 

Pemerkosaan Dalam Konteks Pemberlakuan 

Syari‟at Islam Di Aceh 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 

161 

Tinjauan Hukum Simposium Hukum Nasional 2014 

Tabel Tinjauan Hukum Simposium Hukum 

Nasional 2014 171 

Penjelasan Tabel Tinjauan Hukum Simposium 

Hukum Nasional 2014 181 

Susunan Kepanitiaan 212 

ix


Sekilas Simposium Hukum Nasional 2014 

“Peningkatan Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Melawan Kekerasan Seksual” 

Simposium Hukum Nasional 2014 (SHN 2014) adalah sebuah 

gerakan hukum dan sosial, yang melibatkan partisipasi Pemerintah, 

Masyarakat, dan Mahasiswa, dalam melakukan perlawanan terhadap 

kekerasan seksual di Indonesia. Dibentuk atas prakarsa Badan Eksekutif 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2014 (BEM FHUI 

2014) bersama-sama dengan dua belas universitas lain di seluruh 

penjuru Indonesia sebagai delegasi, kami bersama-sama menciptakan 

produk tinjauan hukum terhadap kekerasan seksual dan mewujudkan 

gerakan sosial bernafaskan anti-kekerasan seksual. SHN 2014 

merupakan wadah diskusi dan lumbung akademis yang 

mempertemukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah 

Agung, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ketua Komisi Nasional 

Perempuan (Komnas Perempuan), Aparat Penegak Hukum (Hakim dan 

Kepolisian Republik Indonesia), Tokoh-tokoh Masyarakat, Aktivis 

Pejuang HAM, Akademisi, Seniman, dan Mahasiswa. Dengan 

mengusung tema “Peningkatan Peran Pemerintah dan Partisipasi 

Masyarakat”, kami berharap SHN 2014 menjadi jembatan penghubung 

pemerintah dalam melindungi korban kekerasan seksual dan 

memberantas kekerasan seksual, sekaligus menerangi langkah 

pemerintah dan masyarakat untuk melawan gelap-pekatnya fenomena 

kekerasan seksual di negeri ini. 

BEM FHUI 2014 sempat ikut berpartisipasi dalam mengawal 

kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang perempuan di 

Koridor Harmoni Bus Transjakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

merupakan tempat pengadilan kasus tersebut sekaligus menjadi saksi 

bisu atas vonis hukuman yang sangat ringan bagi keempat pelaku 

pelecehan seksual, yaitu 1,5 tahun. Selain itu, BEM FHUI 2014 juga 

ikut mengawal kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sitok 

Srengenge terhadap seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Indonesia. Kedua kasus ini menjadi potret kecil lemahnya 

penegakan hukum bagi kasus kekerasan seksual. 

Tujuan besar dari SHN 2014 salah satunya adalah 

menyadarkan masyarakat akan keberadaan kekerasan seksual sebagai 

penyakit sosial dan moral bangsa. Media karya seni lukis dan film 

menjadi penghubung yang tepat dalam menyebarkankesadarankepada 

masyarakat luas. SHN 2014 menyelenggarakan Pre-Event pada tanggal 

29-30 Oktober 2014 yang bertempat di Perpustakaan Pusat Universitas 

Indonesia dan Cinema Room Universitas Indonesia, berupa Kompetisi 

xi


dan Pameran Lukis Mural dengan tema “Memecahkan Kesunyian” dan 

Festival Film yang memiliki pesan moral untuk melawan kekerasan 

seksual. Tiga film yang ditampilkan adalah Bitter Honey (sebuah film 

dokumenter yang menceritakan fenomena poligami pada masyarakat 

adat Bali), Ca Bau Khan, dan Sang Penari. Rangkaian festival film 

disajikan dengan diskusi terbuka oleh beberapa narasumber, antara lain 

Ni Nengah Budawati (Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali), 

Nia Dinata (Sutradara Film Ca Bau Khan) dan Mohamad Guntur Romli 

(Penulis Skrip Film Sang Penari). 

Rangkaian acara inti Simposium Hukum Nasional 

diselenggarakan pada tanggal 17-21 November 2014 bertempat di 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. 

Pada hari pertama, Senin 17 November 2014, diadakan 

Seminar Kekerasan Seksual dengan tema“Membongkar Mitos, 

Menyuguhkan Realita”. Seminar ini meninjau persepsi masyarakat yang 

belum tentu benar dan mengungkap fakta sebenarnya tentang fenomena 

kekerasan seksual dari perspektif hukum, forensik, filsafat, dan 

psikologi, dengan narasumber: 

1. Dr. Livia Iskandar Dharmawan, Psi., M.S., Direktur 

Internasional dan psikolog dari Yayasan Pulih; 

2. Dr. Gadis Arivia Effendi, S.S., Pendiri Jurnal Perempuan dan 

Dosen Studi Feminisme dan Filsafat Kontemporer UI; 

3. Prof. DR. dr. Agus Purwadianto, S.H., M.Si., Sp.F(K), Ketua 

Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia; 

4. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., Dosen Viktimologi 

dan Kriminologi dan Sistem Peradilan Anak dan Kekerasan 

terhadap PerempuanUniversitas Surabaya. 

Rangkaian acara dilanjutkan dengan Kuliah Umum 

“Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peraturan Perundangan di 

Indonesia” untuk menyelaraskan pemahaman yuridis terhadap produk 

hukum yang mengatur kekerasan seksual serta membahas tentang 

produk-produk hukum nasional yang mengatur tentang kekerasan 

seksual, apakah hukum nasional tersebut sudah cukup adil dan 

berperspektif hak asasi manusia, dan kekerasan seksual dari perspektif 

RUU KUHP dan RUU KUHAP. Kuliah Umum dihadiri oleh 

narasumber, antara lain: 

1. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si., Dosen Antropologi 

Hukum FH dan FISIP UI; 

2. Desti Murdijana, Koordinator Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan; 

3. Indon Sinaga, Staf Ahli Komisi VIII DPR RI; 

4. Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum., Panitera Muda Pidana Umum 

Mahkamah Agung. 

xii


Para delegasi SHN 2014 kemudian membagi pandangan 

mereka mengenai masalah kekerasan seksual di daerahnya masingmasing.Setiap 

daerah asal delegasi pasti memiliki latar budaya dan 

sosial yang berbeda-beda sehingga masalah kekerasan seksualnya pun 

beragam. Acara Sharing Antar Delegasi ini dimoderatori oleh Christina 

Yulita Purbawati dari Komnas Perempuan. 

Pada hari kedua, Selasa 18 November 2014, rangkaian acara 

dibuka oleh Talkshow Kekerasan Seksual dengan tema “Kita (adalah) 

Mereka: Memahami Korban Kekerasan Seksual”. Diskusi ini 

membahas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mendampingi 

korban kekerasan seksual dan jika kita menjadi korban kekerasan 

seksual sehingga peserta diharapkan dapat menjadi peka dan lebih 

memahami gambaran mengenai keadaan korban perkosaan secara fisik 

dan psikis serta upaya-upaya pelaporan kekerasan seksual yang perlu 

ditingkatkan. Narasumber yang hadir adalah: 

1. Helga Worotitjan, Pendiri Lembaga Inspirasi Indonesia; 

2. Wulan Danoekoesoemo, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Pendiri 

Lentera Indonesia; 

3. Hj. Netty Prasetiyani Heryawan, M.Si, Ketua P2TP2A Jawa 

Barat & Istri dari Gubernur Jawa Barat; 

4. Mudjiati, S.H., Deputi Perlindungan Perempuan dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Lalu, acara dilanjutkan oleh Seminar Nasional Kekerasan 

Seksual “Kekerasan Seksual Dalam Konsep Pluralitas di Negara 

Indonesia”, yang membahas kekerasan seksual dari sudut pandang 

hukum, sosial, budaya, dan konsep pluralitas yang terdapat di Indonesia 

dengan narasumber: 

1. K.H. Husein Muhammad, Ulama dan Komisioner Komnas 

Perempuan; 

2. Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, S.S., M.A., Menteri 

Pemberdayaan Perempuan periode 2004-2009; 

3. Dra. Sinta Nuriyah A. Wahid, M. Hum., Pendiri Yayasan Puan 

Amal Hayati; 

4. Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum., Penulis dan 

Seniman. 

Pada hari ketiga, Rabu 19 November 2014, para delegasi dari 

fakultas hukum dari universitas di seluruh penjuru Indonesia 

menghadiri forum diskusi Simposium Hukum yang bertujuan untuk 

melahirkan sebuah tinjauan hukum terhadap peraturan perundangundangan 

di Indonesia dalam segi materiil, formil, dan penanganan 

serta perlindungan korban kekerasan seksual. Diskusi terbagi menjadi 3 

focus-group discussion yang diselenggarakan pada pagi hari dan 

xiii


masing-masing focus-group memaparkan hasil diskusi sehingga 

menghasilkan satu kesatuan output yaitu tinjauan hukum. 

Pada hari keempat, Kamis 20 November 2014, dalam rangka 

memberikan inspirasi dan pemahaman untuk menciptakan gerakan 

sosial anti kekerasan seksual, diselenggarakanlah Workshop Kekerasan 

Seksual “Langkah Anak Muda Lawan Kekerasan Seksual” dengan 

tujuan membahas upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual dan bertujuan untuk 

mencari ide-ide kreatif yang berasal dari masyarakat dalam melakukan 

pencegahan kekerasan seksual.Workshop ini dihadirioleh narasumber 

antara lain: 

1. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Dosen FHUI dan aktivis 

HAM; 

2. Ratna Batara Munti S.Ag., M.Si., Direktur Eksternal LBH Apik; 

3. Saras Dewi, Dosen dan Ketua Program Ilmu Filsafat UI; 

4. Kartika Jahja, Seniman dan Aktivis. 

Setelah Workshop, para delegasi SHN 2014 mengikuti 

ekskursi di Mahkamah Agung yang dilanjutan dengan sebuah Rapat 

Tindak Lanjut dalam rangka menentukan gerakan sosial yang akan 

dibawa ke daerah masing-masing delegasi. 

Pada hari kelima, Jumat 21 November 2014, diselenggarakan 

sebuah Diskusi Panel untuk menyampaikan hasil diskusi tinjauan 

hukum dan rapat tindak lanjut delegasi dan berdiskusi dengan pihak 

pemerintah, aparat penegak hukum, dan Komisi VIII DPR untuk 

mewujudkan peningkatan peran pemerintah dalam melawan kekerasan 

seksual. Beberapa panelis yang datang antar a lain : 

1. Ratna Susianawati, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan 

Hubungan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2. Kombes John Hendri, S.H., Kepala Bagian Hukum Markas Besar 

Kepolisian Republik Indonesia 

3. Asmaul Khusnaeny, Asisten Koordinator Reformasi Hukum dan 

Kebijakan dari Komnas Perempuan 

4. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan 

Perwakilan Rakyat 

5. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM., Direktur Jenderal Hak 

Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 

Rangkaian acara SHN 2014 ditutup dengan kegiatan postevent, 

Sabtu 22 November 2014. Para delegasi SHN 2014 datang ke 

Gelora Bung Karno untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

Jakarta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap 

bahaya kekerasan seksual. 

xiv


Kami berharap Simposium Hukum Nasional 2014 dapat 

menjadi pionir bagi hukum kekerasan seksual yang lebih adil bagi 

korban dan setiap manusia Indonesia yang masih mempercayai 

eksistensi hak asasi manusia. SHN 2014, Selaras Paham Lawan 

Kekerasan Seksual! 

Kharisma Bintang Alghazy 

Wakil Ketua Pelaksana Simposium Hukum Nasional 2014 

xv


Delegasi Simposium Hukum Nasional 2014 

1. BEM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 

1) Radius Emerson Sitanggang 

2) Kornelius Billheimer Sianturi 

3) An‟nisaa Khalida* 

4) Vanessa Leoprayogo* 

2. BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 

1) Meyriza Violyta 

2) Dona Pratama Jonaidi 

3. BEM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Pemenang 

Delegasi Terbaik) 

1) Melisa Pandu Winenda 

2) Mulya Rizki Nanda 

4. BEM Fakultas Hukum UIN Sumatera Utara 

1) Erni Syahfitri 

2) Saleh Rambe 

3) Barly Halim Siregar* 

5. BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

1) Ayatullah Farhan 

2) Auliya Gusti Reno 

3) Abdul Halim* 

4) Heri Andika* 

6. BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 

1) Ali Ghafaar Susilo 

2) Irda Mutiari Dinita 

7. BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti 

1) Paroy Buki 

2) Praja Wibawa 

3) Elisabeth Dwilina* 

4) Fernandus H. Pardede* 

8. BEM Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 

1) Ariyanto 

2) Eria Mardiana 

9. BEM Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 

1) Ardian Rizki 

2) Hevi Dwi Oktaviani 

10. BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

1) Topik Adi Nugroho 

xvi


2) Rifa Muflihah 

11. BEM Fakultas Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

1) Aditya Perdana Putra 

2) Susi Kusmawaningsih 

3) Maida Jefnita Rahmi* 

12. BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

1) Gery Fathurrachman 

2) Shafira Hexagraha 

13. BEM Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih 

1) Hendra Wasaraka 

*Peserta Penunjang 

xvii

MAKALAH PEMBICARA 

SEMINAR NASIONAL 

“KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONSEP PLURALITAS 

NEGARA INDONESIA” 

SELASA, 18 NOVEMBER 2014


KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN: 

PERSPEKTIF ISLAM* 

Oleh: Husein Muhammad 

Catatan Tahunan Komnas Perempuan memperlihatkan 

kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Tahun 2001 ada 3.169. Tahun 2012: 216.156 dan tahun 2013: 

279.688. Kekerasan tersebut mencakup fisik, psikis, ekonomi dan 

seksual. Dalam konteks kekerasan seksual, selama 12 tahun (2001- 

2012), sedikitnya ada 35 perempuan korban kekerasan seksual setiap 

hari. Tahun 2012 tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual. 2.920 di 

antaranya terjadi di ruang publik/komunitas. Mayoritas kekerasan 

seksual muncul dalam bentuk perkosaan dan pencabulan (1620). 

Korban meliputi semua umur, dari balita hingga manula, rata-rata usia 

antara 13-18 tahun. Ini hanyalah data yang dilaporkan ke lembaga 

Negara dan sosial. Yang tak tercatat akan selalu lebih besar dari yang 

dilaporkan. (Baca: Komnas Perempuan; Catahu tahun 2013). 

Pengungkapan kasus kekerasan seksual ini amat rumit, karena 

terkait dengan tradisi dan budaya atau pandangan keagamaan 

masyarakat yang mentabukan bicara seks di depan orang lain. Lebih 

dari itu pengungkapannya oleh korban seringkali semakin 

menggandakan penderitaan diri perempuan dan keluarganya. 

Komnas Perempuan menemukan sejumlah bentuk kekerasan 

seksual. Minimal 15. Beberapa di antaranya adalah perkosaan, ancaman 

perkosaan, pelecehan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, 

marital rape, prostitusi paksa, kontrol atas tubuh antara lain melalui 

kebijakan publik atas nama moralitas dan agama, dan lain-lain. 

Pelakunya dapat siapa saja, orang paling dekat maupun paling jauh 

orang biasa, tanpa kelas sosial, maupun orang berstatus sosial 

“terhormat”,. 

Fakta-fakta di atas tentu saja sangat memprihatinkan. Komnas 

Perempuan menyebut realitas tersebut telah meningkat kepada situasi: 

“Kegentingan Kekerasan Seksual”. Dalam pernyataannya Komnas 

Perempuan menyebutkan: “Kekerasan Seksual yang dialami perempuan 

sudah dalam kondisi darurat untuk segera ditangani secara tepat dan 

adil, komprehensif dan holistik. Keadaan darurat ini tercermin dari 

kejadian kekerasan seksual di semua ranah: personal, publik dan 

Negara, yang menimpa korban dari rentang usia balita-lansia, berbagai 

tingkat pendidikan dan profesi. Termasuk perempuan penyandang 

disabilitas, migran, PRT, LBT, dan pelajar hamil. Terjadi di rumah, di 

angkutan umum, di sekolak, di tempat kerja maupun di tahanan”. 

(Komnas Perempuan, Catahu, 2013). 

1


Akar Masalah: Moralitas dan Kekuasaan 

Pertanyaan krusialnya adalah mengapa terjadi kekerasan 

seksual terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana sikap Islam 

terhadapnya? 

Ini adalah pertanyaan mendasar yang perlu diajukan guna 

mencari akar persoalan mengapa terjadi banyak kekerasan, termasuk 

perkosaan terhadap perempuan. Ada sejumlah asumsi yang berkembang 

di publik selama ini. Keduanya lebih berdimensi moralitas untuk tidak 

dikatakan agama. Asusmsi pertama mengarahkan kesalahan kepada 

perempuan. Dengan kata lain kekerasan seksual bersumber dari 

perempuan sendiri. Mereka disalahkan, karena memamerkan bagianbagian 

tubuhnya yang terlarang (aurat) di depan publik. Mereka tidak 

menutupinya atau tidak mengenakan jilbab/hijab. Perempuanlah yang 

menciptakan “fitnah” (menggoda dan memicu hasrat seksual) laki-laki. 

Anggapan-anggapan ini sungguh sangat sulit untuk difahami oleh 

logika cerdas, bersih dan kritis. Bagaimana mungkin seorang yang tidak 

melakukan tindakan kejahatan dan hanya karena pakaian yang dipilinya 

dinyatakan bersalah dan berhak dilecehkan dan diperkosa? Dalam 

banyak kasus kekerasan terhadap perempuan jenis ini, terutama 

perkosaan, ia terjadi bukan hanya terhadap perempuan muda dan cantik, 

melainkan juga terjadi pada perempuan balita dan manula. Ia juga 

terjadi terhadap isterinya atau terhadap darah dagingnya sendiri (incest), 

atau anak laki-laki terhadap orang yang melahirkannya (ibunya) atau 

saudara sekandungnya. Kekerasan seksual juga terjadi terhadap 

perempuan berjilbab. Dalam kasus perkosaan yang terjadi di sebuah 

perguruan tinggi agama, beberapa waktu lalu, korban mengenakan 

jilbab warna putih, celana hitam, baju hijau dengan dalaman kaos warna 

loreng. Pada sisi lain perempuan tanpa jilbab juga tidak selalu 

menimbulkan perkosaan atau kekerasan seksual dalam bentuk lainnya. 

Orang yang melihat perempuan tanpa jilbab/hijab tidak selalu 

melakukan pelecehan dan perkosaan. Ini menunjukkan bahwa antara 

perkosaan dan penampilan tidak berjilbab/hijab tidak memiliki 

hubungan sebab akibat. Demikian juga alasan bahwa perkosaan terjadi 

karena pelaku terpengaruh oleh gambar-gambar porno atau menonton 

video porno. Tidak semua orang yang melihat gambar atau menonton 

video porno terlibat dalam aksi kekeraan seksual. Faktor-faktor ini lebih 

sekedar sebagai pemicu belaka bagi munculnya impuls-impuls hasrat 

birahi laki-laki terhadap perempuan. 

Ada juga pandangan atau asumsi yang menyalahkan pelaku 

dengan basis moralitas atau agama. Ia mengatakan bahwa kekerasan 

seksual terjadi karena moralitas pelakunya yang rendah atau tak 

bermoral atau kurang pengetahuan agamanya. Pandangan ini boleh jadi 

benar, tetapi kita kesulitan mendefinisikan atau mengidentifikasi baikburuknya 

moralitas seseorang sebelum ia melakukan perbuatannya. 

2


Dalam sejumlah kasus pelecehan, pencabulan dan kekerasan seksual 

pelakunya justru orang-orang yang terhormat atau yang dianggap 

terhormat oleh masyarakatnya atau bermoral tinggi. Komnas 

Perempuan mencatat bahwa pelaku kekerasan seksual sangat beragam: 

ada tokoh masyarakat, pejabat Negara, pejabat NKRI, anggota 

parlemen, tokoh agama, dan lain-lain. Bahkan, sebagaimana dilansir 

media massa, seorang pengasuh pesantren di daerah Jawa Timur, 

ditangkap polisi karena mencabuli beberapa santrinya sendiri. Beberapa 

hari ini media massa melansir seorang Raja yang sangat dihormati 

diduga melakukan kekerasan seksual. Lalu bagaimana kita 

mendefiniskan orang yang bermoral baik sebelum ia melakukan suatu 

tindakan? Fakta-fakta ini jelas telah menggugurkan argumen 

“moralitas” tersebut. (Baca: Catahu Komnas Perempuan, 2013). 

Kekerasan seksual adalah satu bagian saja dari kekerasan 

terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan 

sebagai: “Setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender 

yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 

perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman 

terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan 

secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di 

dalam kehidupan pribadi”. (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan, Pasal 1) 

Maka, kekerasan seksual terhadap perempuan berakar lebih 

pada adanya ketimpangan relasi kuasa yang berbasis gender. Ia adalah 

sistem sosial-budaya patriarki; sebuah sistem/ideologi yang 

melegitimasi laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas, 

menguasai, kuat, pintar dan sebagainya. Dunia dibangun dengan cara 

berpikir, dalam dunia dan untuk kepentingan laki-laki. Keyakinan 

bahwa perempuan secara kodrat adalah makhluk yang lembut dan 

lemah, posisinya di bawah laki-laki, inferior, melayani hasrat seksual 

laki-laki dan sebagainya telah menempatkan perempuan seakan-akan 

sah untuk ditaklukkan dan diperlakukan secara seenak laki-laki, 

termasuk dengan cara-cara kekerasan. Ideologi yang bias gender dan 

patriarkis ini mempengaruhi cara berfikir masyarakat, mempengaruhi 

penafsiran atas teks-teks agama dan kebijakan-kebijakan negara. 

Pengaruh ini melampaui ruang-ruang dan waktu-waktu kehidupan 

manusia, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik. 

Ketimpangan yang didasarkan atas system sosial/ideologi inilah yang 

pada berpotensi menciptakan ketidakadilan, subordinasi dan dominasi 

atas perempuan. Dan semuanya ini merupakan sumber utama tindak 

kekerasan terhadap perempuan. 

Ketimpangan relasi kuasa berbasis gender tersebut diperparah 

ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban, baik 

ekonomi, pengetahuan, status sosial dan lain-lainnya. Kendali muncul 

3


dalam bentuk hubungan patron-klien, seperti antara orangtua-anak, 

majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat atau tokoh agama-warga, 

pengasuh-santri dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil, bahkan 

orang pusat-orang daerah. 

Agama Menolak Kekerasan 

Islam dan saya yakin semua agama di dunia serta seluruh 

pandangan kemanusiaan Universal, hadir dan tampil untuk 

membebaskan manusia dari penderitaan, penindasan dan kebodohan, di 

satu sisi, dan menegakkan keadilan, kesalingan membagi kasih dan 

menyebarkan pengetahuan di sisi yang lain. Visi ini dibangun di atas 

prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama: Penghormatan atas Martabat 

Manusia, Kesetaraan, Kebebasaan dan Keadilan. 

Sumber-sumber otoritatif Islam sangat banyak menegaskan 

prinsip-prinsip tersebut. 

• Manusia adalah makhluk terhormat: “Dan sesungguhnya telah 

Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 

daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baikbaik 

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. 

(Q.S. Al-Isra, [17]:70) 

• Laki-laki dan Perempuan adalah Setara: (Q.S. Q.S. al-Nisa, 

[4:1), , a.l. Q.S. al-Ahzab, 53:35, al-Taubah, 71, al-Nahl, 97, Ali 

Imran,[3]: 195 dan al-Mukmin, 40. 

• Manusia yang paling terhormat/unggul adalah yang paling 

bertaqwa: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat, [49]:12). 

• “Hai orang-orang yang beriman, janganlah komunitas laki-laki 

merendahkan komunitas yang lain, boleh jadi yang direndahkan 

itu lebih baik dari mereka yang merendahkan. Dan jangan pula 

komunitas perempuan merendahkan komunitas perempuan 

yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 

dengan panggilan yang mengandung pelecehan. Sikap dan 

tindakan merendahkan dan melecehkan itu adalah perilaku yang 

buruk dari seorang yang telah beriman. Barangsiapa yang tidak 

kembali memperbaiki diri maka mereka itulah orang-orang 

yang zalim”.(Q.S. al-Hujurat [49]:11). 

4


• “Tuhan tidak memandang tubuh dan wajahmu, tetapi 

memandang pada hati dan perbuatanmu”. (Hadits). 

• “Wahai manusia.Sesungguhnya darah (hidup) kamu, 

kehormatanmu dan harta-milikmu adalah suci dan mulia. 

(Hadits Nabi). 

• Setiap muslim diharamkan mengganggu/mencederai/melukai 

hak hidup, kehormatan diri dan hak milik muslim yang lain. 

(Hadits). 

Seluruh Prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan 

konsekuensi paling rasional atas doktrin Kemahaesaan Tuhan, Allah. 

Keyakinan ini dalam bahasa Islam disebut: Tauhid. Menurut doktrin ini, 

semua manusia, tanpa melihat asal-usulnya pada ujungnya berasal dari 

sumber yang tunggal, sama, yakni ciptaan Tuhan. Oleh karena itu tidak 

satupun ciptaan Tuhan berhak memiliki keunggulan atas yang lainnya. 

Keunggulan manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek 

kedekatan dan ketaatannya kepada hukum-hukum Tuhan. Al-Qur'an 

menyebut keunggulan ini dengan kata “Taqwa”. Dalam ayat-ayat al 

Qur'an taqwa tidak dibatasi maknanya hanya pada aspek-aspek 

kebaktian atau peribadatan personal sebagaimana kesan umum selama 

ini, melainkan lebih pada dimensi-dimensi moralitas sosial, ekonomi, 

budaya, politik dan lain-lain. Atau dengan bahasa lain taqwa adalah 

moralitas kemanusiaan dalam maknanya yang luas. Dalam bahasa lain, 

taqwa adalah al-Akhlaq al-Karimah (budi pekerti luhur) atau etika 

kemanusiaan. 

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar bagi setiap 

keputusan hukum atau aturan kehidupan manusia. Jika demikian, maka 

bagi saya adalah tidak masuk akal jika agama melahirkan praktik 

hukum, aturan atau kebijakan yang tidak adil, tidak menghargai 

martabat manusia, diskriminatif, dan tidak melahirkan kesalingan kasih. 

Jika hal-hal ini yang terjadi, maka pastilah interpretasi (pemaknaan) 

atasnya dan cara pandang sosial, budaya, politik dan keagamaan 

mengandung kekeliruan, meskipun dengan mengatasnamakan teks-teks 

ketuhanan. 

Pertanyaan yang sering muncul di tengah publik adalah 

apakah hukum-hukum dalam teks-teks Islam yang partikular yang 

dipandang diskriminatif, seperti “laki-laki adalah pemegang otoritas 

atas kaum perempuan”, (Q.S. al-Nisa, [4]:34), tidak mengandung nilainilai 

moral di atas. Jawabannya adalah bahwa aturan-aturan hukum 

yang bersifat khusus (partikular) yang terdapat dalam sumber-sumber 

autentik dapat dipandang sebagai aturan yang mengandung moral. Akan 

tetapi ia dianggap demikian karena aturan tersebut lebih diterima 

sebagai solusi yang bersifat ketuhanan atas problem partikular yang ada 

dalam kondisi tertentu. Dengan berubahnya kondisi, aturan-aturan 

5


hukum yang bersifat khusus, tersebut bisa saja gagal memenuhi tujuan 

moralnya dan karena itu harus ditinjau ulang, direvisi atau dicabut sama 

sekali. 

Kembali ke Konstitusi 

Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi titik temu paling ideal 

dari berbagai aspirasi dan kehendak-kehendak beragam para penganut 

agama-agama dan kepercayaan di manapun mereka berada di seluruh 

bumi nusantara ini. Seluruh sila dan pasal-pasal dalam Konstitusi ini 

bukan hanya tidak bertentangan melainkan juga sesuai dan seiring 

sejalan dengan visi dan misi agama, sebagaimana sudah disebutkan. 

Konstitusi RI telah memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak asasi 

manusia. Ia sesuatu yang melekat secara kodrati dalam setiap manusia 

dan tidak dapat dicabut daripadanya. Tuhanlah yang 

menganugerahkannya. Ia berlaku universal. Ia adalah cita-cita semua 

manusia di muka bumi ini. Sebagai konsekuensi paling logis dan 

bertanggungjawab bagi kesetiaan dan komitmen seluruh warga Negara 

atas Konstitusi tersebut, maka produk-produk pemikiran partikularistik 

dan aturan-aturan hukum yang ada harus sejalan dan tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kehendak-kehendak universal 

tersebut. Untuk ini pemerintah dan para penegak hukum dituntut untuk 

menjalankan dan menegakkannya secara konsekuen untuk merevisi atau 

bahkan mencabut segala peraturan dan kebijakan publik yang 

melanggar dan bertentangan dengan Konstitusi tersebut. 

Cirebon, 17 Nopember 2014 

*Disampaikan dalam Seminar Nasional: Kekerasan Seksual Dalam 

Konsep Pluralitas di Negara Indonesia”, Selasa, 18 Nopember 2014. 

Auditorium Fakultas Hukum UI, Depok. 

6


PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAN PARTISPASI 

MASYARAKAT DALAM MEMERANGI 

KEKERASAN SEKSUAL 1 

Oleh: Meutia Farida Hatta Swasono 

Pendahuluan 

Seminar ini membahas mengenai kekerasan seksual dalam 

konteks pluralitas di NKRI. Indonesia adalah negara bangsa dengan 

penduduk yang seimbang jumlahnya dari segi jenis kelamin. Salah satu 

ciri khas Indonesia adalah komposisi penduduknya yang terdiri dari 

sekitar 745 suku bangsa dan sub suku bangsa yang tersebar di seluruh 

wilayah kedaulatan NKRI. Nenek-moyang mereka masuk ke Kepulauan 

Nusantara melalui gelombang-gelombang migrasi dalam proses yang 

sangat lama sejak era preshistori. Penduduk multikultural dengan 

masing-masing kebudayaan suku bangsanya ini pada tanggal 17 

Agustus 1945 dipersatukan sebagai Bangsa Indonesia dalam negara 

bangsa RI, kini dikenal dengan sebutan populer NKRI. Bagi Bangsa 

Indonesia ini, para pendiri negara telah menyusun suatu kebudayaan 

nasional yang terdiri dari Pancasila sebagai perangkat nilai budaya 

nasional dan UUD 1945 sebagai perangkat norma budaya nasional. 

Kebudayaan suku bangsa tetap dianut dalam interaksi warga suku 

bangsa, sedangkan kebudayaan nasional digunakan sebagai acuan 

berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya 

berjalan seiring dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. 

Budaya Kekerasan dalam Multikulturalisme Indonesia 

Adanya dominasi budaya patriarkii dalam multikulturalisme 

Indonesia memang perlu diakui, namun penulis tidak beranggapan 

bahwa semua sukubangsa di Indonesia berpandangan dan berperilaku 

sewenang-wenang terhadap perempuan sebagai akibat dari adanya 

pandangan budaya bahwa kekerasan seksual atas perempuan dianggap 

wajar. Sebaliknya pada banyak sukubangsa, nilai-nilai budaya mereka 

mengajarkan bahwa perempuan harus dihormati, lebih-lebih perempuan 

yang merupakan keluarganya sendiri. Sebagian suku bangsa juga 

1 Makalah diajukan pada Seminar dalam rangka Simposium Hukum 

Nasional 2014 dengan tema “ Kekerasan Seksual dalam Konsep Pluralitas di 

Negara Indonesia”, diselenggarakan oleh BEM FHUI di Depok pada tanggal 

18 November 2014. Penulis adalah Guru Besar Antropologi di FISIP-UI. 

7


beranggapan bahwa ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan 

dalam kegiatan upacara adat, dalam pembagian kerja di rumahtangga 

sehari-hari dan tanggungjawab bersama antara suami-isteri, bapak dan 

ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dalam melangsungkan 

kehidupan keluarga, kelangsungan klen, kelangsungan mata 

pencaharian di tanah pusaka, dan dalam pengasuhan anak. 

Pandangan agama juga mengajarkan warga sukubangsa atau 

umat agama untuk menghormati perempuan, dimulai dari ibu dan para 

anggota kerabat perempuan yang lainnya, bahwa mereka hidup tidak 

untuk dianiaya, apalagi dianiaya dengan memberikan penghinaan yang 

sangat mendalam berupa kekerasan seksual yang sukar hilang seumur 

hidupnya. Memang hal itu dapat terjadi, misalnya karena kemiskinan 

dan kelangkaan ketersediaan pekerjaan, namun hanya terbatas pada 

kasus-kasus khusus karena situasi tertentu. 

Budaya Patriarki. Kekerasan seksual biasanya mempunyai 

kaitan erat dengan dominasi budaya patriarki, di mana sebagian besar 

masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan di suatu daerah 

menganggap bahwa status laki-laki dan perempuan dalam lingkungan 

sosial mereka tidak sama, melainkan bersifat subordinatif. Dalam hal 

ini, laki-laki menganggap diri mereka lebih tinggi daripada status 

perempuan. Karena itu kaum laki-laki cenderung ingin mengatur dan 

menetapkan agar status perempuan berada dalam posisi lebih rendah 

dari posisi mereka sebagai kaum laki-laki. Mereka juga mengatur 

tentang apa yang harus, boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 

perempuan dalam keluarga dan masyarakat mereka. Hal ini pun 

seringkali termasuk tentang atribut dan dandanan yang mereka harus 

kenakan di berbagai tempat. 

Kehidupan kaum perempuan di masyarakat yang didominasi 

budaya patriarki akan lebih berat jika kaum perempuan pasrah dan 

menerima kondisi itu sebagai takdir mereka, sebagai istri harus tunduk 

kepada suaminya, apa pun yang dilakukan suami, dan sebagai ayah 

patut dipatuhi perintahnya. Jika pada umumnya kaum perempuan di 

dalam masyarakat yang bersangkutan pasrah dan patuh menerima 

nasibnya, dan menganggap secara keliru bahwa itu adalah kodrat 

mereka sebagai perempuan, maka akan sulit upaya untuk mengatasinya. 

Kepasrahan terhadap kekerasan umum yang dialami perempuan dapat 

menyebabkan kasus-kasus, bukan adat kebiasaan, yang menyebabkan 

sejumlah perempuan mengalami kekerasan seksual karena 

dikomersialkan oleh keluarganya, termasuk suaminya. Ada pula 

masyarakat yang akibat dominasi budaya patriarki, terbiasa melakukan 

kekerasan, seperti pemukulan terhadap isteri oleh suaminya. Namun 

8


tanpa faktor-faktor khusus, seorang laki-laki takkan mengkomersialkan 

isterinya secara seksual karena itu merusak kemartabatannya sendiri. 

Pola Pikir tentang Penaklukan Simbol Jenis Kelamin 

Perempuan. Selain adanya dominasi budaya patriarki, dalam kondisikondisi 

tertentu, laki-laki melakukan kekerasan seksual terhadap 

perempuan, bukan karena ia mengenal perempuan yang bersangkutan, 

membencinya dan ingin menganiaya atau mencelakakannya sebagai 

suatu bentuk hukuman berat, melainkan karena si korban pemerkosaan 

berjenis kelamin perempuan, yang harus ditaklukkan oleh dirinya 

sebagai laki-laki. Karena itu si laki-laki itu tidak harus mengenal 

perempuan itu untuk memperkosanya. Kondisi ini sering terjadi dalam 

situasi adanya perang atau kerusuhan, di mana mengalahkan lawan 

ditandai dengan naluri memperkosa perempuan yang tidak saja 

merupakan salah satu cara untuk menumbangkan simbol dari jenis 

kelamin perempuan (femininitas), namun juga merusak perasaan 

kemartabatan pihak lawan sebagai kesatuan komunitas atau negara, baik 

yang laki-laki maupun yang perempuan. 

Dalam contoh kasus tertentu di Eropa, ketika bekas negara 

Yugoslavia tercabik-cabik oleh politik, sesama sukubangsa di negara 

Yugioslavia menjadi bangsa sendiri dengan negara masing-masing yang 

merupakan pecahan negara Yugoslavia. Politik menyebabkan perang 

yang kejam tak terhindarkan. Dilakukannya genocide (pembunuhan 

suku bangsa) oleh bangsa yang lebih kuat tidak dirasa cukup dan 

memuaskan hanya dengan cara membunuh kaum laki-laki dari bangsa 

yang dibenci dan berada dalam posisi lemah. Lebih jauh lagi, pihak 

yang kuat dan berjaya dalam perang juga memperkosa para perempuan 

dari bangsa yang dalam posisi lemah tersebut, dengan tujuan menghina 

martabat keseluruhan bangsa itu, agar melahirkan anak dari sukubangsa 

yang dalam posisi berjaya itu dengan tujuan memberikan hukuman 

berat yang takkan pernah terlupakan dalam sejarah mereka. 

Dalam kondisi tanpa perang, persaingan ekonomi atau sulitnya 

memenangkan perebutan sumberdaya ekonomi yang sering kita lihat di 

berbagai daerah di Indonesia menyebabkan perempuan terhambat untuk 

memperoleh peluang mendapatkan pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan, sesuai pesan Konstitusi (UUD 1945). Perempuan sering 

dikalahkan dalam persaingan ini dengan cara merendahkan martabatnya 

melalui tipu-daya berupa iming-iming pekerjaan, namun dijerumuskan 

sebagai korban perilaku komersial seksual. 

Masih dalam kondisi kemiskinan pula, hal itu sering menjadi 

penyebab berubahnya etika pergaulan terhadap kerabat, di mana kerabat 

9


perempuan sering dikorbankan. Hal ini terjadi pada perdagangan 

manusia, di mana kerabat satu klan yang seharusnya dilindungi, justru 

dijerumuskan oleh kerabatnya, misalnya paman atau saudara sepupunya 

menjadi pelacur dalam perdagangan orang. Hal ini temasuk pula 

memperdagangkan anak-anak di bawah umur melalui modus yang 

sama. 

Perubahan sosial-budaya dengan terjadinya kemajuan di bidang 

iptek dan informatika yang sangat mempengaruhi penyajian informasi 

dalam media telah menyebabkan perubahan nilai-nilai yang semula 

dianut, digantikan oleh nilai-nilai baru yang seringkali masih sulit 

dicerna atau keliru memahaminya sehingga menghasilkan sikap dan 

perilaku yang tidak selalu tepat dalam menanggapi hal-hal baru yang 

masuk. 

Pandangan dan Sikap Keliru terhadap Perempuan Penderita 

Kemalangan, Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual 

Dalam kehidupan masyarakat, gambaran (image) terhadap 

perempuan yang menderita kemalangan sehingga menjadi janda karena 

perceraian atau kematian suami, seringkali tidak sesuai dengan yang 

seharusnya. Perempuan yang menjadi janda pasti sangat menderita, 

bukan hanya karena harus menghidupi anka-anak dan dirinya sendiri, 

melainkan karena adaya gambaran keliru di masyarakat, terutama pada 

kaum laki-laki, mengenai predikat janda itu. Lebih sedikit orang yang 

bersifat empati terhadap janda, dibandingkan yang diharapkan. Lebih 

sedikit orang yang mau mengakui atau percaya bahwa seorang 

perempuan yang menjadi janda sudah menderita ketidakadilan sejak ia 

belum diceraikan atau minta cerai karena tidak tahan lagi atas perlakuan 

yang dialaminya dari suaminya dan perceraian itu pun belum tentu 

terjadi karena adanya laki-laki lain dalam kehidupannya. 

Janda seringkali dianggap dalam pola pikir (yang bersifat 

kejam) oleh kaum laki-laki sebagai pihak yang masih memerlukan 

kebutuhan seksual sehingga mereka rawan pelecehan dan bujukan untuk 

dikencani atas dasar “mau sama mau”. Tentu kasus semacam ini bisa 

terjadi, namun tidak bisa dianggap bersifat umum. Mungkin itu terjadi 

karena perempuan yang menjadi janda diberi stigma dan sejak awal 

dijauhi, diejek, jarang mendapatkan pertolongan yang sesuai, sehingga 

pada suatu waktu dalam kehidupannya yang sulit, ia menjadi rawan 

terjerumus dalam tipu daya seperti tersebut di atas. 

10


Karena itu, diperlukan peranan Pemeirntah melalui programprogram 

kementerian terkait untuk membangun pola pikir yang dapat 

meluruskan mengenai sikap, perilaku dan kemartabatan janda. Mereka 

harus digambarkan sesuai dengan keadaan yang umum terjadi, bahwa 

mereka adalah perempuan yang rela berkorban demi kelangsungan 

hidup anak-anak, bertekad dan berupaya mengantar anak-anak 

bersekolah ke jenjang penidikan yang tinggi sehingga mampu mencapai 

kedudukan terhormat untuk membawa nama keluarga. Untuk itu tidak 

jarang para janda hidup tanpa menikah lagi dan tidak tergiur oleh 

tawaran laki-laki yang meminang mereka. Tidak juga mereka umumnya 

suka menjadi simpanan orang, kecuali terpaksa atau karena memang 

memiliki sifat-sifat khusus untuk menyakiti orang lain dan egoistis. 

Masyarakat bertanggungjawab untuk melindungi citra para 

janda, terutama yang muda dan cantik, dan tidak boleh justru 

masyarakat menjadi penyebab dari lunturnya kehormatan dan sikap 

tegar dari para janda sehingga akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan 

salah atau kenistaan. 

Dominasi budaya patriarki dan pandangan tentang penyerangan 

seksual terhadap perempuan sebagai upaya menunjukkan dominasi 

status dan peranan jenis kelamin laki-laki, di dalam kehidupan seharihari 

di sekitar kita sering terwujud dalam berbagai sikap dan perilaku 

yang tidak atau kurang menghormati dan melindungi kaum perempuan, 

sehingga memberikan resiko terhadap keamanan dan kenyamanan 

hidupnya. 

Di dalam kehidupan keluarga, tantangan kehidupan yang makin 

kompleks di masa kini sebenarnya justru membutuhkan kerjasama 

antaranggota keluarga untuk bersama-sama menyongsong hari depan 

yang diaharapkan akan membawa kebaikan dan keberuntungan. Namun 

kemajuan iptek dan media tidak selalu memberikan dampak baik, 

melainkan juga dampak buruk yang di antaranya terwujud dari makin 

rapuhnya perasaan kebersamaan antarwarga keluarga yang semula 

bersifat erat dan akrab. Dengan kata lain, kemajuan iptek dan 

informatika dapat menjadi dinding pemisah dari komunikasi antara para 

anggota keluarga yang semula memiliki lebih banyak kepedulian, 

perasaan kebersamaan dan kegiatan kerjasama dalam kehidupan 

keluarga dan kehidupan bermasyarakat. 

Kesenjangan pengetahuan mengenai teknologi dan sarana 

komunikasi modern yang diwakili oleh gadget dengan berbagai bentuk 

dan teknologinya, telah cenderung “memisahkan” generasi tua dan 

generasi muda, sehingga jika generasi tua tidak mampu mengikuti 

11


perkembangan teknologi gadget dengan baik, maka mereka akan 

ketinggalan dan awam terhadap pandangan hidup, nilai-nilai, normanorma 

baru serta perilaku yang diwajarkan dalam kehidupan masa kini. 

Berapa banyak kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang 

disertai ancaman (blackmail) telah terjadi atas diri kaum perempuan 

dewasa ini, termasuk gadis-gadis muda, karena pengaruh teknologi 

gadget (tanpa harus mengabaikan dampak baik dari gadget dalam 

kehidupan kita dan kemajuan peradaban). 

Sementara itu orangtua yang tidak paham akan tantangan dan 

bahaya fisik maupun psikologis yang dialami anak-anaknya, tidak sadar 

bahwa anak-anak mereka telah terekspos atau bahkan telah menjadi 

korban kemajuan teknologi yang antara lain berupa kekerasan seksual, 

diawali dari jebakan (misalnya memotret tanpa izin atas perilaku 

seksual menyimpang) yang diikuti dengan blackmail. Anak laki-laki 

dan perempuan beresiko yang sama. 

Di antara pergaulan sesama siswa sekolah, berbagai kasus 

bullying yang dijalankan secara sistematis dan terpola dari angkatan 

yang satu kepada angkatan lian di bawahnya sudah makin meningkat 

sehingga tidak lagi sekedar merupakan perbuatan iseng dan nakal yang 

dikenal orangtua anak-anak itu ketika mereka masih kanak-kanak dan 

remaja, sekitar 30-50 tahun yang lalu, melainkan sudah mengarah 

kepada tindakan kriminal, menghancurkan harga diri, menciderai dan 

bahkan makan korban nyawa sesama siswa oleh para siswa teman 

sekolahnya. Kekerasan seksual dan perlakuan kekerasan seksual 

komersial termasuk di dalamnya. 

Peran Pemerintah dalam Penanganan Kekerasan Seksual 

Ada beberapa hal yang dapat diajukan di sini sebagai contoh 

dari peranan Pemerintah dalam menangani permasalahan kekerasan 

seksual yang mulai krusial, di antaranya sebagai berikut: 

Pertama, peranan Pemerintah yang utama dalam melawan 

kekerasan seksual untuk menata kehidupan masyarakat untuk mengatasi 

dominasi budaya patriarki. Karena itulah Pemerintah Indonesia 

mempunyai program pemberdayaan perempuan oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menegaskan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan 

memberikan sarana dan upaya bagi tumbuh kembangnya anak secara 

12


fisik dan psikologis dengan baik, karena merekalah generasi yang akan 

membangun Indonesia di masa depan. 

Kedua, mengatasi pola pikir yang membenci perempuan secara 

umum melalui pendidikan moralitas yang bersumber dari ajaran agama 

maupun ajaran budaya sukubangsa yang menghargai perempuan. 

Dalam suatu masyarakat, apabila nilai-nilai budaya acuan bagi 

kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, maka kekerasan seksual tidak akan menunjukkan persentasi 

tinggi. Tentu akan selalu ada manusia yang lebih mementingkan 

naluriah berbentuk insting liar daripada pengendalian diri yang 

mengutamakan moralitas, sehingga insting liar itu menyebabkan 

perilaku memperkosa tidak terhindarkan. Karena itu pendidikan 

moralitas dari segi agama maupun etika budaya perlu diperkuat untuk 

menghindarkan kaum perempuan ancaman dan tindakan kekerasan 

seksual. 

Ketiga, memberdayakan peranan media. Pemerintah dengan 

berbagi instansinya yang terkait, perlu bekerjasama dengan media untuk 

membuat program-program yang menghapuskan anggapan bahwa 

perempuanlah yang salah apabila terjadi perkosaaan atas dirinya. 

Mengapa perempuan yang salah, jika ia, demi kelangsungan hidupnya 

dan karirnya, sebagai seorang gadis harus bekerja hingga malam dan 

terpaksa pulang dengan bis yang merupakan satu-satunya alat angkutan 

menunu rumahnya, pada jalan yang karena kelalaian Pemda setempat, 

tidak diberi penerangan cukup sehingga menjadi sarang penjahat 

mencari mangsa? 

Kempat, Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait 

perlu memberikan sanksi hukum yang berefek jera dan mengkaji ulang 

dan merevisi peraturan-peraturan hukum yang tidak memberikan efek 

maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan. Penanganan proses 

hukum terhadp korban juga diharapkan tidak diperpanjang, dibuat lama 

dan membuat kasus seakan-akan “diambangkan”. Dalam kaitan ini 

Pemerintah juga perlu melakukan kerjasama yang bersifat positif 

dengan media untuk menata model pemberitaan yang tidak 

menyebabkan korban perkosaan menjadi pihak yang terpojok atau “mati 

dua kali” karena pemberitaan mengenai kemalangannya justru 

diberitakan seperti halnya memberitakan gaya para selebritis untuk 

mencari popularitas. Hal ini justru memperburuk citra korban, lebihlebih 

kalau karena kelihaian tertentu di pihak pemerkosa dan 

pembelanya, si korban berhasil dibuat lebih terpuruk, bukan sekedar 

fisiknya namun lebih besar lagi, menderita kemalangan dari segi 

psikologis. Karena itu Pemerintah juga perlu memberikan lebih banyak 

13


peluang bagi kaum profesional psikologi dan psikiatri untuk ikut 

mengatasi permasalahan masyarakat yang diakibatkan oleh kekerasan, 

kekerasan seksual dan kekerasan seksual komersial yang makin marak 

saat ini. 

Kelima, Pemerintah juga perlu melakukan terobosan untuk 

mengatasi pola pikir keliru pada pihak laki-laki umumnya dalam 

melihat menilai jenis kelamin perempuan. Hal ini termasuk 

menghilangkan pola pikir kontroversial terhadap perempuan 

sebagaimana yang sering terjadi dewasa ini. Di satu pihak, perempuan 

dikatakan sebagai perlu dilindungi dan dihormati, tetapi dalam praktek, 

perempuan dianggap pembawa sial, najis, sehingga bersalaman pun 

tidak boleh dilakukan. Dalam lingkungan Indonesia yang sudah sejak 

dulu mengenal kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan 

akibat pengaruh-pengaruh berbagai macam nilai budaya yang diterima, 

berjabatan tangan tidak harus diartikan sebagai menuduh perempuan 

bersifat kotor. Justru yang sebenarnya kotor adalah pikiran laki-laki 

yang mencitrakan perempuan harus menutup seluruh tubuhnya oleh 

suami atau keluarganya yang laki-laki, namun di saat yang sama, sang 

laki-laki senang membuka situs pornografi dari gadget yang tersedia. 

Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, bisa pula seorang laki-laki 

memindah-mindahkan wajah perempuan cantik yang dikenalnya untuk 

ditaruh di atas tubuh perempuan tanpa busana dari situs pornografinya 

di gadget-nya dan berimaginasi yang kotor. Hal-hal semacam inilah 

yang bisa menjadi salah satu sumber kekerasan seksual terhadap 

perempuan, dan tidak boleh dibiarkan, melainkan harus diberi sanksi. 

Penutup 

Sebagai penutup dapat dikemukakan di sini bahwa budaya patriarki 

telah menunjukkan bentuknya sesuai dengan perkembangan zaman, dan 

itu dapat memberi peluang bagi maraknya kekerasan seksual. 

Berkenaan dengan itu, perempuan perlu mendapat informasi lebih 

banyak mengenai kejahatan dan kekerasan seksual yang terjadi di masa 

kini, yang modusnya makin lama makin canggih. 

Selain itu diperlukan perubahan cara pandang dari para laki-laki 

terhadap perempuan yang berstatus janda, kesiapan laki-laki untuk 

bekerjasama dengan kaum perempuan dalam kehidupan keluarga yang 

dilandasi oleh prinsip kesetaraan dan keadilan gender, khususnya 

membangun kerjasama yang kuat antara suami-isteri dalam memahami 

tantangan masa kini bagi anak-anak mereka yang menghadapi tantangan 

14


berat dalam kehidupan moral, psikologis dan fisik mereka, di antaranya 

kekerasan seksual dan kekerasan seksual komersial. 

---0--- 

15


PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KEKERASAN 

SEKSUAL 

Oleh: Dra. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Hum. 

Pendahuluan 

Perspektif masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual, 

sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dan moral masyarakat, yang 

dibentuk oleh tradisi, struktur budaya serta konstruksi sosial 

masyarakatnya. Atas dasar ini, maka untuk mengetahui corak berpikir 

suatu masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual, harus dicermati 

sistem budaya dan konstruksi sosial masyarakat tersebut, terutama yang 

terkait dengan cara pandang mereka terhadap perempuan. Ini penting, 

karena cara pandang inilah yang akan menentukan posisi dan peran 

perempuan dalam membangun relasi sosial. 

Sehubungan dengan hal ini, saya akan melihat beberapa data 

sejarah serta legenda dan mitos mengenai peran dan posisi perempuan. 

Dari sini saya akan melacak akar-akar sosial budaya yang 

mencerminkan corak berpikir suatu masyarakat terhadap kekerasan 

seksual. Sebelumnya, saya akan mengutarakan pengertian tentang 

kekerasan seksual secara sekilas. 

Kekerasan seksual, pada dasarnya adalah setiap bentuk 

perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau 

sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang 

yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: 

rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, 

kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi 

korban (Supardi & Sadarjoen, 2006). 

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti (dalam 

Daldjoeni, 1994:4), pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual 

atau kecendrungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik 

(kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan 

memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang 

laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya. 

Dalam pelecehan seksual, terdapat unsur-unsur meliputi: 

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, 

2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, 

3. Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik, 

4. Tidak ada kesukarelaan. 

Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan 

(misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) 

merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa 

16


hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu 

menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang 

harus dihormati secara kolektif. 

Corak Berpikir Masyarakat Indonesia Terhadap Kekerasan Seksual 

Untuk melihat corak pikir masyarakat Indonesia terhadap 

kekerasan seksual, saya akan memaparkan beberapa legenda dan sejarah 

yang terkait dengan peran, posisi, dan fungsi perempuan dari beberapa 

etnis yang merepresentasikan perspektif Indonesia, yaitu Jawa, Sunda, 

Bugis, dan Batak. 

Ada beberapa legenda dan sejarah yang mencerminkan 

pandangan masyarakat terhadap perempuan. Misalnya, perempuan 

dijadikan sebagai alat untuk menaklukan lawan. Sebagai contoh: Kisah 

Ki Ageng Mangir, yang bisa ditaklukkan dan bahkan dibunuh oleh 

Panembahan Senopati dengan cara mengirimkan putrinya Rr. 

Pembayun untuk merayu Ki Ageng Mangir. Setelah terjadi perkawinan, 

maka Panembahan Senopati memanggil sang menantu untuk sowan. 

Dalam pesowanan inilah Ki Ageng Mangir ditaklukan dan dibunuh. 

Namun, sikap kaum ningrat Jawa terhadap perempuan yang 

kemudian membentuk kultur dan konstruksi sosial yang timpang dalam 

relasi sosial lelaki perempuan, merupakan cerminan dari pandangan 

kultur Jawa terhadap perempuan. Beberapa kitab Jawa memang 

berpandangan pejoratif terhadap perempuan, misalnya kitab Clokantara. 

Di dalam kitab ini perempuan di pandang dan diposisikan secara 

negatif: “… tiga ikang abener lakunya ring loka/ Iwirnya/ ikang Iwah/ 

ikang Udwad/ ikang Janmastri/ Yeka kang telu/ wilut gatinya/ Yadin 

pweka nang stri hana satya budhinya/ dadi ikangtunjung tumuwuh ring 

cila/ …”(… ada tiga yang tidak benar jalannya di bumi yaitu/ sungai/ 

tanaman yang melata/ dan wanita/ ketiga-tiganya/ berbelit jalannya// 

jika ada wanita yang lurus budinya/ akan ada (bunga) tunjung tumbuh di 

batu). 

Pandangan yang sama juga diberikan oleh Kitab Nitisastra. Di 

sini perempuan dipandang sebagai sosok yang bermoral rendah: “…/ 

mangkan ngling sang parameng sastra/ ana dyah bener atine/ yen ana 

gagak pingul/ lawan tunjung tuwuh ing curi/ kono ana wanudya/ atine 

rahayu/ kalingane ing sujana/ den prayitna yen pinarak ing pawestri/ 

ywa kena manis ujar//” (…beginilah kata sang bijak dalam sastra:/ 

(akan) ada wanita yang lurus hatinya/, jika ada (burung) gagak 

(berwarna) putih/, dan (bunga) tunjung tumbuh di batu/, bila di situ ada 

wanita (yang) hatinya baik/ kata orang pintar/ hati-hatilah apabila 

berhadapan (dengan) wanita tersebut/ jangan terpikat oleh kata 

manisnya/). 

Meskipun perempuan diposisikan secara rendah dibanding 

lelaki, namun secara umum kebudayaan Jawa memandang perempuan 

17


sebagai makhluk suci dan mulia sebagaimana tercermin dalam legenda 

Dewi Sri, yang mencerminkan bagaimana kemuliaan wanita dalam 

kehidupan. 

Pandangan normatif-antropologis ini sejalan dengan 

konstruksi budaya masyarakat Batak. Dalam pandangan antropologis 

masyarakat Batak, perempuan dipandang sebagai sosok yang harus 

dihormati dan dimuliakan. Di kalangan masyarakat Batak Toba, peran 

dan posisi perempuan dikenal dengan istilah “isteri”, yang berarti 

pasangan sehati dan sejiwa, pendamping suami, melahirkan dan 

mendidik generasi penerus, membina kehidupan rumah tangga dan 

jalinan sosial masyarakat, serta sebagai wanita terhormat yang patut 

dihormati. (http://haposanbakara.blogspot.com/2011/03/makna-isteridalam-budaya-batak-toba.html). 

Posisi mulia kaum perempuan dalam pandangan kultural 

masyarakat Batak ini juga bersumber dari mitologi Batak yang 

menyatakan bahwa asal usul manusia di bumi Batak adalah seorang 

perempuan, yaitu Siboru Deang Parujar (Siboru Dea). Juga konsep 

dewata sebagai manusia pertama di Banua Ginjang (bumi Batak) yang 

melahirkan tiga wanita dengan fungsi masing-masing untuk menjaga 

kehidupan; Siboru Parmeme, pengunyah makanan untuk diberikan 

kepada anak kecil; Panturi, penasehat, memberikan pengajaran tentang 

sikap, budi pekerti dan etika; Parorot, penjaga, pelindung dan pengawas 

anak (http://haposanbakara.blogspot.com/2012/05/kedudukan-wanitadalam-suku-batak.html). 

Di kalangan masyarakat Bugis, perempuan juga mendapat 

posisi terhormat. Sebagaimana dinyatakan Maria Josephine: 

Status sosial perempuan Bugis tampaknya cukup tinggi. Hal itu 

dapat kita lihat baik dalam realitas sosial maupun dalam 

naskah kuno. Secara sosial kita bisa menyebut sosok Colliq 

Pujie, seorang perempuan Bugis yang hidup pada abad ke-1 

yang berprofesi sebagai penulis, sastrawan dan juga 

negarawan. Dalam naskah kuno perempuan Bugis disebut 

berani (materru‟) dan bijaksana/ (malampe‟ nawa nawa). 

Walau begitu, tugas utama dari seorang perempuan Bugis 

adalah menjadi seorang ibu salehah, baik dan tulus (mancaji 

Indo ana tettong ridecengnge, tudang ripacingnge), menjadi 

penuntun suami yang jujur, hemat dan bijaksana sekaligus 

mitra pendukung dan penopang dalam mengatasi segala 

kesulitan maupun perjuangan mengatasi segala hal (Mancaji 

pattaro tettong rilempu‟e punnai cirinna enrengngre lampu 

„Nawa-Nawa mmewai sibaliperri‟ waroanena Sappa „laleng 

atuong), menjadi kebanggan ayahnya, saudaranya dan 

suaminya untuk menjaga kehormatan hidupnya (mancaji 

„siatutuiang siri na enrengnge banapatinna ritomatoanna, 

18


risilessureng macoana letih‟ ga riworoanena) (Maria 

Josephine Mantik, 2013) 

Apa yang disampaikan Maria ini juga sesuai dengan 

pandangan Rafles yang menyatakan: Ibu adalah jendela pertama bagi 

seorang bayi, dan menjadi pengontrol bagi suaminya. Ketika bayi lahir, 

Ibu memainkan peranan penting dalam memperkenalkan bayi kepada 

dunia. Masa depan anak sangat tergantung pada ibu. Sikap, pandangan 

dan seluruhnya semua diperoleh sang bayi dari seorang ibu. Seorang ibu 

yang sempurna akan lebih baik dari seribu guru. (Thomas Stamford 

Rafles, 2008). 

Dari pandangan kultural-antropologis ketiga etnis yang 

mewakili keberagaman masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa 

secara normatif masyarakat Indonesia menempatkan posisi terhormat 

kepada kaum perempuan, seperti tercermin dalam berbagai mitos dan 

legenda yang ada di masyarakat Indonesia. Namun secara faktual, peran 

dan posisi perempuan yang terhormat dan mulia itu justru tidak terlihat. 

Sebaliknya perempuan justru ditempatkan pada posisi rendah dan 

dipandang sebelah mata sebagaimana tercermin dalam relasi dan 

konstruksi sosial yang timpang, ditandai dengan menguatnya budaya 

patriarkhi di kalangan masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan, telah 

terjadi sikap dan corak pemikiran yang ambigu di kalangan masyarakat 

Indonesia terhadap perempuan. 

Meski banyak berbicara soal perempuan, namun hampir tidak 

ditemukan wacana mengenai relasi seks dalam narasi masyarakat 

Nusantara. Ini terjadi karena secara umum masyarakat Indonesia 

beranggapan bahwa seks adalah sesuatu yang suci dan mulia, sehingga 

menjadi tabu untuk dibicarakan dalam wilayah publik. Sejauh 

penelurusan saya, hanya menemukan satu kitab/serat yang secara 

spesifik berbicara mengenai masalah hubungan seksual, yaitu Serat 

Centhini. 

Meski kebudayaan Jawa di masa kejayaan keraton bersifat 

represif-feodalistik, dan berpandangan pejoratif terhadap perempuan, 

namun dalam bidang seksual ternyata sangat jauh dari apa yang kita 

bayangkan. Masalah seksualitas muncul dalam ekspresi seni, terutama 

sastra dan tari (Otto Sukatno, 2001). Artinya corak pemikiran yang 

memandang rendah kaum perempuan ternyata tidak sebanding dengan 

sikap dan pandangan mereka terhadap perilaku seksual. Hubungan 

seksual tetap dipandang sebagai ekspresi seni dan puncak keindahan 

yang harus diberlakukan secara baik dan mulia. 

Paparan diatas menunjukkan bahwa seksualitas merupakan 

sesuatu yang mulia, oleh karenanya kekerasan seksual tetap dipandang 

sebagai suatu tindakan biadab yang menyimpang dan melanggar etika 

sosial. Bisa dikatakan bahwa meski secara sosial budaya masyarakat 

19


Indonesia hidup dalam kultur patriarki dengan relasi yang timpang 

sehingga merugikan kaum perempuan, namun mereka berpandangan 

bahwa seksualitas adalah adalah sesuatu yang mulia dan sangat terkait 

dengan urusan moral. Artinya dalam corak pemikiran masyarakat 

Indonesia, kekerasan seksual tetap dipandang sebagai kejahatan dan 

penyimpangan yang harus ditolak. 

Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Pancasila 

Pancasila adalah kristalisasi dan manifestasi dari nilai-nilai 

luhur bangsa Indonesia yang beragam. Artinya Pancasila merupakan 

perasan saripati dari nilai-nilai terbaik dari berbagai ragam kebudayaan 

yang dimiliki Bangsa Indonesia. Dengan demikian, mustahil Pancasila 

memuat sesuatu yang buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

Nilai-nilai dasar kemanusiaan termaktub tersebut secara jelas 

dalam Pancasila, terutama sila ke-dua; “Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab”. Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia 

diakui harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

Adil pada hakekatnya adalah memberikan atau memperlakukan 

seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Jadi, 

orang dikatakan bersikap dan bertindak adil kalau ia tidak melanggar 

hak orang lain, atau secara positif memberikan kepada orang lain apa 

yang menjadi haknya. Artinya perilaku tidak adil dan tidak beradab 

yang memberangus dan melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, itu 

bertentangan dengan Pancasila. 

Kekerasan seksual adalah tindakan pelecehan dan 

pemberangusan nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan seksual tidak hanya 

membuat luka fisik bagi korban, tetapi juga menghancurkan harkat dan 

martabat manusia yang menjadi korban. Dengan demikian jelas bahwa 

kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan 

Pancasila. 

Dalam kehidupan berbangsa yang plural, kekerasan seksual 

tidak saja menjadi ancaman terhadap nilai kemanusiaan, tetapi juga 

merupakan ancaman terhadap kehidupan berbangsa yang multikultural. 

Ini terjadi karena meskipun terjadi keberagaman budaya, namun 

terdapat kesamaan sikap dan pandangan terhadap tindakan kekerasan 

seksual. Semua elemen bangsa Indonesia yang plural ini sepakat, bahwa 

kekerasan seksual merupakan tindakan biadab yang melecehkan harkat 

kemanusiaan, sehingga menjadi musuh bersama bangsa Indonesia yang 

beragam. 

20


Kekerasan Seksual dalam Pemikiran Masyarakat Negara Lain 

Dalam hal ini saya hanya akan menyebut tiga Negara yang 

masing-masing memiliki pengaruh kuat dalam corak pikir masyarakat 

Indonesia, yaitu Arab, China, dan Amerika. Arab dan China memiliki 

pengaruh yang cukup kuat dalam kebudayaan dan pemikiran 

masyarakat Indonesia. Agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas 

masyarakat Indonesia, tidak bisa lepas dari pengaruh kebudayaan Arab. 

Demikian pula interaksi sosial yang telah terjadi beberapa abad dengan 

bangsa China, membuat masyarakat tidak bisa lepas dari pengaruh 

China. Sementara itu kekuatan sosial politik dan intelektual Amerika 

yang ada di Indonesia, membuat bangsa ini sulit untuk keluar dari 

pengaruh Amerika. 

Dalam konstruksi sosial budaya masyarakat Arab, perempuan 

diposisikan sebagai manusia kelas dua dengan derajat yang lebih rendah 

dibanding lelaki. Hal ini tercermin dari model perkawinan yang 

dilakukan oleh Bangsa Arab sebelum datangnya Islam. 

Meski Islam sudah melakukan transformasi sosial yang 

radikal melalui revolusi teologi yang berhasil menghancurkan tradisi 

jahiliyah sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi 

bias tradisi jahiliyah yang memandang rendah kaum perempuan itu, 

hidup lagi pada era modern, sebagaimana terlihat dalam berbagai aturan 

yang banyak mengekang kebebasan dan merugikan kaum perempuan. 

Pandangan pejoratif terhadap perempuan inilah yang kemudian 

melahirkan sikap dan pemikiran yang permisif terhadap tindakan 

kekerasan seksual dan cenderung menyalahkan perempuanjika terjadi 

tindakan kekerasan seksual. 

Corak pemikiran yang memandang relasi yang timpang antara 

lelaki dan perempuan juga terlihat dalam kebudayaan China yang 

bersumber dari ajaran Yin dan Yang. Ajaran ini memang berbicara 

tentang keseimbangan dan harmoni, namun jika dicermati lebih lanjut, 

terutama yang terkait dengan relasi lelaki dan perempuan, maka akan 

terlihat posisi yang timpang. Sebagaimana dikatakan Seeger, Yin 

merupakan unsur negatif seperti air, dingin, basah, pasif, gelap, bulan, 

dan bersifat perempuan, sedangkan Yang merupakan unsur positif 

seperti api, panas, kering, aktif, terang, matahari, dan bersifat laki-laki 

(Elizabeth Seeger, 1952). 

Menurut Lee Park, tatanan keseimbangan Yin dan Yang 

tersebut, menyiratkan bahwa kedudukan perempuan dalam tata hidup 

manusia harus di bawah dan rendah seperti bumi. Kedudukan 

perempuan yang inferior dilihat sebagai bagian hukum alam. Yin 

(bumi) dikuasai oleh Yang (langit). Keutamaan bagi seorang perempuan 

adalah mengalah dan lemah, pasif dan diam, sebagaimana halnya bumi. 

Hal itu berbeda dengan laki-laki yang harus aktif dan kuat, penuh 

inisiatif sebagaimana halnya langit atau surga. Namun demikian, 

21


kedudukan laki-laki yang superior, tidak lengkap tanpa kehadiran 

perempuan sebagai lawan jenis yang saling mengisi (Sun Ai Lee Park, 

1992). 

Menurut Irwan Abdullah, dikotomi nature (alam) dan culture 

(budaya) digunakan untuk menunjukkan pemisahan jenis kelamin, yang 

satu memiliki status lebih rendah dari yang lain. Perempuan yang 

mewakili sifat alam (nature) harus ditundukkan agar mereka lebih 

berbudaya (culture). Usaha membudayakan perempuan tersebut telah 

mengakibatkan terjadinya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan 

perempuan (Irwan Abdullah, 1997). 

Berbeda dengan corak pemikiran Arab dan China yang 

diskriminatif terhadap perempuan, corak pemikiran masyarakat 

Amerika terhadap kekerasan perempuan sangat terkait dengan faham 

feminism yang berkembang di Negara tersebut. Elizabeth Cady 

merupakan tokoh feminis Amerika Serikat yang memprakarsai konvensi 

hak-hak perempuan di Seneca Falls pada 1848. Teks Declaration of 

Independence menjadi pijakan Elizabeth untuk menulis Declaration of 

Sentiments and Resolution yang menjadi hasil konvensi dalam 

pertemuan bersejarah, yaitu Konvensi Hak-hak Perempuan di Seneca 

Falls pada 19 Juli 1848. 

Dia menegaskan bahwa “all the people” dalam konstitusi 

Negara Amerika berarti kaum perempuan sebagai manusia, termasuk di 

dalamnya. Pemikiran Elizabeth tentang otonomi perempuan sebagai 

individu, juga berdasarkan pada pemikiran individualisme liberal, tetapi 

ia tetap melihat bahwa perempuan merupakan suatu kolektivitas sosial 

yang harus bersatu dalam memperjuangkan kepentingan perempuan 

(Hadiz, 1998). Dengan cara pandang seperti ini, maka kekerasan 

seksual dalam corak pemikiran masyarakat Amerika, merupakan 

tindakan yang biadab, yang melecehkan nilai-nilai dan martabat 

kemanusiaan. 

Uraian di atas menunjukkan terjadinya perbedaan cara 

pandang terhadap posisi perempuan dalam konstruksi sosial budaya 

pada masing-masing Negara, yang pada ujungnya terjadi perbedaan 

dalam memandang kekerasan seksual. Di kalangan masyarakat Arab 

yang masih terdapat bias tradisi jahiliyah yang patriarkis, pandangan 

terhadap kekerasan seksual masih cenderung permisif dan menjadikan 

korban sebagai pihak yang salah, sekalipun secara normatif Islam 

sebagai agama yang dipeluk oleh masyarakat Arab, memberikan sanksi 

yang keras dan tegas, bahkan sangat berat kepada pelaku tindak 

kekerasan seksual. Sedangkan China, meskipun memandang adanya 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun memberikan 

hukuman yang berat kepada pelaku tindak kekerasan seksual. 

Pandangan masyarakat di kedua Negara ini berbeda dengan masyarakat 

Amerika yang sudah menerapkan kesetaraan dalam relasi lelaki 

22


perempuan. Dengan cara pandang seperti ini, maka corak pemikiran 

masyarakat Amerika terhadap kekerasan seksual menjadi lebih sensitif 

dan tegas. 

Upaya Memahami Kekerasan Seksual 

Persoalan kekerasan seksual ternyata memiliki keterkaitan 

dengan persoalan kultur dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. 

Pada masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang timpang antara 

lelaki dan perempuan, maka kekerasan seksual lebih mudah terjadi. Ini 

disebabkan karena masyarakat cenderung bersifat permisif terhadap 

tindakan kekerasan seksual. Dengan kata lain, kepekaan terhadap 

kekerasan seksual pada masyarakat yang patriarkis adalah rendah. 

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

kekerasan seksual, saya rasa ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu 

yuridis dan kultural. Cara yuridis yaitu dengan melakukan penegakan 

hukum formal terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Melalui cara 

ini, masyarakat akan melihat bahwa kekerasan seksual merupakan 

tindakan yang melanggar norma hukum, sehingga layak diberi hukuman 

yang berat. Selain itu, melalui penegakan hukum formal ini, akan 

mendorong para korban kejahatan seksual berani melapor, karena 

dengan cara ini mereka merasa mendapat perlindungan, baik terhadap 

hak, harkat dan martabatnya sebagai manusia melalui jalur hukum. 

Cara kultural adalah melakukan sosialisasi mengenai 

kekerasan seksual melalui dialog langsung dari hati ke hati kepada 

berbagai pihak, khususnya kaum perempuan mengenai berbagai hal 

yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual, dan upaya-upaya 

untuk menanggulanginya. Pengalaman yang saya peroleh selama 

melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan bersama 

Yayasan Puan Amal Hayati, rata-rata para korban mengalami syok dan 

depresi yang dalam. Mereka merasa malu untuk melaporkan hal 

tersebut kepada pihak lain/diketahui oleh orang lain. Kedua, seringkali 

korban yang melapor, justru diperlakukan/direndahkan harkat dan 

martabatnya. Ketiga, proses penanganan yang berbelit-belit dan 

melelahkan. 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka 

cara efektif yang bisa diterapkan kepada masyarakat Indonesia terhadap 

kekerasan seksual adalah mengubah pola pikir masyarakat serta pihakpihak 

yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari jeratan budaya 

patriarki melalui pendekatan dialog dari hati ke hati secara intensif. 

Cara seperti ini tidak hanya bisa mengubah pandangan dan pola pikir, 

tetapi juga membuat para korban memiliki tempat bersandar dan teman 

dialog yang terbuka untuk mengungkapkan berbagai persoalan. Dengan 

demikian mereka akan terbiasa mengungkapkan persoalan seksual yang 

dianggap tabu secara terbuka. Melalui cara-cara seperti ini maka akan 

23


terbentuk pemahaman yang baik mengenai kekerasan seksual sehingga 

bisa meningkatkan kepekaan terhadap tindak kekerasan seksual. 

Pendekatan yuridis dan kultural ini harus dilakukan secara 

simultan. Pendekatan yuridis tanpa dibarengi degan pendekatan 

kultural, tidak akan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap kekerasan seksual. Tanpa pemahaman, tidak akan terjadi 

perubahan cara pandang yang bisa mengubah perilaku dan 

meningkatkan kepekaan. Demikian sebaliknya, kedua pendekatan ini 

harus berjalan secara bersamaan, dengan membentuk sinergi yang 

saling melengkapi. **** 

Daftar Pustaka 

Ade Siri Na Pesse. 2013, Adat Istiadat Suku Bugi 

http://blogerbugis.blogspot.com/2014/04/ adat-istiadat-suku bugisade-siri-na.html 

diakses 12 November 2014. 

Ali, K, 2000. Sejarah Islam (Tarik Pramodern), Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Elizabeth Seeger, 1952, Sedjarah Tiongkok Selajang Pandang, 

Terj.Ong Pok Kiat dan Sudarno, (Djakarta, Gronigen: J.B. Wolters). 

Hadiz, Liza. 1998. “Teori Feminisme Radikal” dalam Jurnal 

Perempuan. Edisi 7, Mei-Juli. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 

HJ De Graaf, Dr, 1987. Awal Kebangkitan Mataram. Jakarta, 

Grafitipers, http://haposanbakara.blogspot.com/2012/05/kedudukanwanita-dalam-suku-batak.html, 

diakses pada 13 November 2014, 

http://haposanbakara.blogspot.com/2011/03/makna-isteri-dalambudaya-batak-toba.html, 

diakses pada 13 November 2014. 

Irwan Abdullah, 1997, Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang 

Pencarian Identitas Perempuan, dalam Irwan Abdullah (ed.), 

Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

J.B. Mangun Wijaya, 2008, Roro Mendut, Jakarta, Gramedia Pustaka 

Utama. 

Maria Josephine Mantik, 2013, Gender Inequality dalam “Makkunrai” 

Karya Lily Yuliani Farid, http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/ 

2013-01-34.pdf diakses 12 November 2014. 

Otto Sukatno CR, 2002, Seks Para Pangeran: Tradisi dan Ritualisasi 

Hedonisme Jawa, Yogyakarta, Bentang. 

Purwadi, 2007. Sejarah Raja-raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu. 

24


Seri Dian. Kisah Dari Kampung Halaman. Dian: Jogjakarta. 

Sindhunata, 2007. Putri Cina, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 

Suharndjati Suktri, Sri. Sofwan Ridin. Perempuan dan Seksualitas 

dalam Tradisi Jawa. Yogyakarta, Gama Media. 

Sun Ai Lee Park, 1995, Konfusianisme dan Kekerasan Terhadap 

Perempuan, dalam Th. Sumartana, dkk., Konfusianisme di 

Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri, Yogyakarta: Pustka Pelajar. 

Thomas Stamford Rafles, 2008. History of Java, Yogyakarta, Narasi). 

25

MAKALAH DELEGASI 

KOMISI 1: HUKUM MATERIIL


TINJAUAN HUKUM MATERIIL MENGENAI KEKERASAN 

SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 

ABSTRAK 

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini menjadi fenomena yang 

sedang ramai diperbincangkan oleh semua kalangan masyarakat. 

Berbagai pengaturan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak 

ini seperti yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang pada dasarnya telah mengatur tentang kekerasan 

seksual terhadap anak. Namun, pengaturan mengenai kekerasan 

seksual terhadap anak yang diatur didalam peraturan perundangundangan 

tersebut ternyata masih belum spesifik. Tidak adanya definisi 

kekerasan seksual serta tidak disebutkan secara jelas mengenai bentukbentuk 

kekerasan seksual didalam peraturan perundangan-undangan 

tersebut hanya merupakan segelintir masalah yang membuktikan bahwa 

masih terdapat kekurangan dalam peraturan perundang-perundangan 

terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Maka melalui 

penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum 

primer dan sekunder dan tersier yang bertujuan untuk mencari solusi 

persoalan terhadap permasalahan yang ditemukan dalam peraturan 

perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual terhadap. 

Diperoleh kesimpulan bahwa solusi atas permasalahan-permasalahan 

yang ditemukan dalam peraturan perundangundangan mengenai 

kekerasan seksual terhadap anak tersebut ialah dengan meninjau 

kembali hukum materiil mengenai kekerasan seksual terhadap anak di 

Indonesia. 

A. Latar Belakang 

Fenomena kekerasan seksual yang sedang marak saat ini telah 

menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan oleh berbagai 

kalangan masyarakat. Berbagai kasus kekerasan seksual seperti kasus 

JIS (Jakarta International School) dan kasus Emon menunjukkan 

bahwa anak telah menjadi sasaran utama dalam tindak kekerasan 

seksual. 

26


Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang patut 

dijunjung tinggi. Konsideran menimbang UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 

Namun melihat realita yang terjadi saat ini, maraknya tindak kekerasan 

seksual terhadap anak tentunya menjadi hal yang patut dikhawatirkan. 

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat laporan 

tindak kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2014 mulai Januari-April 

2014, terdapat 342 kasus. Dari angka tersebut, banyak kasus terjadi di 

lingkungan sekolah. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait 

menjelaskan pada tahun 2013 Komnas PA mencatat sebanyak 3.339 

kasus kekerasan anak, 58 persen dari laporan tersebut merupakan 

kejahatan seksual. 2 Namun tidak semua tindak kekerasan seksual itu 

dilaporkan, sehingga diperkirakan jumlah tindak kekerasan seksual, 

terutama tindak kekerasan seksual terhadap anak lebih besar dari jumlah 

yang telah disebutkan tersebut. 

Perlu dilihat bahwa kekerasan seksual bukan hanya kejahatan 

fisik namun juga merupakan kejahatan psikis. Anak-anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis yang 

sangat besar yang tentunya akan berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang sang anak itu sendiri. Tidak hanya itu, anak sebagai korban 

kekerasan seksual akan mengalami dampak buruk yang 

berkepanjangan, seperti trauma, kehilangan kepercayaan diri, atau 

bahkan akan mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitarnya, serta 

bukan tidak mungkin korban juga akan dipandang buruk didalam 

masyarakat. Oleh karena dampak yang ditimbulkan bagi anak sebagai 

korban kekerasan seksual sangat besar, maka perlu adanya pengaturan 

khusus demi menjamin keberlangsungan hidup anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) 

UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum, yang salah satu cirinya adalah legalitas dalam arti hukum, maka 

baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus 

berdasar atas dan melalui hukum. 3 Konsekuensi lainnya ialah setiap 

peraturan yang mengatur satu perbuatan harus dirumuskan secara tegas 

2 Wahyu Aji, Komnas Anak: 2014, Kekerasan Seksual Paling Tinggi 

Terjadi di Sekolah, diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/ 

2014/05/12/komnas-anak-2014-kekerasanseksual-paling-tinggi-terjadi-disekolah, 

pada tanggal 7 Oktober 2014. 

3 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2010), hlm. 46. 

27


dan jelas agar tercapai kepastian hukum, di samping terpenuhinya rasa 

keadilan dan kemanfaatan. Terkait tindakan kekerasan seksual terhadap 

anak UUD 1945 pada pasal 28B ayat (2) telah menyatakan bahwa setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian 

juga telah dibentuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang 

anak dari berbagai aspek, yang merupakan lex specialis dari KUHP 

seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul seputar 

anak dan perlindungannya terhadap kekerasan seksual, maka perlu 

kiranya untuk mengetahui dan membahas mengenai kekerasan seksual 

terhadap anak tersebut dari aspek regulasinya secara lebih dalam 

makalah yang berjudul “Tinjauan Hukum Materiil Mengenai Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”. 

B. Landasan Teori 

1. Kekerasan dan Kekerasan Seksual 

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, 

baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat 

menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive), yang disertai 

penggunaan kekuatan kepada orang lain. 4 Pengertian kekerasan tedapat 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu terdapat didalam pasal 1 

angka 11 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, 

dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis 

yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan 

terampasnya kemerdekaan seseorang.” 

Kemudian disebutkan pula di dalam penjelasan pasal 13 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

bahwa perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan 

melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi 

juga mental dan sosial. Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk 

kekerasan adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual baik telah 

terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan 

4 Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, (2002), hlm. 11. 

28


antara pelaku dengan korban. 5 Ada 15 jenis kekerasan seksual yang 

ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 

tahun (1998 –2013), yaitu: 6 perkosaan, intimidasi seksual termasuk 

ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi 

seksual , perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, 

perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, 

pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan 

sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan 

bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang 

membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol sosial, 

termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. 

2. Anak dan Hak-hak Anak 

Mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention n 

the Right Of The Child), maka definisi anak berarti setiap manusia 

dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku 

pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. 7 Konvensi Hak Anak 

(Convention on the Rights of the Child) telah disahkan oleh Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 

1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) 

pada tanggal 2 September 1990. 8 Konvensi Hak Anak ini merupakan 

sebuah perjanjian internasional mengenai hak-hak serta perlindungan 

terhadap anak. 

Didalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the 

Child) yang keseluruhannya terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal, 

mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu: 9 

1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights) 

2) Hak terhadap Perlindungan (protection rights 

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights) 

4) Hak untuk Berpartisipasi (participation rights) 

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah 

meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 

1990, sehingga Indonesia telah mengikat diri untuk melaksanakan 

5 

Pengertian Umum Tentang Kekerasan, diakses dari 

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/204711012/bab2.pdf pada 

tanggal 6 Oktober 2014. 

6 

Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, diakses dari 

htp://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis- 

Kekerasan-Seksual_2013.pdf pada tanggal 6Oktober 2014. 

7 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (2013), hlm. 10. 

8 

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum 

Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (1999), hlm. 29. 

9 Ibid, hlm. 35. 

29


konvensi tersebut. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah 

dalam memberikan perlindungan terhadap anak, dibentuklah undangundang 

khusus mengenai perlindungan anak, yaitu Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam UU 

Perlindungan Anak tersebut juga disebutkan hak-hak serta perlindungan 

terhadap anak, dengan tidak terlepas pada prinsip-prinsip perlindungan 

anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak 

untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan 

terhadap pendapat anak. 

UU Perlindungan Anak juga menyertakan ketentuan pidana 

bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Ketentuan 

pidana tersebut tentunya tetap berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas 

dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat KUHP yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“(1)Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 

dilakukan.” Asas legalitas ini kemudian yang menjadi suatu “hoeksteen” 

(poros di ujung) 10 dalam hukum pidana. Dengan perkataan lain, tidak 

boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa 

pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat 

merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan 

peraturan tersebut, walaupun peraturannya telah lewat, atau boleh 

dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut. 

Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, terdapat pengaturan khusus lainnya 

mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 

3. Hasil Riset 

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 

laporan tindak kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2014 mulai 

Januari-April 2014, terdapat 342 kasus. Dari angka tersebut, banyak 

kasus terjadi di lingkungan sekolah. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka 

Sirait menjelaskan pada tahun 2013 Komnas PA mencatat sebanyak 

3.339 kasus kekerasan anak, 58 persen dari laporan tersebut merupakan 

kejahatan seksual. Dirinya memprediksi untuk tahun 2014 tingkat 

kejahatan seksual akan meningkat. 15 Tampaknya prediksi sebagaimana 

yang dikemukakan Arist menjadi kenyataan mengingat kasus kekerasan 

seksual terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2011, 

10 Utrecht, E. Djindang, dan Moh. Saleh, Pengantar Dalam Hukum 

Indonesia, (1989),hlm. 388. 

30


ada 2.509 kasus, 62 persen merupakan kekerasan seksual dan sisanya 

kekerasan terhadap fisik hingga mengakibatkan meninggal. Sementara 

2012, dalam 1 semester ada 1.876 kasus, ada 68 persen kekerasan 

seksual dan sisanya kekerasan fisik. 11 Selain itu, data POLRI 2014 

mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di 

separuh tahun 2104. Dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap 

dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI dari 

bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan 

terhadap anak. 12 

Berdasarkan data-data tersebut diatas terlihat bahwa tindak 

kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Hukum 

positif Indonesia pun telah memberikan pengaturan yang cukup bagus 

terkait dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak, yaitu terdapat 

didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 

Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

namun masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Berdasarkan 

analisis penulis, ternyata pengaturan khusus tersebut masih masih 

terdapat kekurangan terkait dengan tindak kekerasan seksual terhadap 

anak. Kekurangan tersebut antara lain tidak adanya definisi khusus 

kekerasan seksual serta kriteria perbuatan yang terkategori sebagai 

kekerasan seksual terhadap anak, serta adanya ketidaksesuaian ancaman 

pidana terhadap jenis tindak kekerasan seksual terhadap anak. Dengan 

demikian terlihat bahwa pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual 

terhadap anak perlu dikaji ulang mengingat masih terdapat kekurangankekurangan 

dalam pengaturan khusus tersebut. 

C. Pengaturan Mengenai Kekerasan Seksual terhadap Anak 

Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia 

Sebagaimana diketahui, KUHP tidak mengenal istilah 

kekerasan seksual dalam pasal-pasalnya, baik terhadap anak maupun 

terhadap orang dewasa. KUHP meletakkan pengaturan mengenai halhal 

tersebut pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. 

Khusus tindak kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur pada Pasal 

287, 290 angka 2 dan 3, 292, 293, 294, dan 295. Namun, dari sederet 

pasal-pasal tersebut, tidak ditemui bentuk kejahatan kesusilaan lain 

11 

Arif Bambani Amri dan Siti Ruqoyah,Komnas PA: Angka 

Kekerasan Seksual Anak Meningkat, diakses dari 

http://www.m.news.viva.co.id/news/read/371471-komnas-pa--angkakekerasanseksual-anak-meningkat 


12 Arbi, Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak, diakses dari 

http://www.harianterbit.com/read/2014/08/15/6687/29/18/Indonesia-Darurat- 

Kejahatan-Seksual-Anak. pada tanggal 9Oktober 2014. 

31


kecuali perkosaan dan pencabulan. Dengan kata lain, KUHP 

mengkategorikan kejahatan terhadap kesusilaan hanya terbatas pada 

tindak perkosaan dan pencabulan saja yang pengertian dan 

penjelasannya pun sangat terbatas. Berangkat dari permasalahan 

tersebut, maka dibentuklah peraturanperaturan lain di luar KUHP yang 

secara khusus untuk menutupi kekurangankekurangan yang terdapat 

pada KUHP dan turut menjadi payung hukum terkait perkembangan 

tindak kekerasan seksual terhadap anak yang belum terakomodir di 

dalam KUHP. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

Bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan dituangkan 

dalam komitmen perlindungan sebagaimana ditegaskan padapasal 

59 yang menyatakan bahwa: 

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi 

secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak 

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 

penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan 

baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak 

korban perlakuan salah dan penelantaran.” 

Pasal tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah dan lembaga 

lainnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan 

khusus terhadap anak dalam kondisi tertentu, salah satunya terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum.Anak yang berhadapan 

dengan hukum ini meliputi anak yang berkonflik dengan hukum 

dan anak korban tindak pidana. Terhadap anak korban tindak 

pidana, termasuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual 

dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 69 ayat yang berbunyi: 

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi 

kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui 

upaya: 

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang melindungi anak korban 

tindak kekerasan; dan 

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1)” 

32


Pasal tersebut mengkategorikan kekerasan sebagaimana menjadi 3 

(tiga) macam, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kemudian 

pasal tersebut juga mencantumkan upaya yang dilakukan terhadap 

anak korban kekerasan serta memberikan larangan untuk 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan kekerasan. 

Selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada 

pemerintah, undang-undang ini juga memberikan hak kepada anak 

untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali, atau pihak 

lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, 

termasuk perlindungan dari kekerasan seksual sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal 13 ayat (1). 

b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Pada UU ini pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak 

tidak seluas pengaturan kekerasan seksual terhadap anak yang 

terdapat pada UU Perlindungan Anak. Hal itu karena undangundang 

ini hanya terbatas dalam lingkup rumah tangga. Namun, 

walaupun demikian pengaturan mengenai kekerasan seksual pada 

undang-undang ini begitu tegas dituangkan dalam pasal-pasalnya. 

Seperti pada pasal 5 yang berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap orangdalam lingkup rumah tangganya, 

dengan cara: 

a. kekerasan fisik; 

b. kekerasan psikis; 

c. kekerasan seksual; atau 

d. penelantaran rumah tangga” 

Pasal inimemberikan larangan kepada setiap orang untuk 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam 

lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan 

psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. 

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tersebut 

juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan 

mengenai kekerasan seksual tersebut juga dijelaskan kembali pada 

pasal 8 yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang 

terkategori sebagai kekerasan seksual dalam undang-undang ini, 

yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan 

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 

33


tertentu.Selain itu, pada bagian penjelasan pasal 8 tersebut 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah 

setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, 

pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau 

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain 

untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Berbeda dengan peraturan-peraturan khusus sebelumnya, UU 

Perdagangan Orang tidak mengenal istilah kekerasan seksual secara 

eksplisit dalam pasal-pasalnya. Namun pada UU ini ditemui istilah 

eksploitasi seksual yang dijelaskan pada pasal 1 angka 8 yang 

berbunyi sebagai berikut: “Eksploitasi seksual adalah segala 

bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain 

dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.” 

Meskipun tidak menggunakan istilah kekerasan seksual tetapi 

istilah eksploitasi seksual dalam UU ini telah merujuk kepada 

maksud dari istilah kekerasan seksual, kekerasan seksual yang 

dimaksud dalam UU ini tidak hanya terbatas pada perkosaan dan 

pencabulan saja, diman hal tersebut dapat terlihat dari penggunaaan 

frasa “tidak terbatas pada” dan frasa “segala bentuk pemanfaatan 

organ tubuh seksual atau organ tubuh lain” pada istilah eksploitasi 

seksual dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan 8 tersebut. 

Didalam undang-undang ini mengatur mengatur mengenai 

kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak 

melalui pasal 12 yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban 

tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan 

persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak 

pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana 

perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 

mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan 

orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.” 

Inti dari pasal tersebut ialah adanya sanksi pidana bagi setiap orang 

yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, 

termasuk anak sebagai korban. Pasal tersebut juga menyebutkan 

perbuatan yang termasuk kedalam tindak kekerasan seksual, yaitu 

melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.Kemudiandidalam 

pasal 17 disebutkan pula adanya penambahan 1/3 (sepertiga) 

ancaman pidana terhadap pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Penambahan 

34


1/3 (sepertiga) tersebut dilakukan apabila perbuatan sebagaimana 

yang disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan 

terhadap anak. 

D. Kekurangan yang Terdapat dalam Pengaturan Mengenai 

Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia 

a) Penggunaan istilah kekerasan seksual tidak diikuti oleh penjelasan 

mengenai kriteria-kriteria perbuatan yang terkategori sebagai 

kekerasan seksual terhadap anak: 

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, tidak disebutkan definisi kekerasan 

seksual. Dalam undang-undang tersebut hanya mencantumkan 

perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual, yaitu 

persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dalam pasal 81 

UU Perlindungan Anak.Perbuatan-perbuatan lainnya seperti 

tindakan mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual 

tidak secara eksplisit dikatakan sebagai kekerasan seksual. 

Begitu pula tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh 

kepada anak juga bukan merupakan bagian dari kekerasan 

seksual karena tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh 

kepada anak termasuk dalam pengertian frasa “perlakuan salah” 

yang juga terpisah dari frasa “anak korban kekerasan baik fisik 

dan/atau mental”, seperti yang dijelaskan pada bagian 

penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf f berikut ini: “Perlakuan 

salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan 

tidak senonoh kepada anak.” 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tanggalebih terspesifikasi. Pada 

pasal 8 UU KDRT terdapat penjelasan mengenai pengertian 

kekerasan seksual beserta pengelompokan tindakan yang masuk 

kriteria kekerasan seksual, namun ruang lingkup keberlakuan 

kekerasan seksual terhadap anak dalam UU KDRT sangat 

sempit karena hanya terbatas dalam lingkup rumah tangga saja. 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orangmemang tidak mengenal 

istilah kekerasan seksual tetapi terdapat istilah seperti 

eksploitasi dan eksploitasi seksual yang maknanya merujuk 

pada kekerasan seksual. 

b)Ketidaksesuaian ancaman pidana dengan delik kekerasan seksual 

terhadap anak 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak pada pasal 88 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang 

mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

35


 

 

 

dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah).” 

Jika pasal tersebut dibandingkan dengan pasal-pasal lain pada 

UU Perlindungan Anak seperti pasal 81, pasal 82, pasal 83, dan 

pasal 84 yang masing-masing mengatur perbuatan yang berbeda 

maka akan didapati perbedaan pada ancaman pidananya. 

Ancaman pidana pada pasal 81, 82, 83, dan 84 yaitu pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana pada pasal 88 

eksploitasi anak secara seksual hanya pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa terdapat batasan 

pidana minimum seperti pada pasal-pasal sebelumnya. 

Ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal88 

tersebut dirasa tidak sesuai, karena frasa “eksploitasi anak 

secara seksual” memiliki cakupan yang lebih luas, namun 

ancaman yang diberikan justru lebih kecil. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terdapat ketidaksesuaian 

ancaman pidana, yaitu pada pasal 46 dan pasal 47. Pasal 46 

tidak mencantumkan pidana minimum, sedangkan di pasal 47 

dicantumkan pidana minimum. 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orangmenganggap tindakan 

mengeksploitasi anak secara seksual lebih ringan tingkat 

kejahatannya daripada persetubuhan, pencabulan, perdagangan, 

atau tindakan translpantasi organ terhadap anak. 

E. Solusi 

Berdasarkan uraian di atas telah diketahui bahwa terdapat 

permasalahan dalam pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual 

terhadap anak di Indonesia sehingga mengakibatkan pengaturan 

mengenai kekerasan seksual. Oleh karena itu, perbaikan ulang terhadap 

pengaturan khusus terkait kekerasan seksual terhadap anak tersebut 

sangat penting untuk segera dilakukan. Berikut formulasi perbaikan 

tersebut: 

1. Merumuskan definisi kekerasan seksual dan kriteria-keriteria 

perbuatan yang termasuk sebagai tindak kekerasan seksual secara 

ekplisit dan terstruktur pada setiap pengaturan khusus yang terkait 

dengan kekerasan seksual. Misalnya memasukan tindakan 

eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual dan tindakan 

pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak ke dalam 

36


pengertian dan kriteria kekerasan seksual pada UU Perlindungan 

Anak;. 

2. Menyelaraskan ancaman pidana dengan tingkat kekerasan seksual 

yang dilakukan. Misalnya ancaman pidana terhadap tindakan 

mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual seperti pada 

pasal 88 UU tentang Perlindungan Anak harus memuat ancaman 

pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana terhadap tindak 

kekerasan seksual yang lainnya, seperti persetubuhan, pencabulan, 

dan sebagainya, serta harus memiliki pidana minimum di atas pidana 

minimum kekerasan seksual yang lainnya. 

F. Kesimpulan dan Saran 

Tindak kekerasan seksual terhadap anak telah cukup baik diatur 

dalam hukum positif Indonesia.Peraturan-peraturan khusus yang 

mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, seperti Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan 

bukti dari keseriusan Pemerintah terhadap tindak kekerasan seksual 

terhadap anak. Namun didalam pengaturan tersebut, masih terdapat 

beberapa kekurangan sehingga peraturan mengenai kekerasan seksual, 

terutama terhadap anak, menjadi bias dan tidak tegas. Kekurangankekurangan 

tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Penggunaan istilah kekerasan seksual tidak diikuti oleh penjelasan 

mengenai kriteria-kriteria perbuatan yang terkategori sebagai 

kekerasan seksual terhadap anak; 

2. Ketidaksesuaian ancaman pidana dengan tingkat kekerasan seksual 

yang dilakukan terhadap anak. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya suatu formulasi 

perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang 

kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Berikut formulasi 

perbaikan tersebut : 

1. Merumuskan definisi kekerasan seksual terhadap anak secara 

ekplisit pada setiap peraturan yang terkait dengan kekerasan seksual 

terhadap anak; 

2. Merumuskan kriteria-keriteria perbuatan yang termasuk sebagai 

tindak kekerasan seksual terhadap anak secara jelas dan tegas, serta 

sistematis; 

3. Menyelaraskan ancaman pidana dengan tingkat kekerasan seksual 

yang dilakukan. 

Pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di 

Indonesia ternyata belum mampu mengatur perihal kekerasan seksual 

37


terhadap anak secara menyeluruh.Masih terdapatnya kekurangankekurangan 

pada peraturan-peraturan khusus terkait kekerasan seksual 

terhadap anak menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut belum 

memberikan jaminan hukum secara maksimal kepada anak dari tindak 

kekerasan seksual yang terjadi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya 

tindakan-tindakan nyata dari pembuat undang-undang dalam hal 

memperbaiki aturan-aturan terkait dengan kekerasan seksual terhadap 

anak. 

Selain itu, sangat perlu untuk terus mengkaji dan meninjau 

kembali peraturan-peraturan terkait kekerasan seksual terhadap anak di 

Indonesia agar kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang 

terdapat pada peraturanperaturan tersebut dapat segera diketahui dan 

diantisipasi dengan tindakan-tindakan yang diperlukan agar jaminan 

hukum kepada anak dari tindakan kekerasan seksual tidak tergadaikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. Pengantar Dalam Hukum 

Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Kitab Undang-undang Hukum PidanaIndonesia 

M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar 

Grafika 

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. Aspek 

HukumPerlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak 

Anak.Bandung:Citra Aditya Bakti. 

Peter Mahmud M. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 

Suratman,Philips Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: 

Alfabeta. 

Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 

Thomas Santoso. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 

38


http://www.harianterbit.com/read/2014/08/15/6687/29/18/Indonesia- 

DaruratKejahatan-Seksual-Anak. 

http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51481064f40f/asaslegalitas,kebebasa-hakim-menafsirkan-hukum,-dan-kaidahyurisprudensi. 

http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15- 

JenisKekerasan-Seksual_2013.pdf. 

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/204711012/bab2.pdf. 

http://www.m.news.viva.co.id/news/read/371471-komnaspa--angkakekerasan-seksual-anak-meningkat. 

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/12/komnas-anak2014- 

kekerasan-seksual-paling-tinggi-terjadi-di-sekolah. 

39


TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 

TERHADAP PEREMPUAN 

Oleh: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

(Pemenang Kompetisi Penulisan Makalah Komisi 1) 

Abstrak 

Masalah tindak pidana perkosaan memiliki dimensi yang sangat luas 

tidak hanya terbatas pada persoalan hukum saja. Faktor kultur 

masyarakat menjadi determinan yang ikut menentukan perkembngan 

kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. Faktor kultural ini 

ternyata justru menjadi hambatan dalam penyelesaian hukum 

disamping karakteristik peristiwa perkosaan itu sendiri yang membuat 

ketentuan yuridis positif menjadi sangat terbatas untuk menjangkaunya. 

Melalui penelitian ini diharapkan bisa ditelaah secara kritis tinjauan 

hukum materiil tentang kekerasan seksual dan perkosaan dalam hukum 

pidana positif di Indonesia yaitu khususnya untuk implementasinya 

terhadap tindak pidana perkosaan. Apakah peraturan-peraturan hukum 

pidana dalam KUHP telah menjadi hukum yang baik yang mampu 

mewujudkan tujuan dan fungsinya untuk memberikan kedamaian dan 

mencari kebenaran serta keadilan? Konklusi dan solusi seperti apa 

yang bisa diajukan untuk mengatasi persoalan dalam tindak pidana 

perkosaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan akan terjawab 

melalui penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan teknik pendekatan (analisis) kualitatif. 

Meskipun berpijak pada wilayah hukum yang normatif namun segi-segi 

yuridis sosiologis dan yuridis filosofis turut dipergunakan untuk 

mendukung dan memperluas serta memperdalam pembahasan yang 

dilakukan. 


Kekerasan merupakan isu utama di seluruh dunia, baik di 

negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Bisa 

dikatakan kekerasan seksual mengalami perkembangan yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Perbincangan tentang kekerasan pada 

anak dan perempuan telah berkembang dan tidak hanya menjadi suatu 

pertukaran argumen belaka namun menjadi suatu gerakan sosial. 

Permulaan Penelitian ini menunjukkan bahwa anak dan perempuan 

masih dijadikan sasaran utama untuk tindak kejahatan. 

Berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun penulis dari berbagai 

sumber, terbukti bahwa kasus kekerasan pada anak dan perempuan di 

Indonesia kini mengalami peningkatan. Terhitung sejak tahun 2010 

hingga saat ini di Sumatera Utara khususnya, kasus kekerasan terhadap 

40


anak di Sumatera Utara pada 2013 yang mencapai 12.679 kasus yang 

terjadi di 23 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.335 

kasus atau 52 persen adalah praktik kejahatan seksual terhadap anak. 

Hal ini telah menjadi isu sentral oleh masyarakat untuk dicegah dan 

ditanggulangi. Ada beberapa sebab yang berkaitan dengan hal ini, 

diantaranya: 

1. Persoalan hak asasi manusia masih dianggap hanya sebagai 

persoalan sosial. Sehingga kekerasan terhadap anak dan 

perempuan yang dilakukan tidak dianggap sebagai pelanggaran 

hak asasi manusia. 

2. Persepsi masyarakat tidak terkecuali masyarakat perempuan 

sendiri, tentang kekerasan terhadap perempuan masih terbatas pada 

kekerasan fisik (perkosaan). 

3. Kekerasan terhadap perempuan masih dilihat sebagai masalah 

antarindividu dan belum dipandang sebagai masalah yang 

berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, 

dan pengabaian hak-hak anak dan perempuan sebagai makhluk 

Tuhan. 

4. Ada gejala sinisme yang berbahaya pada sebagian masyarakat 

bahwa kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai sebab yang 

dimunculkan oleh perempuan itu sendiri. 

B. Pengertian Tindak Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa 

pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak 

disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersil dan atau tujuan tertentu. 

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan 

salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan 

kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan 

atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau 

kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian 

psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. 1 

Tindakan kekerasan seksual atau persetubuhan yaitu 

memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita sedemikian 

rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. 

Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis 

penganiayaan yang biasanya dibagi dalam 2 (dua) kategori berdasarkan 

identitas pelaku, yaitu: 

1 Samituti S dan Bangong Suyanto, dkk, Anak Jalanan di Jawa Timur 

(Masalah dan Upaya Penanganannya), (Surabaya: Airlangga University 

Press, 1999). 

41


1. Familial Abuse 

Familial Abuse merupakan sexual abuse yang masih dalam 

hubungan darah dan juga menjadi bagian dalam keluarga inti. 

Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri 

atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest. 

2. Extrafamilial Abuse 

Extrafamilial Abuse adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang 

lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh 

orang dewasa disebut pedophile, yang menjadi korban utamanya 

adalah anak-anak. 

Kejahatan kekerasan termasuk salah satu dari 4 pola 

kejahatan (kejahatan kekerasan, ekonomi, seksual, dan politik). 

Kejahatan kekerasan terdiri dari keselamatan jiwa, penganiayaan, 

penculikan dan pembunuhan. 2 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Kekerasan Seksual 

Dalam setiap tindak kejahatan tidak terlepas dari faktor-faktor 

pendorong serta latar belakang terjadinya sebuah tindak kejahatan, 

maka pada kasus kekerasan seksual di Indonesia juga terdapat beberapa 

faktor yang menjadi alasan terjadinya tindak kekerasan seksual 

diantaranya: 3 

1. Faktor Sosial 

Perihal yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual 

adalah pergeseran nilai-nilai sosial dimasyarakat. Nilai-nilai etika 

dan moral yang sebelumnya dipegang masyarakat sudah tidak lagi 

dianggap. Dengan demikian, tidak ada lagi patokan-patokan yang 

menentukan suatu hal boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, 

patokan baik dan buruk di kalangan masyarakat menyebabkan 

setiap orang saling tidak peduli terhadap perbuatan orang lain. 

2. Faktor Pendidikan 

Minimnya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi 

mindset seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan, 

termasuk dalam hal ini adalah tindak kekerasan seksual. 

3. Faktor Lingkungan 

Lingkungan sebagai faktor terpenting dan mendasar dari kehidupan 

manusia yang berperan besar dalam pembentukan karakter 

seseorang. Sehingga potensi seseorang dalam melakukan kekerasan 

seksual juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. 

2 Dirjosisworo, dalam M. Hamdan, dkk,Persepsi Masyarakat Tentang 

Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Rangka Perumusan Pasal Perzinahan 

Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (1997), hlm. 9. 

3 A. Wahid dan M. Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), (Malang: Refika Aditama, 

2001), hlm.70. 

42


4. Faktor Psikologis 

Psikologis seseorang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya 

tindak kekerasan seksual. Dalam hal ini pengaruh ataupun kejadian 

yang pernah dialami oleh seorang korban pelecehan kekerasan 

seksual, berpotensi mempengaruhi psikologisnya sehingga 

melakukan hal yang serupa. 

5. Faktor Calon Korban 

Perlu diketahui bahwa yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak 

kekerasan seksual, tidak hanya faktor-faktor pelaku kejahatan saja, 

akan tetapi faktor calon korban kekerasan seksual juga 

mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan, karena setiap 

perbuatan manusia adalah suatu hasil interaksi akibat adanya 

interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 

D. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan 

1. Berdasarkan KUHP 

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan 

praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual 

mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi 

korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan 

perlindungan yang istimewa. 

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang 

diatur dalam pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul 

yang diatur dalam pasal 289. 

Pasal 285 KUHP berbunyi : 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar 

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 4 

2. Berdasarkan Konsep KUHP 

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan 

kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP 

mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul 

“Tindak Pidana terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan”. 

Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral sematamata 

(moral offence). Di dalamnya juga mencakup masalah anger and 

violence, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran 

terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak wanita. 

4 R. Soenarto Soerocibroto, KUHP dan KUHAP, Cet. 5, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), pasal 285 KUHP. 

43


Oleh sebab itu, pengertian perkosaan (modern) tidak lagi 

difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual, tetapi diperluas 

sehingga mencakup beberapa hal, yaitu: 5 

a. Forcible rape, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan 

kehendak wanita yang disetubuhi; 

b. Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak 

sadar); 

c. Persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu 

dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan; 

d. Rape by fraud, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya 

bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini 

ada unsur penipuan atau penyesatan; 

e. Statutory rape, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah 

empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka. 

Beberapa hal yang membedakan konsep tindak pidana 

perkosaan menurut konsep KUHP dengan KUHP yaitu: 

a. bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada 

kekerasan, yang harus ada adalah adanya pertentangan kehendak 

(pasal 389 ayat (1) ke-1); 

b. tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan 

persetubuhan dalam hal korban/wanitanya berusia di bawah empat 

belas tahun (pasal 389 ayat (1) ke-5); 

c. tindak pidana perkosaan (persetubuhan) tidak hanya berarti 

masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan 

tapi juga bisa berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus 

atau mulutnya perempuan; 

d. dan juga bisa berarti memasukkan suatu benda-benda seperti alat 

elektronik berbentuk kemaluan laki-laki atau alat-alat lainnya 

(bukan hanya alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang 

perempuan. 

Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan 

rumusan dalam Pasal-Pasal KUHP yang lama yang cenderung tidak bisa 

mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus 

operandinya kasar, keji, vulgar, dan sangat menjatuhkan martabat 

kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada 

umumnya. 

5 

Muladi, Memperketat Delik Susila, dalam Abdul Wahid dan 

Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: Refika Aditama, 2001), 

hlm. 115. 

44


E. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual 

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Perkosaan, bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk 

pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada 

upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan 

kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang 

penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikkan dengan perkosaan 

dalam hukum Indonesia. 

2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Di 

sini ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan 

rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan 

langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan 

perkosaan termasuk kategori ini. 

3) Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau 

nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Komnas Perempuan 

memasukkan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan 

menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini. 

4) Eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan 

yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan 

kepuasaan seksual atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk 

yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga 

perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis 

pornografi. 

5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual meliputi tindakan 

merekrut, mengangkut, menampung, mengirim memindahkan atau 

menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan 

prostitusi atau ekspolitasi seksual lainnya. 

6) Prostitusi adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, 

ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks. 

7) Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi 

„pemilik‟ atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan 

apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui 

pemerkosaan atau cara lain. 

8) Pemaksaan perkawinan, misalnya pernikahan dini atau pernikahan 

yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di 

dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung termasuk 

juga dalam kategori ini. 

9) Pemaksaan kehamila yaitu situasi ketika perempuan dipaksa untuk 

melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami 

oleh perempuan korban perkosaan. 

10) Pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan 

karena adanya tekanan, ancaman atau paksaan dari pihak lain. 

45


11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika 

pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa 

persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi 

atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan. 

Bisa menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS. 

12) Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ atau 

seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga 

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat. 

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Masuk 

kategori kekerasan sesual karena cara menghukum yang 

menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang 

luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman 

lain yang mempermalukan. 

14) Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau 

mendiskriminasi perempuan. Kebiasan masyarakat, kadang 

ditopang alasan agama dan tradisi, yang bernuansa seksual, yang 

dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis atau seksual pada 

korban dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk 

kekerasan seksual. 

15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan 

moralitas dan agama. Pandangan yang menuduh perempuan sebagai 

penyebab kekerasan seksual menjadi landasan untuk mengendalikan 

seksual perempuan. 6 

F. Ranah Pelecehan Seksual 

a. Pelecehan Seksual di Ranah Personal 

1. Pelecehan seksual di dalam rumah merupakan segala 

bentuk pelecehan seksual yang terjadi diantara orang-orang 

yang tinggal di satu rumah. 

2. Pelecehan seksual dalam hubungan perkawinan atau 

pacaran adalah segala bentuk pelecehan seksual yang 

terjadi pada individu yang terikat dalam hubungan 

perkawinan atau pacaran. Bentuk-bentuk pelecehan seksual 

terhadap istri maupun pacar diantaranya: 

1) Pemaksaan melakukan hubungan seksual. 

2) Mengitimidasi fisik secara halus, misalnya mencubit 

perut istri karena terlihat gemuk. 

3) Pelecehan Seksual terhadap anak adalah segala bentuk 

hubungan atau interaksi antara anak dan orang dewasa 

(atau anak lainnya yang sebaya atau remaja) yang 

6 

Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual, diakses dari 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belasbentuk-kekerasan-seksual 

pada 20 Oktober 2014. 

46


menggunakan si anak untuk stimulasi seksual dari 

pelaku atau pengamat. Pelecehan seksual pada anak 

bisa melalui sentuhan maupun tanpa sentuhan. 

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dengan sentuhan: 

a) Menyentuh penis, vagina, payudara atau pantat; 

b) Kontak oral genital; 

c) Melakukan hubungan seksual. 

Bentuk-bentuk pelecehan tanpa sentuhan: 

a) Mencoba untuk melihat tubuh anak yang telanjang; 

b) Melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik dengan 

maksud seksual; 

c) Menunjukkan alat kelamin pada anak atau gambar-gambar 

bernuansa seksual; 

d) Memamerkan organ seksual; 

e) Mengekspos anak untuk tujuan pornografi. 

Modus pelaku sering tidak menggunakan kekerasan 

fisik melainkan dengan cara mengajak bermain, pura-pura 

merawat anak, membelikan mainan sehingga anak merasa 

dekat dan mengatur kegiatan-kegiatan khusus sehingga bisa 

mempunyai waktu berdua dengan anak. Tetapi tidak jarang 

juga yang menggunakan kekerasan seperti ancaman dan 

pemaksaan. 

b. Pelecehan Seksual Di Ranah Publik 

1. Pelecehan seksual ditempat kerja bisa terjadi disemua 

tempat kerja, seperti di pabrik, kantor, perkebunan, 

pertambangan, baik itu perusahaan besar maupun kecil. 

Pelaku pelecehan seksual bisa siapa saja seperti manajer, 

pengawas, satpam, agen pemberi kerja atau teman sekerja, 

baik itu perempuan maupun laki-laki tanpa mengenal usia, 

agama, pendidikan, budaya, latar belakang maupun status 

sosial. 

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang paling umum terjadi 

ditempat kerja adalah sebagai berikut: 

a) Pegawai atau pekerja perempuan disentuh payudara 

atau pantatnya atau bagian tubuh lainnya. 

b) Saat wawancara ditanyakan berbagai pertanyaan 

tentang kehidupan seksual. 

c) Saat mengajukan cuti haid pegawai atau pekerja 

perempuan diperiksa. 

47


d) Ajakan untuk kencan atau aktivitas seksual oleh orang 

yang lebih tinggi jabatannya dengan janji memberikan 

jabatan atau posisi tertentu. 

2. Pelecehan Seksual di Sekolah 

Tidak sedikit kasus pelecehan seksual pada anak terjadi di 

sekolah dan itu mayoritas dilakukan oleh guru kepada 

muridnya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi 

Nasional Perlindungan Anak, di daerah Jakarta terhitung 

sejak Januari hingga Maret 2011 terdapat 57 kasus 

kekerasan seksual yang terjadi pada anak di sekolah, yang 

dialami oleh pelajar SD dan SMP, belum termasuk 

pelecehan seksual yang terjadi di sekolah-sekolah luar 

biasa. 

3. Pelecehan Seksual di Tempat Publik 

Seperti halnya di transportasi umum, taman dan jalan. 

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang umum terjadi di 

dalam transportasi umum seperti bis, KRL, dan mikrolet, 

antara lain adalah: 

a) Menggesekkan alat kelamin ke tubuh orang lain; 

b) Memegang dan meraba tubuh orang lain; 

c) Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang umum terjadi di 

pasar, taman, jalan, terminal, dan tempat umum 

lainnya; 

d) Memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan 

atau gesekan seksual terhadap diri sendiri; 

e) Bersiul; dan 

f) Membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat 

lidah atau melempar ciuman. 

G. Akibat dari Kekerasan Seksual 

Banyak akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. 

Sebagai remaja yang masih berkembang, hal ini akan sangat membekas 

dan meninggalkan efek lama baik secara fisik ataupun mental. Angka 

bunuh diri pada wanita yang mengalami kekerasan seksual dari pria 

yang tinggal bersamanya, lima kali lebih besar dibandingkan dengan 

wanita yang tidak mengalami hal tersebut. 

Berbagai penyakit menular seksual dapat ditularkan melalui 

kekerasan seksual. Walaupun organ reproduksi remaja wanita sudah 

berkembang, kekerasan seksual yang dialami mulai dari manipulasi 

organ seksual sampai pemerkosaan dapat melukai organ reproduksi dan 

menimbulkan infeksi, penyakit organ reproduksi lainnya, kehamilan 

yang tidak diinginkan bahkan aborsi. 

Rasa takut dan malu korban akibat intimidasi dan budaya 

masyarakat menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit dan kehamilan 

48


sehingga kadang ditemukan dalam keadaan lanjut. Masalah kesehatan 

mental yang dihadapi oleh remaja putri yang mengalami pelecehan dan 

kekerasan seksual bisa berupa depresi atau kecemasan yang 

berlangsung lama atau sindrom stress pasca trauma. Beberapa 

menunjukkan mekanisme mengingkari dengan beralih pada alkohol atau 

obat terlarang untuk menghilangkan rasa sakit. Kebanyakan dari mereka 

mengisolasi diri mereka dan menarik diri dari lingkungan. 

Di antara dampak sosial yang dialami korban adalah 

menurunnya prestasi sekolah atau kerja, lebih sering absen, tidak 

mengambil mata kuliah yang diajarkan dosen tertentu, mendapat balas 

dendam dari pelaku atau teman si pelaku, kehilangan kehidupan pribadi 

karena menjadi “yang bersalah”, menjadi objek pembicaraan, 

kehancuran karakter atau reputasi, kehilangan rasa percaya pada orang 

dengan tipe atau posisi yang serupa pelaku, kehilangan rasa percaya 

pada lingkungan yang serupa, mengalami stres luar biasa dalam berelasi 

dengan partner, dikucilkan, pindah universitas atau fakultas, kehilangan 

pekerjaan dan kesempatan mendapat referensi, dan kehilangan karir. Di 

samping itu juga terdapat dampak psikologis atau fisiologis, yaitu 

depresi, panik, kecemasan, gangguan tidur, penyalahan diri, kesulitan 

konsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, lupa waktu, merasa 

dikhianati, kemarahan, dan hingga pikiran untuk melakukan bunuh diri. 

H. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut 

Ketentuan Pengaturan Perundang-Undangan yang Berlaku Di 

Indonesia 

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan dan kekerasan seksual 

terhadap perempuan menurut KUHP ialah sebagai berikut : 

a. Pada pasal 285 KUHP yang berbunyi: 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam 

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 

dua belas tahun.” 7 

Dari pasal 285 KUHP di atas, pelaku kekerasan terhadap 

perempuan dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua 

belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori 

korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang 

wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh 

klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat 

dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang 

korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam Pasal ini. 

b. Pasal 286 KUHP yang berbunyi: 

7 Ibid., pasal 285 KUHP. 

49


“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan 

istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan 

pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun.” 8 

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku kekerasan terhadap 

perempuan melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan 

cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara 

meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan 

atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun. 

I. Perlindungan dan Pembinaan Korban Kekerasan Seksual 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa korban 

perkosaan adalah seorang perempuan yang pada umumnya mempunyai 

sifat kejiwaan yang lemah. Pascakejahatan perkosaan yang menimpa 

dirinya telah menimbulkan berbagai tekanan baik yang terjadi secara 

langsung maupun tekanan dalam jangka panjang. Tekanan yang terjadi 

secara langsung merupakan reaksi paska perkosaan seperti perasaan 

malu, takut, kesakitan fisik dan tidak berdaya. Sedangkan tekanan 

jangka panjang yang jelas akan mempengaruhi masa depan mereka 

adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu 

trauma yang memulihkan atau membangkitkan kepercayaan diri mereka 

dalam bersosialisasi dengan masyarakat. 

I.S. Susanto berpendapat, “Kejahatan kekerasan terhadap 

wanita, khususnya perkosaan di satu sisi dipandang sebagai kejahatan 

yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita tetapi 

juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat realitas 

sosial-budaya yang justru “menyuburkan” perkosaan seperti mitosmitos 

yang berkaitan dengan jenis kelamin, “budaya diskriminatif”, 

“budaya tukang sulap”, budaya hukum yang “tidak adil.” 9 

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan 

jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya yaitu perempuan. 

Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban 

perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi 

korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum oleh hakim, 

korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada 

pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi 

perempuan. 

Di Indonesia, hingga saat ini perlindungan hukum dan 

pembinaan korban kekerasan seksual sangat disayangkan, karena masih 

hlm. 74. 

8 Ibid., pasal 286 KUHP. 

9 Susanto, I.S., Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 

50


belum ditanggapi secara sungguh-sungguh bersama dan secara resmi 

terbuka. 

Penyelesaian permasalahan dan pelayanan terhadap para korban 

kekerasan seksual, sebagai suatu tindakan individu dipengaruhi oleh 

beberapa unsur struktur sosial tertentu dari suatu masyarakat tertentu. 

Beberapa unsur struktural sosial tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kepentingan (yang dapat menjadi motivasi); 

b. Lembaga sosial; 

c. Nilai-nilai sosial; 

d. Norma-norma; 

e. Status; 

f. Peran dan sebagainya. 

Nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku sebagai aspek sosial 

budaya mempunyai pengaruh yang cukup banyak pada penyelesaian 

permasalahan dan pelayanan terhadap para korban perkosaan maupun 

para pelaksana perkosaan sebagai suatu tindakan individu. Misalnya: 

a. Tidak adanya keberatan pemerkosaan terhadap golongan lain, 

musuh. Dengan akibat terlantarnya korban perkosaan tersebut. 

b. Kesediaan jaksa memperjuangkan dan hakim memutuskan adanya 

ganti kerugian untuk pihak korban. 

c. Kesediaan anggota masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat 

memperjuangkan jaminan untuk para korban kekerasan seksual 

dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi menegakan keadilan 

dan pengembangan kesejahteraan dan sebagainya. 

Dengan demikian hal-hal negatif dibuang dan yang positif 

dikembangkan sebagai pendukung usaha-usaha pelayanan terhadap 

korban yang bersangkutan. Misalnya, mengenai gotong royong, 

tanggung jawab bersama masyarakat dan tanggung jawab individu yang 

positif. Maka akan dicegah penelantaran korban perkosaan. Terutama 

anak-anak yang tergolong pada golongan lemah mental, fisik, dan sosial 

yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. 

Masalah korban bukanlah masalah baru, hanya saja selama ini 

merupakan salah satu subjek yang paling diabaikan dalam studi 

mengenai kejahatan dan dalam pelaksanaan keadilan pidana. Hal ini 

juga merupakan gejala umum di negara-negara lain, baik di negara yang 

sudah berkembang dan yang sedang berkembang. Berhubung masalah 

korban ini diakui sebagai masalah universal kemanusiaan, maka antara 

lain telah diadakan kegiatan memperbincangkan bersama secara 

internasional pada simposium mengenai korban viktimologi di 

Yerusalem 1973 dalam First International Symposium on Victimologi. 

Selanjutnya diadakan pada tanggal 5-11 September 1976 di Boston 

Massachusette, Amerika. Bila kita ingin menanggapi suatu kejahatan, 

51


delikuensi dan deviasi menurut proporsi yang sebenarnya dengan 

meninjau secara dimensional, maka si korban tidak boleh diabaikan 

dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan deviasi. 

J. Kesimpulan dan Saran 

1. Dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual antara 

lain adalah faktor sosial, faktor pendidikan, faktor psikologi, faktor 

lingkungan, dan faktor calon korban. 

2. Adapun penerapan sanksi pidana pada kasus pencabulan dan 

kekerasan seksual adalah sebagai berikut: 

a. Pada pasal 285 disebutkan bahwa, pelaku kekerasan seksual 

terhadap perempuan dapat diancam maksimal dua belas tahun 

penjara. 

b. Pada pasal 286 disebutkan bahwa, pelaku pencabulan terhadap 

perempuan dapat diancam maksimal Sembilan tahun penjara. 

Saran penulis untuk mengurangi dan memberantas tindak 

pidana kekerasan seksual terhadap perempuan adalah sebagai 

berikut: 

1) Diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen 

di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan 

positif. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola 

stasiun TV. Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh 

media (terutama TV) terhadap perilaku masyarakat cukup 

besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai satsiun TV 

tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret 

kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk 

mental. Selain itu, para pekerja sosial yang peduli dalam 

masalah kekerasan seksual dapat menyelenggarakan 

penggalangan kesadaran akan pentingnya mengetahui hakhak 

asasi wanita. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melakukan penyuluhan mengenai kiat-kiat mencegah 

pelecehan seksual. Peran penyedia layanan kesehatan 

terutama dokter sangat penting dan juga peran pemerintah 

dalam memberikan rasa aman yang kurang sangat 

berpengaruh terhadap adanya kekerasan seksual. 

2) Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh 

terhadap kemashlahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini 

adalah menjamin masa depan bagi generasi penerus. 

Pemerintah dirasa sangat perlu memperbaiki undangundang, 

terutama mengenai hak-hak wanita. Memperberat 

hukuman bagi pelaku dan memberikan pendidikan 

mengenai kekerasan seksual pada wanita dan remaja putri. 

Sehingga paradigma kekerasan dan pelecehan seksual 

52


sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan menjadi hilang. 

Masyarakat perlu menggalang kekuatan yang dapat 

menekan pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini 

dengan melibatkan pekerja sosial atau dunia internasional 

yang peduli pada masalah kekerasan terhadap wanita. 


Hamdan, M. 1997. Persepsi Masyarakat Tentang Tindak Pidana 

Kesusilaan Dalam Rangka Perumusan Pasal Perzinahan Untuk 

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. 

Mamudji, Sri. 2005.Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: 

Badan Penerbit FH Universitas Indonesia. 

S, Samitutidan Bangong Suyanto. 1999.Anak Jalanan di Jawa Timur 

(Masalah dan Upaya Penanganannya). Surabaya: Airlangga 

University Press. 

Soerocibroto, R. Soenarto. 2003.KUHP dan KUHAP, Cet. 5. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. 

Susanto, I.S. 2011.Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing. 

Wahid, Muladi. 2001. Memperketat Delik Susila (Perlindungan 

Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi 

Perempuan)). Bandung: Refika Aditama. 

Wahid, A dan M. Irfan. 2001. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Malang: 

Refika Aditama. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belasbentuk-kekerasan-seksual 

53

KOMISI 2 

HUKUM FORMIL


TINJAUAN HUKUM FORMIL 

MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL 

Oleh: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 


Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar. 

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya, bermakna 

bahwa pembangunan tersebut mencakup pembangunan jasmani dan 

rohani atau lahir dan batin. Hal ini juga tersirat dalam lirik lagu 

kebangsaan “Indonesia Raya”. Jiwa dan badan, rohani dan jasmani 

merupakan satu kesatuan utuh pada diri manusia yang dapat dibedakan 

tetapi tak dapat dipisahkan. 

Dengan demikian, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dimaksudkan bahwa pembangunan jiwa dan pembangunan badan, 

dilakukan serentak atau bersamaan. Berkenaan dengan “pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya”, Bab IV huruf B butir 1 GBHN 

merumuskan antara lain yaitu: yang pertama, menumbuhkan sikap dan 

tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan 

kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil, dan merata. 

Kesejahteraan lahir batin tidak terlepas dari semua aspek 

kehidupan penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang 

dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dan 

menghargai hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga 

penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran telah merupakan 

kebutuhan bersama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat. 

B. Pelaksanaan Hukum Formil Mengenai Kekerasan Seksual 

Menurut Enchede-Hijder yang meninjau hukum pidana sebagai 

objek studi, pengertian hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana 

materiil berarti isi atau substansi hukum pidana. Disini hukum pidana 

bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau 

hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Disini kita lihat hukum 

pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berbeda dalam 

suatu proses, oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana. 1 

1 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar 

Grafika, 2005), hlm. 2. 

54


Selain itu, Simons juga membagi hukum pidana dalam arti luas 

yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Ia mengatakan 

bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan 

uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat 

dipidananya seseorang, penunjukan orang yang dapat dipidana dan 

ketentuan tentang pidananya, serta siapa dan bagaimana orang itu dapat 

dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons, yaitu 

mengatur tentang bagaimana cara negara dengan perantara para 

pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. 

Perbedaannya dengan rumusan Van Bemmelen, ialah Van 

Bemmelen merinci tahap-tahap hukum acara pidana itu yang dimulai 

dengan mencari kebenaran dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana dan 

tindakan tata terbit. Definisi tentang hukum materiil dirumuskan juga 

oleh Pompe, yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat 

yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan 

perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya terdapat. 

Hazewinkel-Suringan menyatakan bahwa ius poenale (hukum 

pidana materiil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung 

larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya 

diancam dengan pidana (sanksi hukum). Jika kita membagi hukum itu 

menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum pidana menjadi 

hukum publik. Hal ini baru berlaku dewasa ini, dahulu Eropa dan 

Indonesia tidak memisahkan hukum publik dan hukum privat. 2 

Lambat laun muncul pengertian hukum publik yang juga 

termasuk di dalamnya hukum pidana dimana yang utama ialah 

kepentingan umum. Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi 

pelanggaran hukum, tetapi alat-alatnya. Apabila kepentingan umum 

berhadapan dengan kepentingan pribadi, maka kepentingan umum harus 

lebih diutamakan. Pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) 

corak hukum publiknya lebih nyata lagi daripada hukum pidana materiil 

karena jika terjadi pelanggaran hukum pidana yang bertindak menyidik 

dan menuntut ialah alat negara (polisi dan jaksa). Namun terdapat 

beberapa pengecualian, misalnya dalam delik aduan, alat negara hanya 

bertindak jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. 

Simons berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum 

publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat atau 

negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanya 

diterapkan jika masyarakat itu sungguh-sungguh memerlukannya. 

Selanjutnya Van Bemmelan mengajukan pendapat bahwa 

hukum pidana itu merupakan ultimum remedium (obat terakhir). 3 


3 Soenarto Soerodibroto, KUHP DAN KUHAP, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009), hlm. 169. 

55


Artinya, kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk 

menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum 

pidana diterapkan. Istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa 

Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya yaitu straf. Istilah 

hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, 

administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan 

sempit yaitu berkaitan dengan hukum pidana. Tujuan hukum pidana 

tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi juga dapat berupa 

upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. 

Tujuan hukum pidana lainnya adalah reformasi. Reformasi 

berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik 

dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh 

keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi 

baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti 

pencegahan. Akan tetapi, terdapat banyak kritikan bahwa reformasi 

tidak selalu berhasil. Ketidakberhasilannya dapat dilihat dari banyaknya 

residivis setelah keluar dari penjara. Sehingga kiranya perlu adanya 

peningkatan kualitas dari penjara itu sendiri. 

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah 

disebutkan sebelumnya, maka munculah teori-teori mengenai hal 

tersebut. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan 

pidana: 

a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 

b. Teori relatif atau tujuan (doeltheorien) 

c. Teori gabungan (verenigingstheorien) 

Teori yang pertama muncul pada abad ke-18, dianut antara lain 

oleh Immanuel Kant, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan beberapa sarjana 

yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan juga sarjana 

hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran qisas Al Quran. 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 

hal yang praktis seperti memperbaiki sifat penjahat, namun kejahatan 

itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya 

pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan secara kejahatan. 4 

Variasi-variasi teori pembalasan juga diperinci oleh Leo Polak 

menjadi: 

a. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan 

pemerintah negara (rechtsmacht of gezagshanddhaving) 

b. Teori kompensasi keuntungan (voordeelscompensatie) 

c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan 

(onrechtsfustrering en blaam) 

2008), hlm. 1. 

4 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 

56


d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum 

e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan 

berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan 

f. Teori mengobyektifkan 

Menurut Leo Polak, pidana harus memenuhi 3 syarat: 

a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan 

yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan 

kesusilaan dan tata hukum objektif 5 

b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi jadi 

pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi 

c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, 

ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. 

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana 

ialah: 

a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah 

penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan 

niat buruknya 

b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana 

c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 

mungkin diperbaiki 

d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib 

hukum 

Van Bemmelan pun menganut Teori Gabungan dengan 

mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan 

mengamankan masyarakat. Tindakan mengamankan bermaksud 

memelihara tujuan. Jadi tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan 

untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. 

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan perkembangan mengenai 


Kata “kesusilaan” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan 

diterbitkan oleh Balai Pustaka 1989 berarti “perihal susila” dan “susila” 

dimuat arti sebagai berikut: 

1. Baik budi bahasanya; 

2. Adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan, keadaban; dan 

3. Pengetahuan tentang adat; 

Kata “susila” dalam bahasa Inggris bisa berarti moral, ethics, 

dan decent. Akan tetapi, kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. 


57


Kata moral diterjemahkan dengan kata “moril”. Ethics diterjemahkan 

dengan “tata susila” dan kata decent diterjemahkan dengan “patut”. 

Yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah kata moral dan ethics. 

Kedua kata tersebut mengandung makna decent. Namun jika diamati 

dengan cermat, ternyata ethics lebih sempit dari pada moral dan nada di 

dalam kata moral. 6 

Kata “moral dalam The Lexicon Webster Dictionary, 

dirumuskan artinya antara lain: “of or concerned with the principles of 

right and wrong in conduct and character”. Behavior as to right or 

wrong, especially in relation to sexual matter. Jika diterjemahkan secara 

bebas, artinya adalah dari atau berkenaan dengan prinsip-prinsip benar 

dan salah dalam berperilaku dan sikap atau tabiat. Kelakuan yang benar 

atau salah, khususnya dalam hubungan pada hal atau kejadian seksual. 

Sedang kata ethics dirumuskan artinya antara lain sebagai 

berikut: “pertaining to right and wrong in conduct” (berkenaan dengan 

sikap, tabiat, atau tingkah laku yang baik dan salah atau buruk). Baik 

“moral”, “etika” ataupun “hukum” pada hakikatnya merupakan 

“persepsi nilai” dari masyarakat. “Moral” merupakan pertimbangan atas 

dasar baik atau tidak baik sedang “etika” merupakan ketentuan atau 

norma perilaku (Code of Conduct). 

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi 

masyarakat tentang arti “kesusilaan” lebih condong pada “ behavior as 

to right or wrong, especially in relation to sexual matter”. Namun, jika 

kita mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal 

tersebut nampaknya kurang tepat. Karena dalam KUHP, mengemis, 

menyiksa binatang, meminum minuman keras, serta melakukan judi 

termasuk Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Pun, hal tersebut juga 

termuat dalam rancangan KUHP. 

Dengan demikian, makna dari “kesusilaan” adalah berkenan 

dengan moral dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. 

Namun, dengan gambaran yang demikian maka persepsi terhadap kata 

“kesusilaan” justru lebih membingungkan. Jika ditelaah, maka semua 

tindak pidana adalah bertentangan dengan moral maupun etika. 

Berdasarkan uraian tersebut, seyogyanya tindak pidana kesusilaan tidak 

dimasukkan hal-hal yang tidak berkenaan dengan “behavior in relation 

to sexual matter” agar dengan demikian perhatian dapat lebih 

diputuskan pada pokok masalah. 

Kemajuan teknologi meningkatkan arus informasi antarnegara, 

antarbenua, bahkan antarbangsa sehingga perubahan budaya di Barat 

dengan cepat dapat diketahui di Timur, perubahan budaya di Eropa dan 

Amerika dengan cepat dapat diketahui di Asia dan sebaliknya. 

6 Leden Marpaung, Op. Cit. 

58


Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi 

perkembangan kesusilaan. Jika dahulu orang membicarakan tentang seks 

telah dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah 

dalam ilmu seksologi. Pada beberapa majalah, bahkan surat kabar harian, 

juga membahas tentang seks yang dimuat pada rubik tanya jawab atau 

rubrik seksologi. 

Demikian juga halnya dengan upaya peningkatan kesejahteraan, 

telah dilakukan Keluarga Berencana (KB) sehingga pengguguran 

kandungan telah diperbolehkan dalam rangka pengendalian 

perkembangan atau pertambahan penduduk. 

Perkembangan hak-hak asasi manusia telah menitikberatkan 

bahwa “menikmati seks” merupakan hak orang dewasa sehingga 

hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara di 

dunia, merupakan perbuatan yang wajar. Dahulu, jika seorang 

perempuan dewasa melahirkan anak tanpa melakukan pernikahan atau 

tanpa suami, adalah merupakan aib bagi keluarganya. Di beberapa 

negara saat ini, hal yang demikian, telah di anggap hak dari yang 

bersangkutan dan tidak dinilai sebagai perbuatan tercela. 

Perkembangan di dunia bisnis semakin menerapkan prinsip 

bahwa “pembeli adalah tuan” dan tidak memperhatikan lagi nilai-nilai 

kepatutan yang tumbuh di masyarakat, sebagai contoh, dewasa ini 

banyak tempat peristirahatan (hotel dan motel) yang disalahgunakan 

oleh sebagian anggota masyarakat untuk melakukan perbuatanperbuatan 

maksiat karena pemilik tempat peristirahatan tersebut sudah 

tidak lagi menanyakan identitas pelanggan tamunya. 

Selanjutnya di bidang kesehatan, untuk mencegah menularnya 

penyakit kelamin, sebagian masyarakat membagikan kondom atau 

memperdagangkannya secara bebas, dan hal tersebut bukan lagi 

merupakan hal yang dianggap tabu. 

Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita 

yang tidak memiliki keterampilan (skill), melakukan perbuatan jalan 

pintas dengan menjajakan dirinya di tempat-tempat tertentu di beberapa 

kota. Berbagai masalah berkenaan dengan “behavior in relation to 

sexual matter” sedang dalam proses penilaian oleh masyarakat, 

khususnya mengenai hal-hal berikut: 

a. Banci yang melakukan operasi kelamin; 

b. Wanita atau pria yang mencintai atau merasakan rangsangan 

seksual sesama jenisnya (lesbian/gay); dan 

c. Laki-laki bayaran yang dipelihara seorang wanita sebagai kekasih 

(gigolo) 

Perkembangan-perkembangan dalam aspek kehidupan atau 

penghidupan manusia atau masyarakat akan berdampak perkembangan 

nilai “kesusilaan” dan sepanjang masa, hal yang demikian tidak dapat 

59


dihindarkan. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur pada Ban XIV KUHP 

yang terdiri dari pasal 281 sampai dengan pasal 303, sejumlah 25 pasal 

tetapi 3 pasal memuat hukuman tambahan atau pemberatan yakni pasal 

283 bis, pasal 291, pasal 298, dan 7 pasal tidak berkenaan dengan 

“behaviour in relation to sexual matter” yakni: 

1. Pasal 297 tentang memperniagakan perempuan atau laki-laki yang 

belum dewasa 

2. Pasal 299 tentang dapat gugur kandungan karena pengobatan 

3. Pasal 300 tentang menjual atau memaksa meminum minuman yang 

memabukkan 

4. Pasal 301 tentang perlindungan anak yang belum berusia 12 (dua 

belas) tahun dari pekerjaan mengemis 

5. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan pada binatang 

6. Pasal 303 dan 303 bis tentang judi 

Pada RUU KUHP yang dirumuskan oleh Panitia Penyusunan 

RUU KUHP 1991/1992, dan disempurnakan pada tahun 1993, terdapat 

pola pikir yang tidak berubah. Di dalam RUU KUHP terdapat beberapa 

pasal tambahan yang mengatur perbuatan yang belum diatur KUHP, 

namun perlu diamati ulang dengan memperhatikan hak asasi manusia 

yang saat ini pengaruhnya tidak dapat diabaikan. Tampaknya RUU 

KUHP tersebut masih sulit diterima oleh sebagian pakar atau 

masyarakat. 

Mengubah suatu undang-undang, bukan hal yang tidak sulit 

terutama dengan mengubah sistem dan pola pikir, akan memerlukan 

biaya yang tidak sedikit. Pasal terkait kesusilaan yang tidak berkenaan 

dengan “behaviour in relation to sexual matter”, menurut hemat penulis 

agar dipisahkan dari Kejahatan Terhadap Kesusilaan, misalnya 

memperniagakan perempuan atau laki-laki, mengemis, dan lain-lain 

yang dapat merusak harkat dan martabat manusia menjadi “Kejahatan 

Terhadap Harkat dan Martabat Manusia.” 7 

Demikian halnya tentang “judi”, jika diamati berita-berita 

dalam media massa, maka judi dari tahun ke tahun masih merupakan 

masalah yang selalu timbul dalam masyarakat. Seyogyanya judi yang 

diizinkan seperti domino, bridge, ceki, koah, dan pei perlu 

dipertimbangkan untuk dihapuskan dan sebaiknya judi lebih tepat 

menjadi bab tersendiri di dalam KUHP. 

Namun sebagian para pakar berpendapat bahwa perbuatanperbuatan 

maksiat, termasuk minuman-minuman keras yang dapat 

memabukkan dan judi telah menjadi satu kesatuan dengan kejahatan 

dalam arti bahwa pengaruhnya terhadap terjadinya kejahatan, sangat 

7 Ismail Rumadan, Kriminologi, (Yogyakarta:Grha Guru, 2007), hlm.13. 

60


besar. Selain daripada itu, mabuk dan main judi bertentangan dengan 

kesusilaan. Hal ini dirumuskan dalam pasal 289 KUHP yaitu sebagai 

berikut: 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman 

kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan 

dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya 

melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman 

penjara selama-lamanya sembilan tahun.” 

Makna kata “cabul” tidak dimuat di dalam KUHP, namun 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai berikut: “keji 

dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan/atau kesusilaan)”. 

Dalam kamus lengkap Prof. Dr. S. Wojowasito dan Drs. Tito Wasito 

dimuat artinya dalam bahasa Inggris.: “indecent, dissolute, 

pornographical”. Umumnya, cabul diterjemahkan dengan “dissolute”. 

Pada The Lexicon Webster Dictionarydimuat artinya: “Loss in behavior 

and morals”. 

Mr. J. M. Van Bemmelen terhadap arti kata “cabul” 

mengutarakan antara lain: “Pembuat undang-undang sendiri tidak 

memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan 

perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk 

memutuskan apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap 

sebagai cabul atau tidak”. 

Pada RUU KUHP, pasal 289 KUHP diambil alih pada pasal 

390 (14.14) yang pada penjelasan resmi berbunyi sebagai berikut: 

Pasal ini sama dengan pasal 289 KUHP. Disini tindak pidananya 

adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 

perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah 

segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau 

perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu 

berahi kelamin. 

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya 

memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa 

seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan 

dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk 

menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang 

sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman 

pidananya. 

Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP 

adalah sama yakni sembilan tahun penjara. Sebagaimana pada 

“perkosaan”, kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, harus dapat 

61


dibuktikan. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP 

adalah dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: 

a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan 

menyentuhnya pada alat kelaminnya. (Hoge Raad 15-2-1926) 

b. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak laki-laki dan 

kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat 

mengelus teteknya dan menciuminya. Pelaku melakukan hal 

tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya. (Hoge Raad tanggal 

28-5-1963 N. J. 1964 No. 108) 

C. Sebab Tidak Terlaksananya Hukum Formil Mengenai 

Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual masih sering terjadi di masyarakat. Contoh 

konkretnya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang 

oknum kepala sekolah pada 23 September 2014 di Rohul, Riau. 

Kejadiannya berawal dari seorang murid SD yang sedang melaksanakan 

piket membersihkan ruang kelas dan kepala sekolah tersebut melewati 

depan ruangan dimana murid tersebut melaksanakan piket kebersihan. 

Oknum kepala sekolah tersebut langsung menghampiri korban, dan 

pelaku langsung memeluk korban dari belakang. Tidak hanya itu yang 

dilakukan pelaku, pelaku juga menciumi dan memegang dada dan alat 

vital korban. Sang korban langsung meronta-ronta untuk melepaskan 

diri, tapi korban diancam supaya tidak mengadukan kejadian tersebut 

kepada pihak guru. Dan akhirnya korban pulang dan menceritakan 

semua yang dialaminya kepada orang tuanya. Pihak keluarga tidak 

terima dan mengadukan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, 

supaya pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. 8 

Pada kenyataannya, kejahatan terhadap kekerasan seksual kerap 

terjadi di masyarakat, hal ini berdasar pada banyaknya kasus kejahatan 

kekerasan seksual di masyarakat. Dengan demikian pasal 289 KUHP 

perlu ditegaskan penerapannya agar menimbulkan efek jera terhadap 

pelaku. Selain itu, upaya perlindungan terhadap korban dan upaya 

perlindungan terhadap korban perlu diperhatikan secara ketat. Oleh 

karena itu, terdapat perlindungan korban dan saksi yang tertuang di 

dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, berdasarkan pada: 

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 

2. Rasa aman; 

3. Keadilan; 

4. Tidak diskriminatif; dan 

5. Kepastian hukum. 

8 

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta:Kencana,2003), 

hlm.233. 

62


Dalam hal ini kita menyadari bersama bahwa KUHAP lebih 

mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian, 

terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan 

perlindungan korban, misalnya: 

1. Perlakuan yang sama didepan hukum 

2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan 

3. Peradilan yang bebas 

4. Peradilan yang terbuka untuk umum 

5. Ganti kerugian 

6. Keadilan dan kepastian hukum 

Tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam 

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (vide pasal 

4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban). Rasa aman di sini dapat diartikan bebas dari ancaman 

sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, 

harta, serta keluarganya. 

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan 

akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi 

dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian 

kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana (vide pasal 1 butir 4 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban). Bentuk ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga psikis atau 

bentuk lain misalnya ekonomis, politis, dan sebagainya. Rasa aman agar 

proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan 

memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum. 

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, 

bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan tetapi lebih 

luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dan 

negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi 

warganya dengan baik. 

Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub 

dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Akan tetapi, dalam 

praktek pidana selama ini, terlihat negara lebih banyak memihak kepada 

tersangka atau terdakwa. Diharapkan korban juga dapat berperan dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Pada 

gilirannya akan tercapai tujuan yang lebih mendasar, bukan saja 

63


keadilan, kepastian hukum dan ketertiban, tetapi lebih dari itu yaitu 

suatu welfare state. 9 

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang 

tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak 

dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada 

kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban 

harus dilakukan dengan seimbang. Agar tidak terjadi konflik beberapa 

hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang 

berlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada Sub Bab A. 

Hukum acara pidana (formil) mengatur berbagai hak dari tersangka 

dan/atau terdakwa. 10 

Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, 

diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi 

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hakhak 

korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan. 

Salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 Undangundang 

tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu: 11 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 

harta bendanya. Serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan 

d. Mendapat penerjemah 

e. Bebas dari pertanyaan menjerat 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus 

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 

i. Mendapat identitas baru 

j. Mendapatkan tempat kediaman baru 

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan 

l. Mendapat nasihat hukum 

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir 

Berdasarkan analisa data diatas maka hasil riset mengenai 

penelitian diatas adalah bahwa implementasi hukum acara pada kasus 

kekerasan seksual belum terlaksana. Hal ini didasarkan dengan masih 

9 Ilhami Basri, Sistem Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm. 39. 

10 Agus Santoso, Hukum, Moral 7 Keadilan, (Jakarta: Kencana, 2012), 

hlm. 2. 

11 Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). 

64


banyaknya kasus yang terjadi dimasyarakat mengenai tindak kekerasan 

seksual, yang terjadi terhadap masyarakat mulai dari kalangan anakanak, 

remaja, dewasa hingga tua. Contohnya adalah kasus yang terjadi 

di Pekanbaru sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas. 

Setelah kasus tersebut diproses, tidak terdapat perhatian khusus 

terhadap pelaku dan si korban. Justru peristiwa tragis tersebut dibiarkan 

begitu saja lalu selanjutnya muncul lagi kejadian yang sama. Itulah 

sistem penerapan hukum Indonesia saat ini. Sebagai warga negara yang 

baik tentu kita harus memperhatikan kejadian-kejadian di lingkungan 

setempat, jika terdapat tindak kejahatan atau pun pelanggaran segera 

lakukan laporkan kepada yang berwajib, ini adalah salah satu bukti 

kecintaan kita terhadap negara Indonesia yang mendambakan 

kesejahteraan (welfare state). 12 

Tidak terlaksananya hukum formil disebabkan karena kinerja 

aparat hukum yang tidak maksimal dan kurang sadar serta pedulinya 

kita sebagai Warga Negara Indonesia akan adanya sistem hukum. Kerap 

kali aturan yang ada sering dilanggar dan dianggap remeh, kebiasaan 

inilah yang seharusnya dihapus dari dalam diri dan ditanamkan 

pemahaman yang lebih baik sehingga memberikan manfaat yang lebih 

baik untuk tanah air. Caranya adalah dengan menanamkan perubahan 

dimulai dari diri sendiri dan tanamkan kesadaran agar tercapainya 

tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. 

D. Kesimpulan dan Saran 

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah 

penyelenggaraan peradilan. Warga negara mempunyai hak dan 

kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundangundangan. 

Hukum acara pidana (formil) mengatur berbagai hak dari 

tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat 

perlindungan diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun 

diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Undangundang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

(HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi pada 

Bab V pasal 34. 

Dilanjutkan dengan penegasan pemberian kompensasi, restitusi, 

dan rehabilitasi. Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, 

dan sebagainya yang dilaksanakan oleh aparat terkait. Perlindungan 

hukum dan aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi. Dari 

uraian diatas sudah dipaparkan bahwa korban dan saksi seakan 

terabaikan, bahkan juga di dalam peraturan KUHAP yang dianggap 

menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Antara lain menjelaskan 

40, 

12 Bambang Waluyo, Viktimologi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 

65


bahwa alasan perlindungan korban dan saksi, secara khusus diatur 

substansi yang terkait dengan perlindungan korban dan saksi dalam 

berbagai perlindungan. Pengaturan bersifat umum dan khusus tetapi 

secara terbatas KUHAP mengatur pula hak korban dan saksi untuk 

mendapat gambaran mendalam. 

Terdapat ketentuan berkenaan perlindungan korban dan saksi 

yang diatur KUHAP. Bab XIII tentang penggabungan perkara ganti 

kerugian pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP. Prosedur dan 

substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. 

Pada praktiknya, juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini terjadi antara lain 

karena korban tidak mengetahui haknya dan penuntut umum tidak 

memberitahukan hak tersebut kepada korban. 

Semoga makalah yang dibuat bermanfaat untuk kita semua dan 

apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun kata-kata yang 

kurang tepat kami minta maaf. 


Bisri, Ilhami. 2012. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers. 

Hamzah, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta. 

Marpaung, Leden. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Jakarta:Sinar 

Grafika Offset. 

Marpaung, Leden. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. 

Jakarta:Sinar Grafika. 

Rumadan, Ismail. 2007. Kriminologi. Yogyakarta:Graha Guru. 

Santoso, Agus. 2012. Hukum Moral & Keadilan. Jakarta:Kencana 

Prenada Media Group. 

Santoso, Topo. 2001. Kriminologi. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 

Suyanto, Bagong. 2003. Masalah Sosial Anak. Jakarta:Kencana. 

Soerodibroto, R.Soenarto. 2009. KUHP dan KUHAP. Jakarta:Rajawali 

Pers. 

Santoso, Wahyu. 2011. Viktimologi. Jakarta:Sinar Grafika. 

66


KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 

DAN UPAYA HUKUM DI INDONESIA 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Abstrak 

Anak adalah mereka yang masih berumur dibawah 16 (enam belas) 

tahun dan belum atau pernah menikah. Anak adalah elemen yang 

penting karena merekalah kelak yang akan mewarisi yang kita punya 

hari ini. Tapi sayangnya, mereka telah diberikan kecacatan oleh oknum 

orang dewasa dengan kekerasan seksual yang mereka lakukan. 

Kekerasan seksual adalah segala bentuk hubungan atau interaksi 

antara anak dan orang dewasa (atau anak lainnya yang sebaya atau 

remaja) yang menggunakan si anak untuk simulasi seksual dari pelaku 

atau pengamat. Sayangnya, masih bayak kasus kekerasan seksual 

terhadap anak hanya sedikit yang tereskspos. Hal ini juga berkaitan 

dengan hukum yang ada di Indonesia. Berbicara tentang hukum di 

Indonesia, hukum harus mampu memberikan pencegahan dan efek jera 

terhadap perilaku dan pelaku kekerasan seksual. 


Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anak adalah 

mereka yang masih berumur dibawah 16 tahun dan belum atau pernah 

menikah. 1 Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud anak-anak di sini adalah mereka 

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum atau pernah 

menikah, dan anak yang dapat bertanggung jawab mengenai tindakan 

pidananya adalah mereka yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun. 2 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang 

masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau 

pernah menikah. 3 

Anak adalah seseorang yang harus benar-benar kita lindungi 

dan kita bimbing dari sejak mereka kecil. Oleh karena itu, pemerintah 

dengan segala usahanya membuat peraturan ataupun undang-undang 

yang mengatur tentang anak. Entah anak itu sebagai pelaku ataupun 

korban. 

1 Pasal 45 KUHP. 

2 Pasal 1 ayat 3 dan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 

3 Pasal 330 KUHD. 

67


Namun sayangnya, kepolosan dan keluguan anak-anak sering 

dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh orang dewasa. Anak-anak yang 

seharusnya menjadi objek arahan dan dibimbing ke sikap yang baik, 

tetapi pada kenyataannya mereka dijadikan objek kekerasan, pelecehan, 

eksploitasi birahi dan seksual oleh orang remaja atau dewasa yang tidak 

punya hati nurani dan “akal sehat”. Anak-anak yang merupakan penerus 

bangsa dan berhak mendapatkan masa depan yang baik dan layak 

kenyataannya masa depan mereka direnggut oleh tangan-tangan nakal 

yang tidak tahu malu yang hanya memikirkan cara menyalurkan nafsu 

“binatang”-nya saja. 

Anak-anak belia yang mempunyai masa depan panjang dan 

digadang-gadang menjadi penerus bangsa yang seharusnya benar-benar 

dicetak menjadi penerus yang cerdas dan kreatif tetapi karena ulah 

oknum-oknum orang dewasa atau remaja masa depan mereka 

dihancurkan begitu saja. Seolah mereka tidak lagi diberi kesempatan 

untuk merasakan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Pelaku 

pelecehan seksual dengan teganya dan tanpa menggunakan logika dan 

akal pikirannya berperilaku layaknya “monster” penghancur masa 

depan korbannya. 

Dewasa ini, banyak sekali muncul kasus pelecehan dan 

kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kasus yang berkaitan dengan 

oknum cleaning service dan diduga terdapat oknum guru disebuah 

sekolah internasional di Jakarta pun pernah menjadi sorotan publik, 

bahkan publik sangat mengecam hal tersebut. Pasalnya, kasus tersebut 

selain mencoreng kelakuan manusia di zaman sekarang, hal itu juga 

mencoreng nama baik dunia pendidikan. Karena sejatinya, sekolah 

haruslah merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, 

dan bukan tempat yang membuat masa depan mereka hancur 

berantakan. 

Bahkan, muncul sebuah kasus baru yang membawa nama 

seorang Raja di Surakarta yang sampai saat ini belum terselesaikan. 

Diduga, sang Raja mencabuli seorang siswi SMA hingga membuat 

siswi itu hamil 7 bulan. Dan masih banyak kasus lainnya pelecehan dan 

kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. 

Lalu sebenarnya apa yang kurang dan salah di Indonesia? 

Anak-anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan kasih sayang pada 

nyatanya psikis dan raga mereka dianiaya oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

B. Bentuk Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual pada umumnya adalah setiap tindakan atau 

perilaku atau gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk 

verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk 

kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan 

68


kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi 

orang lain. 4 

Pelecehan atau kekerasan seksual pada anak adalah kekerasan 

seksual pada anak (child sexual abuse) di mana terjadi aktivitas atau 

kontak seksual yang melibatkan anak atau remaja dengan orang dewasa 

atau bahkan sebayanya. Jadi sekali lagi, pelaku bisa saja orang yang 

sudah dewasa dan cukup umur, atau bisa saja seorang anak atau 

remaja. 5 Pelecehan seksual terhadap anak adalah segala bentuk 

hubungan atau interaksi antara anak dan orang dewasa (atau anak 

lainnya yang sebaya atau remaja) yang menggunakan si anak untuk 

simulasi seksual dari pelaku atau pengamat. 6 

Dari beberapa pengertian di atas maka bentuk dari pelecehan 

seksual bukan hanya melalui sentuhan dan persetubuhan, melainkan 

bisa juga melalui lirikan yang terasa menyudutkan dan mengintimidasi 

tubuh kita, melalui gambar-gambar porno, melalui lisan dan juga tulisan 

yang mengandung dan memuat unsur seksualitas. Tentunya pula juga 

mengandung unsur-unsur yang membuat tidak nyaman dan rasa risih 

dapat juga dikategorikan pelecehan seksual. Lebih parahnya lagi, jika 

pelecehan seksual memburuk menjadi eksploitasi seksual dimana 

termasuk salah satunya adalah penjualan anak untuk tujuan prostitusi 

dan pornografi. 

Namun, banyak anak-anak yang kebanyakan masih belum 

mengerti dan belum cukup bisa untuk mawas diri mengenai bagaimana 

modus operandi yang dilakukan dan juga korban tidak akan menyangka 

kalau ternyata orang terdekat merekapun dapat menjadi pelaku. 

Memang kebanyakan kasus dari pelecehan seksual terhadap anak-anak 

ini adalah orang terdekat mereka bisa dari keluarga, tetangga, teman, 

saudara, guru, dan juga bisa dari orang yang mereka baru kenal. 

C. Sebab dan Akibat Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Tidak habis pikir memang, kenapa anak-anak yang tidak 

berdosa menjadi objek kekerasan seksual dan komoditas prostitusi. 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa korban belum 

mengetahui persis modus operandi apa yang digunakan oleh pelaku. 

Tetapi karena minimnya pengetahuan itu, korban dapat dengan mudah 

masuk dalam perangkap pelaku. Kebanyakan kasus itu dimulai dari 

4 

Christina Yulita dkk, Pelecehan Seksual, diakses dari 

http://sulapaluarit.blogspot.com/2012/07/pelecehan-seksual_22.html 

5 Info Psikologi, Apa Itu Pelecehan/Kekerasan Seksual pada Anak dan 

Apa Bentuk-bentuknya,diakses dari http://infopsikologi.com/apa-itu-bentukpelecehan-kekerasan-seksual-pada-anak-remaja/ 

6 Christina Yulita dkk, Op. Cit. 

69


percakapan ringan, rayuan, penipuan, menjadi korban pemerkosaan dan 

atau dikorbankan kepada orang lain untuk dijadikan objek pencabulan. 

Suyanto (2002) menjelaskan bahwa maraknya praktik 

perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual disebabkan berbagai 

faktor, yaitu: pertama, adanya kepercayaan para konsumen (laki-laki 

hidung belang) bahwa berhubungan seks dengan anak-anak sebagai 

obat kuat, obat awet muda dan mendatangkan hoki terntentu. Kedua, 

anak-anak dipandang masih bersih dari penyakit kelamin dan belum 

banyak yang “memakainya” sehingga lebih menambah selera 

konsumen. Faktor pertama dan kedua merupakan pandangan dari 

seorang pedofil yang menyukai untuk melakukan hubungan seks 

dengan anak-anak. Ketiga, orang tua terkadang memandang anak 

perempuan sebagai aset yang mendatangkan keuntungan, sehingga 

orang tua sampai hati menjual anak perempuannya, khususnya untuk 

harga keperawanannya. Keempat, pandangan seksualitas yang sangat 

menekankan arti penting keperawanan sehingga tidak memberi 

kesempatan bagi mereka yang sudah tidak perawan untuk menentukan 

dirinya, hal ini seperti dua responden penulis yang terjerumus kedalam 

sindikat perdagangan perempuan (trafficking in women) karena dipaksa 

pacarnya. Kelima, karena jeratan utang. Terkadang orang tua meminjam 

uang kepada germo yang sekaligus rentenir dengan bunga sangat tinggi. 

Ketika utang sudah jatuh tempo dan dan tidak dapat dikembalikan, 

maka anak perempuan yang berutang diminta bekerja kepada germo 

tersebut, namun ternyata pekerjaan yang dimaksud sebagai pelayan seks 

laki-laki hidung belang. Keenam, adanya kemiskinan struktural dan 

disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustasi. 7 

Selain itu juga terdapat faktor lain seperti yang ditulis Abdul 

Wahid dan Muhammad Irfan (2001:72), yaitu: 

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai 

etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak 

lain untuk berbuat yang tidak senonoh dan jahat; 

2. Gaya hidup atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang 

semakin bebas, kurang bisa lagi membedakan mana yang 

seharusnya boleh dikerjakan dengan mana yang dilarang dalam 

hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki 

dengan perempuan; 

3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma 

keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai 

keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi 

horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah 

7 

Dalam: Huraerah, Abu. 2007. Child Abuse (Kekerasan 

terhadap Anak). Bandung: Penerbit Nuansa. 

70


sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan 

merugikan orang lain; 

4. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya 

berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar 

hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan 

pengawasan dari unsur-unsur masyarakat; 

5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti sanksi yang dirasa 

ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat 

mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji 

dan jahat. Artinya, mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa 

takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya; 

6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu 

seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan 

menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya; dan 

7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam 

terhadap sikap, ucapan (keputusan), dan perilaku korban yang 

dianggap menyakiti dan merugikan. 

Tentunya yang merasa paling dirugikan di sini adalah korban. 

Akibat yang paling dirasakan adala berimbas pada kondisi psikis dan 

mental korban, terlebih lagi korban di sini adalah seorang anak yang di 

usia mereka belum mampu melakukan hubungan intim. 

Yang paling fatal adalah bila kejadian pelecehan tersebut sangat 

mengganggu psikis korban. Akan ada reaksi pergulatan di hati dan 

pikiran mereka. Mereka akan merasa ketakutan dan bertanya-tanya pada 

diri mereka sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu 

bisa terjadi dan menimpa diri mereka, dan mereka akan bertanya 

mengapa seperti ini. Di sinilah puncaknya, mereka akan perlahan-lahan 

menarik diri dari masyarakat bahkan dari keluarga sendiri. Bahkan 

korban tiba-tiba dapat berubah menjadi ketakutan terhadap suatu hal. 

Rusmil (2004:61) mengemukakan bahwa anak-anak yang 

menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran 

menghadapi risiko: 

1. Usia yang lebih pendek 

2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk 

3. Masalah pendidikan (termasuk drop out dari sekolah) 

4. Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak 

5. Menjadi gelandangan 

Akibat lain yang mungkin dapat menimpa korban adalah 

sebagai berikut: 

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga 

akibat kehilangan kehormatannya di mata masyarakat. Korban akan 

merasa gelisah sepanjang waktu, kehilangan rasa percaya diri, tidak 

71


lagi ceria, sering melamun, menutup diri, menjauhi lingkungan, 

menjauhi keramaian, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan 

jenis, curiga yang berlebihan terhadap orang lain, dan akan 

menyisakan rasa trauma yang sangat mendalam; 

2. Kehamilan yang mungkin dapat terjadi; 

3. Penderitaan fisik, artinya akibat dari kekerasan seksual tersebut 

akan menimbulkan luka pada diri korban, buruknya lagi apabila 

sampai tertular penyakit kelamin; 

4. Tumbuh rasa kekurangan kepercayaan pada penanganan aparat 

praktis hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak 

menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka 

terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan 

secara diskriminatif dan kondisinya akan semakin menderita 

kejiwaannya dan lemah mentalnya akibat ditekan secara terusmenerus 

oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung 

berakhir; dan 

5. Merasa tidak berharga dan putus asa dengan keadaan. Bisa saja 

korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, atau bisa saja 

korban terjerumus dalam dunia prostitusi sebagai wujud bentuk 

protes ketidakadilan dunia terhadap dirinya, oleh karena itu korban 

terjun ke jalan yang salah. 

D. Hukum di Indonesia dalam Menyikapi Kekerasan Seksual 

Banyak kasus kekerasan seksual terjadi pada anak-anak di 

Indonesia, namun kasus kekerasan seksual di Indonesia memang sangat 

sulit diungkap atau merupakan fenomena gunung es. Meskipun 

kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering 

sangat terlambat. Lemahnya hukum di Indonesia juga dianggap sebagai 

pemicu mengapa kekerasan seksual terhadap anak-anak masih banyak 

terjadi. 

Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan seksual sulit 

diungkap adalah sebagai berikut: 

1. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena 

takut pada akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya 

ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (trauma). 

2. Manipulasi pelaku. Pelaku yang umumnya orang yang lebih dewasa 

sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyelidikan) 

bahwa dia adalah pelakunya. Pelaku akan berkata bahwa laporan 

dari korban merupakan suatu kebohongan atau merupakan imajinasi 

semata. 

3. Keluarga yang mengalami kasus kekerasan seksual menganggap 

bahwa itu merupakan suatu aib yang harus ditutupi dan sangat 

memalukan. 

72


4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keluarga tidak 

patut dicampuri oleh masyarakat. 

5. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas anak-anak yang 

mangalami kekeerasan seksual, karena seringnya ciri-cirinya tidak 

bisa dilihat secara kasat mata. 

6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui pasti dan jelas 

oleh masyarakat luas. 

Berbagai pandangan yang berkaitan dengan tujuan hukum 

pidana Indonesia itu terkait dengan ketiadaan (kevakuman) rumusan 

konkret dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Baru 

kemudian dalam rancangan KUHP baik pada konsep (RUU KUHP) 

tahun 1972 maupun 1982 dijelaskan mengenai tujuan hukum pidana. 

Dalam RUU KUHP 1982, dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan 

secara akademis berikut ini: 8 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dalam menegakkan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan 

hingga menjadikannya orang baik dan berguna 

3. Menyelesaikan konkret yang ditimbulkan oleh tindak pidana 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat 

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Ninik Suparmi:1996:2) 

Hukum di Indonesia dalam menyikapi kekerasan seksual 

mempunyai tujuan tertentu dibaliknya, sebagai berikut: 

1. Pelaku 

Berkaitan dengan pelaku, hukuman yang dijatuhkan merupakan 

balasan yang setimpal atau diharapkan pelaku dapat menebus dosadosa 

(atas kekejian) yang dilakukan kepada korban. Pelaku 

dikenakan hukuman yang cukup berat yang dapat membuatnya 

menjadi jera atau agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi 

perbuatan jahatnya. Ada tuntunan untuk mengantarkan manusia 

pada pintu tobat, yakni dimensi spiritualitas yang dilalui manusia 

dalam membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, 

tercela, menodai agama, dan merugikan orang lain. Manusia 

(pelaku) diberikan sanksi yang tidak sebatas meringankan bebannya 

di dunia, namun juga diorientasikan untuk meringankan beban yang 

harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 

2. Masyarakat 

Hukuman yang cukup berat dijatuhkan pada pelaku itu diharapkan 

menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari 

8 Dalam Irfan, Muhammad dan Abdul Wahid: 2012: 100. 

73


kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi prevensi 

(pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat 

tidak meluruskan aksi kejahatannya. Jika pelaku kejahatan 

kekerasan seksual mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang 

digariskan dalam syariat islam, maka sangat mungkin anggota 

masyarakat yang bermaksud melakukan perbuatan sejenis dapat 

dicegahnya. 

3. Korban 

Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara 

tidak langsung hal itu merupakan bentuk suatu perhatian 

(perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. 

Perlindungan hukum kepada anak (khususnya perempuan) yang 

menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada 

dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat yang menimpanya, 

seperti kehamilan akibat pemerkosaan. 

Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib 

ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai 

macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindak kekerasan itu 

mendapatkan perhatian yang serius dari hukum Islam. Korban tidak 

boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, 

namun wajib difasilitasi oleh penegak hukum dalam memperjuangkan 

nasibnya. 

Terkadang, dalam kasus penyelesaian pengadilan, banyak 

keluarga korban merasa tidak puas terhadap hasil sidang dan vonis 

hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku kekerasan seksual. 

Karena logikanya mereka telah merenggut kehidupan dan masa depan 

dari korban bahkan bisa saja hal ini masih mempengaruhi di kehidupan 

korban ke depannya, tetapi putusan hakim memberikan hukuman yang 

dirasa tidak setimpal. 

Ancaman pidana terhadap pelaku pencabulan diatur dalam pasal 

289 KUHP. Pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun 

penjara. Pro dan kontra tentu juga menyertai tentang ancaman pidana 

dalam pasal ini. 

Masalahnya adalah tidak adanya ketentuan minimal ancaman 

hukuman yang diberikan hanya terdapat maksimal. Artinya adalah 

berapapun lamanya ancaman pidana yang diberikan asalkan tidak lebih 

dari 9 tahun itu diperbolehkan karena tidak adanya ketentuan minimal. 

Berarti putusan hakim yang memberikan ancaman pidana 9 

bulan itu juga sah-sah saja, karena mengacu pada pasal 289 KUHP 

disana ketentuannya adalah maksimal 9 tahun. 

Disinilah dipertanyakannya letak keadilan. Ibaratkan saja 

adalah ketika A (usia 35 tahun) telah melakukan perbuatan asusila 

terhadap H (usia 13 tahun) diberikan hukuman 2 tahun penjara padahal 

74


A telah merebut masa depan H yang mungkin lebih dari 20 tahun. Di 

sinilah yang harus dikaji ulang mengenai pengaplikasian pasal 289 

KUHP dalam menyelesaikan perkara. 

Esensi dan tujuan dari hukum di Indonesia adalah demi 

kebaikan masyarakatnya sendiri. Sejatinya hukum dibuat untuk 

manusia, bukan manusia untuk hukum. 

E. Kesimpulan dan Saran 

Di Indonesia masih banyak kasus-kasus tentang kekerasan 

seksual Indonesia yang belum terbongkar. Meskipun kasusnya sudah 

teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering terlambat. 

Lemahnya hukum di Indonesia juga dianggap sebagai pemicu mengapa 

kekerasan seksual terhadap anak-anak masih banyak terjadi. 

Perlu adanya kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat 

sehingga masyarakat mau untuk melaporkan tindak kekerasan seksual 

tersebut dan para penegak hukum dapat memprosesnya dengan adil. 

Karena hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 

Sebenarnya upaya pencegahan yang paling ampuh adalah 

dengan membentengi diri kita sendiri dengan nilai dan norma yang 

berlaku. Dengan tertanamnya sebuah nilai dan norma yang baik akan 

timbul pula pemikiran yang positif dan tindakan terpuji. 

Berikut ini adalah upaya pencegahan yang mungkin dapat 

dilakukan: 

1. Menanamkan nilai dan norma yang berlaku 

Seperti yang sebelumnya sudah disinggung bahwa dengan adanya 

penanaman sifat dan sikap yang baik kepada semua orang dan tak 

terkecuali, maka akan menimbulkan sifat positif yang baik pula. 

2. Perlu adanya tinjauan kembali terhadap undang-undang yang 

berhubungan dengan anak-anak, khususnya adalah tentang 

kekerasan seksual 

Tak sedikit orang yang menganggap bahwa hukuman pelaku 

kekerasan seksual terlalu ringan dan dirasa tidak adil karena 

hukuman dianggap ringan. Hal ini tentu tidak menimbulkan efek 

jera terhadap pelaku kekerasan seksual dan pelaku tetap berada 

pada penyimpangan seks tersebut. Lebih khawatirnya lagi adalah 

ketika munculnya pelaku-pelaku kekerasan seksual yang baru. 

3. Adanya sex education dengan proporsi yang sesuai 

Ini menjadi perdebatan yang serius karena jika kita salah satu 

langkah saja maka akan menyimpang. Tidak semua masyarakat 

setuju dengan sex education. Mereka yang tidak setuju adalah 

karena dipandang anak-anak belum harus mengetahui hal tabu 

tersebut, karena umur mereka masih belum dewas, hal ini 

dikhawatirkan malah sebaliknya, mereka akan penasaran dan 

mencoba melakukan hal tersebut. Mereka yang setuju adalah karena 

75


sex education itu dapat menjadi pegangan oleh anak-anak agar 

mereka mengetahui tentang pertumbuhan dan perubahan yang 

terjadi pada tubuh mereka. 

4. Adanya perlindungan dan perhatian dari keluarga kepada anakanaknya 

Tentu ini adalah hal yang terpenting. Selama keluarga masih dapat 

diandalkan dan merupakan tempat kembali setelah kepenatan dan 

saling menyayangi satu sama lain maka kecil kemungkinannya 

terjadi kekerasan seksual. 


. 2014. “Apa Itu Pelecehan/Kekerasan Seksual pada Anak dan 

Apa Bentuk-Bentuknya”. (Online), (http://infopsikologi.com/apaitu-bentuk-pelecehan-kekerasan-seksual-pada-anak-remaja/), 

diakses tanggal 10 oktober 2014. 

Huraerah, Abu. 2007. Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak). 

Bandung: Penerbit Nuansa. 

Irfan, Muhammad dan Abdul Wahid. 2001. Perlindungan Terhadap 

Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi 

Perempuan). Bandung: PT Refika Aditama. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Umabaihi, Cua. 23 Juli 2012. “Pelecehan Seksual”.(Online), 

(http://sulapaluarit.blogspot.com/2012/07/pelecehanseksual_22.html), 

diakses tanggal 10 Oktober 2014. 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. 

76


TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP 

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Abstrak 

Kekerasan seksual seringkali diidentikkan hanya sebatas pada tindakan 

pemerkosaan saja. Hal ini dikarenakan maraknya terjadi kasus 

pemerkosaan belakangan ini yang menimbulkan banyak keresahan 

dalam masyarakat khususnya kaum wanita dan orang tua. Apabila 

ditilik lebih lanjut, permasalahan kekerasan seksual memiliki lingkup 

yang sangat luas, dimana tidak hanya terbatas pada persoalan hukum 

saja, namun melibatkan faktor lain contohnya faktor internal dalam 

suatu masyarakat yaitu kebudayaannya. Kebudayaan dalam 

masyarakat merupakan cerminan nilai-nilai yang mayoritas mereka 

anut. Sehingga, tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan memegang 

andil yang cukup besar untuk menentukan bentuk penyelesaian kasus 

kekerasan seksual. Namun dipihak lain, kebudayaan tersebut ternyata 

dapat menjadi hambatan dalam penyelesaian hukum kasus kekerasan 

seksual disamping karakteristik peristiwa perkosaan itu sendiri yang 

membuat ketentuan yuridis positif menjadi sangat terbatas untuk 

menjangkaunya. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat kiranya 

digunakan sudut pandang ilmu kriminologi untuk membantu kita 

memahami kasus kekerasan seksual. 


Kejahatan merupakan suatu peristiwa yang apabila kita ingin 

memahaminya secara utuh, maka harus diliat dari berbagai sisi yang 

berbeda.Itu sebabnya dalam keseharian kita seringkali menangkap 

berbagai komentar tentang peristiwa kejahatan yang berbeda antara 

yang satu dengan yang lain. 

Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat 

padanya dapat dilakukan dengan mempelajari sifat dan bentuk serta 

perkembangan tingkah laku. Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah 

suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau 

melanggar peraturan perundang-undangan, serta merugikan masyarakat 

baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota 

masyarakat. 1 Salah satu bentuk kejahatan tindak pidana yang akan kami 

1 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Yogyakarta: 

Laksbang Grafika, 2013), hlm. 89. 

77


bahas secara khusus dan terjadi di dalam masyarakat adalah tindak 

pidana pemerkosaan. 2 

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Kejahatankejahatan 

Melanggar Kesopanan, kata zeden dalam titel asli Bab XIV 

buku ke-II dan Bab VI buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, yang ditulis beliau dengan kata yang sama yakni kesopanan, 

maka kesopanan dapat dibagi kedalam dua bidang, yaitu: 3 

1. Kesopanan di bidang kesusilaan (disebut zedelijkheid), dan 

2. Kesopanan di luar bidang kesusilaan (disebut zeden). 

Arti kesopanan yang dimaksud itu lebih luas dari kata 

kesusilaan, karena kesusilaan adalah bagian dari kesopanan. Namun 

kenyataannya, para ahli hukum kita menggunakan dua istilah, yaitu 

kesusilaan dan kesopanan sebagai salinan dari kata zeden dalam judul 

titel XVI buku II dan titel VI buku III Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. 4 Kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan adalah kejahatan 

kesopanan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah 

seksual, atau disebut kejahatan kesusilaan. Tindak pidana perkosaan ini 

termasuk ke dalam salah satunya. 5 

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara (Guru Besar Kriminologi 

Universitas Indonesia), mengatakan: 6 

“Terdapat tiga faktor tindak kekerasan seksual terhadap anak 

bisa terjadi. Pertama, pelaku menderita penyimpangan seksual 

(pedofilia), bahkan ada yang melakukan mutilasi (sadism). 

Kedua, pelaku penderita psikopat, sehingga sulit disembuhkan 

dan tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Ketiga, pelaku 

sedang melakukan ritual ilmu hitam dengan syarat harus 

melakukan hubungan seks dengan anak dibawah umur. Dari 

ketiga faktor tersebut, masalah utama adalah lemahnya 

perlindungan terhadap anak baik dari orang tua, keluarga, 

lingkungan, dan terakhir adalah pemerintah”. 

Kasus kekerasan seksual seringkali melibatkan pelaku yang 

sebelumnya telah dikenal oleh korban, atau dengan kata lain merupakan 

2 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah 

Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 64. 

3 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4. 

4 Ibid. 


6 Website Komisi Perlindungan Anak Indonesia,Jakarta, 15 Agustus 

2014, Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak, http://www.kpai.go.id/ 

berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/, diakses pada tanggal 10 

September 2014. 

78


orang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari korban. Menurut Rita 

Selena Kolibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan, Yayasan 

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan: 7 

“Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, 

apalagi ialah ayah korban sendiri, makin sulit untuk 

menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum, 

orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani 

proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk 

membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal 

dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 

tahun harus didampingi orang tua atau wali.” 

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap 

wanita dan anak perlu mendapat perhatian yang intensif. Selain 

memang karena mayoritas korban kekerasan seksual adalah wanita dan 

anak-anak, terdapat pula kecenderungan bahwa mereka sering diabaikan 

oleh lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan perhatian dan 

perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. 8 Sebagaimana kita 

ketahui, dampak dari perilaku tersebut terhadap anak-anak sangatlah 

besar, yaitu dapat merusak mental korban bahkan seringkali 

menyebabkan korban mengalami keterbelakangan mental akibat trauma 

yang dirasakannya. Atas dasar itulah, menjadi sangat penting jika kita 

terus mencari solusi terbaik guna pencegahan serta penanggulangan dari 

kekerasan seksual. 9 

Data yang dihimpun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan menunjukkan sedikitnya terdapat 35 perempuan menjadi 

korban kekerasan seksual setiap harinya. Pada tahun 2012, tercatat 

4.336 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Perkosaan dan 

pencabulan merupakan jenis kekerasan yang paling banyak ditangani, 

dan mencapai angka 1.620 kasus. Kekerasan seksual tersebut terjadi 

baik terjadi baik di lingkungan rumah, di tengah-tengah masyarakat 

maupun dilakukan oleh aparat negara. 10 

Apabila kita hubungkan dengan sistem peradilan pidana yang 

digariskan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana 

menerapkan sebuah “sistem terpadu” (integrated criminal justice 

7 Ibid, hlm. 2-3. 

8 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah 

Bunga Rampai), (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 1. 


10 Website Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 

Jakarta, 25 November 2013, Segerakan Penanganan yang Mumpuni bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/siaran-pers-kampanye-16-hari-anti-kekerasanterhadap-perempuan-25-november-10-desember-2013/, 

diakses pada tanggal 

17 September 2014. 

79


system). Sistem terpadu ini diletakkan di atas landasan prinsip 

diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan 

“tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada 

masing-masing. 11 Dari gambaran singkat integrated criminal justice 

system, dapat dilihat: berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan 

sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim 

menyatakan terdakwa “salah” serta “memidananya”, sangat tergantung 

atas “hasil penyidikan” Polri. 12 

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis ingin melakukan 

penelitian faktor-faktor kriminologis apa yang menyebabkan terjadinya 

tindak pidana pemerkosaan, serta upaya penegakan hukum apa yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat penyidikan oleh pihak 

Kepolisian Resort Ogan Ilir dalam mengatasi tindak pidana pencabulan 

yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir ini dengan judul 

“Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan. 


1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 

1.1. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi (criminology) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin 

ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan 

dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari 

manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, 

sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. 

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 

mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam 

masyarakat, atau dengan kata lain mengapa sampai terdakwa melakukan 

perbuatan jahatnya itu. 13 

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku 

kata yakni “crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan 

“logos” berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana dapat dikatakan 

kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu 

tentang kejahatan.. 14 

Jika dikaji secara mendalam, dapat ditarik kesmipulan 

mengenai perkembangan kriminologi untuk menjadi disiplin ilmu yang 

berdiri sendiri, yaitu: 15 

11 

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP, Ed. 2, Cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 90. 

12 Ibid, hlm.91. 

13 Abintoro Prakoso, Op. Cit, hlm. 1. 

14 Syarifuddin Pettanasse, Op. Cit, hlm. 1. 

15 

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, 

(Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm. 5-6. 

80


a. Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia yang 

tidak jauh berbeda dengan studi tingkah laku lainnya yang bersifat 

nonkriminal. 

b. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat intern dan multi-disiplin, 

bukan ilmu yang bersifat monodisiplin. 

c. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan lainnya. 

d. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan 

sebagai suatu tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek 

perlakuan sarana peradilan pidana. 

e. Kriminologi telah menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu 

pengetahuan lainnya, sehingga tidak lagi merupakan bagian 

daripadanya. 

Kriminologi memiliki peran yang penting perkembangan serta 

pembaharuan ilmu hukum pidana. Peran yang penting tersebut salah 

saunya dikarenakan kriminologi memberikan kontribusinya dalam 

menentukan ruang lingkup daripada kejahatan atau perilaku yang dapat 

dihukum, sedangkan hukum pidana bukanlah merupakan silogisme dari 

pencegahan kejahatan, akan tetapi merupakan jawaban terhadap adanya 

kejahatan. Kriminologi dibutuhkan oleh hukum pidana, sebab hasilhasil 

dari penyelidikannya dapat dipergunakan untuk menyusun 

undang-undang untuk memberantas kejahatan. 16 

1.2. Teori Kriminologi tentang Sebab-sebab Kejahatan 

Dalam ilmu kriminal, etiologi kriminal (criminele aetiologie) 

adalah ilmu yang menyelidiki tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan 

atau asal usul kejahatan (kausa kejahatan). Di samping fenomena 

kejahatan yang sukar dirumuskan sehubungan dengan sifat kriminalitas 

itu sendiri, maka dengan sendirinya sukar pula untuk dapat menemukan 

sebab-musabab kejahatan. 17 

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang 

menjadi misi kriminologi adalah: 18 

a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang 

terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa 

penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog; 

b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau 

dilakukannya kejahatan. 

16 Syarifuddin Pettanasse, Op. Cit., hlm. 24. 

17 Abintoro Prakoso, Op. Cit, hlm. 97. 

18 Ibid. hlm. 21. 

81


Menurut Bonger, adapun beberapa unsur yang turut menjadi 

penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan 

adalah sebagai berikut: 19 

a. Terlantarnya anak-anak 20 

Terlantarnya anak-anak menyebabkan tidak optimalnya 

penyampaian nilai serta norma yang baik kepada anak tersebut. 

Sehingga, besar kemungkinkan kelak dewasa sang anak akan besar 

dengan nilai-nilai yang diterimanya di lingkungan tanpa mengetahui 

mana yang benar dan salah. Hal-hal demikian tersebut dapat 

menimbulkan dampak berkelanjutan yang besar, yaitu melahirkan 

generasi penjahat. 

b. Kesengsaraan 21 

Faktor ekonomi menjadi salah satu penentu paling berpengaruh dan 

tidak terelakkan dalam menentukan perilaku hidup seseorang. 

Tingginya harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya tak dapat 

diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. 

c. Nafsu ingin memiliki 22 

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis akan 

terjadinya kejahatan. 

d. Demoralisasi seksual 23 

Psiko-patologi menyatakan bahwa lingkungan pendidikan seseorang 

pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan 

seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. 

e. Alkoholisme 24 

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih 

menempati posisi yang cukup besar dan beragam. 

f. Rendahnya budi pekerti 25 

Lingkungan masyarakat yang kurang mempertahankan norma-norma 

yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga 

berakibat bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal demikian 

disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungan. 

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

2.1. Pengertian Tindak Pidana 

Dalam doktrin hukum, dikenal dua paham yang saling 

bertentangan dalam mengkaji dan memandang stafbaar feit, yaitu 

paham monisme dan paham dualisme. Paham monisme tidak secara 

19 Ibid. hlm. 97. 

20 Ibid. hlm. 98. 

21 Ibid. 

22 Ibid, hlm. 99. 

23 Ibid, hlm. 100. 

24 Ibid. 

25 Ibid, hlm. 101. 

82


tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan unsur syaratsyarat 

dipidananya si pembuat, sedangkan paham dualisme memisahkan 

antara unsur-unsur yang mengenai tindak pidana dan unsur-unsur 

mengenai syarat dipidananya si pembuat. 26 

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang 

diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. 27 Hal ini 

berarti perbuatan yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang 

menimbulkan akibat dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang 

yang melakukan perbuatan tersebut. Perumusan yang lazim dari 

pengertian tindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu kelakuan manusia, 

yang termaksud dalam batas-batas perumusan suatu delik yang 

melawan hukum, dan disebabkan karena kesalahan dari pada si 

petindak. 28 

3. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan 

3.1. Pengertian Pemerkosaan 

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 

KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan 

ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan 

dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 

dua belas tahun”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari 

kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa 

berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar 

(menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan 

sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan 

kekerasan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah: 

1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita 

tanpa persetujuannya. 

2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang 

wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan 

kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan. 

3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap 

seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, 

dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi 

ancaman lannya. (Suryono Ekotama dkk, 2001: 99). 

26 Adam Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: Putra 

Media Nusantara, 2009), hlm. 16. 

27 Suharto R.M., Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai 

Dasar Dakwaan), Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 28. 

28 H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I, 

Bandung: Alumni, 1989, hlm. 12. 

83


Rumusan pada pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa 

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 

perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena 

perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas 

tahun.” 

Mencermati dari pasal 285 KUHP diatas, diketahui bahwa 

perkosaan (pemerkosaan) memiliki unsur “memaksa” dan “dengan 

kekerasan”. Tindak pidana pada pasal 285 KUHP ini mirip dengan 

tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 289 KUHP yang 

dirumuskan sebagai: “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasaan 

memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. 

Perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289 itu merupakan 

perbuatan cabul yang mengandung pengertian umum, yang meliputi 

juga perbuatan bersetubuh dari pasal 285 sebagai pengertian khusus. 

Kedua tindak pidana tersebut mempunyai beberapa perbedaan 

pengertian, yaitu: 

1) “Perkosaan untuk bersetubuh” yang diatur dalam pasal 285 KUHP 

hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, 

sedangkan “perkosaan untuk cabul” pada pasal 289 KUHP juga 

dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria. 

2) “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luar 

perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosa 

istrinya untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” juga 

dapat dilakukan di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang 

suami memaksa istrinya untuk cabul, atau seorang isteri memaksa 

suaminya untuk cabul (M. Sudradjat Bassar, 1986: 166). 

Delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan 

perbuatan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan ia di luar perkawinan 

(Djoko Prakoso, 1988: 51). 

3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan 

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan 

praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasa seksual 

mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi 

korban kejahatan. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 

285 

84


2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam 

pasal 289 

Ad.1 Pasal 285 KUHP,”Barangsiapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan 

dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 

Inti delik dari pasal 285 ini adalah: 

a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan 

b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan 

itu tidak dapat melawa dan terpaksa melakukan persetubuhan. 

c. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak 

dikawini secara sah. 

d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara 

pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut. 

Unsur dari pasal 285 itu adalah: 

1) Barang siapa; 

2) Dengan kekerasan; 

3) Dengan ancaman kekerasan; 

4) Memaksa; 

5) Seorang wanita (diluar perkawinan); 

6) Bersetubuh. 

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 

285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang 

akan ditanggung oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Hal ini 

adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum 

yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Tidak terdapat sanksi 

minimal, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapa pun 

lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan 

vonis. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur 

kesalahan. apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya 

unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan 

dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur 

kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana 

dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti 

ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana. 

Ad 1.Unsur “barang siapa” 

Barang siapa sebagai subyek tindak pidana dalam KUHP 

memang tidak ada penjelasan yang expressis verbis. Namun jika kita 

simak pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimulkan 

85


bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia atau 

badan hukum. 

Ad 2. Unsur “Kekerasan” 

Kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang 

menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu 

melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam 

tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, 

mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain 

sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan 

orang yang terkena tidak berdaya. 

Ad 3. Unsur ancaman kekerasan 

Ancaman kekerasan dapat berupa serangan psikis yang 

menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu 

melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum 

diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak 

mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam 

dengan kekerasan. 

Ad 4. Unsur “Memaksa” 

Memaksa dalam perkosaan menenjukkan adanya pertentangan 

kehendak antara pelaku dengan korban. Karenanya, tidak ada perkosaan 

apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas 

dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau 

ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. 

Ad 5. Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita 

diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari 

adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa: 

a. perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita 

b. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap 

laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap 

wanita. 

c. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh lakilaki 

yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi 

korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami 

terhadap isteri yang kita kenal dengan marital rape (perkosaan 

yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya). 

Ad 6. Unsur bersetubuh 

Selesainya tindakan perkosaan ditandai dengan terjadinya 

persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak 

pidana perkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi 

86


persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam 

kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. 

C. Hasil Penelitian 

Kekerasan seksual dengan keadaan lingkungan sekitar memiliki 

hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini penulis kemukakan 

bukan tanpa alasan. Berdasarkan penelitian penulis di Wilayah 

Kabupaten Ogan Ilir, penulis menemukan bahwa persentase kekerasan 

seksual khususnya pemerkosaan yang terjadi di wilayah ini cukup tinggi 

dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. 

Menurut data yang penulis dapatkan dari Polres Ogan Ilir, 

tercacat 13 kasus pemerkosaan terjadi pada tahun 2012. Kasus ini tidak 

berhenti pada angka itu saja, pada tahun 2013 terjadi suatu peningkatan 

yang bisa dikatakan sangat signifikan yaitu tercatat terjadi 20 kasus 

yang sama. Pada tahun 2014 ini sampai dengan bulan Oktober jumlah 

kasus pemerkosaan yang terjadi mencapai 20 kasus dan tidak menutup 

kemungkinan bahwa angka ini akan terus meningkat mengingat 

kebanyakan kasus terjadi menjelang pergantian tahun. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus 

pemerkosaan di wilayah ini. Seperti yang telah penulis kemukakan 

diawal bahwa keadaan lingkungan sangat berpengaruh, dimana 

lingkungan di wilayah ini lebih dikenal dengan wataknya yang keras 

sehingga tidak menjadi hal yang tabu lagi ketika kekerasan seksual 

berada pada persentase yang cukup tinggi. 

Pihak kepolisian (Polres Ogan Ilir) sendiri telah melakukan 

upaya penanggulangan dalam rangka menekan persentase kasus 

pemerkosaan yang terjadi. Upaya tersebut salah satunya ialah 

melakukan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi dan dampak 

pacaran. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan pula bentuk-bentuk 

kekerasan seksual dan faktor penyebab terjadinya pemerkosaan. Upaya 

ini tidak hanya dilakukan oleh Pihak Polres saja tetapi juga turut 

melibatkan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak serta ormasormas 

yang bergerak dibidang ini dilingkungan Ogan Ilir. 

Menurut penulis, perlu juga dilakukan upaya tambahan selain 

sosialisasi, yaitu dengan melakukan tambahan jam pelajaran dan mata 

kuliah keagamaan di sekolah dan perguruan tinggi atas dasar penerapan 

sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Namun, terdapat sedikit hambatan dalam hal penegakkan 

hukum terhadap kasus pemerkosaan ini. Dimana dalam suatu tindak 

pidana dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

menerangkan telah terjadinya suatu tindakan tersebut. Disini tindak 

pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistis, maksudnya tindak 

pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang 

bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan 

87


telah terjadi atau belum tindak pidana perkosaan sering mengalami 

kesulitan. Kesulitan yang dimaksud yaitu tidak terdapatnya saksi yang 

melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, serta 

terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ia lakukan 

atau terdakwa selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas 

dasar suka-sama suka. Selanjutnya ketika tindak pidana ini terjadi 

dalam lingkungan keluarga, pihak kepolisian juga memiliki kesulitan 

dalam menanganinya dikarenakan pihak keluarga tidak mau 

menceritakan kronologis terjadinya sebab mereka beranggapan bahwa 

itu merupakan sebuah aib bagi keluarga. Sehingga, dalam hal ini hakim 

akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut. 

Hal ini juga di perburuk dengan etika para penegak hukum yang kurang 

etis dalam menangani dan memutus perkara perkosaan. 


Secara teori banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana perkosaan. Apabila faktor tersebut ditinjau dari motif pelaku 

dalam melakukan perbuatan perkosaan, maka terdiri atas: 

1) Seductive rape: pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa 

terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subjektif. 

2) Sadistic rape: pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. 

3) Anger rape: pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan 

kemarahan pelaku. 

4) Domination rape: pemerkosaan ingin menunjukkan dominasinya 

pada korban. 

5) Exploitation rape: perkosaan terjadi karena ketergantungan korban 

pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. 

Fakta di lapangan (Kabupaten Ogan Ilir) menunjukkan bahwa 

keadaan lingkungan juga sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak 

pidana ini, lingkungan yang keras membentuk watak masyarakat yang 

juga keras sehingga kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan 

rentan terjadi di wilayah ini Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya 

kasus ini karena faktor pergaulan atau interaksi sosial masyarakat. 

Solusi lain yang dapat diterapkan yaitu dengan mengadakan 

tambahan jam pelajaran dan mata kuliah keagamaan di sekolah dan 

perguruan tinggi atas dasar penerapan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam hal ini, penulis juga mengharapkan dukungan dan 

partisipasi dari masyarakat sehingga apa yang dicita-citakan oleh 

kepolisian dapat terwujud. 

88



Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib. 2011. Hukum Pidana (Tindak 

Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan 

Pemidanaan). Palembang: Universitas Sriwijaya. 

Atmasasmita, Romli. 1992.Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. 

Bandung: PT. Eresco. 

Chazawi, Adam. 2009.Hukum Pidana Positif Penghinaan. Surabaya: 

Putra Media Nusantara. 

Chazawi, Adami. 2007. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: 

P.T. Raja Grafindo Persada. 

H.A.K. Moch. Anwar. 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I. 

Bandung: Alumni. 

Harahap, Yahya. 2012.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP, Ed. 2, Cet. 14. Jakarta: Sinar Grafika. 

Marpaung, Leden. 2004.Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah 

Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika. 

Prakoso, Abintoro. 2013.Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: 

Laksbang Grafika. 

R.M, Suharto. 2002.Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif 

Sebagai Dasar Dakwaan). Jakarta: Sinar Grafika. 

Rukmini, Mien. 2009.Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah 

Bunga Rampai). Bandung: P.T. Alumni. 

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. Kriminologi. Jakarta: 

Rajawali Pers. 

http://www.hukumonline.comberitabacahol2472kekerasan-seksualmitos-dan-realitas.Diakses 


http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/. 

Diakses pada tanggal 10 November 2014. 

http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/siaran-pers-kampanye-16- 

hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10- 

desember-2013/. Diakses pada tanggal 17 September 2014. 

89


PERANAN ALAT BUKTI DAN ETIKA APARAT PENEGAK 

HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

PERKOSAAN DI INDONESIA 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Trisakti 


Abstrak 

Masalah tindak pidana perkosaan menjadi permasalahan serius yang 

terjadi di Indonesia. Proses pembuktian kasus perkosaan dengan alat 

bukti dan etika aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan 

memegang peranan yang sangat vital dalam membongkar kasus 

perkosaan. Sulitnya proses pembuktian dalam mengungkap kasus 

perkosaan menjadi permasalahan yang kompleks. Peranan kecepatan 

korban kasus perkosaan dalam melaporkan kasus perkosaan yang 

dialaminya menjadi sangat krusial dalam proses pembuktian untuk 

mengarah ke pelakunya. Permasalahan penelitian ini antara lain untuk 

dapat memahami pengertian perkosaan, mengetahui bagaimana proses 

pembuktian dalam kasus perkosaan, bagaimana kekuatan pembuktian 

dalam kasus perkosaan, dan bagaimana etika aparat penegak hukum 

dalam pemeriksaan kasus perkosaan. Tujuan yang diambil dalam 

penulisan makalah ini antara lain untuk mengetahui definisi perkosaan, 

mengetahui proses pembuktian kasus perkosaan di Indonesia, 

mengetahui seberapa kuat pembuktian dalam kasus perkosaan untuk 

mengarah ke pelakunya, dan untuk mengetahui etika aparat penegak 

hukum dalam pemeriksaan kasus perkosaan. 

A.Latar Belakang 

Perempuan secara kodrati mempunyai kemampuan khusus 

sebagai manusia untuk dapat melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu, 

perempuan hendaknya mendapatkan perlindungan hukum yang baik, 

yang menempatkan derajat perempuan setinggi-tingginya. Namun, 

kenyataannya di Indonesia perempuan seolah-olah menjadi sasaran 

empuk bagi pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering 

menyerang kaum perempuan adalah kasus kekerasan seksual. 

Pengertian kekerasan seksual terhadap perempuan adalah setiap 

perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat 

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau 

psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, 

pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik 

yang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat. 1 

1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 1. 

90


Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) membagi 

kekerasan seksual menjadi lima belas jenis, yaitu perkosaan, 

perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual, 

penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, percobaan 

perkosaan, kontrol seksual, pemaksaan aborsi, penghukuman bernuansa 

seksual, pemaksaan perkawinan, prostitusi paksa, pemaksaan 

kehamilan, praktik tradisi bernuansa seksual, dan pemaksaan 

kontrasepsi. 2 

Menurut Fatuma Hashi,“..as a human rights and development 

desecration, indeed a grave humanitarian concern, violence against 

woman demands responses at all level; from individual and family 

through community, national and international levels..”. 3 Pembangunan 

hak asasi manusia dalam keterkaitannya dengan kekerasan seksual pada 

perempuan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut 

kemanusiaan. Kekerasan terhadap perempuan menuntut peranan dari 

semua level, dari individu, keluarga, komunitas, nasional, dan tingkat 

internasional. 

Pada makalah ini akan dibahas kekerasan seksual berupa 

perkosaan yang terjadi pada perempuan. Menurut R. Sugandhi, 

perkosaan didefinisikan dengan “seorang pria yang memaksa kepada 

seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan 

dengannya dengan ancaman kekerasan yang mana diharuskan kemaluan 

pria ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian 

mengeluarkan air mani.” 4 

Di Indonesia, kasus perkosaan menjadi momok yang 

menyeramkan karena terus-menerus terjadi. Menurut data yang 

dipublikasikan oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual yang 

paling banyak dilaporkan adalah kasus perkosaan. Pada CATAHU 5 

Komnas Perempuan tahun 2012 sedikitnya terjadi kasus perkosaan 

sebanyak 840 kasus. Sementara itu, pada CATAHU Komnas 

Perempuan tahun 2013 kasus perkosaan bahkan meningkat menjadi 

1.074 kasus. 

Data tersebut di atas menunjukkan sangat tingginya angka 

perkosaan yang terjadi di Indonesia. Apabila dirata-rata, maka dalam 

satu hari sedikitnya terjadi dua kasus perkosaan di seluruh Indonesia. 

2 Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani, hlm. 

14-16. 

3 PT. Raja Grafindo Persada, Dimensi HAM:Mengurai Hak Ekonomis, 

Sosial dan Budaya. (Rajawali Pers), hlm 232. 

4 Abdul Wahid, Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban 

Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, (Malang: Rafika 

Aditama, 2001), hal 41. 

5 

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012, Stagnansi Sistem 

Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban, Jakarta, Maret 2013. 

91


Tentu saja hal ini membuat perkosaan menjadi persoalan yang sangat 

mengkhawatirkan karena jumlah tersebut masih akan bertambah 

dikarenakan banyaknya perempuan korban kekerasan seksual yang 

tidak mampu dan tidak berani melaporkan apa yang telah terjadi baik 

kepada aparat kepolisian maupun pekerja sosial lembaga pelayanan 

yang terkait. 

Dalam hal ini, peranan lembaga-lembaga terkait yang ada pada 

saat ini dirasakan tidak maksimal. Perkosaan sebagai suatu tindak 

pidana luar biasa seringkali menemui banyak hambatan ketika 

menempuh upaya penyelesaian melalui jalur hukum, khususnya pada 

persoalan pembuktian tindak pidana perkosaan dan juga dari sisi etika 

para penegak hukum secara represif dan preventif. 

B. Definisi Tindak Pidana Perkosaan 

Tindak pidana perkosaan termasuk kejahatan dalam Buku II 

Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 

dalam Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan. Menurut Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana perkosaan 

menurut Pasal 285 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau 

dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan 

dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 

Akademisi Universitas Indonesia yang juga merupakan ahli 

hukum pidana, Topo Santoso, mengatakan bahwa Pasal 285 KUHP 

tentang perkosaan tersebut sudah usang. Topo mengatakan, pasal 285 

KUHP yang menyatakan bahwa perkosaan berkaitan dengan kekerasan 

dan ancaman sudah ketinggalan zaman dan tidak mampu melindungi 

masyarakat. "Di berbagai negara sudah banyak pengembangan dan 

perluasan dari pengertian rape (perkosaan) itu. Misalnya, ada yang 

diperluas menjadi tanpa kehendak perempuan" 6 . 

C. Proses Pembuktian Kasus Perkosaan di Indonesia 

Proses pembuktian kasus pidana di Indonesia, termasuk kasus 

perkosaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang 

lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa hukum acara pidana 

yang berlaku positif di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif 

6 Republika, Definisi Pemerkosaan di KUHP SUdah Usang, diakses 

dari http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/20/nc7060- 

definisi-pemerkosaan-di-kuhp-sudah-usang.pada 21 Oktober2014 pukul 

14.30. 

92


atau yang disebut juga dengan pembuktian berdasarkan undang-undang 

secara negatif. 

Mengenai alat bukti, dalam KUHAP telah diatur secara limitatif 

yaitu pada Pasal 184 ayat (1). Dalampasal tersebut diatur beberapa alat 

bukti yang sah, yaitu: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa. 

Alat bukti yang telah disebutkan dalam KUHAP mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sama. Pasal 185 ayat (2) KUHAP 

menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan apakah terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya atau tidak, berkaitan dengan asasunus testis 

nullus testis yang berarti satu saksi bukanlah saksi, bahwa seorang 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sahdan ia 

mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Alat bukti pertama yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai 

kasus perkosaan adalah keterangan saksi, dalam hal ini yaitu saksi 

korban maupun saksi lain. Agar dapat menjadi saksi yang sah maka 

syarat formil dan syarat materiil harus terpenuhi. Syarat formil tersebut 

yaitu dengan diangkat sumpah di dalam sidang pengadilan, sedangkan 

syarat materiil tersebut yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang 

pengadilan sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan 

alami sendiri. Alat bukti kedua yang dapat diperiksa oleh hakim yaitu 

keterangan ahli yang diatur dalam pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli 

dibagi menjadi dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran kehakiman dan 

ahli pada umumnya. Dalam perkara perkosaan, yang dapat dijadikan 

sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman 

seperti dokter forensik. Hakim meminta kepada dokter forensik untuk 

memberikan keterangan mengenai hasil visum korban. Hasil visum 

merupakan salah satu alat bukti surat dalam proses pembuktian. 

Dengan adanya keterangan dari dokter forensik akan sangat 

membantu hakim dalam menentukan tindak pidana apa yang dilakukan 

terdakwa kepada korban dengan melakukan visum terhadap korban. 

Keterangan ahli lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang 

sah yaitu ahli pada umumnya seperti ahli kejiwaan. Ahli kejiwaan 

tersebut berguna untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari korban 

sehingga akan jelas dengan adanya keterangan ahli kejiwaan bahwa 

korban mengalami sesuatu peristiwa yang telah mengguncang jiwanya. 

93


Alat bukti kelima yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai kasus 

perkosaan tersebut yaitu keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal 

189 KUHAP. Keterangan terdakwa dapat berupa terdakwa mengakui 

perbuatannya maupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 

Meskipun terdakwa telah mengakui perbuatannya, hal tersebut tetap 

tidak cukup sebagai bukti sehingga harus disertai alat bukti yang lain. 

D. Kekuatan Pembuktian Mengarah ke Pelakunya 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam proses 

pembuktian dalam tindak pidana perkosaan seringkali menemui jalan 

yang terjal. Penyebab proses pembuktian kasus perkosaan menjadi sulit 

diantaranya dikarenakan oleh tidak adanya saksi mata selain saksi 

korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut karena seringkali 

peristiwa tersebut dilakukan di tempat-tempat tertutup yang tidak 

diketahui oleh orang lain. 7 

Kesulitan yang lainnya yaitu korban tidak langsung melaporkan 

peristiwa yang telah dialaminya itu kepada aparat terkait dikarenakan 

korban merasa jijik dan “hina” setelah diperkosa sehingga si korban 

langsung membersihkan tubuhnya dengan mandi. Pada saat korban 

mandi banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti ikut hilang, 

misalnya sperma, rambut, dan sidik jari si pelaku yang merupakan 

bukti-bukti perkosaan yang ada pada diri korban. 8 Hal ini mempersulit 

penyidik dalam pengumpulan alat bukti yang kemudian juga 

mempersulit jaksa untuk membuktikan tindak pidana perkosaan di 

persidangan. 

Proses pemeriksaan terhadap korban kasus perkosaan yang baru 

saja terjadi dilakukan penyidik khusus perempuan dan anak dalam 

waktu yang cepat dan secara diam-diam dalam ruangan pemeriksaan 

yang terpisah (khusus). 9 Pihak penyidik harus dapat meyakinkan korban 

tentang keamanannya dan menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan 

dilakukan. Terhadap korban, segera dilakukan pemeriksaan forensik 

oleh dokter setelah korban dalam keadaan stabil. Korban diusahakan 

agar tidak pergi ke kamar mandi, mandi, makan, atau minum sampai 

pemeriksaan telah selesai dilakukan. 

Setelah keadaan korban lebih stabil, penyidik yang berwenang 

lalu membuat permintaan tertulis kepada dokter forensik untuk 

membuatkan Visum et Repertum (VeR). Dalam permintaan visum ini 

korban diantar oleh pihak kepolisian. Visum harus berdasarkan keadaan 

yang didapatkan pada tubuh korban saat surat permintaan VeR diterima 

7 Hasil Wawancara dengan Aprima Suar, S.H., Bagian Penyidik Polda 

Metro Jaya Bapak pada tanggal 23 Oktober 2014. 

8 Ibid. 

9 Ibid. 

94


dokter. Jika hasil pemeriksaan korban yang diperiksa adalah atas 

inisiatif sendiri dan bukan atas permintaan pihak kepolisian, maka hasil 

pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan visum, melainkan hanya 

sebatas surat keterangan. Dalam pemeriksaan ini, pihak keluarga, 

teman, perawat, atau petugas dapat mendampingi. Orang-orang yang 

mendampinginya ini juga berperan sebagai saksi dalam pemeriksaan 

yang dilakukan. 

Hasil visum ini menjadi salah satu alat bukti dalam proses 

pembuktian kasus perkosaan yang akan melengkapi alat bukti lain 

(keterangan saksi korban dan keterangan ahli) yang menguatkan dugaan 

telah terjadinya kasus perkosaan terhadap korban. Terpenuhinya alatalat 

bukti dalam suatu perkara tidak menjamin bahwa terdakwa akan 

dijatuhi hukuman setimpal. Dikarenakan seorang hakim mempunyai 

hak prerogatif untuk memutuskan perkara tersebut sesuai dengan 

keyakinannya (keyakinan hakim). Apabila hakim tidak berkeyakinan, 

maka terhadap terdakwa bisa saja divonis bebas dan alat-alat bukti 

tersebut menjadi sia-sia. Kasus seperti ini pernah terjadi di Pulau 

Samosir, Sumatra Utara pada Pengadilan Negeri Balige karena korban 

mengalami keterbelakangan mental. 

Divonis bebasnya seorang terdakwa dalam persidangan 

berdampak sangat buruk bagi korban, keluarga korban, maupun 

masyarakat karena tujuan hukum untuk keadilan, hukum yang memberi 

kepastian, dan hukum yang memberikan manfaat, tidak tercapai. 

E. Etika Aparat Penegak Hukum dalam Pemeriksaan 

Kata “etika” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mempunyai pengertian ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang 

hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas yang berkenaan 

dengan akhlak, dan nilai-nilai yang benar maupun yang salah, yang 

dianut suatu golongan atau masyarakat. 10 

Pada proses pemeriksaan kasus perkosaan, sangat dibutuhkan 

etika profesi yang baik dari aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan 

yang menjadi kewenangan penyidik kepolisian, kejaksaan, dan hakim 

sangat vital peranannya terhadap materi pemeriksaan yang akan 

mengarah ke pembuktian untuk mengungkap pelaku dari perkosaan. 

Permasalahan yang kerap terjadi mengenai etika profesi aparat penegak 

hukum yakni dalam proses pemeriksaan, aparat seringkali melontarkan 

pertanyaan-pertanyaan bahkan celotehan yang mengintimidasi dan 

menyudutkan korban sehingga mengakibatkan korban menjadi semakin 

tertekan, menderita, dan shock. 

10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 

95


Permasalahan lain yang kerap terjadi yakni karena perilaku 

aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan etika penyidik. Aparat 

penegak hukum yang sesuai dengan etika penyidik sudah seharusnya 

menggali informasi sesuai dengan kebenaran apa yang telah terjadi. 

Namun, pada kenyataanya penyidik malah melakukan pemaksaan dan 

mengintimidasi korban sehingga mengakibatkan informasi yang tergali 

dari penyidikan itu menjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 

F. Kesimpulan dan Saran 

1) Indonesia menganut sistem pembuktian negatif atau yang disebut 

juga dengan pembuktian berdasarkan undang-undang secara 

negatif. 

2) Alat bukti yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai kasus 

perkosaan terdapat pada pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 

terdakwa. 

3) Visum et Repertum (VeR) oleh ahli kedokteran forensik merupakan 

salah satu alat bukti dalam kasus perkosaan yang berguna untuk 

mengetahui kerusakan fisik yang terjadi pada tubuh korban. Tiaptiap 

alat bukti yang telah disebutkan dalam KUHAP mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sama. 

4) Kasus perkosaan sulit dibuktikan dikarenakan jarang adanya saksi 

mata selain saksi korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut 

karena seringkali dilakukan di tempat-tempat tertutup yang tidak 

diketahui oleh orang lain. 

5) Kecepatan korban dalam melaporkan kasus perkosaan yang 

menimpanya memegang peranan yang sangat krusial dalam proses 

pembuktian. 

Langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah 

perkosaan, yaitu: 

1) Lembaga-lembaga terkait bersama masyarakat memberikan 

pemahaman dan sadar hukum yang berhubungan dengan tindak 

asusila kepada semua lapisan masyarakat yang ditindaklanjuti 

dengan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Restorative justice terhadap pelaku perkosaan diluar persidangan 

sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara 

hukum dan secara moral, dengan harapan dapat memberikan efek 

jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. 

3) Mendorong untuk dibentuk suatu persidangan khusus yang mana 

para aparat penegak hukumnya semua terdiri dari perempuan/ 

wanita, baik dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman sehingga 

96


mereka lebih memahami kasus yang mereka tangani dan dapat 

memberikan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku. 

4) Mendorong kesepahaman antar lembaga-lembaga terkait dan 

masyarakat untuk meningkatkan kasus perkosaan menjadi tindak 

pidana khusus karena menyerang hak asasi manusia yang 

dampaknya seumur hidup bagi korban. 

5) Mendorong agar kasus perkosaan menjadi kasus pidana khusus, 

sehingga cukup satu alat bukti yakni keterangan saksi (korban) 

dalam kasus perkosaan dijadikan alat bukti terkuat yang akan 

dilengkapi alat bukti lain (visum) untuk dapat membuktikan kasus 

tersebut. 


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996.Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka. 

El Muthaj, Madja. 2008.Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya.Jakarta: Rajawali Grafindo 

Persada. 

Gosita, Arif. 2007.Masalah Korban Kekerasan. Badan Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia. 

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Yudisial RI 

047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

Kode Etik Kepolisian dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Komnas Perempuan. 2013. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012, 

Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan 

Korban. Jakarta. 

Prof. Dr. Muladi S.H. 2002.Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem 

Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

Purbopranoto, Prof. Dr. Kuntjoro. 1982. Hak-Hak Asasi Manusia dan 

Pancasila. Jakarta. 

Siregar, Bismar. 1983.Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama. Jakarta: 

Bina Cipta, Jakarta. 

Wahid, Abdul dan Muhamad Irfan. 2001.Perlindungan Terhadap 

Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi 

Perempuan. Malang: Rafika Aditama. 

97


http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/20/nc7060- 

definisi-pemerkosaan-di-kuhp-sudah-usang 

98

KOMISI 3 

PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN


PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN 

KEKERASAN SEKSUAL DI PADANG SUMATERA BARAT 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 


Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang saat ini marak 

dan meresahkan kalangan masyarakat terutama oleh kaum perempuan 

dan anak-anak. Selain meresahkan, kekerasan seksual juga menjadi 

fenomena yang menakutkan dikarenakan mayoritas korban yang 

mengalami kekerasan seksual tersebut akan merasakan trauma yang 

ditinggalkan akibat perlakuan yang dialaminya. 

Trauma yang dialami oleh korban ternyata dapat berdampak 

serius baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut 

dikarenakan kejahatan seksual sesama jenis di Indonesia ternyata 

berantai dari pelaku ke korban, dan si korban bisa menjadi pelaku di 

kemudian hari dan begitu seterusnya. Apalagi yang sangat menakutkan 

jika korban kekerasan seksualnya ialah anak-anak kecil usia 5-12 tahun. 

Akan tersimpan di memori otak mereka bagaimana kekerasan seksual 

yang mereka alami dan akan teringat sampai mereka dewasa dan tak di 

pungkiri bahwa bisa saja mereka bisa menjadi pelaku selanjutnya. 

Ibarat pepatah, tak diumpan maka tak terpancing. Semua tindak 

kekerasan seksual ada karena ada niat dan kesempatan, tapi perlu di 

ingat apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindakan 

tersebut. Jika kita tinjau dari aturan hukum Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi, sudah sangat jelas ketentuan pidananya 

di tiap pasalnya di atur dan hukumannya pun cukup membuat jera 

dengan denda maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 

Kekerasan seksual di Kota Padang menjadi salah satu kasus 

yang paling banyak namun minim penindakan dari hukum. Hal tersebut 

dikarenakan kurang serius nya aparat penegak hukum yang membuat 

banyak ketidakpastian hukum bagi korban. Pada pelaksanaannya 

seringkali ditemukan bahwa tindak lanjut dari aparat penegak hukum 

hanyalah sampai pada tahap mediasi semata dan tidak diusut kembali 

hingga ke persidangan. 

B. Pembahasan 

Meskipun angka kekerasan seksual cenderung terus meningkat, 

namun masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan seksual 

sebagai kejahatan kesusilaan semata. Pihak kepolisian pun ketika 

mendapat kasus pemerkosaan cenderung menafsirkan pemerkosaan 

sebagai kejahatan kesusilaan seperti yang di tertuang di Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP). Biasanya, penyidik kepolisian ketika 

99


mendapat kasus pemerkosaan cenderung malas mengusutnya. Hal inilah 

yang membuat korban kekerasan seksual menjadi bungkam karena tidak 

seriusnya aparat penegak hukum untuk memproses kasus-kasus 

pemerkosaan. 

Akibat kurang di anggap pentingnya kekerasan seksual di mata 

masyarakat dan aparat penegak hukum, banyak korban korban 

kekerasan seksual yang depersi hingga gila karena hancurnya masa 

depan hidup korban sehingga ia merasa tak mampu untuk melanjutkan 

hidupnya lagi di tambah beban malu dan cemooh dari masyarakat. 

Saya akan sedikit bercerita tentang kehidupan sosial di Kota 

Padang Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang adalah ibukota dari 

Provinsi Sumatera Barat yang letaknya wilayahnya di pesisir pulau 

sumatera dengan keragaman suku dan etnis yang saling bahu membahu 

dalam kehidupan sehari-hari. Jika berkunjung ke Kota Padang, kita 

dapat menjumpai banyak pantai-pantai wisata, seperti Pantai Air Manis 

lalu Pantai Purus dan Pantai Nirwana. Walaupun bukan termasuk 

destinasi tujuan wisata turis mancanegara, pantai-pantai di Kota Padang 

selalu ramai didatangi wisatawan lokal terutama muda-mudi yang 

sedang kasmaran. Biasanya muda-mudi ini lebih suka menghabiskan 

waktunya di pantai yang ada pondok remang-remangnya, sehingga 

aktivitas percintaan mereka tak terlihat oleh orang lain dan terjamin 

keamanannya oleh pemilik maupun pengelola pantai tersebut. Hanya 

dengan sebotol minuman teh yang harganya Rp20.000,00 (dua puluh 

ribu rupiah), muda-mudi yang kasmaran dapat berpadu kasih sepuasnya 

di pantai tersebut. Kota Padang bisa juga disebut sebagai kota 

pendidikan karena banyak mahasiswa-mahasiwi yang merantau 

menuntut ilmu di kota ini. Asal mahasiswa-mahasiswinya pun beragam, 

ada yang dari Aceh, Sumatera Utara,Riau,Jambi, bahkan Jakarta. Dan 

ketika mereka sampai di Padang, proses adaptasi dengan lingkungan 

cepat mereka jalani dan terkesan mudah untuk dipengaruhi. 

Ketika mahasiswa-mahasiswi mengenal tempat-tempat yang 

aman untuk memadu kasih mereka cenderung penasaran untuk 

berkunjung kesana dengan pasangannya. Ketika itulah, banyak tindak 

kekerasan seksual terjadi di Padang akibat salah pergaulan dan fasilitasfasiltas 

untuk melakukan kekerasan seksual di Padang cukup memadai. 

Mulai dari tempat, ada pondok remang-remang hingga hotel kelas 

melati dan untuk pembelian pengaman (kondom) tak sulit di kota ini 

karena siapa saja bisa membelinya. Sehingga justru pergaulan bebas 

sumber utama dari kekerasan seksual di Kota Padang. Belum lagi 

tempat-tempat hiburan yang menjual minuman keras menggratiskan 

wanita untuk datang, yang ketika wanita tersebut teler dapat 

menimbulkan pelecehan seksual karena tidak sadarnya wanita tersebut. 

Kekerasan seksual yang marak terjadi di Padang biasanya 

dalam bentuk pemerkosaan beramai-ramai, lalu pemaksaan seks oral 

100


kepada korban yang biasanya siswi sekolah menengah dengan ancaman 

fisik maupun lisan dan juga dalam bentuk pelecehan ketika berada di 

tempat umum maupun angkutan umum yang ramai. Untuk kekerasan 

seksual sejenis (homoseks, lesbian) belum terlalu terdengar kasusnya 

karena kebanyakan kaum pelangi (sebutan bagi kaum homosesks, 

lesbian, transgender) tertutup dan menyembunyikan identitasnya rapat 

dari masyarakat. 

Sebagai contoh kasus, di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, 

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat terjadi tindak 

perkosaan dengan kronologi seperti berikut: Mawar (nama samaran), 

seorang janda muda menunggu angkutan menuju rumahnya di 

Kampung Dalam dari Kota Pariaman. Hari menunjukan pukul 18.00 

WIB dan belum terlihat adanya angdes menuju rumahnya. Ketika itu 

lewatlah Bejo (nama samaran) yang merupakan supir angdes dan 

seketika itulah Bejo menawarkan untuk mengantarnya ke rumahnya. 

Mawar tanpa curiga pun naik dalam angdes tersebut, namun Bejo suka 

singgah ke beberapa tempat yang dipenuhi supir angdes lainnya di 

tempat pencucian mobil. Naiklah beberapa supir angdes tersebut ke 

mobil Bejo. Tanpa curiga, Mawar yang duduk di depan hanya berpikir 

positif karena sudah mengenal lama Bejo dan supir angdes lainnya. 

Namun ketika hampir rumah Mawar, Bejo tidak berhenti namun tetap 

memacu mobilnya hingga ke tempat yang sepi. Di situlah Mawar 

diperkosa oleh Bejo dan supir angdes lainnya. Setelah peristiwa 

tersebut, Mawar diantarkan kerumahnya dan diancam jika berani 

melapor ke siapa saja maka dia akan dibunuh. Mawar pun bungkam 

selama seminggu dan berujung depresi, Bejo dan kawan-kawannya pun 

satu persatu mulai kabur ke Kota Pekanbaru, Riau. Ketika itulah, orang 

tua Mawar membawa ingin Mawar ke dukun dengan asumsi Mawar 

kerasukan roh halus. Merasa tak tahan lagi, Mawar pun menceritakan 

kejadian yang menimpanya dan melaporkannya ke Polsek V Koto 

Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Ketika membuat 

laporan tersebut, Kanit Reskrim menyuruh korban dan keluarga agar 

mediasi secara kekeluargaan saja bukan diproses secara hukum. Karena 

awam dengan hukum, Mawar dan keluarganya pun kembali ke rumah 

dan membiarkan kejadian pemerkosaan tersebut sebagai cobaan dan 

tidak menuntut keadilan lagi akibat sikap dari Kanit Reskrim Polsek V 

Koto Kampung Dalam tersebut. 

Dari contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa masih 

minimnya keseriusan dari aparat hukum untuk menyelesaikan kasuskasus 

kekerasan seksual dengan dalih itu semua hanya tindakan 

kesusilaan dan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. 

Saat ini di Kota Padang sudah mulai banyak LSM pemerhati 

kasus-kasus kekerasan seksual, walaupun adanya LSM tersebut belum 

efektif membuat aparat penegak hukum lebih tegas dalam memproses 

101


kasus-kasus kekerasan seksual. LSM tersebut mendampingi korban dari 

penyidikan hingga persidangan dan memberikan terapi psikologi agar 

mental korban kekerasan seksual tumbuh kembali setelah down 

terhadap kejadian yang di alaminya. Pendampingan dan perlindungan 

korban kasus kekerasan seksual di Kota Padang merujuk dalam pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 yang isinya menyebutkan setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, mati-matian 

LSM pembela hak korban kekerasan seksual di Kota Padang agar 

kasusnya benar-benar ditangani oleh aparat hukum dan LSM tersebut 

tidak hanya mendampingi korban namun juga mendukung agar tetap 

semangat dan tidak merasa hidupnya sudah hancur karena perbuatan 

pelaku. 

Ini semua demi kepastian hukum dan menjunjung harkat dan 

martabat wanita Minangkabau yang secara adat akan menjadi Bundo 

Kanduang bagi anak dan kemenakannya. Sesuai dengan asas legalitas 

dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

menyebutkan bahwa, “Tiada suatu perbuatan yang dapat di hukum, 

kecuali ada aturan yang mengaturnya”. Ini mempertegas bahwa tindak 

kekerasan seksual perlu ditangani dan penafsiran pemerkosaan tidak 

meringankan hukuman si pelaku namun justru harus memberatkan si 

pelaku akibat perbuatannya. Sehingga tidak ada lagi kasus-kasus 

kekerasan seksual yang disepelekan oleh aparat hukum akibat asumsi 

bahwa kekerasan seksual merupakan tindak kesusilaan merujuk 

moralitas yang penyelesaiaannya cukup dengan cara mediasi 

kekeluargaan. Demi menjunjung hukum dan HAM di Indonesia tercinta 

ini, hak-hak korban haruslah kita perjuangkan demi kepastian hukum 

dan harkat martabat korban yang telah ternodai. Semoga para pejuang 

pembela, pelindung, dan pendamping korban kekerasan seksual di 

Indonesia khususnya Sumatera Barat tidak lekang oleh waktu. 

C. Kesimpulan dan Saran 

Akhirnya dapat kita simpulkan dari contoh kasus dan realita 

penegakan hukum yang terjadi di Kota Padang, bahwa kekerasan 

seksual dapat dipicu oleh tayangan pornografi dan juga banyaknya 

tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukannya. 

Hal ini tentu saja dapat dicegah apabila Pemerintah, DPR, dan 

Kepolisian tegas mencegah kekerasan sesksual dengan mempertegas 

Undang-Undang Pornografi yang sempat ditolak dan juga membuat satu 

undang-undang khusus tentang tindak kekerasan seksual sehingga 

ketika ada kasus-kasus yang demikian polisi tidak menggunakan delikdelik 

KUHP yang membuat pelaku kekerasan seksual dihukum seberatberatnya. 

Semoga dengan adanya makalah ini kepolisian akan 

mempertegas wewenanngnya sesuai hukum yang berlaku. 

102


DAFTAR PUSAKA 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,Pelecehan Seksual dan 

Kekerasan Seksual 2012, diakses dari http://www.bkkbn.go.id/ 

hqweb/ceria/mb2pelecehanseksual.html pada tanggal 29 

September 2014. 

103


PELAKSANAAN FUNGSI PENANGANAN HUKUM 

TERHADAP KORBANKEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Abstrak 

Penegakan hukum dalam proses pidana meliputi rangkaian proses yang 

panjang dan tidak luput diantaranya adalah penanganan korban. 

Kekerasan seksual menimbulkan akibat yang berdampak pada 

kesehatan fisik dan mental korban. Akan tetapi, pengalaman yang 

dilewati korban kekerasan seksual ini belum dipahami dengan baik oleh 

penegak hukum, termasuk polisi sehingga dalam proses penyidikan 

tersebut, korban seringkali merasa terdiskriminasi. Tulisan ini 

membahas berbagai bentuk penanganan korban secara umum maupun 

korban kekerasan seksual pada khususnya yang dikenal dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dibahas juga pada 

tulisan ini sejumlah contoh kasus yang menunjukkan perilaku polisi 

dalam penanganan korban kekerasan seksual yang kemudian dianalisis 

apakah perilaku polisi dalam menangani korban sudah sesuai dengan 

perspektif korban dan juga penilaian terhadap efektivitas instrumen 

hukum terkait yang berlaku. 


Tahun 2013 dinyatakan sebagai tahun darurat kekerasan seksual 

terhadap anak, dari 2.637 laporan kasus kekerasan diterima oleh Komisi 

Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), 62% diantaranya 

merupakan kasus kekerasan seksual. 1 Data lain yang dikumpulkan oleh 

Komisi Nasional Perempuan pun menunjukkan peningkatan kasus 

kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dalam catatannya selama 

tahun 1998-2011, 93.360 dari 400.939 kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang dilaporkan merupakan kekerasan seksual. 2 Angka pada 

statistik pun belum cukup merepresentasikan dengan baik banyaknya 

kasus kekerasan seksual yang secara nyata terjadi di masyarakat. 

Korban kekerasan seksual berbeda halnya dengan korban tindak 

kekerasan lainnya, seringkali dianggap sebagai catatan hitam bagi 

masyarakat, termasuk keluarganya sendiri. Reluktansi masyarakat dan 

proses hukum yang berlarut-larut membungkam korban kekerasan 

seksual untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya. Pada 

1 Komnas Perempuan, Siaran Pers Resital Persembahan ananda untuk 

Perempuan Indones, diakses dari http://www.komnasperempuan.or.id/2014/ 

09/siaran-pers-resital-persembahan-ananda-untuk-perempuan-indonesia/ 

2 Ibid. 

104


akhirnya, kekerasan seksual menjadi kesenyapan yang membayangi 

korban semata. 

Melihat dari hakikatnya, kekerasan dapat dibedakan dari aspek 

kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan 

politisdan kekerasan ekonomi. Merupakan hal yang penting untuk 

membuat spesifikasi kekerasan karena sebenarnya tindakan kekerasan 

yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui fisik belaka. 3 Komnas 

Perempuan membagi kekerasan seksual menjadi 15 (lima belas) jenis, 

yaitu perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 

pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan 

seksual, percobaan perkosaan, kontrol seksual, pemaksaan aborsi, 

penghukuman bernuansa seksual,pemaksaan perkawinan, prostitusi 

paksa, pemaksaan kehamilan, praktik tradisi bernuansa seksual dan 

pemaksaan kontrasepsi. 4 Akan tetapi, luasnya spektrum kekerasan 

seksual tersebut belum dipahami secara tepat bahkan oleh penegak 

hukum sekalipun. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari 

nilai-nilai kultural tentang seksualitas yang berlaku di masyarakatnya. 

Melalui hukum, nilai-nilai kultural tersebut disahkan, dikukuhkan dan 

dilanggengkan. 5 Seringkali, kekerasan seksual dianggap sebagai 

kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan 

didukung oleh negara melalui muatan di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti 

perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. 

Penganggapan ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang 

dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan 

seksual adalah persoalan moralitas semata. 

Paradigma demikian pun begitu terinstitusionalisasi di 

masyarakat hingga akhirnya berdampak ke perilaku para penegak 

hukum dalam menangani korban kekerasan seksual. Kerangka berpikir 

yang membatasi bahwa kekerasan seksual adalah sifat merusak 

kesusilaan mengandung variabel relatif dimana penafsiran kesusilaan 

bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. 6 Absennya 

penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan yang digunakan, 

menyebabkan masyarakat (khususnya aparat hukum) seringkali terjebak 

3 Purnianti dan Rita Serena Wibisono, Menyingkap Tirai Kekerasan 

dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Mitra Perempuan, 2003), hlm. 14. 

4 Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani, hlm. 

14-16. 

5 

Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan 

Indonesia dalam Masyarakat yangTengah Berubah: 10 Tahun Program Studi 

Kajian Wanita, Jakarta: Program Pascasarjana UniversitasIndonesia, 2001, 

hlm. 381 

6 R. Soesilo, KUHP beserta Penjelasan Pasal demi Pasal, Bogor: 

Politeia, 1996, 

105


dalam menempatkan pasal-pasal kesusilan semata-mata sebagai 

persoalan pelanggaran terhadap budaya, norma agamadan sopan santun 

yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, bukan kejahatan terhadap 

orang (tubuh dan jiwa). 7 

Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

(KemenPP&PA RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PPA 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 

Dalam peraturan tersebut, korban kekerasan seksual menjadi salah satu 

lingkup permasalahan yang perlu diberikan pelayanan berdasarkan 

standar-standar yang ditetapkan. Adapun bidang-bidang layanan 

tersebut mencakup: 8 

1) Penanganan Pengaduan 

2) Pelayanan Kesehatan 

3) Rehabilitasi Sosial 

4) Penegakan dan Bantuan Hukum 

5) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 

Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi korban kekerasan 

seksual untuk memperjuangkan keadilan atas apa yang telah 

dialaminya. Serangkaian proses penegakan dan bantuan hukum 

seyogyanya mampu menyingkap kesunyian dan berdampingan bersama 

korban memperjuangkan keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya, 

sarana tersebutlah yang kerap membungkam bahkan mengalienasikan 

korban. 

B. Penanganan Korban Kekerasan Seksual berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

1. Korban Kekerasan Seksual 

Merujuk kepada pengertian dari Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian dari 

korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana. 9 Menurut Kristi Poerwandari, kekerasan seksual mencakup 

melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual, 

7 Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poerwandari, Op.Cit, hlm. 383 . 

8 


Republik Indonesia, ProsedurStandar Operasional: Pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan, (Jakarta: KemenPP&PA RI, 2010), hlm. 4. 

9 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 

106


seperti menyentuh, meraba, mencium dan/atau melakukan tindakantindakan 

lain yang tidak dikehendaki korban; memaksa korban 

menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak 

dikehendaki korban; ucapan-ucapan yang merendahkan dan 

melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban; 

memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan 

kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitasaktivitas 

seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau 

melukai korban. 10 Akan tetapi secara yuridis, definisi korban 

kekerasan seksual belum terakomodasi dalam suatu redaksi yang 

mencakup kekerasan seksual secara umum. Hal ini dikarenakan 

peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual masih 

tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dengan berbagai 

bentuk dari ragam tindakan kekerasan seksual itu seperti perkosaan, 

perbuatan cabul dan prostitusi. Diantaranya, ketentuan tersebut 

berada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Penjabaran kekerasan seksual itu pun menjadi permasalahan 

tersendiri, misalnyaunsur-unsur pasal yang terlalu rigid hingga 

sering meloloskan pelaku dari jerat hukum dan belum 

diakomodasinya bentuk kekerasan seksual tertentu seperti perkosaan 

yang dilakukan antara laki-laki dewasa maupun perkosaan oleh 

perempuan terhadap laki-laki. 

2. Penanganan Korban Kekerasan Seksual 

Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan secara singkat 

sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”. 

Menanggulangi yang dimaksudkan disini adalah usaha untuk 

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas 

toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila diprosesnya 

sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat yang telah menjadi 

korban dari suatu kejahatan, diajukannya pelaku ke muka sidang 

pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana. 11 Tugas dari sistem 

ini pun tidak terbatas pada menjerat pelaku dengan suatu pemidanaan, 

melainkan juga akomodasi kepentingan korban. Dalam menangani 

korban pada umumnya, para aparat hukum wajib memperhatikan 

korban agar dipenuhi haknya, antara lain: 12 

10 

Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak 

Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: 

Pusat Kajian Wanita UI, 2000), hlm. 11-12. 

11 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, 

Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan 

Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm. 140. 

12 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

107


1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; 

2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

3) Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

4) Mendapat penerjemah; 

5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

9) Dirahasiakan identitasnya; 

10) Mendapat identitas baru; 

11) Mendapat tempat kediaman sementara; 

12) Mendapat tempat kediaman baru; 

13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 

14) Mendapat nasihat hukum; 

15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir; dan/atau 

16) Mendapat pendampingan. 

Dirumuskannya perlindungan terhadap korban pada proses 

pengadilan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan 

menunjukkan adanya gestur dari pemerintah untuk lebih 

mengakomodasi hak-hak korban. Namun patut disayangkan, dalam UU 

No. 13 Tahun 2006 maupun UU No. 31 Tahun 2014 perlindungan 

terhadap korban tidak mengandung norma imperatif yang otomatis 

melindungi korban. Untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana 

yang disebutkan di atas, korban perlu melapor kepada Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terlebih dahulu atau menunggu 

rujukan dari pihak yang berwenang. Hal ini mengesankan bahwa 

perlindungan korban merupakan bagian di luar kebulatan proses hukum 

yang berlaku. Adapun perlindungan korban menurut Barda Nawawi 

Arief dapat dilihat dari dua makna yaitu: 

1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana 

(berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); 

2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas 

penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak 

pidana (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu 

dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan 

Perubahan terhaadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 

108


keseimbangan batin (dengan pemaafan), pemberian ganti rugi 

(restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan 

sebagainya. 13 

Akibat dari kekerasan seksual meninggalkan penderitaan 

multidimensi: psikis, fisik, mental, emosional, spiritual, 14 dan sosial 

yang mendalam bahkan karena terkungkung oleh persepsi masyarakat 

sendiri bahwa penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan seksual 

adalah sebuah aib sehingga tidak sedikit korban yang memilih untuk 

menderita sendiri. Sebagai kelompok yang rentan, diperlukan layanan 

khusus dalam menangani hal tersebut. Hal inilah yang kemudian 

melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan, yang diantaranya secara khusus 

mencakup kekerasan Seksual. Permenneg PP&PA Nomor 1 Tahun 2010 

tersebut memiliki cakupan terhadap 5 (lima) jenis pelayanan, yaitu: 15 

a) penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak; 

b) pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 

c) rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 

d) penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan; 

e) pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan. 

Pada makalah ini, penulis mengkhususkan pembahasan 

mengenai tinjauan pada jenis pelayanan penegakan dan bantuan hukum 

bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang dibagi menjadi 2 

(dua) indikator yaitu: 

13 Barda Nawawi Arief, Masalah Penanganan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm . 56 

14 Mark Yantzi, Kekerasan Seksual dan Pemulihan, Jakarta: Gunung 

Mulia, 2009, hlm. 26-35 

15 

Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan 

109


No. Indikator Pelaksana Layanan 

1. Cakupan penegakan hukum pada 

tingkat penyidikan kekerasan 

seksual terhadap perempuan dan 

anak 

2. Cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan seksual terhadap 

perempuan dan anak yang 

mendapatkan bantuan hukum 

Ad. 1. Penegakan Hukum pada Tingkat Penyidikan 

Polisi 

Badan/Unit PP 

Pelayanan penegakan hukum adalah serangkaian tindakan 

oleh aparat negara yang diberi kewenangan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan 

(re: kekerasan seksual) 16 terhadap perempuan dan anak, terutama 

untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan 

perlindungan bagi saksi dan/atau korban, 17 diselenggarakan oleh Polri, 

khususnya UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam hal 

melaksanakan proses penyelidikan; penyidikan, koordinasi dan 

kerjasama; penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kekerasan 

terhadap perempuan dan anak ke kejaksaan. 18 

Ad. 2. Pelayanan dan Bantuan Hukum 

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

pendamping hukum, advokat atau relawan pendamping untuk 

melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan 

terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. 19 Pendampingan 

hukum kasus pidana mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, 

penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga 

pemberian restitusi. 

Dalam hal perempuan atau anak adalah korban benar-benar 

mengalami tindak kekerasan tetapi kasusnya tidak memenuhi unsur 

pidana, bantuan hukum juga dapat diberikan dalam rangka melakukan 

mediasi dengan pelaku atau pihak-pihak lain. 20 

16 Spesifikasi dari penulis 

17 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia, ProsedurStandar Operasional: Pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

danPerlindungan Anak Republik Indonesia, 2010, hlm. 215 

18 Ibid. 

19 Ibid, hlm. 240. 

20 Ibid. 

110


3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bagi Korban 

Kekerasan Seksual pada Tahap Penyediaan Layanan Hukum di 

tingkat Kepolisian 

Aturan dari rumusan KUHP ternyata memiliki keterbatasan 

yang sangat besar. Misalnya, masalah elemen-elemen kejahatan 

kriminal yang tidak memadai, penafsiran yang sempit dan 

ketidaksesuaian dengan perkembangan sosial. 21 Selain itu, 

pembuktiannya juga sangat sukar sehingga menyebabkan aturan 

tersebut tidak dapat diaplikasikan. Pengetahuan dan cara pandang aparat 

penegak hukum, dalam hal ini polisi yang menjalankan proses 

penyidikan juga menjadi tantangan lain. Pada wawancara penulis 

dengan salah satu pendamping hukum di LBH APIK Jakarta, dalam 

pengalaman pendampingannya, ditemukan banyak aparat kepolisian 

yang dalam menjalankan proses penyidikan melalui pertanyaanpertanyaan 

yang diajukan cenderung victim blaming dan semakin 

menyudutkan korban. Berikut kutipan pertanyaan dari penyidik dan 

hakim dalam salah satu kasus perkosaan: 22 

Sebelum anda disetubuhi apakah status anda masih perawan? 

Sebelum anda disetubuhi oleh Saudara A (bukan nama sebenarnya) 

secara paksa, apakah anda tidak berusaha untuk berteriak, jelaskan? 

Setelah Sdr. A selesai menyetubuhi anda, dan Sdr. A keluar dari 

kamar, apakah waktu itu tidak ada usaha anda untuk melarikan 

diri atau keluar dari rumah tersebut? 

Coba anda jelaskan apakah persetubuhan antara anda dengan Sdr. A 

tersebut dilakukan secara mau sama mau, jelaskan? 

Sebelum anda bersama Santi (bukan nama sebenarnya) diajak main 

ke rumah temannya tersebut, apakah anda tidak merasa curiga 

sebelumnya? 

Tambahan pertanyaan penyidik pada korban kedua dalam kasus yang 

sama: 

Apakah anda sewaktu diperkosa oleh Saudara H (bukan nama 

sebenarnya) tersebut siapa yang memasukkan alat kemaluannya ke 

tempat vagina anda, dan apakah anda ikut membantu 

memasukkannya? 

Apakah sewaktu Sdr. H memasukkan alat kemaluannya ke dalam 

21 Supriyadi Widodo Eddyono, Indri Oktaviani, Lembaga Studi dan 

Advokasi Masyarakat, KejahatanPerkosaan dalam RUU KUHP, 

Jakarta:Yayasan Tifa, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat(ELSAM), 

2007, hlm. 2. 

22 Lihat, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Sektor Pasarkemis, 

Tanggal 19 dan 21 April 1999, serta catatan persidangannya, dokumentasi 

LBH APIK Jakarta 

111


vagina anda, apakah anda berusaha mengelaknya? 

Bandingkan dengan pertanyaan pelaku perkosaan dalam kasus yang 

sama: 

Penyidik :Setelah selesai persetubuhan, apa tindakan atau reaksi 

Saudari S (bukan nama sebenarnya)? Jelaskan! 

Pelaku 

: Setelah selesai bersetubuh tidak ada reaksi dari Saudari S 

melainkan langsung tidur dan saya sendiri keluar untuk cuci 

muka ke kamar mandi dan kemudian kembali ke kamar tidur 

dan tidur bersama-sama Saudari S. 

Penyidik : Apakah persetubuhan yang anda lakukan dengan Saudari S 

tersebut dilakukan secara paksa atau mau sama mau, 

jelaskan? 

Pelaku 

: Dilakukan mau sama mau karena saya mau bertanggung 

jawab untuk menikahinya. 

Dalam kasus yang terjadi 11 tahun sebelum adanya Permenneg 

PP&PA Nomof 1 Tahun 2010 ini, terlihat baik penyidik maupun pelaku 

berpegang pada kenikmatan seksual perempuan menurut persepsi 

mereka yang bersudut pada laki-laki, sehingga mereka meragukan 

kebenaran pengalaman korban, bahkan untuk itu mereka tak segansegan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang intinyamelecehkan dan 

menyalahkan korban (victim blaming) juga menyudutkan korban 

sebagai pihak yang turut bertanggung jawab terhadap peristiwa 

perkosaan tersebut (victim participating). 23 Setelah Permenneg PP&PA 

No. 1 Tahun 2010 diundangkan, penanganan polisi pada kasus 

kekerasan seksual, khususnya di Jakarta, masih mengalami kendala 

yang sama. Hal ini terefleksikan pada contoh kasus yang ditangani oleh 

pendamping hukum UH di salah satu LBH perempuan di Jakarta 

sebagai berikut: 24 

Kasus Perkosaan Aster (bukan nama sebenarnya) anak usia 15 tahun 

oleh Pelaku usia 25 tahun 

Awal berhubungan dengan korban adalah ketika pendamping 

mendapatkan telepon dari tetangga korban pada hari Sabtu disaat hari 

libur pendamping. Setelah berkoordinasi dengan koordinator divisi, 

pendampingan datang ke kantor Polres untuk mendampingi korban 

membuat laporan, visum dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).Setelah 

23 Ratna Batara Munti, Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, 

Kelemahan Aturan dan ProsesHukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan, 

dalam Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yangTengah Berubah, 

Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas 

Indonesia, 2000, hlm. 389-390. 

24 SY. Ernaweni, Tesis: Penanganan Hukum Kasus Kekerasan Seksual 

terhadap Anak Perempuan berdasarkan Pengalaman Pendamping Hukum, 

112


mendampingi korban membuat laporan pada jam 10.00, pendamping 

langsung membawa korban untuk visum di rumah sakit jam 12.00 

sampai jam 17.00. Setelah visum jam 17.00 kembali lagi ke kepolisian 

untuk BAP sampai jam 22.00. 

“Sampai di Polres sudah buat laporan kita damping, karena 

waktu itu libur jadinggak bikin surat kuasa. Kami tetap 

mengenalkan diri sebagai pendamping dari LBH. Akhirnya 

dipersilahkan untuk membuat laporan kejadiannya kapan, 3 hari 

yang lalu. Kalau diperkosa tiga hari yang lalu itu sudah 

kelamaan. Anaknya takut mau ngakuk dia baru berani cerita 

sekarang. Ya sudah kita buat laporan, kita data, kita visum. 

Laporan belum dibuat, hanyakita data, kita visum. Laporan 

belum dibuat, hanya pendaftaran saja dibuat surat rujukan, kita 

visum di RSCM. Jadi langsung ke RSCM. Visum langsung dapat 

hasilnya, waktu itu harus didampingi polisi. Karena tidak bisa 

jalan sendiri. Setelah itu, langsung kembali lagi ke polres. 

Setelah di polres baru kita dibuatkan laporan. Setelah dibuat 

laporan di SPK, kita diarahkan ke Unit PPA di BAP. Saya 

bingung kok langsung di BAP. Udah hari ini buat laporan aja 

karena selesai visum itu sudah jam tujuh malam masak langsung 

di BAP. Harusnya tunggu kondisi korban dulu karena kondisi 

korban itu masih capek. Kami menyerahkan ke pihak korban, 

mau di BAP sekarang lebih baik. Loh biasanya kami damping 

nggak seperti ini. Biasanya diberi kebebasan. Tapi dari pihak 

korban kayaknya sudah ketakutan. Ya sudah sekarang saja. Pas 

di tengah-tengah pemeriksaan dia bilang, „mba, aku capek, 

gimana kalau besok aja?‟ setelah itu kita ngomong ke penyidik 

bisa nggak ditunda aja untuk besok. Ya sudah, nanti kita ada 

pemeriksaan tambahan. Karena mereka memang awam hukum.” 

Adapun selama pemeriksaan, menurut pendamping hukum UH, 

polisi memberikan pertanyaan yang membingungkan dan menyudutkan 

korban, antara lain: 

1) “Kamu melakukan ini sama-sama mau kan?” 

(pendamping menjawab: “bagaimana ini disebut sama-sama mau 

pak, dia masih kecil belum tau baik buruk, sedangkan pelaku sudah 

dewasa jadi tidak ada mau sama mau, ini masuk unsur dalam UUPA 

adanya bujuk rayu, tipu muslihat”) 

2) “Kok kamu gak teriak?” 

3) Kok mau sih, kamu pacaran ya? 

(Pendamping memprotes sikap polisi tersebut dengan mengatakan: 

“Gimana sih, KANIT-nya kan sudah sering berkoordinasi dengan 

LBH, kok anak buahnya begini ya ngga punya perspektif.”) 

113


Sikap Polisi dalam penyidikan tersebut melanggar sejumlah 

ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional (PSO) Pelaksanaan 

Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 2010 yaitu: 

1) Penerimaan laporan polisi: 25 

a. apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, penyidik 

melakukan tindakan penyelamatan degan mengirim saksi 

dan/atau korban ke PPT RS Bhayangkara atau Puskesmas, 

untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau 

perkembangannya; 

b. dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas 

mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter; 

2) Pada tahap penyidikan: 26 

a. apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan 

keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan 

korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP). 

“Udah hari ini buat laporan aja karena selesai visum itu sudah 

jam 7 malam masak langsung di BAP. Harusnya tunggu kondisi 

korban dulu karena kondisi korban itu masih capek. Kami 

menyerahkan ke pihak korban, mau di BAP sekarang lebih baik. 

Loh biasanya kami damping nggak seperti ini. Biasanya diberi 

kebebasan. Tapi dari pihak korban kayaknya sudah ketakutan. 

Ya sudah sekarang saja. Pas di tengah-tengah pemeriksaan dia 

bilang, „mba, aku capek, gimana kalau besok aja?‟” 

Pada ilustrasi tersebut tergambar bagaimana penanganan polisi 

tidak mematuhi PSO yang dipersyaratkan pada Permenneg PP&PA 

No. 1 Tahun 2010. Polisi selaku penyidik memaksakan korban 

untuk menjalani BAP pada hari itu juga, padahal kondisi fisik 

korban sudah kelelahan. Seharusnya, penyidik melakukan tindak 

penyelamatan ke PPT RS Bhayangkara atau Puskesmas hingga 

kondisi korban cukup baik untuk menjalani wawancara pembuatan 

laporan polisi. 

3) Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau orban 27 

a. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan 

dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a) pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati; 

b) dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung 

25 


Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 217. 

26 Ibid, hlm. 219. 

27 Ibid, hlm. 221-222 

114


perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi 

dan/atau korban yang diperiksa; 

c) tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh 

atau melecehkan yang diperiksa; 

d) tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan 

kekesalan/kemarahan yang diperiksa; 

e) selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa 

memperhatikan situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaan 

yang diperiksa. 

Penyidik mengajukan pertanyaan kepada korban, diantaranya: 

“Kamu melakukan ini sama-sama mau kan?” 

 

 

“Kok mau sih, kamu pacaran ya?” 

“Kok kamu gak teriak?” 

Dalam kondisi kelelahan, korban memaksakan diri 

untuk masuk ke tahap wawancara ini karena ketakutan. Setelah 

itu, korban justru mendapatkan rangkaian pertanyaan yang 

semakin memojokkan posisinya. 

Penyidik disini terlihat begitu tidak berperspektif pada 

korban. Padahal, pada PSO Pelaksanaan Permenneg PP&PA 

No. 1Tahun 2010 sudah ditetapkan prosedur yang terperinci 

dalam menyesuaikan diri dengan kondisi korban. 

C. Kesimpulan dan Saran 

Penanganan korban kekerasan seksual di tingkat kepolisian 

belum sesuai dengan Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 2010. Selaku 

pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan, pada praktiknya 

masih tidak berperspektif pada korban. Polisi kerap memaksakan 

“prosedur” kepada korban dan kerap abai terhadap kondisi korban itu 

sendiri. 

Penanganan lalai perspektif tersebut menyiratkan lemahnya 

pemahaman aparat penegak hukum, khususnya polisi selaku penyidik, 

akan luasnya spektrum akibat kekerasan seksual. Dampak fisik, 

psikologis dan trauma lainnya yang diakibatkan oleh kekerasan seksual 

yang dialami menjadikan korban perlu ditangani dengan treatment 

khusus untuk mampu menyingkap fakta-fakta hukum yang 

dibutuhkan.Terdapat kekosongan yang masih menjenjang antara 

kebutuhan korban kekerasan seksual dan perilaku penegak hukum yang 

menanganinya. Pemerintah melalui Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 

2010 berusaha untuk menjembatani jarak tersebut. Akan tetapi, 

mispersepsi penegak hukum itulah yang membuatnya menjadi sekedar 

norma yang belum melembaga pada para penegak hukum terkait. 

Perspektif polisi selaku penyidik yang menangani korban 

merupakan inti masalah yang perlu diselesaikan sehingga perlulah 

diadakan suatu pelatihan yang intens dari internal kepolisian agar polisi 

115


selaku penyidik memiliki sensitivitas terhadap korban khususnya di 

UPPA. Selain itu, untuk mempersiapkan penegak hukum yang memiliki 

perspektif di generasi selanjutnya dapat dibentuk kurikulum dengan 

muatan mata kuliah seputar penanganan korban, anak dan sensitif 

gender. Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar instrumen seperti SPM 

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

dapat berlaku lebih efektif, instrumen tersebut dapat dilengkapi dengan 

sanksi sehingga penegak hukum terkait mampu lebih bertanggung 

jawab. 


Arief, B. Nawawi. 2001.Masalah Penanganan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 

Carolina, Afni. 2005. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban 

Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana. Tesis 

Magister pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia: tidak 

diterbitkan. 

Eddyono, S. Widodo, Indri Oktaviani. 2007. Lembaga Studi dan 

Advokasi Masyarakat. Kejahatan Perkosaan dalam RUU 

KUHP. Jakarta: Yayasan Tifa, Lembaga Studi dan Advokasi 

Masyarakat (ELSAM). 

Ernaweni, Sy. 2011. Penanganan Hukum Kasus Kekerasan Seksual 

terhadap Anak Perempuan berdasarkan Pengalaman 

Pendamping Hukum. Tesis Magister pada Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia: tidak diterbitkan. 

Hidayat, Rahayu S., dan E. Kristi Poerwandari. 2001.Perempuan 

Indonesia dalamMasyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun 

Program Studi Kajian Wanita. Jakarta:Program Pascasarjana 

Universitas Indonesia. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan 

Seksual: Kenali dan Tangani. Jakarta: Komnas Perempuan. 

Luhulima, A. Sudiarti. 2000. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak 

Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif 

Pemecahannya. Jakarta: Pusat Kajian Wanita UI. 

Munti, Ratna Batara. 2000.Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, 

Kelemahan Aturan danProses Hukum, Serta Strategi 

116


Menggapai Keadilan, dalam Perempuan Indonesia dalam 

Masyarakat yang Tengah Berubah. Jakarta: Program Studi 

Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan 

Purnianti dan Rita Serena Wibisono. 2003.Menyingkap Tirai Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. Jakarta: Mitra Perempuan. 

Purwadianto, Agus. 2005. Perkosaan sebagai Suatu Pelanggaran 

terhadap Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis Metodologi 

Pembuktian Hukum. Disertasi Doktor pada Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia: tidak diterbitkan. 

Reksodiputro, Mardjono. 1997.Kriminologi dan Sistem Peradilan 

Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas 

Indonesia. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap 

Undang-undang Nomoe 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

Yantzi, Mark. 2009.Kekerasan Seksual dan Pemulihan. Jakarta: 

Gunung Mulia. 

http://www.komnasperempuan.or.id/2014/09/siaran-pers-resitalpersembahan-ananda-untuk-perempuan-indonesia/ 

117



KEKERASAN SEKSUAL DI BANYUMAS JAWA TENGAH 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 

Abstrak 

Korban kekerasan seksual berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan 

serupa. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan dan pendampingan 

korban kekerasan seksual. Walaupun tidak semua korban kekerasan 

seksual akan menjadi pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual di 

masa yang akan datang tetapi tindakan preventif harus tetap dilakukan. 

Makalah ini disusun, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk 

menghentikan kekerasan seksual dengan memberikan gambaran 

perlunya perlindungan dan pendampingan korban kekerasan seksual 

sehingga meminimalisir terjadinya peristiwa korban kekerasan seksual 

menjadi pelaku kekerasan seksual. Alasan lain mengapa perlunya 

perlindungan dan pendampingan korban kekerasan seksual adalah 

dengan melihat dampak dari kekerasan seksual yang sangat 

mengerikan bagi korban. Kebanyakan korban kekerasan seksual 

merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic 

stress disorder (PTSD), simtom-simtomnya berupa ketakutan yang 

intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah 

peristiwa traumatis. Beitch-man et al (dalam Tower, 2002), korban 

yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun 

untuk terbuka pada orang lain. 


Korban kekerasan seksual berpotensi untuk menjadi pelaku 

kejahatan serupa. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan dan 

pendampingan korban kekerasan seksual. Walaupun tidak semua 

korban kekerasan seksual akan menjadi pelaku tindak kejahatan 

kekerasan seksual di masa yang akan datang tetapi tindakan preventif 

harus tetap dilakukan. 

Sejauh ini, tindakan-tindakan baik represif atau preventif belum 

dilakukan dengan maksimal, karena memang belum terstruktur dan 

terprogram dengan baik. Pemerintah dan seluruh pihak harus dapat 

benar-benar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, agar 

korban kejahatan tidak berpotensi menjadi pelaku, begitu juga dengan 

pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. 

118


1. Kekerasan 

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan 

salah. Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000). Kekerasan adalah 

penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan 

terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau 

masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar 

mengakibatkan memar/ trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan 

perkembangan atau perampasan hak. 

2. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau 

bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual 

biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (O‟Barnett et al., 

dalam Matlin, 2008). Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual 

yang spesifik. Perkosaan dapat didefiniskan sebagai penetrasi seksual 

tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik (Tobach, 

dkk dalam Matlin, 2008). 

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh 

peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat 

khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku 

dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam 

kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa 

yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan 

diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap 

korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, 

ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial atau modalitas 

sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan 

patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikanburuh, 

guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata 

atau aparat-penduduk sipil. 

Komnas Perempuan mencatat dalam waktu tiga belas tahun 

terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari 

seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939). Artinya 

setiap hari 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Data ini 

merupakan hasil dokumentasi yang berasal dari CATAHU, yaitu catatan 

tahunan Komnas Perempuan bersama lembaga-lembaga layanan bagi 

perempuan korban, pemantauan Komnas Perempuan tentang 

pengalaman kekerasan terhadap perempuan di dalam konteks Aceh, 

Poso, Tragedi 1965, Ahmadiyah, migrasi, Papua, Ruteng, pelaksanaan 

Otonomi Daerah, dan rujukan Komnas Perempuan pada data dari Tim 

Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 serta 

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR). 

119


B. Alasan-Alasan Perlunya Perlindungan dan Pendampingan 

Korban Kekerasan Seksual. 

Secara umum, perlunya diberikan perlindungan hukum pada 

korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, 

tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh 

perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan 

memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 

Abuses of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil 

dari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, 

Sepetember 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: 

“Offenders or third parties responsible for their behaviour 

should, where appropriate, make fair restitution to victims, their 

families or dependents. Such restitution should include the return 

of property or payment for the harm or loss suffered, 

reimbursement of expenses incurred as a result of the 

victimization, the provision of services and the restoration of 

rights”. 

(Pelaku atau mereka yang bertangung jawab atas suatu perbuatan 

melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, 

keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa 

pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita 

korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya 

sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan 

undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas 

hak). 

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan 

yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada 

korban kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap 

korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban 

memperoleh perhatian yang serius tidak hanyadari masing-masing 

negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan 

terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban 

mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya. 

Pada Juni, 2014 terjadi kembali kasus kekerasan seksual di 

Banyumas, Jawa Tengah yaitu seorang pedagang cilok keliling di 

Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah berinisial DS (25 

tahun) yang beralamat di Jalan Sokajati, Pasirmuncang, Purwokerto 

Barat, baru-baru ini ditangkap Timsatreskrim Polres setempat karena 

diduga telah mencabuli anak-anak di bawah umur. Tak tanggungtanggung, 

jumlah korban pencabulan diperkirakan mencapai 28 anak 

120


berusia rata-rata antara 10-14 tahun. Modusnya, bocah yang akan 

dijadikan korban, oleh tersangka pelaku iming-iming uang yang 

besarnya antara Rp5.000,00-Rp20.000,00. Bocah yang tergiur kemudian 

diajak oleh pelaku ke tempat yang sepi dengan motornya. Ada yang 

dibawa ke warnet, lapangan, kamar mandi atau bahkan dibawa ke WC 

umum. Sebelum dicabuli, korban terlebih dahulu diberi minuman keras 

yang dicampur dengan pil dextro. Setelah korban diberi minuman dan 

tidak berdaya, pelaku mencabuli korban atau melakukan perbuatan yang 

tidak pantas. Terkait perilakunya yang menyimpang, tersangka DS 

mengaku pernah menjadi korban pencabulan oleh tetangganya. 

Berdasarkan kasus tersebut ditemukan fakta bahwa pelaku 

kekerasan seksual dahulu pernah menjadi korban kekerasan seksual. 

Memang ada berbagai macam alasan seseorang menjadi pelaku 

kekerasan seksual seperti faktor penyimpangan seksual, kesempatan, 

namun pada kasus lain yaitu Kasus di TK Jakarta International School 

salah satu pelaku juga pernah menjadi korban kekerasan seksual 

sewaktu kecil. 

Ketika para pelaku kekerasan seksual yang dulunya pernah 

menjadi korban kekerasan seksual ketika baru saja mengalami kejadian 

memilukan tersebut tidak mendapat penanganan yang baik dari berbagai 

pihak. Maksudnya adalah kasus tersebut tidak dilaporkan ke Kepolisian, 

tidak ada psikolog yang menemani untuk memulihkan psikis korban, 

orang tua, teman-teman dan lingkungan sekitar pasif. Sehingga korban 

hanya sendirian saja dan terjadilah reviktimisasi atau korban menjadi 

korban untuk kedua kali. Apakah kita hanya dapat diam saja melihat 

fakta mengerikan itu terjadi. Seolah-olah sederetan kasus kekerasan 

seksual yang terkuak pada 2014 seperti siklus, artinya pelaku kekerasan 

seksual ternyata dulunya korban kekerasan seksual. Jadi, perlu adanya 

perlindungan dan pendampingan korban kekerasan seksual. 

Perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan 

seksual dapat dilakukan dengan cara: 

a) Dorong untuk melakukan proses hukum &assessment psikis utk 

traumanya; 

b) Laporkan kasus dilakukan di unit Perlindungan Perempuan & Anak 

(PPA) Polres, bisa melalui PPT PKBGA setempat, sangat 

disarankan korban didampingi orang-orang yg mengerti isu; 

c) Anak sampai dengan 18 tahun diperoses di bawah UU Perlindungan 

Anak. Pahami UUPA, jgn sampai sudah berkasus baru berminat 

mempelajarinya; 

d) Memproses kasus kekerasan seksual secara hukum tak semata 

berpatokan pada cukupnya bukti dan saksi; 

e) Lakukan segera proses konseling atau terapi pada korban, dengan 

melibatkan psikolog; 

121


f) Korban sering lebih cenderung menjawab dengan tidak rileks saat 

assessment psikis. Gejala trauma bisa tidak terlihat. Fase 

penyangkalan dan rasa bersalah bisa akibatkan korban terlihat 

tenang & baik-baik saja. Ini sering disalahartikan dan dilaporkan 

sebagai bahwa korban tidak terguncang, tidak trauma atau baik-baik 

saja adalah sangat merugikan; 

g) Lakukan juga assessment psikis pembanding di lembaga atau ahli 

jiwa independen yang lebih mengerti soal trauma dan bisa menggali 

persoalan psikis korban dengan lebih mendalam dan teliti.Jangan 

abaikan hasil assessment psikis, salah 'membaca' gejala trauma akan 

merugikan korban yang sedang butuh keadilan; 

h) Bila dalam proses kasus, aparat melakukan pemaksaan konfrontasi 

antara korban dan pelaku, pastikan korban didampingi konselor. 

Proses tersebut sebenarnya sangat merugikan korban karena saat 

korban dipertemukan dengan pelaku, ia bisa merasa terintimidasi, 

tertekan, dan labil; 

i) Mempertemukan korban dan pelaku di luar pengadilan tanpa 

pendamping atau konselor bisa berpotensi mencederai keadilan bagi 

korban; 

j) Karena korban yang tertekan bisa berubah karena takut atau tidak 

enak hati. Apalagi bila pelaku adalah orang dekat; 

k) Jauhkan korban dari pelaku. Sangat disarankan mengevakuasi 

korban ke rumah aman; dan 

l) Libatkan lembaga-lembaga dan pegiat isu kekerasan seksual saat 

memproses kasus untuk mendapatkan dukungan lebih kuat. Mereka 

juga akan men-support pengetahuan tentang UUPA. 

Alasan lain mengapa perlunya perlindungan dan pendampingan 

korban kekerasan seksual adalah dengan melihat dampak dari kekerasan 

seksual yang sangat mengerikan bagi korban. Kebanyakan korban 

kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang 

disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), gejala-gejala berupa 

ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku 

setelah peristiwa traumatis. Beitch-man et al (dalam Tower, 2002), 

korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga 

tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam 

Tower, 2002) menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan 

seksual, yaitu: 

1) Betrayal (penghianatan) 

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan 

seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan 

kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan 

anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak. 

2) Traumatic sexualization (trauma secara seksual) 

122


Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang 

mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan 

seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan 

seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) 

mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis 

karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. 

3) Powerlessness (merasa tidak berdaya) 

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan 

kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan 

tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban 

merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. 

Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, 

pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan 

dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002). 

4) Stigmatization 

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, dan memiliki 

gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat 

ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki 

kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda 

dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya 

akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan 

obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, 

menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori 

kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002). 

C. Perlindungan dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual 

di Banyumas, Jawa Tengah 

Menurut Dra. Tri Wuryaningsih, M.Si., Dosen Fisip Jurusan 

Sosiologi Unsoed Purwokerto indikator telah terjadi kekerasan seksual 

antara lain: 

a) Adanya perubahan pada perasaan, sikap maupun perilaku anak pada 

hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas; 

b) Pengetahuan yang tiba-tiba dimilikinya tentang seks; 

c) Reaksi yang sangat kuat pada kontak fisik seperti misalnya sangat 

menarik diri dari kontak fisik atau sebaliknya mempunyai 

ketertarikan yang besar untuk bermain-main dengan seksualitasnya; 

d) Menunjukkan kemunduran perkembangan secara fisiologis atau 

perilaku yang tiba-tiba, seperti: perubahan kebiasan tidur, makan, 

prestasi di sekolah (mundur sekali atau malah berprestasi); 

e) Mengalami masalah dalam hubungannya dengan orang lain di 

sekolah, seperti:bermasalah dengan kedisiplinan, menghindar dari 

tugas-tugas, menarik diri; 

f) Ketegangan emosi, misalnya selalu takut, cemas, mudah 

tersinggung, mudah marah, dan depresi. 

123


Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus 

menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka 

tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai 

kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan 

didukung secara tidak langsung oleh negara melalui muatan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP 

kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat 

perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa 

kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. Sikap korban 

membungkam justru pada banyak kesempatan didukung, bahkan 

didorong oleh keluarga, orang-orang terdekat, dan masyarakat 

sekitarnya. Konteks moralitas ini pula yang menjadikan kekerasan 

seksual lebih sering dipahami sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan 

semata. 

Di satu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan 

menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting 

dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan 

ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman korban kekerasan seksual 

menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh 

integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan 

hidupnya lagi. Aspek khas dari kekerasan seksual terkait dengan 

wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam 

upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan 

pemulihan. Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan 

moralitas menyebabkan korban membungkam dan korban justru 

disalahkan atas atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang 

dialami korban dimaknai sebagai “aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi 

juga bagi keluarga dan komunitasnya, korban seringkali dikucilkan. 

Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena 

dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik 

keluarga ataupun masyarakat. 

Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya sebagai 

“barang yang rusak” akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat 

berlangsung sekalipun korban memenangkan kasusnya di pengadilan. 

Korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika 

ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan 

dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbuai 

dengan iming-iming pelaku. 

Landasan Hukum untuk Jaminan Perlindungan dari Tindak 

Kekerasan Seksual Nasional: 

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285, 286, 287, 

290, dan 291; 

124


2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 8(b), 47, dan 48; 

3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3 dan 7); 

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

pasal 1(15), 17 (2), 59, 66 (1 dan 2), 69, 78, dan 88 

Landasan Hukum untuk Jaminan Perlindungan dari Tindak 

Kekerasan Seksual Internasional: 

1) Statuta Roma Pasal 7 ayat 2 (g), Pasal 69 ayat 1 dan 2, dan pasal 68; 

2) Resolusi PBB 1820 tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik 

Bersenjata; 

3) Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan 

(ICPD) pada bulan Desember 1993; 

4) Deklarasi Wina Tahun 1993. 

1. Hambatan Mengakses Keadilan & Pemulihan Bagi Korban 


Secara umum, ada empat faktor penentu perempuan korban 

perkosaan dalam mengakses keadilan dan pemulihan, yaitu faktor 

personal, sosial budaya, hukum, dan politik. Keempat faktor ini saling 

kait-mengait dan menentukan tingkat kepercayaan korban untuk 

melaporkan kasusnya, menuntut keadilan dan menjadi pulih. Di tingkat 

personal, perempuan korban perkosaan bisa menderita trauma 

mendalam akibat perkosaan yang ia alami. Trauma ini dapat 

termanifestasi pada kehilangan ingatan pada peristiwa yang dialaminya, 

kehilangan kemampuan bahasa, gangguan kejiwaan, rasa takut yang 

luar biasa, atau keinginan untuk melupakan dengan tidak membicarakan 

peristiwa yang melukainya itu. Kesemua hal ini menyebabkan korban 

tidak mampu atau tidak bersedia untuk melaporkan kasusnya. 

Faktor sosial budaya seperti konsep moralitas dan aib 

mengakibatkan masyarakat cenderung menyalahkan korban, meragukan 

kesaksian korban atau mendesak korban untuk bungkam. Pada sejumlah 

masyarakat, konsep “AIB” juga dikaitkan dengan konsep nasib sial dan 

karma. Perempuan korban perkosaan dianggap bernasib sial karena 

harus menanggung balasan dari tindak kejahatan yang pernah dilakukan 

oleh keluarga atau para leluhurnya. Menceritakan tindak kekerasan 

seksual yang ia alami dianggap membongkar aib yang ada di dalam 

keluarganya. Situasi ini pula yang mendorong keluarga untuk 

mengambil keputusan bagi korban untuk tidak melapor. Cara pikir 

tentang “aib” seringkali menyudutkan korban, dikucilkan, atau diusir 

dari lingkungannya atau bahkan dipaksa untuk menjalani hidupnya 

dengan pelaku kekerasan, misalnya dengan memaksakan perempEuan 

korban menikahi pelakunya. 

125


Pada faktor hukum, ada tiga aspek yang harus diperhatikan 

dalam memahami hambatan yang dihadapi korban yaitu aspek 

substansi, struktur dan budaya hukum. Di tingkat substansi, sekalipun 

ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh 

hukum Indonesia, ataupun pengakuan pada tindak kekerasan tersebut 

masih belum utuh. Dalam konteks perkosaan, hukum Indonesia hanya 

mengakomodir tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk 

penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat 

penetrasi tersebut.Padahal, ada banyak keragaman pengalaman 

perempuan akan perkosaan, sehingga perempuan tidak dapat menuntut 

keadilan dengan menggunakan hukum yang hanya memiliki definisi 

sempit atas tindak perkosaan itu. Di tingkat struktur, lembaga penegak 

hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani 

kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. 

Sayangnya, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat 

penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas yang 

memadai. Di tingkat kultur atau budaya hukum, banyak penyelenggara 

hukum mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan 


Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan 

empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan 

korban. Pertanyaan seperti memakai baju apa, sedang berada dimana, 

dengan siapa jam berapa merupakan beberapa pertanyaan yang kerap 

ditanyakan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan kasus 

perkosaan. Pertanyaan semacam itu tidak saja menunjukkan bahwa 

tiadanya perspektif korban tapi juga bentuk mengakimi korban dan 

menjadikan korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi). 

Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tersedia tidaknya 

perlindungan saksi dan korban yang mumpuni. Pada sejumlah kasus, 

korban tidak mau melaporkan kasusnya karena kuatir balas dendam 

pelaku. Korupsi dalam proses penegakan hukum yang begitu mengurat 

akar juga menjadi hambatan bagi perempuan korban yang kehilangan 

keyakinan bahwa ia akan memperoleh proses hukum yang adil dan 

terpercaya. Faktor lain yang mempengaruhi akses perempuan korban 

perkosaan pada proses mencari keadilan dan pemulihan adalah faktor 

politik. Dalam konteks konflik, proses pengungkapan kebenaran sangat 

ditentukan oleh itikad baik politik (good will) penyelenggara negara. 

2. Ranah Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapanpun. 

Data Komnas Perempuan tahun 2012 menunjukkan kekerasan seksual 

terjadi disemua ranah yaitu personal, publik dan negara. Jumlah paling 

tinggi terjadi di ranah personal, yaitu ¾ dari total kekerasan seksual. Di 

126


ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang 

memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), 

kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan 

korban. Banyaknya jumlah kasus di tingkat personal bisa jadi terkait 

dengan kehadiran payung hukum, yaitu UU. No. 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang telah 

disosialisasikan secara meluas ke masyarakat, bertambahnya lembagalembaga 

yang dapat diakses oleh perempuan korban, serta 

meningkatnya kepercayaan korban pada proses keadilan dan pemulihan 

yang dapat ia peroleh dengan melaporkan kasusnya itu. 

Jumlah kedua adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang 

terjadi di ranah publik, yaitu 22.284 kasus. Di ranah publik berarti kasus 

dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah 

ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, 

guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak 

dikenal. Dalam berbagai dokumentasi, ditemukan pula bahwa pelaku 

kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Jumlahnya 

mencapai 1.561 kasus. Dalam konteks pelaku adalah aparat negara 

dalam kapasitas tugasnya inilah yang dimaksudkan sebagai ranah 

negara. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada 

peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun 

tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak 

kekerasan tersebut berlanjut. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat mencakup: 

a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan 

Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup 

dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang 

menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan 

kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh 

pengertian dan profesional; 

b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan 

mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang 

dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi 

kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan; 

c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak 

mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan 

nasihathukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup 

sementara sampai batas waktu perlindungan akhir. 

Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan 

perlindungan kepada korban kekerasan seksual seyogyanya dilandasi 

oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak 

hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan 

Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal 

127


tunggal). Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para korban 

kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga 

bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan 

masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan. 

3. Perlindungan dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di 

Jawa Tengah 

Badan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Tengah menyatakan siap 

membantu pemulihan kondisi psikologi korban secara gratis. Kepala 

BP3AKBP Jawa Tengah, Sri Kusuma Astuti mengatakan pihaknya siap 

melakukan pendampingan kepada korban melalui Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) yang memang ada di tiap kabupaten/kota. Menurut data 

BP3AKB yang diperoleh detikcom, ada 247 kasus kekerasan seksual 

yang dialami anak dari awal tahun 2014 hingga triwulan kedua yaitu 

bulan Juni. 

Sudah ada beberapa wadah yang berfungsi untuk perlindungan 

dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual seperti Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Polisi. Namun, 

sampai saat ini tidak ada wadah yang secara konsisten dan berkala 

pendampingan korban. Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi 

Perlindungan Perempuan dan Anak juga tidak memiliki program untuk 

mendampingi korban sampai jangka waktu tidak tertentu artinya 

pendampingan berhenti hanya jika korban sudah mulai melupakan 

kejadian kekerasan seksual yang menimpanya, tentu untuk menilai 

kapan waktunya maka tidak ada ukuran bakunya karena masing-masing 

korban memiliki perbedaan. Sehingga saat ini sangat dibutuhkan wadah 

yang fokus dari awal sampai akhir untuk melindungi dan mendampingi 

korban kekerasan seksual, jadi diperlukan regulasi untuk mengatur itu. 


1. Tanpa penanganan yang tepat, terhadap korban kekerasan seksual 

akan timbulkan masalah kejiwaan di masa yang akan datang, 

mengganggu peran dan fungsi sosialnya serta berpotensi 

membuatnya menjadi pelaku kekerasan juga. Ide dasar 

perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual 

timbul dikarenakan korban tersebut mengalami penderitaan secara 

fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan 

waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang 

dialami korban kekerasan seksual tidak ringan dan membutuhkan 

waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat 

penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap 

korban kekerasan seksual yangdiimplementasikan dalam peraturan 

perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. 

128


2. Sudah ada beberapa wadah yang berfungsi untuk perlindungan dan 

pendampingan bagi korban kekerasan seksual seperti Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Polisi. Namun, 

sampai saat ini tidak ada wadah yang secara konsisten dan berkala 

pendampingan korban. Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi 

Perlindungan Perempuan dan Anak juga tidak memiliki program 

untuk mendampingi korban sampai jangka waktu tidak tertentu 

artinya pendampingan berhenti hanya jika korban sudah mulai 

melupakan kejadian kekerasan seksual yang menimpanya, tentu 

untuk menilai kapan waktunya maka tidak ada ukuran bakunya 

karena masing-masing korban memiliki perbedaan. Sehingga saat 

ini sangat dibutuhkan wadah yang fokus dari awal sampai akhir 

untuk melindungi dan mendampingi korban kekerasan seksual, jadi 

diperlukan regulasi untuk mengatur itu. 

Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan 

perlindungan kepada korban kekerasan seksual seyogyanya dilandasi 

oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak 

hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan 

Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal 

tunggal). Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para korban 

kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga 

bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil menyejahterakan 

masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan. 


Abineno, J.L.Ch. 1999. Seksualitas dan Pendidikan Seksual. Jakarta: PT 

BPK Gunung Mulia. 

Hamzah, Andi. 1986. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bandung: 

Binacipta. 

Irfan, Muhammad dkk. 2001. Perlindungan Terhadap Korban 

Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). 

Bandung: PT Refika Aditama. 

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap 

Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi 

Perempuan. Bandung: Refika Aditama. 

Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. 

Jakarta: Sinar Grafika. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

129


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi 

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain 

yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat 

Manusia. 

Buletin Sekretaris Jenderal PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi 

perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, 

St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan. 

Komnas Perempuan. 2007. Pembela HAM: Berjuang Dalam Tekanan. 

The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of 

Human Rights as Means of Interpretation diakses dari 

http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosec 

ution_of_Sexua_Violence.pdf. pada 25 Oktober 2014. 

130


PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN 

SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA BANJARMASIN 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 

Abstrak 

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

didalam dirinya melekatharkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia 

yang diakui oleh masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia, diakui 

bahwa dalam masa pertumbuhannya seara mental anak membutuhkan 

perawatan, perlindungan yang khusus maupun perlindungan hukum 

baik sebelum maupun sesudah lahir. Makalah tentang pencegahan dan 

perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan 

seksual di Kota banjarmasin ini membahas tentang bagaimana cara 

mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan bagaimana 

perlindungan hukum bagi korban secara yuridis. Khusus topik ini 

ruang lingkup yang kami angkat adalah di Kota Banjarmasin yang 

menurut lembaga perlindungan anak di daerah Kalimantan Selatan 

dari tahun 2013 sampai 2014 menanjak. Oleh karena itu, peran 

keluarga, pemerintah kota, dan masyarakat sangat diperlukan untuk 

memberantas tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota 

Banjarmasin. 


Kehidupan manusia sekarang ini diwarnai oleh berbagai 

kemajuan dalam segala bidang seperti teknologi komputer, 

telekomunikasi, kedokteran, dan lain-lain. Kemauan yang telah dicapai 

tersebut disamping memberikan dampak positif, dan juga dampak 

negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif di antaranya 

adalah memberikan kemudahan bagi manusia untuk mendapat sesuatu 

yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dampak 

negatif di antaranya adalah dapat menimbulkan berbagai tindak pidana 

(kejahatan) di dalam kehidupan . 

Salah satu bentuk kejahatan yang cukup meresahkan 

masyarakat adalah berupa tindak kekerasan seksual terhadap anak yang 

masih di bawah umur yang hampir melanda di seluruh wilayah 

Indonesia tidak terkecuali di Kota Banjarmasin. 

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Meningkatnya angka kekerasan seksual merupakan hal 

yang harus mendapatkan perhatian serius karena sudah menjadi 

fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Hampir setiap hari 

131


pemberitaan di media massa seperti media cetak dan media elektronik 

mempublikasikan kasus-kasus kekerasan seksual, baik yang terjadi 

pada anak maupun perempuan. Kekerasan seksual adalah suatu bentuk 

tindakan atau percakapan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap 

korbannya. 

Tindak kekerasan seksual pada anak Indonesia masih sangat 

tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang 

yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah 

kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai 

hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk 

dengan cara yang salah sekalipun. Tindak kekerasan seksual terhadap 

anak tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, 

melainkan harus ditanggulangi baik melalui upaya pendekatan yuridis 

maupun pendekatan non yuridis serta menjadi tanggung jawab seluruh 

komponen masyarakat. 

Dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka 

akan menjadi korban dari perbuatan seseorang dan tentunya akan 

menimbulkan dampak psikologis bagi kelangsungan kehidupannya. 

Dalam hal ini, maka kedudukan anak sebagai generasi bangsa, akan 

mengalami hambatan terhadap perkembangan jiwa atau mentalnya. 

Secara yuridis masalah tindakan kekerasan seksual terhadap 

anak di bawah umur dapat dikenakan pasal 290 angka (2e) KUHP 

yaitu seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang 

belum cukup umur 15 tahun dan diancam pidana penjara selama tujuh 

tahun. Disamping itu, dapat pula dikenakan pasal 292 KUHP, yaitu 

orang dewasa yang melakukan cabul dengan orang yang belum dewasa 

dari jenis kelamin yang sama dan diancam pidana penjara lima tahun. 

Kemudian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang 

dibawah umur juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 58 ayat (1) 

disebutkan, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan 

perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual. 

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak di bawah umur, maka diterbitkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undangundang 

ini telah menentukan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

kekerasan seksual yang dilakukan kepada seorang anak yang belum 

dewasa sebagaimana disebutkan pada pasal 81 ayat (1) sebagai berikut: 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan 

dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

132


ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah).” 

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, jelas menunjukkan 

bahwa seorang anak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa melalui 

pengenaan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelakunya. 

Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan masih 

ditemukan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak yang 

belum dewasa sebagaimana pemberitaan media massa maupun media 

elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tindak kekerasan 

seksual terhadap anak yang belum dewasa tidak hanya ditanggulangi 

melalui pendekatan yuridis semata melainkan diperlukan pendekatan 

nonyuridis atau sosiologis. 

Pendekatan nonyuridis tersebut dilakukan dalam upaya untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak 

kekerasan seksual terhadap seorang yang belum dewasa, sehingga 

dapat diambil langkah-langkah penanggulangannya dengan baik guna 

mengantisipasi dan mencegah terjadinya kasus demikian. 

Berkaitan dengan itu, perlu diketahui dampak psikologis yang 

dialami seorang anak yang belum dewasa yang menjadi korban tindak 

kekerasan seksual. Hal ini penting dilakukan dalam upaya melakukan 

pembinaan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, 

sehingga anak tidak mengalami gangguan atau hambatan dalam 

perkembangan jiwa atau mentalnya. 

Di Banjarmasin kasus kekerasan seksual terhadap anak 

dibawah umur terus mengalami peningkatan. Dari data tahun 2013 

yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalimantan 

Selatan terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak 

dibawah umur. Hal ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan dan 

mengancam kelangsungan pertumbuhan anak-anak khususnya di Kota 

Banjarmasin. 

Berdasarkan gambaran pemikiran tersebut diatas, maka diambil judul 

makalah yaitu “Pencegahan dan Perlindungan Hukum Kekerasan 

Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Banjarmasin”. 


1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 

hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari 3 

(tiga) kata yaitu straf, baar, feit. Straf diterjemahkan dengan pidana 

dan hukum, baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan 

untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, 

133


dan perbuatan. 1 Dalam hukum pidana, istilah tindak pidana ini tumbuh 

dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundangundangan. 

Meskipun tindak lebih pendek dari perbuatan, tapi tidak 

menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya 

menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa 

dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerakgerik, 

atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam 

tindak-tanduk, tindakan, dan bertindak dan belakangan juga sering 

dipakai “ditindak”. Maka dalam perundang-undangan yang 

menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, 

maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata 

perbuatan. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang 

Pemilihan Umum (pasal 127, 129 dan lain-lain). 2 

Istilah “tindak” memang lebih lazim digunakan dalam 

peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih banyak 

diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan 

manusia dalam arti yang positif (handelen) semata, dan tidak termasuk 

kelakuan manusia yang pasif atau negatif (natalen). Padahal pengertian 

yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan 

aktif maupun pasif tersebut. 

Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk 

mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau 

gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya 

mengambil (pasal 362 KUHP) atau merusak (pasal 406 KUHP). 

Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu 

bentuk perbuatan tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, 

misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 351 KUHP) atau perbuatan 

membiarkan (pasal 304 KUHP). 

Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai 

oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi 

pengertian dari strafbaar feit. Begitu juga Prof.Ruslan Saleh 

menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau 

“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana”. 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang 

didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan 

tersebut”. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya 

adalah: 

1 

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. (Jakarta: PTRaja 

Grafindo Persada, 2002), hlm.69. 

2 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002),hlm. 54. 

134


1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, 

yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan 

(orang)), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, 

sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 

2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman 

pidana (yang ditunjukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, 

dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian 

yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan 

orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 

3) Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah maka lebih tepat 

digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang 

menunjukan pada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama adalah 

kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat 

atau yang menimbulkan kejadian itu. 3 

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti 

tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, 

menampakan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang 

yang melakukan yang disebut pandangan dualisme, pandangan tersebut 

juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan 

Saleh, dan A.Zaenal Abidin. 

Pompe yang merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu 

sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut 

sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan 

yang dapat dihukum. 4 

R.Tresna merumuskan perihal peristiwa pidana yang 

menyatakan bahwa“peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan 

atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan 

undang-undang atau peraturan perundang-undangan laiinya terhadap 

perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.” 5 

R.Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu 

mempunyai syarat-syarat yaitu: 

1) Harus ada perbuatan manusia; 

2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam 

ketentuan hukum; 

3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu 

orang yang harus dapat dipertanggungjawabkan; 

4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; dan 

3 Ibid. 

4 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar 

Baru, 1990), hlm. 174. 

5 Tresna.R. Mr. Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Tiara Limited, 1959), 

hlm. 27. 

135


5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukmnya dalam 

undang-undang. 6 

2. Pengertian Anak 

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di negara 

hukum Indonesia, tidak melainkan adanya rumusan dari masingmasing 

peraturan perundang-undangan tersebut hanyalah merupakan 

pembatasan terhadap suatu perbuatan tertentu, keputusan tertentu, 

maupun untuk mencapai tujuan tertentu dengan materi hukum yang 

diaturnya. 

Walaupun ada rumusan tentang anak, akan tetapi terdapat 

perbedaan dari masing-masing rumusan yang disebabkan oleh cara 

pandang atau tolak ukur yang berbeda dalam menentukan batasan 

umur untuk seorang anak. Namun pada dasarnya tujuan dari semua 

pembatasan tersebut adalah sama yaitu berkaitan dengan dapat 

tidaknya seseorang dijatuhi hukumnya serta dapat tidaknya suatu 

tindak pidana pertanggungjawabkan kepadanya. Adapun beberapa 

peraturan perundang-undangnan yang memberi rumusan tentang anak 

diantaranya adalah: 

Pasal 29 KUHPerdata yang menyatakan bahkan “Seorang 

jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, 

sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas 

tahun, tidak diperbolehkanmengikatkan dirinya dalam perkawinan”. 

Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata 

memberikan batasan umur bagi anak untuk melangsungkan 

perkawinan adalah 18 (delapan belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun 

bagi anak perempuan. 

Selain itu pada pasal 330 KUHperdata disebutkan bahwa 

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 

(dua puluh satu) tahun dan tidak didahului kawin”. Ketentuan ini 

berlaku bagi orangEropa, golongan timur asing Tionghoa, dan 

golongan timur asing bukan Tionghoa atau bagi siapa saja yang 

melakukan penundukan diri terhadap BW. 

Pasal 45 KUHPidana menentukan bahwa “Jika orang yang 

dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umur 

belum cukup 16 (enam belas) tahun, dapatlah hakim.....”. ketentuan ini 

merumuskan secara jelas mengenai pengertian anak dibawah umur. 

Batas umur 16 tahun yang ditentukan tersebut bukanlah berkaitan 

dengan penentuan bahwa umur 16 tahun merupakan anak yang belum 

dewasa tetapi ditunjukkan kepada masalah penentuan hukuman 

terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum ia 

mencapai umur 16 tahun. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

6 Ibid. 

136


tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) disebutkan, bahwa 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun”. 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak, pada pasal 1 angka 2 disebutkan, bahwa “Anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu0 tahun dan 

belum pernah kawin.” Batas umur 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap 

kematangan sosial. Kematangan pribadi dan kematangan mental 

seseorang anak yang biasanya dicapai pada umur tersebut. Undangundang 

No.3 tahun1997 tentang Peradilan Anak, pada pasal 1 angka 2 

disebutkan, bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal 

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia pada pasal 1 angka 5 disebutkan, bahwa “Anak adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi kepentingannya”. 

Kemudian Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 disebutkan, bahwa “Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

Berbeda dengan hukum formal, dalam hukum adat ketentuan 

tentang kedewasaan tidak ditentukan menurut ukuran umur yang pasti 

karena setiap orang berbeda tingkat kedewasaannya. 

Begitu pula menurut hukum islam sebagaimana dikatakan oleh 

Mulyana W.Kusumah bahwa kedewasaan seseorang itu tidak 

berdasarkan hitungan usia yang pasti tetapi sejak ada tanda-tanda 

perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. 7 

Dan terjadinya perubahan ini adalah berbeda pada setiap orang. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan sesuai dengan pokok 

permasalahan, maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

3. Pengertian Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap 

anak terjadi akibat lemahnya posisi anak yang sering dianggap sebagai 

objek. Perlakuan-perlakuan tersebut tidak wajar dan sering dilakukan 

1986), hlm. 3. 

7 Mulyana W.Kusumah. Hukum dan Hak-hak Anak. (Jakarta: Rajawali, 

137


dengan mempergunakan kekerasan yang semuanya diawali dengan 

ancaman atau bujukan terhadap korban. 

Di dalam KUHP yang berlaku maupun RUU KUHP yang telah 

disusun di Indonesia dikenal istilah kekerasan seksual, beberapa 

bentuknya seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi dapat 

dikemukakan di dalamnya, yakni dibawah payung bab kejahatan 

terhadap kesusilaan. 

Dengan demikian, kekerasan seksual termasuk dalam kategori 

kejahatan kesusilaan. Itu sendiri tidak ada penjelasannya secara resmi 

dalam KUHP. Penjelasan mengenai istilah ini dapat ditemukan dalam 

buku non resmi yang disusun oleh R. Soesilo yang menyebutkan 

bahwa: “Kesusilaan diartikan sebagai rasa kesopanan yang berkaitan 

dengan nafsu perkelaminan. Lebih jauh dikatakan sebagai suatu 

perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin”. 8 Misalnya, 

bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan 

perempuan atau laki-laki, mencium, dan sebagainya. 9 

Begitu pula istilah kekerasan tindak dirumuskan secara jelas 

baik dalam KUHP maupun RUU KUHP Nasional. Dalam Pasal 89 

KUHP hanya disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan 

adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). 

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan 

atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan 

sebagainya. 10 

Kemudian dalam RUU KUHP nasional kekerasan atau 

ancamankekerasan dirumuskan sebagai berikut: 11 

Bahwa perempuan tidak menghendaki/menyetujui hubungan seksual 

tersebut. Mengeluarkan atau bahkan mengeliminasi hubungan seksual 

yang dilakukan berdasarkan ketundukan (submssion), karena alasanalasan 

tertentu. Umpamanya antara seorang majikan terhadap 

bawahanya yang merasa khawatir dengan masa depan pekerjaannya, 

atau cemas dengan nilai ujian dalam konteks hubungan guru dengan 

murid. 

Menurut WHO, kekerasan atau violence adalah penggunaan 

kekuatan fisik dan kekerasan, ancaman atau tindakan terhadap diri 

sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang 

8 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 

Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politteia, 1983), 

hlm. 204. 

9 Ibid. 

10 Ibid. 

11 Ratna Batara Munti. Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas. Jakarta: 

Deputi Kajian LBH Apik. 

138


mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, 

kelainan perkembangan ataupun perampasan hak. 

R.Audi menyatakan bahwa “Violence sebagai serangan atau 

penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan 

penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas 

atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik 

seseorang.” 12 Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa setiap penggunaan kekuatan fisik atau serangan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang yang merupakan keadaan 

alamiah manusia dimana tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

luka/trauma terhadap orang lain. 

Pengertian seksual menurut kamus hukum adalah “Sesuatu 

yang berkenaan dengan seks, segala sesuatu yang berkaitan dengan 

masalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan khusus di antara 

manusia.” 13 Istilah seksualitas merujuk pada suatu konsep, konstruksi 

sosial terhadap nilai, orientasi, perilaku yang berkaitan dengan seks. 

Seks adalah ciri-ciri anatomi biologis yang memberikan perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan. 14 

Pengertian seksual dalam istilah ilmu kedokteran yaitu hal-hal 

yang berkaitan dengan persetubuhan dan hasil kekerasan 

penyertaannya seperti pada perkosaan dan penyimpangan seksual yang 

lain. 15 

Aktivitas seksual yang disertai kekerasan seksual tidak hanya 

antar lawan jenis, tetapi pada hubungan kelamin sejenis bahkan 

dilakukan terhadap anak-anak sekalipun.Kekerasan seksual terhadap 

anak diartikan sebagai penggunaan anak dan remaja yang masih 

dependen, sebelum matang tingkat perkembangannya dalam kegiatan 

yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka yang tidak mampu 

melakukan secara sukarela atau melanggar norma sosial dari peran 

keluarga. 16 

Definisi tersebut mungkin akan lebih “keras” jika ditambahkan 

unsur pemaksaan ke dalamnya. Pemaksaan menjadi unsur yang 

niscaya dianggap bahwa anak, berhubung tingkat perkembangan 

belum mampu melakukan tindakan seksual atas dasar suka sama suka. 

Istilah penganiayaan atau pelecehan seksual sering dipakai pengganti 

12 I Marshana Windhu. Kekuasaan dan Kekerasan. Jakarta: Kanisius. 

hlm. 63. 

13 Sudarson,Kamus Hukum,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992),hlm. 432. 

14 

Ahmad Sofian, et.all,Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Jerman,(Yogyakarta: Kerjasama PusatPenelitian Kependudukan Universitas 

Gadjah Mada dan Ford Foundation), hlm. 7. 

15 Kusnadi, Masalah Seksual,(Surabaya: Karya Anda, 1990), hlm. 26. 

16 Ibid., hlm. 8. 

139


istilah kekerasan seksual. 17 Penyalahgunaan seks pada anak adalah jika 

ada seorang anak (dibawah 16 tahun) dilibatkan dalam kegiatan yang 

bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang 

mengajak dan pihak pengajak tersebut secara seksual memang sudah 

matang. Penyalahgunaan seksual terhadap anak menurut Ducan dan 

Beker, misalkan dilakukan oleh dan antara anggota keluarga, dengan 

orang diluar keluarganya atau dengan orang yang asing sama sekali. 

Hanya terjadi sekali atau beberapa kali, dengan orang yang sama atau 

orang yang berbeda. 18 

Bentuk kegiatan penyalahgunaan seks bisa berupa tanpa 

kontak fisik sama sekali seperti cabul, ekshibisionisme, ada kontak 

fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi senggama. 19 

Penyebab pelecehan seksual pada dasarnya adalah adanya 

dorongan seksual yang menimbulkan ketegangan seksual, dan 

membutuhkan pelepasan seksual. Bagi pelaku, bentuk-bentuk 

pelecehan seksual merupakan pelepasan ketegangan seksual, walaupun 

tidak selalu berupa keputusan seksual yang utuh. 20 

C. Pembahasan 

Pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak dibawah 

umur dapat dilakukan dengan beberapa upaya salah satunya adalah 

melalui peningkatan peran dan tanggung jawab orang tua. Tanggung 

jawab orang tua yaitu melindungi anak-anak dari tindak kekerasan 

seksual. Selain pencegahan melalui peningkatan peran dan tanggung 

jawab orang tua, peran dan koordinasi antara lembaga-lembaga sosial 

masyarakat lain seperti sekolah dan masyarakat serta Lembaga 

Perlindungan Anak juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak 

kekerasan seksual pada anak dibawah umur. 

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dibawah umur dapat 

dilakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satunya melalui 

pendekatan yuridis maupun pendekatan non-yuridis atau sosiologis 

seperti mengetahui faktor-faktor penyebab atau yang melatarbelakangi 

seorang melakukan perbuatan itu. Dari faktor-faktor inilah, pihak 

aparat penegak hukum, orang tua maupun masyarakat dapat 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya-tindak kekerasan seksual 

terhadap anak dibawah umur. Bagi orang tua misalnya perlu 

mengawasi dengan baik, sehingga kesempatan tersebut tidak 

digunakan oleh seseorang untuk melakukan tindak kekerasan seksual 

17 Ibid. 

18 Nazmi Akbar, Penyalahgunaan Seks Pada Anak, Suatu Kenistaan, 

Artikel Koran Kalimantan Post, (2002), hlm. 4. 

19 Ibid. 

20 Ahmad Sofian, et.al. Op. Cit., hlm. 5. 

140


terhadap anaknya. Kemudian pihak aparat penegak hukum harus 

bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak 

lainnya melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai 

faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan seksual 

terhadap anak termasuk dampaknya, sehingga dapat mengantisipasi 

terjadinya tindak kekerasan seksual. Selanjutnya pihak pengelola 

televisi dapat mengurangi tayangan-tayangan yang mengandung unsurunsur 

kekerasan dan pornografi. 

Begitu pula pihak aparat penegak hukum dalam hal ini 

kepolisian lebih intensif melakukan razia terhadap peredaran VCD 

porno serta pihak pengelola majalah atau tabloid dapat mengurangi 

sajian bersifat pornografi seperti memperlihatkan aurat wanita dan 

lain-lain. 

Mengingat salah satu kendala penanganan kasus tindak 

kekerasan seksual terhadap anak adalah keenganan dan 

ketidakpercayaan (keluarga) korban pada birokrasi aparat penegak 

hukum, khususnya kepolisian maka untuk merangsang kesediaan 

korban melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya 

semestinya dilakukan pendekatan dan kemudahan dalam proses 

pelaporan yang sifatnya empatif terhadap penderitaan korban. 

Selain deregulasi atau pemberian kemudahan dalam pelaporan 

oleh aparat kepolisian hal lain yang dibutuhkan korban kekerasan 

seksual adalah persoalan kepastian hukum. Untuk menangani anak 

perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebetulnya sangat 

dibutuhkan kehadiran lemabga atau pusat krisis yang benar-benar 

berkompeten di bidang penangana korban kekerasan seksual. 

Selain pencegahan melalui hal-hal tersebut diatas maka harus 

diketahui bahwa faktor utama terjadinya kasus kekerasan seksual 

adalah karena kurangnya pembelajaran moral atau faktor agama. 

Dalam artian seseorang yang taat melaksanakan ajaran agama maka 

dia mempunyai kendali dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana 

termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. 

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus 

termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal 

ini didasarkan alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa 

dan matang. Anak-anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang 

telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak 

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 

141


mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia 

perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan 

hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. 

Didalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus 

wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam 

pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan 

dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan 

anak korban kejahatan.Perlindungan anak secara nasional telah 

memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai landasan konstitusional serta pasal 21 sampai 24 


Adapun pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur 

bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.” 

D. Solusi 

Solusi yang kami tawarkan dari masalah-masalah yang ada diatas: 

1) Memberdayakan peran masyarakat dalam rangka pencegahan dan 

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak di 

Kota Banjarmasin. 

2) Mengedukasi orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar Kota 

Banjarmasin dalam rangka pencegahan dan perlindungan hukum 

bagi korban; 

3) Memberdayakan peran komisi nasional perlindungan anak kota 

Banjarmasin sebagai pusat konsultasi, edukasi, dan pengaduan 

bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah 

umur; 

4) Memberdayakan dan meningkatkan peran pemerintah kota untuk 

mensinergiskan semua elemen yang terlibat di dalam upaya 

pencegahan dan perlindungan hukum bagi korban. 

142


Langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan dalam upaya 

pencegahan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual 

pada anak di bawah umur: 

1) Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat oleh 

mahasiswa di Kota Banjarmasin terkait dengan urgensi 

pencegahan dan perlindungan hukum bagi korban dibawah umur 

bekerja sama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum 

universitas lambung Mangkurat (LKBH Unlam) Banjarmasin dan 

komisi nasional perlindungan anak; 

2) Membentuk forum kajian dan advokasi dibidang pencegahan dan 

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di bawah umur 

tingkat mahasiswa di Kota Banjarmasin sebagai upaya untuk 

membantu pemerintah kota dalam bidang ini; 

3) Membentuk posko-posko pengaduan kasus kekerasan seksual di 

bawah umur di pelosok-pelosok kota Banjarmasin bekerjasama 

dengan pemerintah daerah dan warga sekitar. 


Dari pemaparan diatas kami berkesimpulan antara lain: 

1. Pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak dibawah umur 

dapat dilakukan dengan beberapa upaya salah satunya adalah 

melalui peningkatan peran dan tanggung jawab orang tua. 

Tanggung jawab orang tua yaitu melindungi anak-anak dari tindak 

kekerasan seksual. Selain pencegahan melalui peningkatan peran 

dan tanggung jawab orang tua, peran dan koordinasi antara 

lembaga-lembaga sosial masyarakat lain seperti sekolah dan 

masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak juga dibutuhkan 

untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak 

dibawah umur. 

2. Memberdayakan peran masyarakat dalam rangka pencegahan dan 

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak di 

Kota Banjarmasin. 

3. Selain pencegahan melalui hal-hal tersebut diatas maka harus 

diketahui bahwa faktor utama terjadinya kasus kekerasan seksual 

adalah karena kurangnya pembelajaran moral atau faktor agama. 

Dalam artian seseorang yang taat melaksanakan ajaran agama 

maka dia mempunyai kendali dan pegangan dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga tidak mudah terpengaruh untuk melakukan 

tindak pidana termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak di 

bawah umur. 

Dari pemaparan diatas kami memberikan saran anatara lain : 

1. Perlunya sinergisitas antara elemen-elemen yang ada seperti 

keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga perlindungan anak, dalam 

upaya penumpasan kekerasan seksual pada anak; 

143


2. Perlunya peran pemerintah kota dalam melindungi warganya 

dan selaku regulator dibidang kekerasan seksual pada anak; 

3. Perlunya pendidikan agama sejak dini untuk menagkis seranganserangan 

yang negatif. 


Ahmad Sofian, et.al. kekerasan Seksual Terhadap Anak Jerman. 

Yogyakarta: Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan 

Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation. 

Akbar, Nazmi. 2002. “Penyalahgunaan Seks Pada Anak, Suatu 

Kenistaan. Artikel Koran Kalimantan Post Terbitan 16 Oktober 

2002. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 

Kusumah. 1990. Masalah Seksual. Surabaya: Karya Anda. 

Munti, Ratna Batara. Tanpa tahun. Kekerasan Seksual: Mitos dan 

Realitas. Jakarta: Deputi Kajian LBH Apik 

Soesilo, R. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 

Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 

Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2974 Tentang 

Perkawinan. 


Kesejahteraan Anak. 


Hak Asasi Manusia. 


Perlindungan Anak. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 


Windu , I Marsana. 1992. Kekuasaan dan Kekerasan. Jakarta: Kanisius. 

www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korbankejahatanperkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/ 

www.gresnews.com/mobile/berita/sosial/00105-akar-masalah-danpenyebabkekerasan-pada-anak 

144


PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN 

KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA BARAT 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 


Abstrak 

Di dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam kejahatan 

kekerasan seksual, perlindungan dan penanganan korban merupakan 

salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum 

itu sendiri. Sistem peradilan pidana di negara Indonesia yang bertujuan 

menindak secara tepat pelaku tindak pidana dimulai dari tuntutan 

bahkan sampai masuknya terpidana ke lembaga pemasyarakatan 

merupakan fokus utama negara melalui perangkatnya. Namun, hal 

tersebut sedikit berbanding terbalik dengan peran negara dalam 

memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan 

seksual itu sendiri khususnya terkait hak materiil yang dapat diberikan 

kepada korban dan penanganan yang dapat diberikan kepada korban 

agar pulih baik secara fisik maupun secara psikis. Atas penjelasan 

diatas, makalah ini dibentuk dengan tujuan untuk menganalisis 

pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual 

yang ada sekarang ini, termasuk juga instrumen perlindungan hukum 

korban kekerasan seksual terkait hak korban secara materiil dengan 

melihat dan menimbang beberapa peraturan perundang-undangan 

terkait. Ruang lingkup bahasan yang dimulai secara umum di Indonesia 

sampai akhirnya memusat kepada penanganan di Jawa Barat. Adapun 

analisis yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris 

dengan melihat pengaturan perlindungan hukum dan penanganan 

korban, termasuk juga data-data terkait yang selanjutnya dijadikan 

sebagai hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

belum efektifnya perlindungan hukum dan penanganan korban 

kekerasan seksual. Termasuk belum secara jelas mengatur terkait hak 

materiil yang dapat dimintakan korban sehingga perlindungan hukum 

terkait hak materiil masih lemah pengaturannya. 


Dewasa ini, posisi korban kekerasan seksual sangatlah rentan 

terhadap teror, intimidasi, dan tidak terlindunginya oleh hukum serta 

dikucilkan dari masyarakat luas. Hal itu menjadikan korban kekerasan 

seksual cenderung tidak mau berbicara karena keadaannya justru dapat 

menempatkan dirinya sebagai “korban untuk yang kedua kalinya” 

akibat dari terungkapnya peristiwa yang dialaminya. Sesuai dengan 

istilah, siapa yang berbuat haruslah bertanggung jawab, keadilan dan 

145


kebenaran tentu harus tetap ditegakkan. Hal tersebut tidak bisa 

didiamkan, negara haruslah membuat instrumen hukum yang tepat 

terkait kejahatan-kejahatan yang khusus seperti kejahatan seksual agar 

tidak hanya memberikan kepastian hukum, akan tetapi juga memberikan 

keadilan serta kebenaran terhadap korban. Negara perlu mengambil 

peran ganda dalam hal ini, yakni pertama, menindak pelaku sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan kedua, mengambil tindakan lanjutan 

bagi korban dengan tepat. 

Tidak terlaporkannya suatu kasus atau non-reporting of crime 

dalam tindak pidana kekerasan seksual menjadi kendala utama dalam 

melihat permasalahan secara angka atau kuantitatif. Peran negara dirasa 

tidak cukup memberikan perlindungan hukum termasuk di dalamnya 

aspek medis (fisik dan psikis), sampai pada putusan pengadilan yang 

dirasa tidak memberikan keadilan terhadap korban kekerasan seksual. 

Hal ini pun sejalan dengan peningkatan kasus kekerasanseksual yang 

mencapai 100 persen. 1 

Kenyataan tersebut menjadi problema yang luar biasa di negara 

yang menjunjung tinggi nilai ketimuran namun sudah mulai rontok 

akibat perilaku immoral yang tidak berperikemanusiaan. Negara perlu 

mengakomodir setiap kebutuhan masyarakatnya termasuk dalam 

mencari kebenaran dan menegakkan keadilan setinggi-tingginya yang 

bukan saja menghukum pelaku kejahatan namun bersama-sama 

bertanggung jawab untuk memberikan ruang dan tempat yang nyaman 

bagi korban kekerasan seksual yang sesuai dengan tujuan sebuah negara 

yang mencantumkan instrumen hak asasi manusia di dalam konstitusi 

sebagai dasar untuk berbangsa dan bernegara. 

A. Mekanisme Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

Ruang lingkup perlindungan hukum yang akan dibahas adalah 

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat 

hukumnya seperti peraturan perundang-undangan (Kitab Undangundang 

Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan instrumen hukum 

lainnya), mulai dari seseorang yang diidentifikasi sebagai korban 

kekerasan seksual, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, 

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses 

pemulangan korban kekerasan seksual, dan reintegrasi sosial. Selain hal 

1 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Peningkatan 

Kasus Kekerasan Seksual Capai 100 Persen, diakses dari 

http://2010.menkokesra.go.id/content/peningkatan-kasus-kekerasan-seksualcapai-100-persen 


146


tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi atau ganti rugi 

yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual. 

Dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap korban 

kejahatan termasuk kekerasan seksual, tidak terlepas dari beberapa asas 

hukum yang memerlukan perhatian yakni dalam hukum pidana itu 

sendiri. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut: 

1) Asas Manfaat 

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya 

kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban 

kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, 

khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta 

menciptakan ketertiban masyarakat. 

2) Asas Keadilan 

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban 

kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa 

keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. 

3) Asas Keseimbangan 

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan 

perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk 

memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu 

menuju pada keadaan yang semula (restitutio in integrum), asas 

keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya 

pemulihan hak-hak korban. 

4) Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi 

aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam 

upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. 2 

Jika dilihat terkait asas yang berhubungan erat dengan tujuan 

dari instrumen tersebut, sesuailah dengan pendapat Andi Hamzah dalam 

bukunya “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang 

berkaitan dengan hak- hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk 

mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa 

memperhatikan pula hak-hak korban.” 3 Terkait perlindungan hukum 

tersebut haruslah dimulai dari persamaan di depan hukum. Maksudnya 

ialah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kekerasan 

seksual untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di 

depan hukum. Oleh karena itu, hukum harus menjamin suatu sistem 

2 Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan 

Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 

164. 

3 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33. 

147


dimana untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban 

serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak 

untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai 

dengan asas hukum. 

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 

perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 

seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, 

dan bantuan hukum. Mengenai ganti rugi dan restitusi adalah sesuatu 

yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dengan 

memperhitungkan kerusakan yang disebabkan oleh si pelaku secara 

langsung dan menimbulkan pula pertanggungjawaban secara tidak 

langsung kepada masyarakat atau negara (the responsible of the 

society). Seringkali terdapat kelemahan dalam sistem tersebut dalam 

arti KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban 

dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara 

dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. 

Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban 

kejahatan khususnya korban kekerasan seksual dirasa menimbulkan 

ketidakadilan. Ada beberapa keadaan yang dipandang dari aspek korban 

kekerasan seksual khususnya korban pemerkosaan mengenai 

perlindungan hukum saat ini: 

1) Korban tidak mendapatkan ganti rugi (putusan yang dijatuhkan 

hakim hanya menjatuhkan satu jenis putusan pemidanaan) 

2) Jika terjadi kehamilan akibat perkosaan, maka posisi korban tidak 

mendapatkan perlindungan yang jelas 

3) Tidak ada pengakuan status anak akibat perkosaan 

Jika mengacu kepada tujuan pidana itu sendiri yang lebih 

condong dalam aspek melihat pelaku, hal tersebut memanglah perlu 

akan tetapi perlu juga ada kekhususan terhadap kejahatan khusus pula, 

salah satunya ialah kekerasan seksual itu sendiri. Bahwa dalam 

penanganan baik secara hukum dan aspek medis diperlukan hal-hal 

khusus akibat sangat kompleksnya kekerasan seksual ini, antara lain: 

1) Terkait pembuktian dimana seringkali kejahatan terjadi tanpa saksi 

mata lain hanya saksi korban saja (unnus testis nullus testis atau 

satu saksi bukan saksi); 

2) Ketakutan korban untuk melaporkan kasus tersebut dengan alasan 

yang kompleks pula; 

3) Alat bukti yang minim, terutama seringkali sudah hilang akibat 

sudah membersihkan diri; 

4) Perspektif korban yang takut akan hukum; 

5) Seringkali melapor pada saat kejadian sudah berulang-ulang terjadi; 

6) Pengaruh dimana akan melakukan perbuatan yang sama kepada 

orang lain; dan 

148


7) Penyakit seksual. 

Maka dapat dilihat perlunya kekhususan sejak awal terhadap 

seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga akhirnya 

kekhususan ini memberikan ruang gerak yang baik untuk korban itu 

sendiri. Hal tersebut menjadi pusat perhatian yang terletak khusus 

kepada korban. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian 

perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 

1) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi 

korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau 

kepentingan hukum seseorang). 

2) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan 

atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang 

telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan 

“penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa 

pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin 

(antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, 

kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial), dan 

sebagainya. 4 

Sekarang ini Indonesia telah memiliki undang-undang yang 

secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu 

melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. Selain memiliki undang-undang yang secara khusus 

mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga 

memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. 

Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan 

tentang perlindungan korban kejahatan: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban 

kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini 

tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu: 

a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai 

sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, jadi hanya 

sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya 

pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana; 

b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat 

diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu 

tahun atau pidana kurungan; 

4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), 

hlm. 61. 

149


c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya 

bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif. 5 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

dan lain-lain. 

Jika melihat ranah kekerasan seksual dari Komnas Perempuan, 

maka terdapat 14 jenis kekerasan seksual yakni: 1) perkosaan; (2) 

pelecehan seksual; (3) eksploitasi seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) 

perbudakan seksual; (6) intimidasi atau serangan bernuansa seksual 

termasuk ancaman atau percobaan perksoaan; (7) prostitusi paksa; (8) 

pemaksaan kehamilan; (9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan 

perkawinan; (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (12) 

kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi 

perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; 

(13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik 

tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi 

perempuan. Keempat belas jenis kekerasan seksual ini bukanlah daftar 

final, karena ada kemungkinan sejumlah jenis kekerasan seksual yang 

belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya. Seruan 

ini menghantarkan Komnas Perempuan untuk menemukan bentuk lain 

dari kekerasan seksual yang dihadapi perempuan di tahun 2012, yaitu 

(15) pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi. 6 Maka di Jawa Barat sendiri 

terdapat salah satu peraturan daerah terkait salah satu bagian kekerasan 

seksual yang diatur, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 

Perdagangan Orang di Jawa Barat. 

Pada dasarnya semua instrumen yang berkaitan tentang korban 

kekerasan seksual secara eksplisit menjelaskan mengenai perlindungan 

bagi korban kekerasan seksual tidak saja dilakukan oleh negera akan 

tetapi masyarakat pula dalam hal reintegrasi sosial. Melihat mekanisme 

perlindungan hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting. 

Pertama, perlindungan dalam hal perawatan medis, psikologis, dan 

konseling. Kedua, perlindungan hukum dalam khusus acara pidana, dan 

ketiga ialah perlindungan hukum dalam hal pemenuhan hak korban. 

5 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses 

Peradilan Pidana, Artikel Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 

1, (1998), hlm. 17. 

6 

Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual:Kenali dan Tangani, 

diakses dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/ 

2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf 

150


B. Praktik di Jawa Barat Terkait Perlindungan Hukum dan 

Penanganan Korban Kekerasan Seksual 

Keterbatasan data resmi mengenai jumlah kekerasan seksual di 

Indonesia menjadi suatu kendala awal untuk melihat pendekatan secara 

angka atau kuantitatif. Namun, jika melihat dalam penalaran dasar 

terkait angka kekerasan seksual di Indonesia dapat dipastikan angka 

tersebut bukanlah menjadi patokan yang kuat, karena khusus mengenai 

kekerasan seksual ini tidak dapat dijadikan pertimbangan yang baik 

karena kekhususan kekerasan seksual tersebut. Istilah ini dikenal 

dengan non-reporting of crime (kejahatan yang tidak dilaporkan). 

Adanya non-reporting ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: 

1) Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya 

baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis; 

2) Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, 

terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri; 

3) Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini 

belum tentu dapat membuat dipidananya si pelaku; 

4) Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa 

cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui 

publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang 

dirasanya membuat makin terluka); 

5) Si korban khawatir akan retalisasi atau pembalasan dari pelaku 

(terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya); 

6) Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban 

membuatnya enggan melapor; 

7) Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan 

mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum; dan 

8) Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya 

merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. 7 

Sehingga terkait data yang bisa diberikan hanyalah data yang 

masuk dari instansi terkait yang bergerak dalam bidang pelindungan 

atau pemberdayaan wanita dan anak di Jawa Barat. Data yang diambil 

dimana korban sudah melapor dan ditangani oleh instansi terkait, antara 

lain: 

7 Kelompok Kerja “Convention Watch“ Pusat Kajian Wanita dan 

Gender Universitas Indonesia, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak 

Kekerasan terhadap Perempuan dan AlternatifPemecahannya, (PT 

Alumni, Jakarta: 2000), hlm. 82. 

151


Sumber: P2TP2A 

Termasuk juga data sekunder pada tahun 2012 terdapat kasus 

kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh terpidana Andri 

Sobari alias Emon di Sukabumi, Jawa Barat yaitu jumlah korban 

sodomi yang sudah mencapai 114 anak dan 39 anak di antaranya sudah 

divisum, 7 lagi menderita kerusakanpada anus. Terdapat juga kasus 

yang hampir sama terjadi di Bandung, Dayeuh Kolot yakni 21 orang 

152


anak menjadi korban. 8 Ketua Umum Komisi NasionalPerlindungan 

Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap 

anak di Jawa Barat menduduki posisi tertinggi nomor 3 di Indonesia. 

Dari 2,1 juta laporan kekerasan selama 2013, 38 persen terjadi di Jawa 

Barat. Dari angka tersebut 52 persen adalah kekerasan seksual. 9 

Berdasarkan laporan tersebut pada hakikatnya korban sudah mendapat 

perlindungan hukum dalam aspek medis. Namun, tidak ada kejelasan 

terkait ganti rugi yang dapat dimintakan oleh korban kekerasan seksual 

terutama kepada korban yang mengalami kerusakan nyata. Pada 

hakikatnya aparat penegak hukum hanya cukup dengan menghukum 

berat terdakwa saja sama seperti Emon yang dituntut 15 tahun oleh 

jaksa. 

Untuk perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual 

itu sendiri di Jawa Barat, antara lain: 

Terdapat beberapa instansi terkait mengenai penanganan kasus 

kekerasan seksual, yaitu: 

a. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak); 

b. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah); 

c. Dinas sosial. 

8 Diakses dari http://www.koran-sindo.com/node/411722 pada tanggal 

10 Oktober 2014 

9 Ketua Komisi Perlindungan Anak Nasional, Arist Merdeka Sirait saat 

memberikan penjelasan tentang keinginan pertemuan anak korban selamat 

pembunuhan oleh ibu kandungnya sendiri di Mapolres Cimahi, Jawa Barat. 

Kamis (13/3). Arist datang mendampingi dan menyampaikan pesan untuk 

disampaikan kepada Kapolres Cimahi, AKBP Erwin Kurniawan dari Fahrul, 

korban selamat dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. 

Fahrul ingin bertemu ibunya yang kini ditahan di Polres Cimahi karena rindu. 

TEMPO/Aditya Herlambang Putra, diakses dari http://www.tempo.co/read/ 

news/2014/08/14/173599507/Jawa-Barat-Darurat-Kekerasan-Seksualterhadap-Anak 


153


Namun pada prakteknya terdapat beberapa kekurangan terkait 

penanganan kasus tersebut, yaitu: 

i. Ketiga instansi tersebut bekerja masing-masing dengan programnya 

yang berbeda-beda. 

ii. Khusus untuk UPTD, khususnya UPTD SKB/BPKB (Balai 

Pengembangan Kegiatan Belajar) lebih bergerak kepada 

penanganan korban anak. 

iii. Tidak adanya rekomendasi dari polisi/hakim (penegak hukum) 

mengenai rekomendasi selanjutnya untuk korban, sehingga korban 

cenderung tidak mengetahui program tersebut sama sekali. 

Terkait perlindungan hukum yang terdapat sekarang ini sudah 

diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk juga 


Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Nomor 1 

Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan 

Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang secara 

tertulis menjelaskan terkait standar pelayanan minimal. Dapat dikatakan 

secara tertulis terdapat dan dimungkinkan untuk perlindungan hukum 

secara medis, pelayanan terpadu, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. 

Namun gap terbesar dari SPM ini adalah tiadanya keterkaitan langsung 

antara proses layanan UPT dan penyelidikan di bawah Kepolisian. 

Padahal SPM telah menegaskan bahwa pengulangan keterangan korban 

sangat berpengaruh pada dampak psikologis perempuan korban 

kekerasan. Adalah benar bahwa SOP mengenai layanan kesehatan 

menyediakan layanan komprehensif untuk perempuan korban kekerasan 

seksual, namun pedoman SPM berfokus pada memberikan panduan 

„pemulihan psikologis‟ semata dan belum memasukkan „pengambilan 

data untuk kepentingan penyidikan‟. Hal ini merupakan akibat dari 

penulisan SPM tidak langsung ditempatkan pada konteks reformasi 

hukum dan kebijakan untuk layanan terpadu. 10 Belum lagi ekonomi 

menjadi alasan seseorang mendapat layanan yang baik karena uang 

tidak pernah berbohong, seringkali bagi korban kekerasan seksual yang 

memiliki kekurangan dalam ekonomi maka mendapat pelayanan yang 

10 Komnas Perempuan, SPM: SOP Layanan, Standar Pembiayaan, dan 

Pedoman Sistem Pencatatan Data Kekerasan, diakses dari 

http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=co 

m_content&view=article&id=83%3Astandar-pelayanan-minimal-peluangdan-tantangan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-korbankekerasan&catid=41%3Atulisan-lain&Itemid=97 

154


seadanya saja bahkan cenderung tidak direhabilitasi atau diintegrasi 

akibat pemikiran biaya mahal yang dikeluarkan. 

Untuk perlindungan hukum yang kedua, yakni dalam hal acara 

pidana, adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 

menjelaskan tidak secara eksplisit memasukan kekerasan seksual 

sebagai kasus-kasus tertentu dimana dapat dimintakan hak perlindungan 

oleh LPSK. 

Kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak 

pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan 

tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban 

dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. 11 

Jelas sangat sukar juga untuk menentukan apakah kekerasan 

seksual dimasukan kedalam tindak pidana lain yang mengakibatkan 

posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwanya. Beberapa ahli hukum mengatakan secara 

tekstual dapat dipakai penafsiran memperluas arti kata, maka masuklah 

kekerasan seksual namun terdapat pandangan lain bahwa khusus 

kekerasan seksual tidaklah dimasukan dalam hal tersebut. Sekalipun 

dimasukan maka tidak jelas lagi arti kata dimana “situasi sangat 

membahayakan jiwanya” karena pada hakikatnya semua korban akan 

merasakan hal tersebut. Maka yang dimaksudkan perlindungan hukum 

dalam hal acara pidana ialah proses peradilan yang khusus, yakni 

persidangan yang tertutup dan ganti rugi. Terkait perlindungan ketiga 

ini yang menjadi poin penting yang akan dibahas yakni hal pemenuhan 

hak korban. Mengenai ganti rugi dan restitusi adalah sesuatu yang 

diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dengan 

memperhitungkan kerusakan yang dideritanya oleh si pelaku secara 

langsung dan menimbulkan pula pertanggung jawaban secara tindak 

langsung kepada masyarakat atau negara (the responsible of the society) 

untuk rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban 

kekerasan seksual dan reintegrasi sosial. Inilah yang sering terlupakan 

bahwa anggapan bahwa negara cukup hanya dengan menghukum 

pelaku bukan berarti selesainya persoalan. Di sinilah peran negara yang 

tidak boleh terpisahkan yakni menindak pelaku serta tidak melupakan 

untuk memperbaiki korban. Namun kesemua perlindungan hukum 

tersebut untuk memperbaiki pelaku secara mental. Akan tetapi, 

perlindungan hukum sekarang ini belum ada jaminan hak korban secara 

materiil yang jelas dan tegas. Misalnya dalam pasal 7 ayat (1) Undangundang 

LPSK bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke 

pengadilan berupa: 

11 Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksidan Korban 

155


a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat; 

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab 

pelaku tindak pidana. 

Namun dalam pasal 7 ayat (3) hanya disebutkan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi 

diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan hingga saat ini belum 

ada satupun Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme 

pemberian kompensasi dan restitusi tersebut. 12 Terkait perlindungan dan 

hak saksi dan korban pada pasal 5 Undang-undang LPSK hanya terbatas 

kepada kasus-kasus tertentu yang tidak menjelaskan secara eksplisit 

mengenai kasus kekerasan seksual. Munculnya juga MoU LPSK dengan 

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) hanya bergerak dalam hal 

rehabilitasi sosial dan psikososial yakni pasal 6 saja, namun terkait 

jaminan pasal 5 inilah yang dirasa kurang untuk kasus kekerasan 

seksual. 

C. Pembaharuan Perlindungan Hukum dan Penanganan Korban 


Terkait segala kekurangan dan kelemahan dalam sistem 

penegakan hukum dan/atau perlindungan hukum khusus kepada korban 

kekerasan seksual maka perlu adanya pembaharuan hukum yang sesuai 

akan kebutuhan nyata korban dari kekerasan seksual tersebut, antara 

lain: 

1) Dimulai dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai 

hukum tentang kekerasan seksual sehingga perspektif masyarakat 

mengenai hukum terutama tidak salah serta tidak takut dalam 

melapor masalah seputar kekerasan seksual. 

2) Terdapat standar perlakuan untuk korban tindak pidana yang 

bersifat privasi, antara lain: 

a. Semua korban tindak pidana, penyelewengan wewenang atau 

pelanggaran hak asasi manusia hendaknya diperlakukan dengan 

belas kasihan dan dihargai; 

b. Korban hendaknya memperoleh akses pada mekanisme 

peradilan dan langkah perbaikan langsung; 

c. Prosedur langkah perbaikan hendaknya cepat, adil, murah, dan 

dapat diakses; 

d. Korban hendaknya diberitahu hak-haknya untuk memperoleh 

pemulihan dan perlindungan; 

12 Zaky Alkazar Nasution, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan 

dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Tesis), Semarang: Fakultas Hukum 

Universitas Dipenogoro, 2008), hlm. 116. 

156


e. Korban hendaknya diberitahu peran mereka dalam prosedur 

resmi, lingkup, penentuan waktu, dan kemajuan proses serta 

penempatan kasus mereka; 

f. Korban hendaknya diperkenankan menyampaikan pandangan 

dan perasaannya mengenai segala hal berkaitan kerugian 

terhadap kepentingan pribadi mereka; 

g. Korban hendaknya memperoleh semua upaya pendampingan 

hukum, material, medis, psikologis, dan pendampingan sosial 

dan diberi tahu ketersediannya; 

h. Korban hendaknya tidak mendapat penanganan kasus secara 

minimal; 

i. Privasi dan keselamatan korban hendaknya dilindungi; 

j. Hendaknya dihindari penundaan penanganan kasus korban; 

k. Jika memungkinkan, para pelanggar hendaknya memperoleh 

pemulihan; 

l. Pemerintah hendaknya melakukan pemulihan jika pejabat 

publik keliru; 

m. Ganti rugi finansial hendaknya ditanggung oleh pihak 

pelanggar atau, jika tidak mungkin, oleh negara; dan 

n. Polisi hendaknya terlatih dalam memenuhi kebutuhan korban, 

dan hendaknya disediakan panduan guna menjamin bantuan 

yang tepat dan segera. 

3) Adanya rekomendasi untuk dapat dilayani secara baik oleh instansi 

pelayanan yang tepat. 

Korban seksual harus direkomendasikan secara cepat ke instansi 

pelayanan yang tepat. Peran negara, melalui kementerian yang 

terkait, harus membantu instansi penegakan hukum, instansi 

pelayanan sosial, badan administratif yang terkait, dan organisasi 

masyarakat dalam membangun suatu mekanisme perlindungan yang 

baik. Termasuk adanya kerja sama antar instansi (penegak hukum 

dan jasa pelayanan sosial). 

4) Secara khusus hakim dapat memutus juga terkait rekomendasi 

penanganan korban kekerasan seksual kepada instansi yang tepat 

berdasarkan kebutuhan korban yang terlihat selama proses 

persidangan. 

5) Membuat peraturan perundang-undangan baru terkait kejahatan 

seksual sebagai lex specialis. 

6) Membentuk kebijakan-kebijakan dalam mengatasi tindak kekerasan 

seksual yakni perintah perlindungan dari hakim. 

7) Revisi terkait kebijakan memberi ganti rugi kepada korban. 

Pasal 99 KUHAP bahwa korban hanya berhak mendapatkan ganti 

rugi sebanyak biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dalam 

tindak pidana tersebut. Pasal 99 belum memungkinkan korban 

untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian fisik (ekonomi dan 

157


kesehatan) maupun psikis (trauma) yang dialami korban. Pasalpasal 

dalam KUHAP yang belum menjelaskan pengaturan jika 

pelaku tidak sanggup dan mau untuk membayar ganti rugi. 

8) Perlindungan saksi dan korban untuk kasus kekerasan seksual agar 

dapat diwujudkan sehingga instrumen perlindungan dimaksimalkan 

dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah terkait pasal 7 ayat 

3 terkait ganti rugi dan restitusi. 

Jika terdapat mekanisme seperti ini yang benar melindungi 

kepentingan korban dari awal pelaporan kasus kekerasan seksual, 

proses persidangan serta putusan persidangan maka perlu diyakini 

bahwa hukum menjamin hak korban sehingga tujuan hukum acara 

pidana yakni mencari kebenaran materiil yang benar dapat terwujud 

dalam penegakan hukum pidana di Indonesia termasuk di dalamnya 

dalam pemberian putusan pengadilan yang menyertakan ganti rugi bagi 

korban. 


Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

melihat instrumen hukum yang terkait dapat terlihat bahwa tujuan 

penegakan hukum pidana baik secara umum dan khusus untuk 

kekerasan seksual bersifat satu arah, yang berarti lebih condong kepada 

aspek si pelaku dan tidak khusus berbicara mengenai perlindungan 

hukum korban kekerasan seksual. 

Dengan melihat sistem penegakan hukum pidana Indonesia 

yang dapat dikatakan tidak terlalu banyak berubah, baik secara materiil, 

khusus kepada arti tindakan kekerasan seksual serta formil yakni hukum 

acara pidana yang ada, membuktikan tidak adanya mekanisme yang 

baik dalam perlindungan hukum untuk hak-hak korban kekerasan 

seksual. Di sinilah peran negara untuk menjamin kesejahteraan dan 

perdamaian untuk masyarakatnya melalui peraturan perundangundangan. 

Sebagai saran dalam rangka pembaharuan hukum dalam hal 

perlindungan hak korban kekerasan seksual maka perlu adanya 

mekanisme yang baik sejak awal sampai akhirnya yakni dengan 

menimbang solusi yang telah ditulis dalam makalah ini. 

158



Arief, Barda Nawawi. 1998. Perlindungan Korban Kejahatan dalam 

Proses Peradilan Pidana (Artikel dalam Jurnal Hukum Pidana 

dan Kriminologi Vol.1). 

___________. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: 

Kencana. 

Hamzah, Andi. 1986. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam 

Kitab Undang-undang Acara Pidana. Bandung: Binacipta. 

Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Gender 

Universitas Indonesia. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk 

Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif 

Pemecahannya. Jakarta: PT Alumni. 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Mansur, Dikdik M. Arief. 2007. Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

Nasution, Zaky Alkazar. 2008. Perlindungan Hukum terhadap 

Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia. Semarang: 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 


http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/ 

Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf 

http://www.koran-sindo.com/node/411722 

http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?opti 

on=com_content&view=article&id=83%3Astandar-pelayananminimal-peluang-dan-tantangan-layanan-terpadu-untukperempuan-korban-kekerasan&catid=41%3Atulisanlain&Itemid=97 

http://2010.menkokesra.go.id/content/peningkatan-kasus-kekerasanseksual-capai-100-persen. 

159


http://www.tempo.co/read/news/2014/08/14/173599507/Jawa-Barat- 

Darurat-Kekerasan-Seksual-terhadap-Anak 

160


EFISIENSI PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN 

PEMERKOSAAN DALAM KONTEKS PEMBERLAKUAN 

SYARI’AT ISLAM DI ACEH 

Oleh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 

Abstrak 

Dalam pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual, 

Aceh masih harus mencari bentuk idealnya. Selain penanganan secara 

holistik yang harus dilakukan, efisiensi adalah hal terpenting yang 

harus pula diperhatikan. Penanganan korban kekerasan seksual 

terkhusus pada kasus perkosaan harus ditangani dengan baik mulai 

dari penyediaan pelayanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi, 

bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial. Proses penanganan yang 

demikian haruslah terkelola dengan baik sehingga efisiensi 

penanganan korban kekerasan dapat tercapai. Ketersediaan sarana 

dan prasarana seperti ketersediaan rumah aman, pelayanan kesehatan 

yang baik dan mampu tata laksana, hingga ketersediaan petugas teknis 

yang berperspektif korban yang cukup adalah pokok perhatian yang 

mestinya diperhatikan oleh Pemerintah Aceh. Selain itu, komunikasi 

lintas instansi yang telah dilakukan sejak 2010 silam melalui 

Memorandum of Understanding (MoU) 23 instansi perlu dievaluasi 

agar tujuan diperuntukannya MoU tersebut mendekati sempurna. 

Permasalahan Aceh masih berada pada tataran efisiensi dalam 

penanganan korban, dari total jumlah instansi terkait penanganan 

korban kekerasan seksual masih berada terpusat pada salah satu 

komponen saja dan instansi pemerintah di kota dan provinsi masih 

dirasa tidak cukup baik dalam pelaksanaannya, sehingga Badan/PP 

yang ada di Aceh lebih memilih untuk berkoordinasi dengan instansi 

vertikal seperti kepolisan. Arah kebijakan ini yang haruslah dievaluasi 

agar korban kekerasan seksual dapat terpenuhi haknya. Terlebih, Aceh 

adalah entitas politik otonom yang menjalankan Syari‟at Islam. 


Pergerakan masyarakat di Aceh sangatlah dinamis. Banyak hal 

menarik yang dapat ditemui di Aceh. Selain cerita sejarahnya, peraturan 

daerah yang dikenal sebagai Qanun pun terbilang unik. Aceh adalah 

daerah yang menerapkan Syariat Islam yang dipadupadankan dengan 

pelaksanaan hukum adat. Pelaksanaan hukum semacam ini pun telah 

diakui eksistensinya sampai pada pelosok-pelosok desa (gampong) yang 

ada di Aceh. Proses pemberlakuan Syariat Islam di Aceh didasari oleh 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, 

161


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Acehdan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 

Dalam penegakannya, Syariat Islam memiliki dimensi yang berbeda 

pada penerapan sanksi terhadap perbuatan pidana (jarimah) yang diatur 

padanya. Bentuk penerapan itu adalah hukum cambuk bagi yang 

melanggar aturan. Pemberian hukum cambuk ini bertujuan untuk 

memberikan efek jera bagi para pelaku agar tidak kembali mengulang 

kesalahan. 

Jarimah yang diatur dalam Qanun terbilang beragam, 

diantaranya mengenai Minuman Khamar dan sejenisnya, Maisir atau 

perjudian dan Khalwat (mesum). Ditinjau dari acuan dokumen yang 

dilansir oleh Komisi Nasional Perempuan berdasarkan pengalaman 

perempuan korban, ditemukan ragam jenis kekerasan seksual, 

diantaranya: (1) perkosaan; (2) pelecehan seksual; (3) eksploitasi 

Seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) perbudakan seksual; (6) 

intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau 

percobaan perkosaan; (7) prostitusi paksa; (8) pemaksaan kehamilan; 

(9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan perkawinan; (11) perdagangan 

perempuan untuk tujuan seksual; (12) kontrol seksual termasuk 

pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan 

diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (13) penghukuman tidak 

manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa 

seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. 

Keempat belas jenis kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat 

keterbatasan informasi mengenainya. Seruan ini pada akhirnya 

menghantarkan Komnas Perempuan untuk menemukan bentuk lain di 

tahun 2012 dari kekerasan seksual yang dihadapi perempuan, yaitu (15) 

pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi. 1 Maka pelaksanaan aturan mengenai 

Khalwat tergolong rentan dengan kekerasan seksual, terutama pada 

konteks penanganan dan pendampingan dalam hal pemenuhan hak 

perempuan korban. 

Keterkaitan hukum yang berlaku di daerah Aceh inilah yang 

menghantarkan Aceh termasuk daerah dengan predikat penanganan 

kasus kekerasan seksual paling buruk. Oleh karena tidak semua 

kompenen pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk masyarakat 

memahami bagaimana memperlakukan korban kekerasan seksual 

dengan baik, tentu dalam pemenuhan haknya, pola yang sering 

dilakukan sebagai solusi adalah serupa meski kategori perbuatannya 

berbeda, misalnya untuk kasus zina dan pemerkosaan sama-sama 

ditindak dengan cara menikahkan pelaku dan korbannya. Padahal, Zina 

yang mengadung unsur saling suka (resiprokal) sangatlah berbeda 

dengan pemerkosaan yang identik dengan nuansa kekerasan. Adapun 

1 Komnas Perempuan, Kenali dan Tangani Kekerasan Seksual. 

162


tindakan untuk menikah itu, merujuk pada ragam kekerasan seksual 

lansiran Komnas Perempuan, kembali tergolong pada perbuatan 

kekerasan seksual terhadap perempuan.Selain daripada itu, tindakan 

ekstrim selanjutnya adalah mengusir korban keluar dari gampong-nya 

karena dianggap sebagai „aib‟ bersamaan dengan stigma masyarakat 

yang melekat padanya beserta keluarganya. Sanksi adat semacam ini 

tentu sangat memprihatinkan karena mereka menindak tanpa 

berperspektif korban. Padahal seorang korban juga seorang manusia 

biasa yang wajib kita lindungi haknya. Dalam kasus kekerasan seksual 

ini dukungan orang-orang terdekat, tak terkecuali komunitas masyarakat 

kediamannya menjadi hal penting yang perlu dijunjung. 

B. Gambaran Umum Kekerasan Seksual Di Aceh 

Kekerasan seksual khususnya di daerah ujung Sumatera, Aceh, 

marak terjadi pasca konflik pemerintah dengan kelompok separatis dan 

bencana alam gempa dan tsunami yang memporak-porandakan kondisi 

Aceh, 2004 silam. Kemiskinan dan kemelaratan menjadi satu-satunya 

alasan mengapa bisa terjadi pergeseran moral antar individu. Pencurian, 

pembunuhan bahkan kekerasan seksual sudah menjadi kasus-kasus yang 

sering muncul di surat kabar. Orang-orang di dalam suatu kelompok 

melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Akibatnya terjadi 

tawuran antar kaum lelaki yang nantinya pembalasan dendam akan 

dilakukan terhadap kaum perempuan dan anak. Perempuan-perempuan 

yang menjadi istri, ibu atau saudara dari salah satu pihak yang 

berkonflik, kerap dijadikan sasaran seperti dijadikan sandera dan 

pelampiasan kemarahan. Mereka juga rentan dijadikan tameng baik oleh 

kelompok komunitasnya sendiri maupun kelompok lawan. Perempuanperempuan 

lainnya yang tidak tahu-menahu dan terlibat konflik, karena 

dia perempuan dan tinggal di Aceh atau lahir bersuku Aceh akhirnya 

juga mengalami kekerasan dan menjadi korban. 

Kekerasan seksual yang terjadi di Aceh saat itu juga merupakan 

strategi perang, misalnya dengan perkosaan dan penyiksaan seksual 

terhadap perempuan yang berasal dari komunitas atau keluarga pihak 

lawan. Contohnya, kasus lima perempuan istri anggota GAM di Bireun, 

Aceh Timur yang mengalami penyiksaan seksual oleh aparat TNI. 

Kekerasan yang dialami perempuan terjadi dalam situasi dan tempat 

yang beragam, yaitu 33 orang mengalami kekerasan pada saat menjalani 

proses hukum karena tuduhan makar, 22 orang mengalami kekerasan 

pada saat dibawa atau ditahan di pos militer/polisi, 77 orang mengalami 

kekerasan pada saat operasi penangkapan/penyisiran, 1 orang 

mengalami kekerasan ketika melintasi pos militer dan dua orang 

mendapat kekerasan oleh GAM pada saat berada di kendaraan 

umum.Bentuk kekerasan yang dialami 135 perempuan tersebut diatas, 

adalah 17 orang mengalami pelecehan seksual, 23 orang diperkosa dan 

163


4 orang mengalami penganiayaan seksual. 7 orang meninggal karena 

ditembak dan dibunuh, 11 orang ditangkap/diculik dan dihilangkan, 22 

orang mengalami intimidasi, penggeledahan paksa dan perampasan 

harta bendanya, 50 orang mengalami penganiayaan fisik dan 5 orang 

diantaranya diintimidasi, di geledah secara paksa dan dibakar 

rumahnya. Umumnya seorang korban tidak hanya mendapat satu bentuk 

atau jenis kekerasan.Alasan pembenaran yang dipakai adalah korban 

dianggap atau dituduh sebagai anggota inong balee, simpatisan GAM, 

melindungi atau memberi makanan pada GAM, dekat dengan pihak 

TNI/POLRI, sebagai mata-mata TNI/POLRI. Tetapi dari 135 kasus 

tersebut, 46 orang bahkan tidak ada alasan pembenar, kenapa mereka 

mendapat kekerasan. 2 

Dalam kajian standar internasional, dalam pemenuhan hak bagi 

perempuan korban kekerasan, harus diimplementasikan oleh tiga 

lapisan berikut, diantaranya: 

1. Negara 

Hukum dalam negeri seharusnya dapat mengambil nilai-nilai yang 

positif dari hukum internasional yang sekiranya dapat diterapkan 

dalam hukum nasional. Walaupun tentunya harus ada 

pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dalam mengubah hukum 

nasional ini. Begitu pula dalam hal hak asasi manusia, negara harus 

mengadopsi kerangka hak asasi manusia sesuai dengan standar 

hukum internasional dalam reformasi hukum dan kebijakan untuk 

melindungi warga negaranya dari tindak pelanggaran dan 

kekerasan. Keinginan politik pemegang kekuasaan memegang arti 

penting dalam reformasi ini. 

2. Keluarga dan Komunitas 

Negosiasi kebudayaan adalah kunci keberhasilan transformasi di 

tingkat komunitas dan keluarga. Perlu ada ruang-ruang diskusi bagi 

setiap orang untuk terlibat aktif dalam membicarakan nilai-nilai 

kebudayaan. Budaya adalah milik semua sehingga masing-masing 

individu di dalamnya berhak untuk menyuarakan pendapatnya. 

Budaya pun tidak pernah dimaksudkan untuk menindas satu 

kelompok demi kepentingan kelompok lain. Bila ruang-ruang 

diskusi ini dibuka dimana Negara dan masyarakat sipil dapat 

bekerja sama untuk terus mencari solusi, maka akan diperoleh hasil 

yang sangat memuaskan yaitu penghapusan aspek-aspek negatif 

dari budaya yang meminggirkan kelompok-kelompok marginal 

dalam masyarakat. Antara lain kelompok perempuan. 

3. Individu 

2 Komnas Perempuan,Perjalanan Perempuan Indonesia Menghadapi 

Kekerasan, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2004). 

164


Upaya mendukung kebangkitan kelompok marginal, termasuk 

perempuan, menjadi individu-individu yang mandiri antara lain 

dilakukan dengan pemberdayaan sosial ekonomi. Namun ini masih 

tidak cukup, terutama bagi perempuan korban kekerasan yang 

berlangsung dengan sistematis. Perempuan tersebut membutuhkan 

perlindungan sampai mereka betul-betul berdaya. Karena itu, 

Negara dan masyarakat harus bekerja sama, tidak hanya dengan 

menyediakan perlindungan legal tetapi juga upaya alternatif, antara 

lain dengan mendirikan rumah-rumah aman atau shelters. 

Pembangunan rumah aman tidak selalu memperoleh dukungan 

karena ada pihak-pihak yang khawatir bahwa rumah aman 

mendorong perempuan untuk lari dari rumah. 3 

4. Maraknya kekerasan seksual di Aceh 

Ketidaktuntasan penegakan hukum dalam persoalan ini 

membuat kekerasan seksual di Aceh semakin banyak terjadi. Seperti 

halnya di daerah lain di Indonesia, Aceh memilikiinstansi maupun 

institusi yang menangani kasus kekerasan seksual. Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak (BP3A), 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) sebagai Unit Pelaksanaan Teknis,Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) Anak, Balai Syura Ureung Inong Aceh (Aceh Woman Council), 

hingga di tingkat kecamatan yang dikenal dengan Asisten Fasilitator 

Kecamatan (AFK)yang telah mendapat pelatihan para legal dari World 

Bank bekerjasama dengan forum Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Balai Syura Ureung Inong Aceh mencatat, terhadap kekerasan 

yang dialami oleh anak yang berusia 2-18 Tahun ditahun 2011 hingga 

2012 adalah sejumlah 66 kasus. Tercatat juga 27 kasus incest 

(kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga) yang 

menimpa anak di ranah rumah tangga.Tak hanya mencatat 27 kasus 

incest, Balai Syura juga menyebutkan dari 1.060 kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak yang terjadi sepanjang 2011-2012 

diketahui 73,6 persen diantaranya adalah kekerasan yang terjadi 

didalam rumah tangga. Sisanya sebesar 26,3% merupakan kekerasan 

yang terjadi didalam masyarakat. Dari kedua kategori kekerasan 

tersebut, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anakpaling banyak 

terjadi di ranah rumah tangga. 

Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Nursiti, 

mengatakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah kondisi 

yang sangat memprihatinkan dan sangat tidak berperikemanusiaan, 

Karena anak adalah tanggung jawab kita bersama yang harus dilindungi 

keselamatan, kesejahteraan dan masa depannya. Anak-anak yang 


165


menjadi korban kekerasan akan mengalami dampak berlapis dan 

berkepanjangan baik dari sisi kesehatan fisik dan mental, sosial dan 

pendidikan.Contoh kasus yang paling menyita perhatian media dan 

masyarakat di Aceh, terjadi pada tahun 2013 lalu. Yaitu kasus yang 

menimpa Diana, anak yang baru berusia 6 tahun yang terjadi di 

Gampong, Peulanggahan, Banda Aceh. Dia diperkosa lalu dibunuh. Tak 

banyak yang tahu kelanjutan proses persidangan yang dia jalani, hingga 

akhirnya pamannya lepas dari tuntutan ancaman penjara. Paman Diana 

divonis bebas oleh Hakim. Perbuatan ini hanya dikenakan delik 

pembunuhan yang terdawaknya bukanlah paman Diana. 

Meski demikian, tidak pula berarti tidak ada kasus kekerasan 

seksual yang ditangani dengan baik. Seperti di tahun 2013 lalu, di Darul 

Imarah, Desa Lagang, Jantho, Kabupaten Aceh Besar.Pelakunya adalah 

guru mengaji yang menjaga kios kecil di dekat lingkungan pesantren, 

kekerasan dilakukan terhadap anak yang saat itu sedang belanja di 

kiostersebut. Tak banyak masyarakat yang percaya, terlebih pelakunya 

adalah tokoh yang cukup dikenal sebagai orang yang paham agama dan 

sebagai guru mengaji.Ketika sampai pada proses persidangan, P2TP2A 

Aceh melakukan monitoring hingga pada proses BAP di kepolisian 

sampai dengan surat dakwaan. Secara pembuktian, hasil Visum et 

Repertum yang dilakukan dari proses pendampingan korban didapati 

kerusakan fisik di bagian vagina si anak, sehingga terpenuhi sudah dua 

alat bukti untuk dilanjutkan ke persidangan. Pihak penasehat hukum 

dari P2PT2A tak berhenti sampai disana, mereka juga memastikan pasal 

apa yang didakwakan terhadap pelaku hingga pada akhirnya hakim 

menjatuhkan vonis 10 tahun penjara.Untuk Anak yang menjadi korban 

dalam kasus tersebut, P2TP2A terus melakukan pendampingan dengan 

fokus pada pemulihan psikis korban terlebih dahulu, mangajak anak 

untuk bermain sampai dia merasa terbiasa untuk bisa masuk di 

lingkungan bermain bersama teman sejawat di sekolah. Tak hanya itu, 

P2TP2A juga melakukan pendekatan dengan aparat gampong, pihak 

sekolah korban, agar mereka tidak menaruh stigma pada korban di 

proses pemulangannya. 

Berdasarkan pengamatan, korban kekerasan seksual di Aceh, 

bahkan sejak tahun 2005, belum mendapatkan manfaat dari program 

rehabilitasi dan rekonsiliasi yang telah bergulir. Berbagai persoalan 

terkait pembuktian korban terus menjadi alasan yang menghalangi akses 

korban untuk pemulihan. Kondisi ini terus menggantung sementara juga 

tidak ada kejelasan penyikapan pemerintah Aceh maupun di level 

nasional untuk membangun sebuah mekanisme untuk pengungkapan 

kebenaran dan rekonsiliasi. 4 

Manusia 

4 Komnas Perempuan, Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi 

166


C. Peran Pemerintah Dalam Pendampingan dan Pemulihan 

Korban Perkosaan di Aceh yang berbasiskan Syari’at Islam 

Aceh merupakan daerah pascakonflik dan tsunami. Kedua 

peristiwa besar ini memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan di 

Aceh khususnya secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kedua 

masa tersebut juga sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan dan 

anak. Kelompok ini merupakan kelompok rentan yang cenderung 

mengalami kekerasan baik di ranah domestik maupun publik. 

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan oleh lembagalembaga 

perempuan di Aceh ada sekitar 197 kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. Lembaga WCC KKTGA (Women Crisis 

CenterKelompok Kerja Transformasi Gender) mencatat ada 320 kasus 

di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang terjadi sejak Januari 2007 

sampai dengan Desember 2010, kemudian ada LBH Apik yang sejak 

Januari 2007 sampai dengan Desember 2009 telah mendampingi 386 

kasus di delapan wilayah, sedangkan LBH Anak menangani sekitar 50 

kasus kekerasan terhadap anak. 

Meningkatnya jumlah kasus yang terjadi ternyata tidak 

dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada korban. Meskipun 

sudah banyak aturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

perempuan dan anak, tetapi implementasinya hingga saat ini dirasa 

belum maksimal. Selain karena sumber daya juga penyediaan fasilitas 

seperti shelter (rumah aman), ketersediaan dana serta kebutuhan untuk 

pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang semuanya belum 

dapat mengakomodir kebutuhan korban. Adapun sebenarnya perempuan 

dan anak korban kekerasan biasanya membutuhkan penanganan dari 

berbagai sisi, seperti psikis dan kondisi sosialnya. 

Disisi lain, kendala dalam penyediaan layanan adalah seperti 

lemahnya koordinasi oleh lembaga-lembaga pemberi layanan serta cara 

pandang dan pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasus 

sehingga korban tidak mendapatkan penanganan maksimal. Padahal 

seharusnya korban memerlukan penanganan kasus secara holistik 

(menyeluruh). 5 

D. Eksistensi Pemberlakuan Hukum Syari’at Islam 

Syari‟at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang 

aqidah, syar‟iyah, dan akhlak. Syari‟at Islam tersebut meliputi ibadah, 

ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), 

jinayah (hukum pidana), qadha‟ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), 

dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan syari‟at 

5 

WCC (Woman Crisis Centre) KKTGA, Standar Prosedur 

Operasional, (Banda Aceh: KKTGA, 2011). 

167


Islam diatur dengan Qanun Aceh.Setiap pemeluk agama Islam di Aceh 

wajib menaati dan mengamalkan syari‟at Islam. Undang-undang juga 

memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan 

masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dibentuknya hukum syariat 

islam ini sendiri adalah bukan tanpa tujuan. Syariat islam secara teori 

mempunyai dua fungsi; fungsi pengatur dan fungsi pelindung. Syariat 

islam berperan sebagai aturan diantara kaum muslim dengan muslim, 

kaum muslim dengan non muslim juga dengan lingkungan sekitarnya 

sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang penuh harmoni. 

Dengan peranan tersebut syariat islam dapat dikatakan memiliki fungsi 

pengatur. Fungsi ini membagi secara jelas apa yang menjadi hak dan 

kewajiban bagi seluruh kaum muslim.Kemudian selain itu syariat islam 

juga punya fungsi pelindung. Fungsi ini bertujuan melindungi umat 

muslim dari hal-hal yang sifatnya merusak. Yang harus dilindungi disini 

adalah agama, jiwa, keturunan, akal, harta, kehormatan dan rasa aman. 

Kesimpulannya adalah syariat islam memegang peranan vital dalam 

kehidupan masyarakat muslim di Aceh khususnya. 

Namun, dalam pemberlakuan syariat islam ini tidak melulu 

mulus, karna budaya masyarakat Aceh tidak murni lagi budaya islam, 

tetapi sudah terkontaminasi dengan budaya barat. Tak ayal jika pola 

pikir masyarakat muslim sudah bergeser kebarat-baratan. Akibatnya, 

pelaksanaannya pun kacau. Padahal implementasi yang diinginkan dari 

adanya syariat islam ini ialah untuk menjaga kepentingan sesama 

muslim yang berlandaskan islam. Seperti yang diketahui, semua agama 

termasuk islam sangat membenci adanya kekerasan. Apalagi kekerasan 

yang dilakukan antar sesama muslim. Nah ketika kasus kekerasan 

seksual mulai marak terjadi di Aceh, orang mulai bertanya, pada aspek 

yang bagaimana syari‟at islam ini dijalankan. Yang padahal berjalan 

atau tidaknya hukum syariat Islam ini sendiri tergantung pada keadaan 

masyarakatnya. Jika saja semua masyarakat di Aceh mampu 

menghormati menjunjung tinggi pemberlakuan hukum syariat islam di 

Aceh yang sesuai moral, maka insyaallah kasus seperti kekerasan tidak 

akan pernah terjadi di bumi Serambi Mekkah ini. 


Pertama, Aceh dikenal sebagai daerah konflik antara 

pemerintah dengan kelompok separatis. Namun seperti yang sudah 

dialami, ternyata konflik yang terjadi tak hanya sebatas antara 

pemerintah dan kelompok separatis saja, melainkan juga konflik atas 

Hak Asasi Manusia-nya kaum perempuan dan anak. Perempuan 

mendapat kekerasan paling keji pada masa-masa itu. Kemiskinan dan 

kemelaratan saat itu menjadi motif utama terjadinya kekerasan seksual 

dimana-mana. Apa yang dilakukan pemerintah? Kebijakan. Pemerintah 

membuat kebijakan untuk memberdayakan kaum perempuan dan anak 

168


sedemikian rupa agar hak-haknya tercapai. Namun, implementasinya 

masih belum berjalan sempurna, terbukti dari semakin memuncaknya 

kekerasan seksual yang terjadi. Lalu jika pemerintah juga sudah 

berusaha, siapa yang perlu disalahkan? Pribadi. Yang perlu kita lakukan 

saat ini adalah mengintrospeksi diri agar segala perbuatan bisa sepadan 

dengan peraturan dan moral yang berlaku. 

Kedua,untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kasus dan 

untuk memulihkan korban, pemerintah menggalakkan dua cara, 

preventif dan represif. Sebelum terjadinya, diadakan sosialisasi 

pembentukan moral dan karakter orang-orang sejak dini dari lingkungan 

keluarga, lingkungan belajar maupun lingkungan bermain. Pemerintah 

mendirikan beberapa instansi layanan terpadu di tingkat provinsi, 

kabupaten maupun kecamatan seperti Badan Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BP3A), Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), LBH Apik, LSM 

Woman Crisis Center (WCC) dan lain lain. Adanya lembaga-lembaga 

tersebut keberadaannya memang sangat membantu. Tetapi bukan berarti 

tidak ada kekurangan. Kendalanya berada pada anggaran untuk 

pembangunan shelter dibeberapa instansi dan kendala lain mengenai 

petugas yang tidak berperspektif terhadap korban. Walaupun beberapa 

lembaga lain sudah mempunyai shelter, tetapi penggunaannya 

terhambat pada tidak adanya jasa pengawas. 

Terakhir,ketika berbicara syariat Islam maka berbicara tentang 

hukum islam. Islam dikenal dengan kerendahan hatinya, kemuliaan 

perbuatannya dan kelembutan bahasanya seperti yang ditunjukkan oleh 

Rasulullah SAW. Aceh memberlakukan hukum Syari‟at Islam. Ketika 

dikawasan yang seharusnya aman dan lebih terjaga ini terjadi kasus 

kekerasan seksual maka pemerintah Aceh sendiri mau berbuat 

bagaimana lagi. Berjalan atau tidaknya pemberlakuan hukum Syariat 

Islam ini tidak cukup jika wewenangnya hanya berada pada pemerintah 

Daerah saja, tetapi lebih penting daripada itu, perbuatan dan pola pikir 

masyarakat yang harus menjadi acuan. Jika setiap masyarakat di Aceh 

menjunjung tinggi moralitas dalam setiap perbuatannya. Maka 

senantiasa Pemberlakuan Hukum Syariat Islam ini sendiri dapat 

berjalan lancar dan efektif. 

Saran-saran: 

1. Pemerintah harus membuat peraturan yang ketat tentang 

perlindungan anak dengan sanksi yang tegas. 

2. Memberikan pendidikan seks kepada anak sedini mungkin sebagai 

langkah awal pencegahan. 

3. Membuat peraturan yang mengharuskan anak yang memasuki usia 

remaja sampai dewasa untuk belajar bela diri. 

4. Membangun pusat rehabilitasi korban kekerasan seksual khususnya 

di Aceh, juga membangun Rumah Aman (shelter). 

169


5. Petugas di pusat rehabilitasi paling tidak setahun sekali diadakan 

pelatihan mengenai proses pelayanan korban secara baik dan layak. 

6. Media perlu sering memberitakan atau mengungkap kasus-kasus 

kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. 

7. Di dalam lingkungan keluarga juga tidak lepas pengawasan, namun 

tidak harus terkesan overprotective. 


Komnas Perempuan. Kenali dan Tangani Kekerasan Seksual. 

Komnas Perempuan. 2004. Perjalanan Perempuan Indonesia 

Menghadapi Kekerasan.Jakarta : Publikasi Komnas Perempuan. 

WCC (Woman Crisis Centre) KKTGA. 2011.Standar Prosedur 

Operasional. Banda Aceh : KKTGA. 

170

TINJAUAN HUKUM SIMPOSIUM HUKUM NASIONAL 2014


TABEL TINJAUAN HUKUM SIMPOSIUM HUKUM NASIONAL 2014 

No. SUBSTANSI MASALAH REKOMENDASI 

1. Materiil 1. Pasal 285 

1.1. Frasa“kekerasan”atau “ancaman 

kekerasan”dalam pasal 285 membuat rumusan 

dalam pasal ini menjadi terlalu sempit. 

1.2. Tidak menjelaskan definisi mengenai 

“Pemerkosaan”. 

1.3. Ketentuan dalam KUHP hanya mengatur 

mengenai ancaman pidana penjara maksimal 

tanpa memperhatikan mengenai pengaturan 

pidana penjara minimum. 

1.4. Menurut Pasal 285, korban hanya sebatas wanita 

sehingga tidak melindungi tentang pemerkosaan 

terhadap korban laki-laki. 

1.1. Mengganti frasa“ancaman 

kekerasan”dengan“bertentangan 

dengan kehendak” 

sebagaimana diatur dalam 

Rancangan Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana 

(RKUHP) tentang 

pencantuman pengertian 

pemerkosaan yang tertera 

dalam ketentuan umum 

RKUHP. 

1.2. Mencantumkan pengertian 

“Pemerkosaan”. 

1.3. Menentukan mengenai 

adanya ketentuan batas 

pidana penjara minimum 

yang dapat dikenakan 

terhadap pelaku 

sebagaimana telah diatur 

dalam RKUHP. 

1.4. Menentukan adanya 

ketentuan pemerkosaan 

terhadap korban laki-laki di 

171


2. 2. Pasal 286 

2.1. Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai 

perbuatan bersetubuh. 

2.2. Tidak menjelaskan secara jelas mengenai 

definisi dan klasifikasi keadaan tak berdaya. 

3. 3. Pasal 287 

3.1. Adanya penyamaan status antara anak dan tidak 

berdaya. 

3.2. Mempertanyakan mengenai rumusan delik 

dalam Pasal 287,“apakah saksi yang melihat 

Tindakan pemerkosaan bisa melaporkan?” 

3.3. Pidana penjara dalam rumusan Pasal 287 

lebih ringan dibandingkan dengan pidana 

penjara dalam rumusan Pasal 285, padahal 

di dalam pasal 287 korbannya adalah anak 

yang akan menjadi penerus bangsa. 

dalam RKUHP. 

2.1. Menentukan penjelasan 

mengenai perbuatan 

bersetubuh dalam Pasal 

tersebut. 

2.2. Mempertegas definisi dan 

klasifikasi keadaan tak 

berdaya,siapa yang 

menjadikan keadaan tidak 

berdaya itu timbul, serta 

kondisi yang dapat 

dianggap sebagai keadaan 

tidak berdaya. 

3.1. 1. Menentukan adanya 

perbedaaan pemidanaan 

yang tegas antara korban 

yang tidak berdaya 

dengan anak, di mana 

kasus pemerkosaan 

terhadap korban anak 

seharusnya lebih berat 

dibandingkan dengan 

kasus pemerkosaan 

terhadap orang yang tidak 

berdaya. 

172


4. 4. Pasal 288 

4.1. Rumusan dalam pasal tidak dijelaskan 

secara tegas dalam hal apakah pasal ini turut 

mencakup pemaksaan perkawinan atau 

tidak. 

4.2. Hanya terbatas luka fisik, tidak ada 

pembahasan luka psikologis, dan juga hanya 

terbatas pada wanita. 

4.3. Ketentuan dalam Pasal ini hanya mencakup 

perkawinan dibawah umur. 

3.1.2. Menentukan penjelasan 

yang tegas terkait dengan 

hal “tidak berdaya”, 

termasuk kategorisasi 

tidak berdaya, siapa yang 

membuat tidak berdaya 

dan kapan suatu keadaan 

yang dialami korban dapat 

dianggap tidak berdaya. 

3.2. Melakukan revisi terhadap 

Pasal 287nya delik Pasal 

287 KUHP adalah delik 

biasa bukan delik aduan. 

3.3. Memperberat ancaman 

pidana dalam RKUHP. 

4.1 Meminta penjelasan yang 

tegas terkait rumusan Pasal 

288, apakah termasuk ke 

dalam pemaksaan 

perkawinan atau tidak. 

4.2. Memperluas cakupan luka 

dan korban pada pasal ini. 

4.3. Mempertegas ketentuan 

dalam Pasal 288 agar 

mencakup tidak hanya 

perkawinan dibawah umur 

173


5. 5. Pasal 289 

5.1. Frasa“kekerasan atau ancaman kekerasan” 

dalam Pasal 289 membuat Pasal-Pasal 

tersebut menjadi sempit. 

5.2. Definisi cabul dan kategorisasi pemerkosaan 

tidak jelas. 

6. 6. Pasal 294 

6.1. Sanksi pidana lebih rendah. 

6.2. Adanya kekosongan hukum, karena tidak 

diaturnya pemerkosaan terhadap anak, anak tiri, 

anak angkat atau anak yang berada dibawah 

pengawasan pelaku. 

7. 7. Pasal 295 

7.1. Pasal 295 hanya mengatur mengenai perbuatan 

yang menyebabkan atau mempermudah 

tetapi juga perkawinan 

cukup umur. 

5.1. Frasa“kekerasan atau 

ancaman kekerasan” 

tersebut diganti dengan 

frasa “bertentangan” 

atau“bertentangan dengan 

kehendak.” 

5.2. Mempertegas definisi dan 

kategorisasi dari pada cabul, 

baik itu didalam ketentuan 

umum atau penjelasan 

Pasal. 

6.1. Sudah terjawab di RKUHP 

yaitu dengan pemidanaan 

terhadap pemerkosaan atau 

percabulan anak yang 

dilakukan oleh kerabat lebih 

berat ancaman pidananya. 

6.2. Adanya pengaturan 

mengenai masalah di atas 

dalam Pasal tertentu. 

7.1. Meminta agar perbuatan 

yang menyebabkan atau 

174


perbuatan cabul, sehingga terdapat kekosongan 

hukum untuk perbuatan yang menyebabkan atau 

mempermudah pemerkosaan. 

7.2. Pasal 295 mengatur secara limitatif pihak-pihak 

yang menyebabkan atau mempermudah 

perbuatan cabul. 

8. Formil 8.1. Etika Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, 

Kejaksaan dan Kehakiman) penanganan kasus 

kekerasan seksual yang tidak berperspektif kepada 

korban. 

mempermudah 

pemerkosaan diatur 

dalam RKUHP. 

7.2. Memperjelas ketentuan 

mengenai pihak-pihak 

yang menyebabkan atau 

mempermudah perbuatan 

cabul dalam R-KUHP 

8.1.1. Mengoptimalisasikan 

“Pendidikan 

Penanganan Kasus 

Kekerasan Seksual” 

kepada Aparat 

Penegak Hukum 

(APH). 

8.1.2. Penyesuaian kode etik 

bagi Aparat Penegak 

Hukum (APH) yang 

berprespektif kepada 

korban kekerasan 

seksual. 

8.1.3. Mengadakan revisi 

terhadap PP No.2 

tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian 

Negara Republik 

175


8.2 Proses peradilan dalam kasus kekerasan seksual 

yang tidak memberikan keadilan bagi korban 

kekerasan seksual. Dalam hal ini, diatur mengenai 

pengaturan Alat Bukti dan Proses Persidangan. 

Indonesia mengenai 

SANKSI,yang 

bertujuan untuk 

memperberat ancaman 

pidana terhadap para 

pelaku kejahatan 


8.1.4. Mengoptimalisasikan 

penerapan PERKAP 

No. 10 tahun 2007 

tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Perempuan 

dan Anak (UnitPPA) 

dilingkungan 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

yang telah direvisi dan 

juga melakukan 

sosialisasi di seluruh 

wilayah Indonesia. 

ALAT BUKTI 

8.2.1. Dalam kasus 

kekerasan seksual, 

keterangan saksi 

dalam persidangan 

cukup satu orang saksi 

176


9. Perlindungan dan 

Pendampingan 

Korban 

9.1. Pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang 

menitikberatkan pada aspek seksualitas oleh pers. 

untuk melakukan 

pembuktian kasus 

yaitu saksi korban. 

8.2.2. Memasukkan unsur 

rekam psikologis 

sebagai alat bukti yang 

harus diperhitungkan 

oleh pihak kepolisian. 

PERSIDANGAN 

8.2.3. Pada saat pemeriksaan 

saksi korban di 

pengadilan, terdakwa 

harus dikeluarkan dari 

ruang sidang. 

8.2.4. Selama proses 

peradilan berlangsung, 

saksi korban berhak 

didampingi oleh 

pendamping. 

8.2.5. Mengusulkan agar 

poin 8.2.3 dan 8.2.4 

dituangkan dalam 

Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA). 

9.1. Merekomendasikan 

Kementerian 

Pemberdayaan 

177


9.2. Tidak sesuainya penanganan kasus kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dengan SOP tentang penanganan korban kekerasan 

seksual yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 1Tahun 2010. 

9.3. Kurangnya sumber daya manusia terlatih untuk 

menangani korban kekerasan seksual pada Unit 

Pelaporan Kekerasan Seksual ditingkat 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

untuk berkoordinasi 

dengan organisasi 

pers, Kementerian 

Komunikasi dan 

Informasi, Komisi 

Penyiaran Indonesia, 

Dewan Pers,dan pihak 

terkait untuk 

memberikan edukasi 

tentang pemberitaan 


yang berperspektif 

korban. 

9.2. Melakukan sosialisasi 

kembali Terhadap Peraturan 

Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 

1Tahun 2010 kepada aparat 

hukum untuk melaksanakan 

SOP yang terkandung 

dalam aturan tersebut. 

9.3.1. Menyesuaikan jumlah 

tenaga terampil agar 

sebanding dengan jumlah 

178


kabupaten/kota. 

9.4. Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap 

dokter forensik untuk mendapatkan visum et 

repertum yang digunakan sebagai alat bukti yang 

valid. 

9.5.1. Kesulitan masyarakat untuk menerima kembali 

korban kekerasan seksual karena dianggap 

sebagai aib dalam komunitasnya. 

9.5.2. Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap 

dokter forensik untuk mendapatkan visum et 

repertum yang digunakan sebagai alat bukti yang 

valid. 

9.6. Kurangnya informasi dari aparat penegak hukum 

kepada korban kekerasan seksual mengenai 

keberadaan lembaga yang bergerak dibidang 

pemulihan korban kekerasan seksual. 

kasus yang ada diprovinsi 

tersebut. 

9.3.2. Setiap provinsi harus 

mempunyai data yang 

valid mengenai jumlah 

kasus kekerasan seksual. 

9.5. Asistensi pemerintah dalam 

peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam 

reintegrasi korban 


9.6. Dalam proses peradilan 

penanganan kasus 

kekerasan seksual,aparat 

penegak hukum harus 

menjamin bahwa korban 

mengetahui keberadaan 

lembaga yang bergerak 

dalam bidang pemulihan 


seksual. 

179


9.7. Beberapa daerah belum memiliki rumah aman 

(shelter) bagi korban kekerasan seksual dalam 

konteks rehabilitasi yang dibutuhkan. Selain itu, 

terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki 

shelter, namun belum dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

9.8. Dakwaan tindak pidana kekerasan seksual yang 

belum mengakomodasi restitusi dan kompensasi 

bagi korban kekerasan seksual. 

9.7. Harus adanya 

pemerataan shelter di 

tiap-tiap lembaga yang 

memiliki fungsi 

rehabilitasi terhadap 


seksual dan harus 

dioperasionalkan sesuai 

dengan Standar 

Penilaian Minimum. 

9.8. Restitusi dan kompensasi 

harus diakomodir dalam 

surat dakwaan. 

180


PENJELASAN TABEL TINJAUAN HUKUM SIMPOSIUM HUKUM 

NASIONAL 2014 

KOMISI 1 

MATERIIL 

1. PASAL 285 

Poin 1.1 Frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam pasal 285 

membuat rumusan dalam pasal ini menjadi terlalu sempit. 

Rekomendasi 1.1 Mengganti frasa “ancaman kekerasan” dengan 

“bertentangan dengan kehendak” sebagaimana diatur dalam Rancangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang pencantuman 

pengertian pemerkosaan yang tertera dalam ketentuan umum RKUHP. 

Secara materiil, dianggap perlu adanya perbaikan pada pasal 285, yang 

berbunyi "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, 

diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun". Frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam pasal 285 

membuat rumusan dalam pasal ini menjadi terlalu sempit. 

Apabila merujuk pada pasal 89 KUHP, definisi kekerasan dalam pasal 

285 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil 

secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala 

macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Selain itu, yang 

dapat disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang 

jadi pingsan atau tidak berdaya. 1 Oleh sebab itu, untuk membuktikan 

terjadinya tindakan perkosaan, maka harus terdapat kekerasan atau ancaman 

kekerasan yang seringkali diartikan sebagai kekerasan fisik yang harus 

dibuktikan dengan luka atau bekas luka yang terdapat dalam tubuh korban 

yang diakibatkan oleh pelaku. 

Pada kenyataannya, banyak terdapat peristiwa perkosaan yang terjadi 

tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, tetapi menggunakan 

kekerasan mental atau psikologis. National Victim Center and Crime 

Victims Research and Treatment Center (1992) menunjukkan bahwa 

korban-korban perkosaan mengalami permaksaan, ancaman, dan kekerasan 

yang menyakitkan, baik secara fisik maupun secara psikis 2 , misalnya pada 

kasus RW, seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang diperkosa oleh 

seniman Sitok Srengenge dibawah tekanan mental dan psikis. 

Dengan rumusan kekerasan atau ancaman kekerasan pula, maka 

gagasan bahwa perempuan tidak menghendaki atau menyetujui (consent) 

1 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 98. 

2 Bagus Takwin, Membongkar Mitos Perkosaan, (dalam Jurnal Perempuan Edisi 

71: Perkosaan dan Kekuasaan), hlm. 12. 

181


hubungan seksual tersebut menjadi sesuatu yang sulit diterima. Di satu sisi, 

ketidaksetujuan perempuan dianggap vital dalam kasus perkosaan, namun di 

sisi lain itu menjadi tidak penting karena perempuan harus membuktikan 

ketidaksetujuannya (yang berarti ada pada tataran psikologis), untuk hal-hal 

yang bersifat fisik (bukti adanya kekerasan). 

Lebih jauh, rumusan kekerasan tersebut mengeluarkan atau bahkan 

mengeliminasi hubungan seksual yang dilakukan berdasarkan "ketundukan" 

(submission), karena alasan-alasan tertentu. Misalnya saja antara seorang 

majikan terhadap bawahannya yang merasa khawatir dengan masa depan 

pekerjaannya, atau cemas dengan nilai ujian atau kelulusan dalam konteks 

hubungan seksual antara seorang guru terhadap muridnya. 3 Padahal, pada 

dasarnya kekerasan seksual merupakan manifestasi kekuasaan pelaku 

terhadap korbannya. 

Dalam RUU KUHP, sudah terdapat perubahan unsur, antara lain 

dihapusnya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digantikan oleh 

unsur bertentangan dengan kehendak dan tanpa persetujuan. Pasal 488 ayat 

1 RUU KUHP berbunyi: 4 

(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun: 

a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar 

perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; 

b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar 

perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut; 

c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, 

dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan 

tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; 

d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, 

dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan 

tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang 

sah; 

e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang 

berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan 

persetujuannya; atau 

f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, 

padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan 

pingsan atau tidak berdaya. 

3 Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan 

Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan”, diakses 

darihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-danrealitas 

pada 18 Mei 2014. 

4 

Lihat Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

diakses dari http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/RUU%20 

KUHP_2013.pdf pada 18 Mei 2014. 

182


Menurut pasal tersebut, terjadinya perkosaan tidak perlu dibuktikan 

dengan terdapat atau tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila 

salah satu pihak (dalam RUU KUHP, perempuan) tidak menyatakan 

persetujuan atau menunjukkan kehendaknya dalam melakukan hubungan 

seks dengan pihak lainnya (dalam RUU KUHP, laki-laki), maka tindakan 

tersebut dapat disebut sebagai perkosaan. 

Terhadap hal tersebut, delegasi SHN merekomendasikan untuk mengganti 

frasa “ancaman kekerasan” dengan “bertentangan dengan kehendak” 

sebagaimana yang sudah diatur dalam RKUHP tentang pencantuman 

pengertian pemerkosaan yang tertera dalam ketentuan umum RKUHP. 

 

Poin 1.2 Tidak menjelaskan definisi mengenai “Pemerkosaan”. 

Rekomendasi 1.2 Mencantumkan pengertian “Pemerkosaan”. 

Pasal 285 juga tidak menjelaskan definisi mengenai “Pemerkosaan” 

serta terdapat kurangnya kepastian hukum dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur mengenai ancaman pidana 

maksimal tanpa memperhatikan pengaturan pidana penjara minimum. 

Hingga saat ini batasan perkosaan dalam hukum positif Indonesia ialah 

tindakan menyetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Dalam pasal tersebut, perkosaan didefinisikan secara amat limitatif. 

Perkosaan menurut KUHP tidak termasuk tindakan KSTP (kekerasan 

seksual terhadap perempuan) dalam bentuk hubungan penis pelaku melalui 

anus (secara anal) atau mulut korban (secara oral). 5 

Belakangan, definisi perkosaan dinilai perlu diperluas agar tidak hanya 

tentang penetrasi penis terhadap vagina. Perkosaan harus didefinisikan 

sesuai dengan pengalaman korban. Encyclopedia of Rape mengemukakan 

bahwa realitas fisik perkosaan tidak berubah dari waktu ke waktu, yaitu 

penetrasi dari vagina, atau lubang lainnya, dengan penis (atau benda lain) 

tanpa persetujuan dari wanita atau pria korban. Polaschek, Ward & Hudson, 

memberi definisi perkosaan sebagai penetrasi pada anus, vagina oleh penis, 

jari atau benda lain atau penetrasi penis pada mulut. Bahkan memaksa orang 

lain melakukan hal itu juga disebut sebagai perkosaan. 6 

Di Indonesia, bentuk perkosaan berupa insersi penis ke lubang atau 

organ lain selain vagina, seperti anus atau mulut dan benda selain bagian 

tubuh ke dalam vagina atau anus beberapa kali terjadi. Namun, kasus-kasus 

tersebut biasanya hanya dijerat dengan pasal pencabulan, misalnya saja 

yang terjadi pada korban YF yang dipaksa untuk melakukan oral oleh para 

5 Prof. Agus Purwadianto, Disertasi Doktoral: Perkosaan Sebagai pelanggaran 

Hak Asasi Manusia, hlm. 12. 

6 

Priyanto Aadil, “Makalah Perkosaan dan Pencabulan”, diakses dari 

https://www.academia.edu/3710743/Makalah_Perkosaan_dan_pencabulan.docx pada 20 

Juli 2014. 

183


 

pelaku pada kasus perkosaan di halte Transjakarta (pelaku dijerat pasal 

pencabulan dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara), dan kasus buruh 

Marsinah, yang menurut visum yang dilakukan oleh Dr. Abdul Mun‟im 

Idris, tewas akibat perkosaan berupa dimasukkannya alat berupa tongkat 

kayu ke dalam vagina korban. 

Dalam RUU KUHP, definisi perkosaan dalam pasal yang mengaturnya 

sudah diperluas. Pasal 488 ayat 2 RUU KUHP berbunyi: 

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam 

keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. Laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut 

perempuan; atau 

b. Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian 

tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. 

Melihat masalah ini, delegasi SHN merekomendasikan adanya 

pengaturan mengenai ketentuan batas pidana penjara minimum yang dapat 

dikenakan terhadap pelaku seperti yang diatur dalam RKUHP. 

Poin 1.3 Ketentuan dalam KUHP hanya mengatur mengenai ancaman 

pidana penjara maksimal tanpa memperhatikan mengenai pengaturan pidana 

penjara minimum. 

Rekomendasi 1.3 Menentukan mengenai adanya ketentuan batas pidana 

penjara minimum yang dapat dikenakan terhadap pelaku sebagaimana telah 

diatur dalam RKUHP. 

Pasal dan 

Ancaman Pidana 

Maksimal 

Ancaman 

Pidana 

Jika Luka 

Berat 

Jika Sampai Mati 

285: Perkosaan 12 tahun 15 tahun (291 ayat 2) 

286: dengan 

wanita 

pingsan/tidak 

berdaya 

9 tahun 12 tahun 

(291 ayat 1) 

15 tahun (291 ayat 2) 

287: dengan 

wanita


sesama jenis 

belum dewasa 

293: membujuk 

orang dewasa 

untuk cabul 

294: cabul dengan 

anak belum 

dewasa 

295: memudahkan 

cabul dengan anak 

belum dewasa 

296: memudahkan 

cabul sebagai mata 

pencaharian 

5 tahun 

7 tahun 

5 tahun, 4 

tahun, +1/3 

(pencaharian/ 

kebiasaan) 

1 tahun 4 

bulan 

Tabel 1: Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Kesusilaan 

Mengenai Seksualitas 7 

Tindak pidana seksual, khususnya dalam perkosaan tidak ada sanksi 

pidana minimal, sehingga acap kali terjadi putusan hakim yang sangat 

ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan pelaku. 8 

Menurut hakim, hal itu disebabkan untuk menjatuhkan pidana 

maksimal terhadap pelaku, harus ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk 

mendukungnya. Jika bukti-bukti belum sepenuhnya mendukung, hukuman 

yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi, tidak 

asal menjatuhkan hukuman, namun juga harus disertai dengan dasar atau 

alasan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak perkosaan itu. 

Dari berbagai keputusan hakim yang dijadikan pijakan analisis, 

tampaknya terjadi kontradiksi berpikir-logis di kalangan hakim, antara 

beban pembuktian secara yuridis dengan problem penjatuhan sanksi. Dalam 

proses pembuktian sampai kepada penetapan amar keputusan pemerkosa 

(terdakwa) dinyatakan menurut hukum telah terbukti bersalah secara sah 

dan meyakinkan. Namun, pada saat hakim menetapkan sanksi hukum yang 

harus dijatuhkan kepada pelaku, ternyata hakim tidak menghukum dan 

memberikan sanksi maksimal. Kecuali berbagai faktor dan pertimbangan 

seperti dijelaskan, sulitnya mendapatkan pembuktian secara material 

(pembuktian berdasarkan kejadian yang sesungguhnya) dalam kasus 

pemerkosaan menjadi kendala yuridis, baik pada penuntutan maupun 

keputusan. Karena itu, hukuman maksimal belum pernah diterapkan. Unsur 

paksaan, lebih-lebih unsur kekerasan yang merupakan unsur esensial dalam 

hlm. 56. 

8 Ibid. 

7 Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), 

185


kasus pemerkosaan, sulit dibuktikan dalam persidangan, karenanya, tidak 

jarang tuntutan primer turun menjadi subsider. Berdasarkan alasan hukum 

seperti itu, para hakim lebih mengarah pada prinsip meminimalkan sanksi 

hukum bagi pemerkosa. 9 

Grafik 2: Persentase Konsekuensi yang Dihadapi Pelaku Laki-laki atas 

Perkosaan Terhadap Perempuan. 

Indonesia memang hanya menetapkan ancaman pidana penjara bagi 

pelaku perkosaan. Berbeda dengan ancaman hukuman di beberapa negara, 

ancaman hukuman bagi pemerkosan diperberat jika korbannya mengalami 

luka berat atau gila. KUHP Filipina mengancam dengan pidana mati sebagai 

pemberatan yaitu jika perkosaan itu mengakibatkan gila atau mati. 

Sementara mengenai hukumannya, ada yang menghukum dengan kerja 

berat (KUHP Perancis) dan pengasingan tetap (KUHP Filipina). 10 

 

Poin 1.4 Menurut Pasal 285, korban hanya sebatas wanita sehingga tidak 

melindungi tentang pemerkosaan terhadap korban laki-laki. 

Rekomendasi 1.4 Menentukan adanya ketentuan pemerkosaan terhadap 

korban laki-laki di dalam RKUHP. 

Masalah lain dalam pasal 285 adalah dalam pasal tersebut dituliskan 

bahwa korban hanya sebatas wanita, sehingga membuka kemungkinan 

9 M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, “Hukuman Bagi Pemerkosa dan 

Perlindungan Bagi Korban”, diakses dari http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/BUKU%20- 

%20Hukuman%20bagi%20pemerkosa.pdf pada 20 Juli 2014. 

10 Topo Santoso, Op. Cit., hlm. 56. 

186


kurangnya perlindungan yang diberikan terhadap korban pemerkosaan yang 

berjenis kelamin laki-laki. 

Perkosaan yang diatur dalam KUHP pasal 285 sampai dengan 287 

hanya membatasi perkosaan sebagai persetubuhan dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan di luar 

perkawinan. 

Selain itu, KUHP dan peraturan lainnya di Indonesia belum 

mengakomodasi bentuk perkosaan yang dilakukan laki-laki dewasa 

terhadap laki-laki dewasa. KUHP hanya membatasi kekerasan seksual 

antara laki-laki dewasa terhadap laki-laki di bawah umur (bahkan dianggap 

bukan sebagai perkosaan, melainkan pencabulan), seperti yang tercantum 

dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi: 

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum 

dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus 

disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima 

tahun.” 

Namun, selain KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak juga sudah memberikan perlindungan khusus bagi 

anak-anak yang mengalami kekerasan secara seksual. 

Bentuk perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki juga 

belum diatur dalam KUHP maupun peraturan lainnya. Dalam KUHP dan 

RUU KUHP selalu ditekankan bahwa yang menjadi pelaku adalah laki-laki 

dan korbannya adalah perempuan. Padahal, kasus tersebut pernah 

ditemukan di Indonesia, salah satunya kasus seorang Ibu RT di Bengkulu 

yang memperkosa 6 pria remaja. Ibu RT tersebut akhirnya terbukti secara 

sah dan meyakinkan telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang 

masih di bawah umur sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 

23 tahun 2002 dan divonis 8 tahun penjara. 11 

Meskipun tampaknya perkosaan antara laki-laki dewasa terhadap lakilaki 

dewasa dan perempuan terhadap laki-laki tidak mungkin terjadi, pada 

kenyataannya kasus tersebut terjadi dalam masyarakat. Namun, banyak 

yang tidak terlaporkan karena stigma dan mitos yang berkembang di 

masyarakat tentang perkosaan. Di luar negeri, beberapa kasus tersebut 

mulai banyak terekspos dan dilaporkan. 

2. PASAL 286 

Poin 2.1 Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai perbuatan 

bersetubuh. 

Rekomendasi 2.1 Menentukan penjelasan mengenai perbuatan bersetubuh 

dalam pasal tersebut. 

11 Hery H. Winarno, “Ibu RT Cabul di Bengkuli Divonis 8 Tahun Penjara”, 

diakses dari http://www.merdeka.com/peristiwa/ibu-rt-cabul-di-bengkulu-divonis-8- 

tahun-penjara.html pada 20 Juli 2014. 

187


Pada pasal 286, yang berbunyi: 

“Barangsiapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal 

diketahuinya wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, 

diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 

Dalam pasal tersebut tidak ada definisi yang jelas mengenai perbuatan 

bersetubuh sehingga delegasi SHN merekomendasikan agar ada ketentuan 

penjelasan mengenai perbuatan bersetubuh dalam pasal 286 tersebut, seperti 

yang sudah dijelaskan di dalam Rekomendasi 1.2. 

 

Poin 2.2 Tidak menjelaskan secara jelas mengenai definisi dan klasifikasi 

keadaan tak berdaya. 

Rekomendasi 2.2 Mempertegas definisi dan klasifikasi keadaan tak 

berdaya, siapa yang menjadikan keadaan tidak berdaya itu timbul, serta 

kondisi yang dapat dianggap sebagai keadaan tidak berdaya. 

Unsur keadaan pingsan atau tidak berdaya dalam pasal 286 

membutuhkan penjelasan lebih, seperti bagaimana kondisi yang termasuk 

dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (misalnya apakah kondisi sakit 

dan mabuk termasuk dalam keadaan tidak berdaya?), faktor penyebab 

terjadinya keadaan tersebut, siapa yang menjadikan keadaan pingsan atau 

tidak berdaya itu timbul, dan kapan suatu keadaan dianggap tidak berdaya. 

KUHP hanya memberikan penjelasan di dalam Pasal 89 bahwa membuat 

orang tidak berdaya sama dengan menggunakan kekerasan, yang justru 

membuat pasal ini tumpang tindih dengan Pasal 285. Penjelasan mengenai 

bersetubuh juga perlu lebih dijelaskan, seperti apakah bersetubuh hanya 

merupakan peristiwa di mana terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina 

dan apakah penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan 

atau tanpa disertai dengan ejakulasi, karena hal-hal tersebut akan 

berpengaruh dalam pembuktian unsur. Penjelasan pasal ini dimaksudkan 

untuk memudahkan proses pembuktian. 

3. PASAL 287 

Poin 3.1 Adanya penyamaan status antara anak dan tidak berdaya. 

Rekomendasi 3.1.1 Menentukan adanya perbedaaan pemidanaan yang 

tegas antara korban yang tidak berdaya dengan anak, di mana kasus 

pemerkosaan terhadap korban anak seharusnya lebih berat dibandingkan 

dengan kasus pemerkosaan terhadap orang yang tidak berdaya. 

Rekomendasi 3.1.2 Menentukan penjelasan yang tegas terkait dengan hal 

“tidak berdaya”, termasuk kategorisasi tidak berdaya, siapa yang membuat 

tidak berdaya dan kapan suatu keadaan yang dialami korban dapat dianggap 

tidak berdaya. 

Pasal 287 KUHP berbunyi: 

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya 

188


belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum 

waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun.” 

Permasalahan yang terdapat di dalam pasal ini adalah adanya penyamaan 

status antara korban kekerasan seksual pada anak dan korban kekerasan 

seksual bukan anak namun dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya yang 

ditunjukkan dengan adanya sanksi yang sama, yaitu sembilan tahun. Perlu 

diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya 

penyamaan status antara korban kekerasan seksual pada anak dan korban 

kekerasan seksual bukan anak namun dalam kondisi pingsan atau tidak 

berdaya akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan berdampak 

buruk pada ancaman hukuman pidana para pelaku kekerasan seksual karena 

dapat diartikan bahwa semakin muda umur korbannya, maka semakin 

ringan hukumannya. Delegasi SHN juga merekomendasikan untuk 

ditentukannya penjelasan yang tegas dalam hal pengertian, kategorisasi, 

siapa dan kondisi yang dapat dikatakan termasuk kedalam keadaan korban 

yang tidak berdaya seperti yang telah dijelaskan di dalam Poin 2.2. 

Namun, selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak juga sudah memberikan perlindungan khusus bagi anakanak 

yang mengalami kekerasan seksual. 

Poin 3.2 Mempertanyakan mengenai rumusan delik dalam pasal 287, 

“apakah saksi yang melihat tindakan pemerkosaan bisa melaporkan?” 

Rekomendasi3.2 Melakukan revisi terhadap Pasal 287, delik Pasal 287 

KUHP adalah delik biasa bukan delik aduan. 

Permasalahan selanjutnya adalah pasal 287 KUHP tergolong jenis delik 

aduan yang berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan 

atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pertanyaannya 

adalah, “apakah saksi yang melihat tindakan pemerkosaan bisa 

melaporkan?” Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana 

II, dalam delik aduan penuntutan terhadap jenis delik tersebut digantungkan 

pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Dalam hal perkosaan, 

kebanyakan korban yang telah diperkosa tidak bisa melaporkan kejadian 

buruk yang telah menimpanya saat itu juga, karena selain mereka 

mengalami trauma perkosaan, terkadang mereka juga mendapatkan 

ancaman dari pelaku sehingga merasa takut untuk melaporkan. Korban 

perkosaan baru bisa melaporkan kejadian tersebut ketika mereka sudah 

merasa lebih tenang. Proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, 

sehingga bukti-bukti yang ada ketika tindakan perkosaan tersebut sudah 

hilang, seperti noda sperma. Hal tersebut akan bermasalah pada 

pembuktian. Dengan kurangnya barang bukti yang ada, para pelaku tindak 

189


pidana perkosaan dapat bebas dari tuntutan. Oleh karena itu, delegasi SHN 

merekomendasikan revisi terhadap pasal 287 KUHP, bahwasanya jenis 

delik pasal 287 KUHP adalah jenis delik biasa bukan jenis delik aduan, 

sehingga yang dapat melakukan penuntutan tidak hanya korban saja. 

 

Poin 3.3 Pidana penjara dalam rumusan pasal 287 lebih ringan 

dibandingkan dengan pidana penjara dalam rumusan pasal 285, padahal di 

dalam pasal 287 korbannya adalah anak yang akan menjadi penerus bangsa. 

Rekomendasi 3.3 Memperberat ancaman pidana dalam RKUHP. 

Persamaan status yang dimaksud dalam Poin 3.1 dapat dilihat dari 

ancaman hukuman penjara yang sama dari pasal 287 dengan pasal 286 

KUHP, yaitu 9 tahun. Seharusnya ancaman hukuman pidana terhadap 

korban anak-anak sebagaimana telah diatur dalam pasal 287 memiliki 

ancaman hukuman pidana yang sama atau bahkan lebih berat dibandingkan 

dengan ancaman hukuman pidana dalam pasal 286. Selain karena dapat 

mengindikasikan bahwa semakin muda umur korban maka semakin ringan 

hukumannya, hal ini disebabkan terutama karena anak-anak merupakan 

penerus bangsa. 

Tidak hanya fakta kekerasan seksual, dampak yang dialami korban 

kekerasan seksual juga masih luput dari perhatian serius masyarakat. 

Terdapat beberapa dampak yang dapat timbul pada korban kekerasan 

seksual, terutama perkosaan dan pelecehan. Dampak-dampak tersebut 

antara lain dampak langsung, dampak perilaku, dampak psikologis, dampak 

fisik, meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan 

makan, rasa rendah diri yang buruk, perubahan perilaku seksual, 

psikopatologi, penyakit alamat kelamin, adiksi terhadap zat-zat berbahaya, 

bahkan berujung pada kematian. Dampak-dampak tersebut akan dialami 

oleh setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Delegasi SHN merekomendasikan untuk 

ditentukannya perbedaan pemidanaan yang tegas antara korban yang tidak 

berdaya dengan anak, dimana kasus pemerkosaan terhadap anak seharusnya 

ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan kasus pemerkosaan 

terhadap orang dewasa yang tidak berdaya. 

Namun, selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak juga sudah memberikan perlindungan khusus bagi anakanak 

yang mengalami kekerasan seksual. 

4. PASAL 288 

Poin 4.1 Rumusan dalam pasal tidak dijelaskan secara tegas dalam hal 

apakah pasal ini turut mencakup pemaksaan perkawinan atau tidak. 

Rekomendasi 4.1 Meminta penjelasan yang tegas terkait rumusan pasal 

288, apakah termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan atau tidak. 

Pasal 288 KUHP berbunyi: 

190


(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita 

yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang 

bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, apabila perbuatan 

mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana paling lama empat 

bulan. 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana 

penjara paling lama delapan tahun. 

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun. 

Pasal 288 ayat 1 mengandung unsur perkawinan yang hanya mencakup 

perkawinan di bawah umur. KUHP tidak menjelaskan apakah perkawinan 

yang dimaksud adalah perkawinan yang terjadi karena sukarela ataupun 

karena adanya paksaan. Perlindungan terhadap perkawinan di bawah umur 

juga diatur di dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf C yang menyatakan bahwa 

orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak. 

Pasal 288 ayat 1 juga memberi ancaman hukuman lebih ringan (4 

tahun) kepada pelaku perkosaan perempuan di bawah umur dan 

menimbulkan luka-luka. Bandingkan dengan pasal 285 yaitu perkosaan 

terhadap perempuan dewasa (tidak dalam keadaan pingsan atau luka-luka) 

yang diancam hukuman maksimal 12 tahun. Hal ini menimbulkan keanehan 

karena pasal itu dapat diinterpretasi bahwa semakin muda umur perempuan 

korban perkosaan (di bawah umur), dan menderita luka-luka akibat 

perkosaan itu, maka semakin ringan hukuman bagi pelakunya. 12 

 

 

Poin 4.2 Hanya terbatas luka fisik, tidak ada pembahasan luka psikologis, 

dan juga hanya terbatas pada wanita 

Rekomendasi 4.2 Memperluas cakupan luka dan korban pada pasal ini. 

Pasal ini hanya mencakup perkawinan di bawah umur yang berakibat 

luka, luka berat, atau kematian (diatur dalam ayat (2) dan (3)). Hal ini 

berarti bahwa perkawinan di bawah umur yang tidak mengakibatkan luka, 

luka berat, atau matinya perempuan yang menjadi istrinya tidak dapat 

dikenai pasal ini. Padahal, dampak negatif dari perkawinan di bawah umur 

tidak selalu dalam bentuk fisik, namun juga dapat mengakibatkan trauma 

psikologis. Demikian juga dampak dari kekerasan seksual tidak hanya 

sebatas luka fisik saja, melainkan juga luka psikologis seperti halnya rasa 

takut, gelisah, dan depresi. 

Poin 4.3 Ketentuan dalam Pasal ini hanya mencakup perkawinan di bawah 

umur 

12 Topo Santoso, ibid. 

191


Rekomendasi 4.3 Mempertegas ketentuan dalam Pasal 288 agar mencakup 

tidak hanya perkawinan dibawah umur tetapi juga perkawinan cukup umur. 

Ketentuan pasal ini hanya mencakup perkawinan di bawah umur 

padahal juga dimungkinkan adanya pemaksaan perkawinan dan kekerasan 

seksual kepada mereka yang sudah dewasa. 

Marital rape merupakan perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap 

istri atau sebaliknya, dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan 

badan tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan 

pasangannya. Meskipun dalam KUHP tidak dikenal istilah marital rape, hal 

tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 5 UU 

PKDRT mengatur tentang larangan tindakan kekerasan seksual, yaitu 

pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Secara lebih khusus, 

Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan 

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 

lingkup rumah tangga tersebut, seperti istri, anak, dan pekerja rumah 

tangga. Mengenai hukuman bagi pelaku, pasal 46 menegaskan bahwa para 

pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancam 

hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 tahun atau denan 

paling banyak Rp36.000.000,00 

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap marital rape menyebabkan 

banyak kasus yang tidak terlaporkan. 

5. PASAL 289 

Poin 5.1 Frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 289 

membuat Pasal-Pasal tersebut menjadi sempit. 

Rekomendasi 5.1 Frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut 

diganti dengan frasa “bertentangan” atau “bertentangan dengan kehendak” 

Pasal 289 KUHP berbunyi 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 

perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan 

hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.” 

Frasa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada pasal tersebut 

membuat pasal ini menjadi sempit karena perbuatan cabul tidak selalu 

berawal dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang pada konteksnya 

bersifat lebih fisik. Dengan demikian, delegasi SHN merekomendasikan 

sebaiknya frasa “dengan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” pada pasal 

289 KUHP diubah menjadi frasa “bertentangan dengan” atau “bertentangan 

dengan kehendak” sehingga ketentuan pasal ini menjadi lebih luas. 

 

Poin 5.2 Definisi cabul dan kategorisasi pemerkosaan tidak jelas. 

192


Rekomendasi 5.2 Mempertegas definisi dan kategorisasi daripada cabul, 

baik itu di dalam ketentuan umum atau penjelasan Pasal. 

Pasal 289 KUHP tidak menguraikan secara jelas dan detil mengenai 

definisi dan syarat-syarat terjadinya perbuatan cabul serta kategorisasi 

perkosaan yang sangat berhubungan dengan hal tersebut. Dalam penjelasan 

pasal 289 KUHP oleh R. Soesilo hanya dikatakan bahwa “perbuatan cabul 

adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 

perbuatan yang keji, yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 

misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan atau buah dada.” 

Pencabulan sendiri merupakan bagian dari pelecehan seksual. Pelecehan 

seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui 

kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual 

atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main 

mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materimateri 

pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian 

tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan 

rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan 

mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. 13 

KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual tetapi hanya perbuatan 

cabul. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai definisi 

dan syarat-syarat terjadinya perbuatan cabul yang dimaksud oleh pembuat 

pasal ini sehingga menuai banyak perbedaan pendapat dan kontroversi di 

kalangan penegak hukum. 

Perihal keterkaitannya dengan perkosaan, perkosaan dilihat dari 

dibuktikannya persetubuhan paksa dan akibatnya, seperti penyakit menular 

seksual, gangguan disfungsi seksual, dan PTRS (Post Traumatic Stress 

Disorder). Apabila secara forensik praktis unsur persetubuhan dalam 

batasan perkosaan tidak terbukti, maka tindak pidana tersebut masuk ke 

dalam kategori pencabulan. 14 Dengan demikian, sebaiknya dibuat ketentuan 

yang mempertegas definisi dan syarat-syarat terjadinya perbuatan cabul 

serta kategorisasi perkosaan yang masuk ke dalam ruang lingkup pasal ini. 

6. PASAL 294 

Poin 6.1 Sanksi pidana lebih rendah. 

13 Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan 

Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata 

di Poso 1998-2005, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132 dan rumusan yang 

dikembangkan Rifka Annisa Women‟s Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, “Bagai 

Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya 

Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan”, Komnas 

Perempuan, 2010, hal. 9 

14 Prof. Agus Purwadianto, Op. Cit, hlm. 78-79. 

193


Rekomendasi 6.1 Sudah terjawab di RKUHP, yaitu dengan pemidanaan 

terhadap pemerkosaan atau percabulan anak yang dilakukan oleh kerabat 

lebih besar ancaman pidananya. 

Pasal 294 KUHP mengatur ketentuan mengenai perbuatan cabul yang 

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau anak tiri, anak pungut 

ataupun anak yang di bawah pengawasannya. Pasal ini memuat ketentuan 

pidana yang lebih ringan daripada perbuatan cabul yang dilakukan oleh 

orang yang korbannya tidak di bawah pengawasan orang tersebut. Padahal 

seharusnya pelaku dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, mengingat 

korban pasti memberikan kepercayaan lebih dan mengharapkan 

perlindungan dari orang yang dekat dengannya atau kerabatnya. Mengenai 

hal ini sebenarnya sudah diatur dalam RKUHP, yaitu perbuatan cabul dan 

perkosaan anak yang dilakukan oleh kerabat dijatuhi sanksi pidana yang 

lebih berat. 

 

Poin 6.2 Adanya kekosongan hukum, karena tidak diaturnya pemerkosaan 

terhadap anak, anak tiri, anak angkat atau anak yang berada di bawah 

pengawasan pelaku. 

Rekomendasi 6.2 Mengenai masalah poin 2 dan 3, adanya pengaturan 

mengenai masalah diatas dalam Pasal tertentu. 

Pasal ini hanya mencakup “perbuatan cabul” terhadap anak, anak tiri, anak 

pungut, ataupun anak yang ada di bawah pengawasannya. Tindakan 

pemerkosaan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pasal ini. Dalam hal 

ini, terdapat kekosongan hukum karena tidak ada ketentuan yang mengatur 

mengenai perkosaan terhadap anak, anak tiri, anak pungut, ataupun anak 

yang ada di bawah pengawasannya sehingga pelaku perkosaan tersebut 

hanya dapat dikenai pasal 294 KUHP mengenai perbuatan cabul ini, 

padahal pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya diberikan sanksi yang 

lebih berat dibandingkan pelaku tindak pidana perbuatan cabul mengingat 

tindak pidana perkosaan jauh lebih merugikan korban baik rohani maupun 

jasmani dibandingkan perbuatan cabul. Dengan demikian, mengenai hal ini 

sebaiknya diatur dengan ketentuan yang lebih lanjut. 

7. PASAL 295 

Poin 7.1 Pasal 295 hanya mengatur mengenai perbuatan yang menyebabkan 

atau mempermudah perbuatan cabul, sehingga terdapat kekosongan hukum 

untuk perbuatan yang menyebabkan atau mempermudah pemerkosaan 

Rekomendasi 7.1 Meminta agar perbuatan yang menyebabkan atau 

mempermudah pemerkosaan diatur dalam RKUHP. 

Pasal 295 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang menyebabkan atau 

memudahkan dilakukannya perbuatan cabul. Dinyatakan pada pasal tersebut 

“(1) Diancam dengan: 

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan 

sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan 

194


cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di 

bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang 

belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 

penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau 

bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; 

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa 

dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan 

cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan 

oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya 

harus diduganya demikian, dengan orang lain.” 

Dapat dilihat dalam rumusan pasal di atas bahwa pengaturan tersebut 

hanyalah ditujukan pada perbuatan cabul saja. Apabila melihat pembahasan 

sebelumnya mengenai perkosaan, tidak ada pasal yang mengatur mengenai 

perbuatan yang menyebabkan atau mempermudah perkosaan. Padahal, hal 

ini diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum akan hal tersebut. Oleh 

karena itu, diharapkan terdapat pengaturan mengenai hal ini dalam RKUHP, 

sebab setelah ditelaah dalam RKUHP terbaru kini pun tidak terdapat 

pengaturannya. 

 

Poin 7.2 Pasal 295 mengatur secara limitatif pihak-pihak yang 

menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul. 

Rekomendasi 7.2 Memperjelas ketentuan mengenai pihak-pihak yang 

menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul dalam RKUHP 

Pasal 295 KUHP hanya mengatur secara limitatif pihak-pihak yang 

menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul. Dalam rumusan pasal 

hanya kepada “…anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di 

bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum 

dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 

kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup 

umur, dengan orang lain…” sehingga perlu diperjelas dan diperluas 

ketentuan mengenai pihak-pihak yang menyebabkan atau mempermudan 

perbuatan cabul ini di dalam RKUHP. 

195


KOMISI 2 

FORMIL 

 

Poin 8.1 Etika Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan 

Kehakiman) penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak berperspektif 

kepada korban. 

Rekomendasi 

8.1.1 Mengoptimalisasikan “Pendidikan Penanganan Kasus Kekerasan 

Seksual” kepada Aparat Penegak Hukum (APH). 

8.1.2 Penyesuaian kode etik bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang 

berperspektif kepada korban kekerasan seksual. 

8.1.3 Mengadakan revisi terhadap PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

mengenai Sanksi, yang bertujuan untuk memperberat ancaman 

pidana terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual. 

8.1.4 Mengoptimalisasikan penerapan PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang telah direvisi dan juga melakukan sosialisasi di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat kompleks dan 

tidak mudah ditangani. Aparat penegak hukum membutuhkan perspektif 

yang luas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Seringkali 

hakim yang kurang berpengalaman terpengaruh oleh prejudicial evidence 

tentang karakter buruk si tersangka. Pada kasus sidang perkosaan, mereka 

dapat terpengaruh oleh karakter baik si pelaku perkosaan, sebaliknya, 

sekaligus mempersoalkan karakter buruk masa lalu atau kredibilitas 

korban. Diragukannya kredibilitas korban misalnya tampak dari ditelitinya 

secara berlebihan pesetujuan (consent) korban, aturan lajang-perawankorban, 

dan riwayat perilaku seksual sebelumnya. Perempuan lajang yang 

bukan perawan dipandang lebih mungkin menyatakan persetujuannya 

untuk melakukan hubungan seksual dibandingkan dengan lajang-perawan. 

Riwayat perilaku seksual sebelumnya juga menyulitkan pembuktian 

perkosaan korban dewasa yang telah saling mengenal sebelumnya 

(sehingga memicu tuduhan suka sama suka) ataupun perkosaan dengan 

korban anak-anak. Hal tersebut juga menyulitkan mereka yang kebetulan 

berprofesi sebagai pelacur, yang dianggap “kurang masuk akal” untuk tidak 

consent terhadap relasi seksual pasca-menerima uang jasa dari laki-laki 

yang menyetubuhinya. 15 Berkaca pada Amerika, ketentuan uji perilaku 

yang berat sebelah seperti itu telah dicabut tahun 1974-1975 di beberapa 

15 Ibid, hlm. 131. 

196


negara bagian, sehingga tidak diperbolehkan lagi mempertanyakan riwayat 

perilaku seksual korban sebelumnya. 16 

Kecenderungan yang ada juga menunjukkan bahwa korban seringkali 

cemas akan reaksi personel peradilan pidana (polisi, jaksa, dan hakim), 

terhadap viktimisasi yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari 

kenyataan bahwa sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

dilaporkan kurang mendapat tanggapan yang positif dari mereka, 

misalnya: 17 

(a) Karena masalah tindak kekerasan terhadap perempuan (terutama yang 

berkenaan dengan domestic violence) dianggap sebagai masalah 

keluarga yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga saja. 

(b) Kurangnya pelatihan pada personel peradilan pidana mengenai tindak 

kekerasan terhadap perempuan untuk meningkatkan kepekaan personel 

kepada masalah yang dialami korban. 

(c) Ketiadaan prosedur baku yang dirancang untuk menangani perempuan 

yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga 

masih sangat bergantung kepada persepsi dan kemampuan individu 

petugas hukum untuk menindaklanjuti masalah ini. 

(d) Terkadang polisi kesulitan untuk memperoleh bukti awal, kecuali 

kesaksian korban, sehingga upaya tindak lanjut menjadi sulit untuk 

dilakukan. 

Pada wawancara yang dilakukn oleh delegasi Universitas Indonesia 

dengan salah satu pendamping hukum di LBH APIK Jakarta 18 , dalam 

pengalaman pendampingannya, menemukan banyak aparat kepolisian yang 

dalam menjalani proses penyidikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan cenderung victim blaming dan semakin menyudutkan korban. 

Berikut kutipan pertanyaan dari penyidik dan hakim dalam salah satu 

kasus. 19 

Sebelum Anda disetubuhi apakah status Anda masih perawan? 

Sebelum Anda disetubuhi oleh Saudara A (bukan nama sebenarnya) 

secara paksa, apakah Anda tidak berusaha untuk berteriak, jelaskan? 

Setelah Saudara A selesai menyetubuhi Anda, dan Saudara A keluar 

dari kamar, apakah waktu itu tidak ada usaha Anda untuk melarikan 

diri atau keluar dari rumah tersebut? 

16 Ibid, hlm. 132. 

17 Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap 

Perempuan, (Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Alternatif Pemecahannya, Jakarta: PT Alumni, 2000), hlm. 90-91. 

18 Dikutip dari Makalah Delegasi Universitas Indonesia, Pelaksanaan Fungsi 

Penanganan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Jakarta 

19 Lihat, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Sektor Pasarkemis, Tanggal 19 

dan 21 April 1999,serta catatan persidangannya, dokumentasi LBH APIK Jakarta 

197


Coba Anda jelaskan apakah persetubuhan antara Anda dengan 

Saudara A tersebut dilakukan secara mau sama mau, jelaskan? 

Sebelum Anda bersama Santi (bukan nama sebenarnya) diajak main ke 

rumah temannya tersebut, apakah Anda tidak merasa curiga 

sebelumnya? 

Tambahan pertanyaan penyidik pada korban kedua dalam kasus yang 

sama: 

Apakah Anda sewaktu diperkosa oleh Saudara H (bukan nama 

sebenarnya) tersebut siapa yang memasukkan alat kemaluannya 

ketempat vagina Anda, dan apakah Anda ikut membantu 

memasukkannya? 

Apakah sewaktu Saudara H memasukkan alat kemaluannya ke dalam 

vagina Anda, apakah Anda berusaha mengelakkannya? 

Bandingkan dengan pertanyaan pelaku perkosaan dalam kasus yang 

sama: 

Penyidik : Setelah selesai persetubuhan apa tindakan atau reaksi 

Saudari S (bukan nama sebenarnya), jelaskan? 

Pelaku : Setelah selesai bersetubuh tidak ada reaksi dari Saudari S 

melainkan langsung tidur dan saya sendiri keluar untuk cuci 

muka ke kamar mandi dan kemudian kembali ke kamar tidur 

dan tidur bersama-sama Saudari S. 

Penyidik : Apakah persetubuhan yang Anda lakukan dengan Saudari S 

tersebut dilakukan secara paksa atau mau sama mau, jelaskan? 

Pelaku : Dilakukan mau sama mau karena saya mau bertanggung 

jawab untuk menikahinya. 

Dalam kasus yang terjadi 11 tahun sebelum adanya Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permenneg 

PP&PA) Nomor 1 Tahun 2010 ini, terlihat baik penyidik maupun pelaku 

berpegang pada kenikmatan seksual perempuan menurut persepsi mereka 

yang sangat bias laki-laki. Karenanya mereka meragukan kebenaran 

pengalaman korban, bahkan untuk itu mereka tak segan-segan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang intinya melecehkan dan menyalahkan korban 

(victim blaming) juga menyudutkan korban sebagai pihak yang turut 

bertanggung jawab terhadap peristiwa perkosaan tersebut (victim 

participating). 20 

20 Ratna Batara Munti, Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan 

Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan, dalam Perempuan 

Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, Jakarta: Program Studi Kajian 

Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000, hlm. 389-390. 

198


Pun setelah Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 2010 diundangkan, 

penanganan polisi pada kasus kekerasan seksual, khususnya di Jakarta, 

masih mengalami kendala yang sama. Hal ini terrefleksikan pada contoh 

kasus yang ditangani oleh pendamping hukum korban UH di salah satu 

LBH perempuan di Jakarta sebagai berikut: 21 

Kasus perkosaan Aster (bukan nama sebenarnya) anak usia 15 tahun 

oleh pelaku usia 25 tahun. Awal berhubungan dengan korban adalah ketika 

pendamping mendapatkan telepon dari tetangga korban pada hari Sabtu di 

saat hari libur pendamping. Setelah berkoordinasi dengan koordinator 

divisi, pendamping datang ke Kantor Polres untuk mendampingi korban 

membuat laporan, visum, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

Setelah mendampingi korban membuat laporan pada jam 10 pagi, 

pendamping langsung membawa korban untuk visum di rumah sakit jam 

12 siang sampai jam 5 sore. Setelah visum jam 5 sore kembali lagi ke 

Kepolisian untuk BAP sampai jam 10 malam. 

“Sampai di Polres sudah buat laporan kita damping, karena waktu itu 

libur jadi nggak bikin surat kuasa. Kami tetap mengenalkan diri sebagai 

pendamping dari LBH. Akhirnya dipersilahkan untuk membuat laporan 

kejadiannya kapan, 3 hari yang lalu. Kalau diperkosa 3 hari yang lalu itu 

sudah kelamaan. Anaknya takut mau ngaku dia baru berani cerita 

sekarang. Ya sudah kita buat laporan, kita data, kita visum. Laporan belum 

dibuat, hanya pendaftaran saja dibuat surat rujukan, kita visum di RSCM. 

Jadi langsung ke RSCM. Visum langsung dapat hasilnya, waktu itu harus 

didampingi polisi. Karena tidak bisa jalan sendiri. Setelah itu, langsung 

kembali lagi ke Polres. Setelah di Polres baru kita dibuatkan laporan. 

Setelah dibuat laporan di SPK, kita diarahkan ke Unit PPA di BAP. Saya 

bingung kok langsung di BAP. Udah hari ini buat laporan aja karena 

selesai visum itu sudah jam 7 malam masak langsung di BAP. Harusnya 

tunggu kondisi korban dulu karena kondisi korban itu masih capek. Kami 

menyerahkan ke pihak korban, mau di BAP sekarang lebih baik. Loh 

biasanya kami damping nggak seperti ini. Biasanya diberi kebebasan. Tapi 

dari pihak korban kayaknya sudah ketakutan. Ya sudah sekarang saja. Pas 

di tengah-tengah pemeriksaan dia bilang, „Mbak, aku capek, gimana kalau 

besok aja?‟ setelah itu kita ngomong ke penyidik bisa nggak ditunda aja 

untuk besok. Ya sudah, nanti kita ada pemeriksaan tambahan. Karena 

mereka memang awam hukum.” 

Adapun selama pemeriksaan, menurut pendamping hukum UH, polisi 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan 

menyudutkan korban, antara lain: 

21 SY. Ernaweni, Tesis: Penanganan Hukum Kasus Kekerasan Seksual terhadap 

Anak Perempuan berdasarkan Pengalaman Pendamping Hukum, 

199


Kamu melakukan ini sama-sama mau kan? (pendamping menjawab: 

bagaimana ini disebut sama-sama mau pak, dia masih kecil belum tahu 

baik buruk, sedangkan pelaku sudah dewasa jadi tidak ada mau sama 

mau, ini masuk unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 

adanya bujuk rayu, tipu muslihat) 

Kok kamu gak teriak? 

Kok mau sih, kamu pacaran ya? (pendamping memprotes sikap polisi 

tersebut dengan mengatakan: Gimana sih, KANIT (kepala unit)-nya kan 

sudah sering berkoordinasi dengan LBH, kok anak buahnya begini ya 

nggak punya perspektif.”) 

Sikap Polisi dalam penyidikan tersebut melanggar sejumlah ketentuan 

dalam Prosedur Standar Operasional (PSO) Pelaksanaan Permenneg 

PP&PA No. 1 Tahun 2010 yaitu: 

1) Penerimaan Laporan Polisi: 22 

a. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik 

melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi 

dan/atau korban ke PPT RS Bhayangkara atau Puskesmas, untuk 

mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau 

perkembangannya; 

b. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas 

mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter. 

2) Pada tahap penyidikan: 23 

a. apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan 

keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, 

penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP). 

“Udah hari ini buat laporan aja karena selesai visum itu sudah 

jam 7 malam masak langsung di BAP. Harusnya tunggu kondisi 

korban dulu karena kondisi korban itu masih capek. Kami 

menyerahkan ke pihak korban, mau di BAP sekarang lebih baik. 

Loh biasanya kami damping nggak seperti ini. Biasanya diberi 

kebebasan. Tapi dari pihak korban kayaknya sudah ketakutan. Ya 

sudah sekarang saja. Pas di tengah-tengah pemeriksaan dia 

bilang, „mba, aku capek, gimana kalau besok aja?” 

Pada ilustrasi tersebut tergambar bagaimana penanganan polisi 

tidak mematuhi PSO yang dipersyaratkan pada Permenneg 

PP&PA No. 1 Tahun 2010. Polisi selaku penyidik memaksakan 

korban untuk menjalani BAP di hari itu juga, padahal kondisi 

fisik korban sudah kelelahan. Seharusnya, penyidik melakukan 

22 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia, Op.Cit, hlm. 217. 

23 Ibid., hlm. 219. 

200


tindak penyelamatan ke PPT RS Bhayangkara atau Puskesmas 

hingga kondisi korban cukup sehat dan baik untuk menjalani 

wawancara pembuatan laporan polisi. 

3) Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban: 24 

a. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan dengan 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati; 

dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung 

perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau 

korban yang diperiksa; 

tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau 

melecehkan yang diperiksa 

tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan 

kekesalan/kemarahan yang diperiksa; 

selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa memperhatikan 

situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaan yang diperiksa. 

Dalam hal etika, ini diperlukan dengan adanya optimalisasi “Pendidikan 

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual” kepada aparat penegak hukum 

(APH). Selain itu, kurangnya pelatihan pada personel peradilan pidana 

mengenai tindak kekerasan perempuan untuk meningkatkan kepekaan 

personel kepada masalah yang dialami korban. 

Rekomendasi selanjutnya dapat pula diadakan penyesuaian kode etik 

bagi aparat penegak hukum (APH) yang berperspektif korban kekerasan 

seksual. Pengadaan dan pengoptimalisasian peraturan-peraturan yang ada 

juga diperlukan seperti mengadakan revisi terhadap Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia mengenai sanksi dengan tujuan untuk 

memperberat ancaman pidana terhadap para pelaku kejahatan kekerasan 

seksual. Selain itu, diperlukan pula pengoptimalisasian penerapan 

PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang telah direvisi dan juga melakukan 

sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Poin 8.2 Proses peradilan dalam kasus kekerasan seksual yang tidak 

memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, diatur 

mengenai pengaturan Alat Bukti dan Proses Persidangan. 

Rekomendasi 

ALAT BUKTI: 

24 Ibid., hlm. 221-222. 

201


8.2.1 Dalam kasus kekerasan seksual, keterangan saksi dalam persidangan 

cukup satu orang saksi untuk melakukan pembuktian kasus yaitu 

saksi korban. 

8.2.2 Memasukkan unsur rekam psikologis sebagai alat bukti yang harus 

diperhitungkan oleh pihak kepolisian. 

Permasalahan terletak pada proses peradilan dalam kasus kekerasan 

seksual yang tidak memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. 

Dalam hal ini, diatur mengenai pengaturan alat bukti dan proses 

persidangan. 

Pada dasarnya, Indonesia menganut proses pembuktian hukum pidana 

bermetode negative wettelijke. Dalam metode ini, selain adanya alat-alat 

bukti sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa, untuk menetapkan sanksi di sidang pengadilan masih 

juga diperlukan adanya keyakinan hakim. 25 Menurut Pasal 183 KUHAP, 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali 

didapatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia memperoleh 

keyakinan bahwa benar telah terjadi perkosaan dan terdakwalah yang 

melakukannya. 

Pada kasus perkosaan dan kekerasan seksual, umumnya tidak terdapat 

orang lain kecuali saksi korban, sehingga korban seringkali merupakan 

satu-satunya orang yang dapat memberi keterangan kesaksian dalam 

rangka pembuktian perkosaan. Namun dalam prinsip hukum pidana, 

kesaksian terhadap diri sendiri paling lemah kedudukannya. 26 Oleh karena 

itu, kami mengajukan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, keterangan 

saksi dalam persidangan cukup satu orang saksi untuk melakukan 

pembuktian kasus yaitu saksi korban. Hal ini didukung dengan keadaan di 

mana memang dalam kasus perkosaan biasanya hanya terdapat korban atau 

perempuan itu saja. 

Dalam meyakinkan hakim bahwa semua alat bukti sah yang 

mencangkup bukti-medik dan saksi-saksi berada pada tataran benar-benar 

meyakinkan juga bergantung pada upaya pihak Kepolisian RI dalam 

mengumpulkan dan memberkas bukti adanya perkosaan termasuk visum et 

repertum (VeR). 27 Bukti utama ideal lainnya dalam kasus perkosaan 

meliputi: 28 

a. Tanda persetubuhan antara pemerkosa dan korban. 

b. Tanda kekerasan pada tubuh korban sebagai perlawanan terhadap 

perbuatan pelaku. 

25 Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184. 

26 Prof. Agus Purwadianto, Op. Cit, hlm. 129. 

27 Prof. Agus Purwadianto, Op.Cit., hlm. 106. 

28 Ibid, hlm. 108-109. 

202


c. Tanda gangguan kejiwaan korban akibat ancaman, kekerasan atau 

perbuatan pelaku 

d. Anamnesis 29 terhadap korban yang sesuai. 

e. Bukti koroborasi langsung diperoleh dari korban yang sesuai. 30 

f. Bukti pelengkap yang diperoleh oleh saksi-saksi selain korban. 

Dalam keprihatinan proses penegakan hukum, sisi pembuktian 

perkosaan banyak merugikan korban. Hukum positif tentang perkosaan 

sebagai salah satu produk budaya dan sistem masyarakat ini masih 

memojokkan korban karena limitatif mendefinisikan perkosaan sebagai 

“masuknya penis pelaku ke vagina korban (yang bukan istrinya) secara 

ancaman paksaan atau berkekerasan”. Unsur-unsur delik pidananya sulit 

ditegakkan akibat ketiadaan atau kekurang-akuratan bukti medik (yang 

diperoleh dari tubuh korban atau pelaku) dan/atau benda bukti biologis 

(benda yang berasal dari unsur tubuh manusia yang diperoleh dari tempat 

kejadian perkara). 31 

Dokter pemeriksa, pada akhirnya akan memberikan laporan tertulis atas 

permintaan penyidik dalam bentuk sertifikasi korban yang disebut visum et 

repertum (VeR). Pada “Bagian Pemberitaan” dan “Kesimpulan” VeR 

setidaknya memberikan informasi tentang: persetubuhan lama (di masa 

lalu) atau baru, adanya perlakuan yang menunjukkan adanya perlawanan 

dan pertahanan korban. Juga tentang ada atau tidaknya pengaruh obat atau 

zat terlarang lain, tentang perlukaan di daerah genitalis (termasuk kondisi 

atau keutuhan selaput dara), usia korban, dan lain-lain. Namun seringkali 

dokter pemeriksa tidak dapat menyimpulkan secara tegas kebenaran 

persetubuhan, sehingga pendapat subjektifnya atas dasar objektivitas 

“Bagian Pemberitaan” VeR yang disimpulkannya hanya berisi tentang 

kemungkinan persetubuhan. 32 

Selain pada tubuh korban, perlu diperiksa bukti biomedik korban pada 

pelaku, yaitu tanda persetubuhan berupa sel epitel vagina korban pada 

penis pelaku (baik perorangan atau kelompok). Termasuk adanya epitel 

kulit pelaku pada kuku korban yang dapat dianalisis DNA-nya untuk 

menentukan pelaku. 33 

29 

Menurut Kamus Besar Bahasa IIndonesia, anamnesis adalah 1) Istilah 

Psikologi untuk keterangan tentang kehidupan seseorang yang diperoleh melalui 

wawancara dan sebagainya, 2) Dokumen riwayat orang sakit dan penyakitnya pada 

masa lampau. 

30 Bukti koroborasi berupa bukti-medik seperti benda biologis korban pada 

benda-benda di TKP, baik bukti persetubuhan maupun perlawanan korban. 

Prof. Agus Purwadianto, Op. Cit., hlm. 109. 

31 Ibid., hlm. 5. 

32 Prof. Agus Purwadianto, Op. Cit, hlm. 133. 

33 Ibid, hlm. 110. 

203


Selain itu, terdapat bukti psikologis yang dapat dijadikan bukti tetapi 

tidak dijadikan pertimbangan yang kuat oleh hakim. Padahal bukti 

psikologis yang dianalisis oleh psikiater atau psikolog dapat 

mendeskripsikan sindrom trauma pascaperkosaan (Post Traumatic Rape 

Syndrome atauPTRS) sebagai bagian dari PTSD (Post Traumatic Stress 

Disorder). Kesaksian yang mengandalkan sindrom ini harus diperlakukan 

hati-hati dengan maksud baik dan harus melindungi pelaku terhadap 

tuduhan atau fitnahan korban. Keberlakuan sindrom PTSD tadi sebagai 

bukti di pengadilan dianggap memenuhi syarat pada kondisi sebagai 

berikut: 

1. Ketiadaan persetujuan korban. 

2. Beratnya kerusakan tubuh korban ditinjau dari perkara perdatanya. 

3. Pembelaan terhadap perilaku jahat korban. 

4. Penjelasan terhadap perilaku korban yang inkonsisten dengan 

pengaduan perkosaannya. 

Dan dapat dianggap sebagai bukti ilmiah dan diterima peradilan bila 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Bukti yang ditunjukkan sesuai dengan reaksi khas terhadap perkosaan 

dan tak boleh membuat penyimpulan hukum bahwa “korban telah 

diperkosa”. 

2. Saksi ahli benar-benar di bidangnya. 

3. Ada alas dasar yang cukup. 

4. Diperbolehkan pemeriksaan silang terhadap saksi ahli lainnya secara 

bebas. 

5. Dapat mempertahankan argumen kesaksian ahlinya tentang sindroma 

tersebut terhadap upaya pebelaan terdakwa oleh pihak mereka. 

PERSIDANGAN: 

8.2.3 Pada saat pemeriksaan saksi korban di pengadilan, terdakwa harus 

dikeluarkan dari ruang sidang. 

8.2.4 Selama proses peradilan berlangsung, saksi korban berhak 

didampingi oleh pendamping. 

8.2.5 Mengusulkan agar poin 2.3 dan 2.4 dituangkan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA). 

Kemudian pada tahapan persidangan, pada saat pemeriksaan saksi 

korban di pengadilan, terdakwa harus dikeluarkan dari ruang sidang. Hal 

ini memang sering dilakukan oleh hakim-hakim yang biasanya telah 

berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual. Atau selama 

persidangan, korban yang dikeluarkan dari ruang persidangan. Hal-hal 

seperti ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuktian dan 

pengambilan keterangan serta untuk tidak membuat korban merasa 

semakin tertekan karena berhadapan dengan terdakwa. Selain itu, selama 

204


proses peradilan berlangsung, saksi korban berhak didampingi oleh 

pendamping. 

KOMISI 3 


Poin 9.1 Pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang 

menitikberatkan pada aspek seksualitas oleh pers. 

Rekomendasi 9.1 Merekomendasikan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dengan organisasi 

pers, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, 

Dewan Pers, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi tentang 

pemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif korban. 

Permasalahan pertama terletak pada pemberitaan tentang kasus 

kekerasan seksual yang menitikberatkan pada aspek seksualitas oleh para 

pers. Dalam hal ini direkomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dengan organisasi 

pers, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, 

Dewan Pers, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi tentang 

pemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif korban. 

 

Poin 9.2 Tidak sesuainya penanganan kasus kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan SOP tentang penanganan 

korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010. 

Rekomendasi 9.2 Melakukan sosialisasi kembali terhadap Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 

2010 kepada aparat hukum untuk melaksanakan SOP yang terkandung 

dalam aturan tersebut. 

Permasalahan berikutnya adalah tidak sesuainya penanganan kasus 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan SOP 

tentang penanganan korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 1 Tahun 2010. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi kembali 

terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 1 Tahun 2010 kepada aparat hukum untuk melaksanakan SOP 

yang terkandung dalam aturan tersebut. Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Menteri Negara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard 

Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan yang dimaksudkan untuk menjadi standar atau pun 

panduan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Menurut Permenneg 

205


tersebut, layanan bagi korban kekerasan baik anak maupun perempuan 

diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. 

Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

Nama Layanan 

Pengembang 

Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu Departemen 

(PPT) di Rumah Sakit (RS) Umum Vertikal, RS Umum Kesehatan dan 

Daerah, RS Kepolisian, dan RS Swasta 

Kepolisan 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) 

Kepolisian 

Negara Republik 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) 

Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Indonesia 

Kementerian 

Negara 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Departemen 

Sosial 

Departemen 

Sosial 

Departemen 

Agama 

Kementerian Luar 

Negeri 

Masyarakat 

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) 

Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di 

luar negeri 

LSM Women Crisis Center 

Tabel 2: Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

Menurut SPM 

Untuk mengoptimalkan berbagai upaya yang dilakukan oleh lembagalembaga 

di atas, pemerintah juga melakukan pengembangan kapasitas SDM 

penyelenggara layanan dan kebijakan-kebijakan pendukung yang dilakukan 

oleh Kementerian Kesehatan, berupa: 

1) Pelatihan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 

untuk dokter/petugas medis Rumah Sakit 

2) Penyusunan Pedoman Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan (KtP) dan Anak (KtA) di Rumah Sakit 

3) Penyusunan Pedoman Rujukan Korban Kekerasan Terhadap Anak 

untuk Petugas Kesehatan 

4) Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap 

Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar 

5) Penyusunan Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana 

Kasus KtP/A 

Bentuk-bentuk layanan yang diberikan melalui upaya-upaya di atas, 

antara lain berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, misalnya dalam 

206


bentuk penyediaan shelter (tempat), bantuan hukum, rehabilitasi sosial, 

pemulangan, dan reintegrasi korban. Namun, ketersediaan layanan ini di 

masing-masing tempat masih berbeda dan belum memiliki acuan tentang 

Standar Pelayanan Minimal yang harus disediakan oleh masing-masing 

lembaga penyelenggara layanan bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan. 

Sedangkan LSM memiliki program penghapusan eksploitasi seksual 

anak, termasuk bagi korban perdagangan orang. Kegiatan yang dilakukan 

lembaga tersebut mulai dari pendampingan korban, menyediakan shelter 

untuk korban, pendidikan masyarakat, pendidikan kesehatan reproduksi 

remaja, kampanye antitrafiking, kajian, dan advokasi peraturan daerah 

tentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan 

termasuk di antaranya perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Tim 

Penggerak PKK juga telah melakukan kegiatan pelayanan berbasis 

masyarakat dalam membantu pencegahan terjadinya kekerasan, termasuk 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang. 

 

Poin 9.3 Kurangnya sumber daya manusia terlatih untuk menangani korban 

kekerasan seksual pada Unit Pelaporan Kekerasan Seksual di tingkat 

kabupaten/kota. 

Rekomendasi 

9.3.1 Menyesuaikan jumlah tenaga terampil agar sebanding dengan jumlah 

kasus yang ada di provinsi tersebut. 

9.3.2 Setiap provinsi harus mempunyai data yang valid mengenai jumlah 

kasus kekerasan seksual. 

Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani korban 

kekerasan seksual pada Unit Pelaporan Kekerasan Seksual di tingkat 

kabupaten/kota ini juga menjadi permasalahan lain. Dengan begitu 

memang dibutuhkan penyesuaian jumlah tenaga terampil agar sebanding 

dengan jumlah kasus yang ada di provinsi tersebut. Hal ini diperlukan 

untuk memaksimalkan penanganan terhadap korban kasus kekerasan 

seksual. Setiap provinsi harus mempunyai data yang valid mengenai 

jumlah kasus kekerasan seksual, agar dapat dilakukan pemantauan terhadap 

bagaimana kasus ini berkembang di masyarakat dan dapat diketahui 

bagaimana hasil dari upaya pemberantasan kekerasan seksual ini. 

 

Poin 9.4 Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap dokter forensik 

untuk mendapatkan visum et repertum yang digunakan sebagai alat bukti 

yang valid. 

Rekomendasi 9.4 Menjamin akses yang mudah bagi korban kekerasan 

seksual untuk menjalani pemeriksaan oleh dokter forensik. 

207


Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap dokter forensik untuk 

mendapatkan visum et repertum yang digunakan sebagai alat bukti yang 

valid juga merupakan permasalahan penting dalam hal ini. Sehingga perlu 

adanya jaminan mengenai akses yang mudah bagi korban kekerasan 

seksual untuk menjalani pemeriksaan oleh dokter forensic 

 

Poin 9.5.1 Kesulitan masyarakat untuk menerima kembali korban kekerasan 

seksual karena dianggap sebagai aib dalam komunitasnya. 

Poin 9.5.2 Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap dokter 

forensik untuk mendapatkan visum et repertum yang digunakan sebagai alat 

bukti yang valid. 

Rekomendasi 9.5 Asistensi pemerintah dalam peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam reintegrasi korban kekerasan seksual. 

Salah satu permasalahan serius yang harus dihadapi oleh korban 

kekerasan seksual adalah pada saat dirinya sudah kembali terjun di 

lingkungan masyarakat. Dimana pada umumnya, korban akan merasa 

menjadi aib bagi lingkungan sekitarnya dikarenakan masyarakat sulit untuk 

menerima kembali status dirinya sekarang. Padahal, lingkungan sekitar 

memiliki peran besar bagi kembalinya kepercayaan diri seorang korban. 

Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya terkait perubahan pola pikir 

masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. 

Selain kesulitan yang dihadapinya dalam masyarakat, korban 

dihadapkan kembali dalam berbagai hambatan dalam memperjuangkan 

hak-haknya terutama jika mereka berhadapan dengan institusi penegak 

hukum atau aparat penegak hukum. Seringkali di tingkat penuntutan, jaksa 

selalu kesulitan untuk melimpahkan kasus kekerasan seksual ke pengadilan 

(P21) karena selalu alasan saksi yang melihat atau mengetahui secara 

langsung, sangat kaku, dan selalu memojokkan korban. Akibatnya jaksa 

selalu mengembalikan berkas dengan alasan tidak cukup bukti. Untuk itu, 

sangat penting mendapatkan visum et repertum sebagai alat bukti yang 

valid, namun kembali korban mengalami kendala pada sulitnya akses 

terhadap dokter forensik. 

Berangkat dari pemaparan yang sudah dijabarkan di atas, asistensi 

terhadap pemerintah dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

reintegrasi korban kekerasan seksual menjadi sangat penting agar terjadi 

kesatuan untuk sama-sama melindungi hak-hak para korban kekerasan 

seksual. 

 

Poin 9.6 Kurangnya informasi dari aparat penegak hukum kepada korban 

kekerasan seksual mengenai keberadaan lembaga yang bergerak di bidang 

pemulihan korban kekerasan seksual. 

Rekomendasi 9.6 Dalam proses peradilan penanganan kasus kekerasan 

seksual, aparat penegak hukum harus menjamin bahwa korban mengetahui 

208


keberadaan lembaga yang bergerak dalam bidang pemulihan korban 


Setiap orang yang mengalami tindak kekerasan, apalagi secara seksual, 

pasti merasa malu dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. 

Kondisi dimana korban menjadi tertutup dikarenakan trauma yang 

dialaminya semakin menyulitkan institusi penegak hukum untuk 

membongkar kasus kekerasan seksual. Untuk itu, pendampingan dari 

psikiater atau lembaga yang bergerak di bidang pemulihan korban 

kekerasan seksual sangatlah dibutuhkan. Namun seringkali informasi 

tersebut tidak diketahui secara memadai oleh korban sehingga korban 

menjadi kembali takut dan keterangan dari korban tidak diperoleh secara 

utuh. Dengan demikian, menjadi suatu hal yang wajib bagi aparat penegak 

hukum untuk menjamin bahwa korban mengetahui keberadaan lembaga 

yang bergerak dalam bidang pemulihan korban kekerasan seksual, 

sehingga dapat membantu korban selama proses peradilan 

Dampak yang terjadi pada korban kekerasan seksual seringkali luput 

dari perhatian serius masyarakat. Dampak tersebut diderita korban pada 

saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan 

sepanjang sisa hidupnya. 34 Dampak perkosaan bisa lebih buruk apabila 

tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman, disalahkan, 

korban adalah seorang anak, dan pelaku perkosaan lebih dari satu orang. 

Terdapat beberapa dampak yang dapat timbul pada korban kekerasan 

seksual, terutama perkosaan dan pelecehan. Dampak-dampak tersebut 

antara lain dampak langsung, dampak perilaku, dampak psikologis, 

dampak fisik, dan dampak dalam jangka panjang. 

Dampak langsung pada korban biasanya terkejut yaitu tubuh mendingin, 

mental yang bingung, menjadi lemah, kehilangan orientasi, gemetaran dan 

mual, terkadang muntah, menyangkal apa yang terjadi, menangis, dan 

menarik diri. 

Dampak perilaku juga terjadi pada korban yaitu sulit konsentrasi, 

mudah takut atau kaget dari biasanya, bermasalah dalam hubungan dengan 

pasangan, mengalami masalah seksual, meningkatnya konsumsi alkohol, 

rokok, dan obat-obatan, sering mencuci diri atau mandi berkali-kali dan 

berlama-lama. 

Dampak psikologis biasanya pikiran dan perasaan yang terganggu, 

kilas-balik, amnesia psikologis, hilangnya perasaan emosi tertentu, berpikir 

bunuh diri, mudah marah atau pemarah, merasa malu dan terhina, perasaan 

bersalah dan menyalahkan diri sendiri, merasa bertanggung jawab atau 

terjadinya perkosaan, perasaan yang berbeda atau jauh dari orang lain, 

34 Topo Santoso, Op. Cit., hlm. 116. 

209


perasaan tidak berdaya dan tidak kuasa hilangnya harga diri, hilangnya 

kepercayaan diri, dan merasa kurang dari orang lain. 35 

Dampak fisik antara lain sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit 

ketika berhubungan seksual, luka pada bibir atau dagu, luka, infeksi, atau 

penyakit pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, kemungkinan tidak 

dapat melahirkan anak, dan infeksi pada panggul. 36 

Efek dari perkosaan dalam jangka panjang adalah korban tidak pernah 

lupa tetapi belajar untuk bernegosiasi dengan ingatannya, sehingga 

dibutuhkan konseling untuk bicara tentang pengalamannya. Korban juga 

mengalami masalah kejiwaan, yaitu ketidakmampuan mempercayai orang 

lain, perfeksionisme, fobia, menghindari keintiman emosional dan ikatan, 

tidak percaya pada indra sendiri, bahkan dapat membela pelaku perkosaan 

(membenci untuk mencintai), memiliki masalah pengasuhan, mencemaskan 

figur yang memiliki otoritas, banyak mengacaukan hubungan seks, kasih 

sayang, dan cinta dengan kontrol dan kekuasaan. 37 

Di samping itu, ada pula dampak dari segi pendidikan dan ekonomi 

terhadap korban. Banyak kasus yang mempengaruhi laju seseorang dalam 

jenjang pendidikannya yang sangat mempengaruhi masa depan korban 

terutama mengenai aspek kehidupan ekonominya. 38 

Dapat dikatakan, penderitaan korban dapat terjadi sebelum, selama, dan 

setelah sidang pengadilan. 39 Dengan terbongkarnya suatu kasus perkosaan, 

penderitaan korban baru dimulai. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan 

penyidik yang kadang memojokkan dirinya atau semakin mengingatkan 

pada peristiwa buruk yang ia alami. Hal itu berlanjut di sidang pengadilan 

di mana proses pembuktian semakin mengoyak dirinya. Pertanyaanpertanyaan 

yang diajukan pembela terdakwa malah seakan menjadikannya 

sebagai “tertuduh”. Penderitaan itu semakin sempurna ketika pengadilan 

tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku, atau jika terbukti hanya 

menghukumnya dengan hukuman yang sangat ringan (sering terjadi 

pengadilan menghukum pemerkosa dengan beberapa bulan penjara). 40 Hal 

tersebut terjadi dalam proses hukum YF, korban pelecehan seksual oleh 

empat orang petugas Transjakarta pada awal tahun 2014. 

 

Poin 9.7 Beberapa daerah belum memiliki rumah aman (shelter) bagi 

korban kekerasan seksual dalam konteks rehabilitasi yang dibutuhkan. 

Selain itu, terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki shelter, namun 

belum dipergunakan sebagaimana mestinya. 

35 Carol Hensell dan Dr. Veronica Salter, Apakah Perkosaan Itu?, (Jurnal 

Perempuan Edisi 71: Perkosaan dan Kekuasaan, 2011), hlm 116. 

36 Topo Santoso, Op. Cit, hlm. 40. 

37 Carol Hensell dan Dr. Veronica Salter, Op. Cit., hlm. 116. 

38 Topo Santoso, Op. Cit, hlm. 40. 

39 Prof. Agus Purwadianto, Op. Cit., hlm. 6. 

40 Topo Santoso, Op. Cit., hlm. 42-43. 

210


Rekomendasi 9.7 Harus adanya pemerataan shelter di tiap-tiap lembaga 

yang memiliki fungsi rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual dan 

harus dioperasionalkan sesuai dengan Standar Penilaian Minimum 

Permasalahan lainnya yang harus segera dibenahi adalah mengenai 

pentingnya ketersediaan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan 

seksual. Terhadap hal itu, beberapa daerah belum memiliki rumah aman 

(shelter) dalam konteks rehabilitasi yang dibutuhkan. Untuk daerah yang 

sudah memiliki rumah aman (shelter) pun belum dipergunakan secara 

optimal dan sebagaimana semestinya. Sehingga menjadi penting untuk 

diadakan pemerataan shelter di tiap-tiap lembaga yang memiliki fungsi 

rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual, serta harus 

dioperasionalkan sesuai dengan Standar Penilaian Minimum. 

 

Poin 9.8 Dakwaan tindak pidana kekerasan seksual yang belum 

mengakomodasi restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual. 

Rekomendasi 9.8 Restitusi dan kompensasi harus diakomodir dalam surat 

dakwaan. 

Seringkali, dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak kekerasan 

seksual yang diutamakan sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan 

yang dilakukannya adalah dengan dipenjara sekian tahun. Korban hanya 

dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman 

yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang 

bersifat inkracht dari pengadilan, korban seringkali dikembalikan pada 

orang tuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti 

melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik) dan visum sebagaimana 

yang dijelaskan pada poin atas, korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal 

ini, korban tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun 

kompensasi dan bantuan hukum lainnya sehingga hak korban untuk 

mendapatkan restitusi dan kompensasi perlu diakomodir dalam surat 

dakwaan. 

211


SUSUNAN KEPANITIAAN 

SIMPOSIUM HUKUM NASIONAL 2014 

Pembina : Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. 

Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia 

Penasehat : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D. 

Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan 


Penanggungjawab : Gery Fathurrachman 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia 

Panitia Pengarah 

(Steering Committee) 

: Fadel Muhammad 

Kepala Departemen Kajian dan Aksi 

Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa 


R. M. Agung Putranto 

Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi 



Dion Valerian 

Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi 



Ketua Pelaksana : Florianti Kurnia Sjaaf 

Wakil Ketua Pelaksana : Kharisma Bintang Alghazy 

Sekretaris 1 : Miranti Verdiana 

Sekretaris 2 : Rininta Sharfina 

Bendahara Internal : Rr. Dwi Setyani Hanindita 

Bendahara Eksternal : Anesha Gita Ardelia 

Divisi Sponsorhip 

Penanggungjawab : Nadia Theodora 

Wakil Penanggungjawab : Ristia Delasari 

Divisi Dana Usaha 

Penanggungjawab : Ratu Gita 

Wakil Penanggungjawab : Wita Risanti 

Bidang I 

Koordinator Bidang : Annisa Essanda Gunawan 

Divisi Materi dan Acara : 

Penanggungjawab : Fadhil Muhammad Indrapraja 

Wakil Penanggungjawab 1 : Rifki Maulana 

212


Wakil Penanggungjawab 2 : Bella Nathania 

Wakil Penanggungjawab 3 : Dysan Aufar 

Wakil Penanggungjawab 4 : Dita Anggraeni 

Divisi Ceremony 

Penanggungjawab : Muhammad Yusuf Rashidi 

Wakil Penanggungjawab : Ivan Dwi Anugrah 

Divisi Simposium 

Penanggungjawab : Mutiara Zahroh 

Wakil Penanggungjawab : Aszmar Haliem 

Divisi Output 

Penanggungjawab : Kristi Ardiana 

Wakil Penanggungjawab : Aris Dzilhamsyah 

Divisi Liaison Officer (LO) 

Penanggungjawab : Tasha Kartika 

Wakil Penanggungjawab 1 : Irfan Hielmy 

Wakil Penanggungjawab 2 : Putri Rizka 

Divisi Registrasi dan Verifikasi 

Penanggungjawab : Nadhilah Rosa 

Wakil Penanggungjawab : Nadia Maulida 

: 

Bidang II 

Koordinator Bidang : Nabila Satira 

Divisi Humas dan Publikasi 

Penanggungjawab : Dhianti Afifah 

Wakil Penanggungjawab 1 : Angela Vania 

Wakil Penanggungjawab 2 : Salomo Harvard 

Divisi Media Partner 

Penanggungjawab : Nissa Azzahra 

Wakil Penanggungjawab : Ratna Juwita 

Divisi Desain dan Produksi 

Penanggungjawab : Adrianus Eryan 

Wakil Penanggungjawab 1 : Asha Alifa 

Wakil Penanggungjawab 2 : Christofer Ruminsar 

Divisi Dokumentasi 

Penanggungjawab : Nadya Radhisya 

Wakil Penanggungjawab : Rena Restriana 

213


Bidang III 

Koordinator Bidang : Christopher Imantaka 

Divisi Perizinan 

Penanggungjawab : Rizqi Robbani Hanif 

Wakil Penanggungjawab 1 : Stanley Armando 

Wakil Penanggungjawab 2 : Fathia Notarina 

Divisi Perlengkapan 

Penanggungjawab : Adipa Rizky Putra 

Wakil Penanggungjawab : Dewangga Dennis 

Divisi Transportasi 

Penanggungjawab : Revino Vaditra 

Wakil Penanggungjawab : Prabowo Rizky 

Divisi K3 

Penanggungjawab : Adirizal Dito 

Wakil Penanggungjawab : Mario Bimo 

Divisi Akomodasi 

Penanggungjawab : Aditya Brahma 

Wakil Penanggungjawab : Marbuhal Silitonga 

Divisi Konsumsi 

Penanggungjawab : Anbiya 

Wakil Penanggungjawab : Camelia Wulandari 

214

215 

Simposium Hukum Nasional 2014

prosidingshn2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?