sambutan kepala bappeda kota depok - Bappeda Depok

Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2009 

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karuniaNYA penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 

2009 dapat diselesaikan. Produk IPM ini merupakan hasil kerjasama antara 

BAPPEDA Kota Depok dengan BPS Kota Depok. 

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah meliputi gambaran 

umum kesejahteraan rakyat dilihat dari indikator kesehatan, pendidikan dan daya 

beli. Diharapkan buku ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak sebagai bahan 

evaluasi dan perencanaan kegiatan pembangunan. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terlaksananya penerbitan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota 

Depok Tahun 2009. 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Depok, Desember 2009 

Kepala Bappeda Kota Depok, 

Ir. Khamid Wijaya 

NIP. 196307201990031008 

i


KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2009 merupakan 

publikasi yang diterbitkan, sebagai hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kota Depok dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota 

Depok. Buku ini disusun guna memenuhi kebutuhan data tentang hasil 

pembangunan, khususnya pembangunan manusia. Data yang disajikan diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat, maupun institusi 

pemerintah dan swasta. 

Kami menyadari bahwa publikasi ini belumlah sempurna. Untuk perbaikan di 

masa yang akan datang kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak. 

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini 

disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Depok, Desember 2009 

Badan Pusat Statistik Kota Depok 

Kepala, 

Tata Djumantara, SE. 

NIP. 195806131983021001 

ii


DAFTAR ISI 

Halaman 

Kata Pengantar …………………………………….…………………………. i 

Daftar Isi …………………………………….……………………………….. ii 

Daftar Tabel …………………………………….……………………………. iii 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang ………………………………………….. 1 

1.2. Indikator- Indikator Pembangunan Manusia ………………. 4 

1.3. Identifikasi dan Batasan Masalah …….. ………………... 5 

1.4. Tujuan ………………………………………………… 5 

1.5. Sumber Data …………………………………………… 5 

BAB II 

KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI 

2.1. Gambaran Umum Wilayah ………….…….….............. 6 

2.2. Potensi Sosial dan Ekonomi ………………………............ 7 

BAB III 

PEMBANGUNAN MANUSIA; KONSEP DAN METODOLOGI 

3.1. Umum ……………………………………………... 13 

3.2. Indikator ...................................... ......……………….. 14 

3.3. Tahapan Penghitungan IPM …………………….…… 15 

BAB IV 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA DEPOK 

4.1. Umum ….……………………..........................…............. 23 

4.2. IPM Kota Depok ..................... ……….………………… 24 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan ……………................................................... 29 

5.2. Saran …………………………………………….……… 30 

iii


DAFTAR TABEL 

NO. TABEL 

HALAMAN 

Tabel 2.1. : Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Di Kota Depok 

Tahun 2000 – 2009. .……………………………………....... 8 

Tabel 2.2 : Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Di Kota Depok 

Tahun 2009. .……………………………………......................10 

Tabel 2.2 : Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kota Depok 

Tahun 2009. .……………………………………......................11 

Tabel 3.1. : Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli .. 18 

Tabel 4.1 : IPM Kota Depok dan Jawa Barat Tahun 2009 .............................. 25 

Tabel 4.2 : IPM Kecamatan di Kota Depok Tahun 2009 ............................... 28 

iv


v


BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan manusia (human development) dirumuskan sebagai perluasan 

pilihan bagi penduduk (enlarging the choice of people). Dari berbagai pilihan yang ingin 

dicapai, salah satu pilihan terpenting adalah agar manusia dapat berumur panjang dan 

sehat, memiliki ilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang 

dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pilihan lain yang tak kalah pentingnya adalah 

kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi manusia dan harga diri. Dengan demikian, 

pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, 

seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan, tetapi mementingkan pula apa yang bisa 

dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk menikmati 

kehidupan, melakukan kegiatan produktif, atau ikut serta dalam berbagai kegiatan 

budaya, dan sosial politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan berbagai aspek 

tersebut. 

Pembangunan kualitas manusia yang ditempatkan pada posisi utama 

menunjukkan pola pembangunan yang dilaksanakan telah disadari benar bahwa dengan 

sumber daya manusia yang unggul akan menghasilkan seluruh tatanan kehidupan yang 

maju di berbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan dan mandiri sekalipun pada 

lingkup global dengan rentang percepatan waktu yang semakin cepat berubah. Oleh 

karena itu, paradigma pembangunan manusia yang menganut corak produktivitas, 

pemerataan, berkesinambungan serta pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki, 

diyakini akan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan perlu mendapat dukungan dari semua pihak. 

Produktivitas penduduk dalam kegiatan perekonomian, penciptaan lapangan 

pekerjaan baru, menghasilkan tingkat pendapatan yang akan memberikan ragam pilihan 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup, harus diikuti dengan konsep kesempatan yang sama 

dalam mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial tersebut. 

1


Selain itu pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial harus melibatkan seluruh 

lapisan penduduk dalam keputusan dan proses pembangunan yang berpengaruh pada pola 

pembentukan kehidupan yang akan dihadapi pada masa mendatang sehingga 

kesinambungan sumber daya yang dimiliki pada masa sekarang dapat pula dinikmati oleh 

generasi mendatang. 

Yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adalah 

tingkat pendidikan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat 

prioritas utama untuk dapat ditingkatkan. Dengan tingkat pendidikan penduduk yang 

tinggi menimbulkan efek berantai dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan 

penduduk itu sendiri. Dimulai dengan meluasnya kesempatan berusaha dan kesempatan 

kerja dalam menciptakan pendapatan yang kelanjutannya berpengaruh pada kemampuan 

daya beli penduduk, sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak 

dengan ragam pilihan serta aktivitas kesehariannya untuk bisa bertahan dan mandiri 

merupakan kondisi yang ingin kita capai bersama. 

Semuanya itu bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju dan hasilnya 

dapat dirasakan oleh seluruh strata penduduk merupakan wujud dari komitmen tujuan 

nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) secara berkesinambungan utamanya meliputi tiga aspek penting, yaitu 

peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), maupun kemampuan 

ekonominya (daya beli) seluruh komponen masyarakat. Tidak kalah pentingnya dalam 

upaya peningkatan kualitas SDM adalah pembinaan aspek moral (keimanan dan 

ketaqwaan), sehingga pemanfaatan kemampuan fisik, kecerdasan dan daya beli 

merupakan perwujudan dari rasa keimanan dan ketaqwaan. 

Dalam konteks pembangunan di Kota Depok pada masa kini, upaya untuk 

mencapai pemerataan hasil-hasil pembangunan seperti tersebut di atas sudah banyak 

usaha yang dilakukan pemerintah. Dalam bidang institusi, misalnya dibentuk dinas yang 

ditugaskan untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan 

2


masyarakat dan kelompok usaha kecil dan menengah. Ini bukti perhatian pemerintah 

Kota Depok pada kelompok masyarakat dari golongan ekonomi lemah. Dalam bidang 

penyediaan fasilitas untuk kepentingan masyarakat, dibangun puskesmas dan puskesmas 

pembantu dimana-mana, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih 

ditingkatkan. Posyandu juga didorong supaya berjalan sesuai dengan kebijakan yang 

telah digariskan. Upaya ini nampak dengan diluncurkannya program-pogram untuk 

posyandu. 

Di bidang pendidikan, upaya dan strategi pembangunan pendidikan dijabarkan 

melalui empat aspek penting yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan 

pembangunan, efisiensi pengelolaan, dan kualitas pendidikan. Pemerataan kesempatan 

pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti 

pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah dan penambahan tenaga pengajar 

mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sedangkan upaya mencapai 

kualitas SDM yang baik diperlukan bekal pendidikan yang memiliki relevansi dengan 

upaya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, atau secara lebih spesifik memiliki 

relevansi dengan kebutuhan lapangan kerja. Di tengah sulitnya mendapatkan kesempatan 

kerja dewasa ini, seseorang yang memiliki pendidikan tinggi dan kompetensi yang baik 

diharapkan dapat memasuki dunia kerja secara lebih mudah karena sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja. Hal tersebut berlaku sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki 

pendidikan memadai tentunya akan sulit bersaing di dunia kerja yang pada akhirnya 

menimbulkan masalah sosial baru, yaitu bertambahnya pengangguran. Upaya yang cukup 

kongkrit dilakukan diantaranya adalah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pelatihan 

bagi lulusan sekolah menengah sebelum memasuki pasar kerja, penyesuaian kurikulum 

bagi sekolah-sekolah kejuruan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di wilayah 

Kota Depok. Kendala pembangunan pendidikan dewasa ini diantaranya terkait erat 

dengan inefisiensi dalam pengelolaan. Kondisi inilah yang menyebabkan pengelolaan 

pendidikan menjadi tidak efisien, karena pesatnya peningkatan biaya pendidikan ternyata 

tidak seiring dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Oleh karenanya harus menjadi 

komitmen pemerintah agar berusaha dengan keras dan sekuat tenaga untuk 

3


menyelenggarakan pendidikan dasar secara gratis sehingga tercipta efisiensi pengelolaan 

pendidikan secara nyata. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, setidaknya terdapat dua 

tuntutan yang perlu dimiliki. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 

memadai sebagai aset pembangunan. Kedua, penguasaan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Kualitas SDM diantaranya dapat ditunjukkan dengan pencapaian angka 

melek huruf dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Karena pada dasarnya, pendidikan 

sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengekspresikan kreativitas 

dan inovasi serta pengembangan wawasannya. 

1.2. Indikator-Indikator Pembangunan Manusia 

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan 

pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup 

up to date dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi 

terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan 

puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat? Apakah pembangunan gedung sekolah telah mampu meningkatkan tingkat 

partisipasi sekolah di wilayah itu? Apakah program Paket Kejar telah mampu 

meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum? Dalam konteks tersebut di 

atas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat digunakan sebagai indikator. Dalam kaitan 

ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human Development Index) 

merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disamping mengukur 

kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik 

(intelektual) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga 

mempertimbangkan kemajuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai 

purchasing power parity index (PPP). Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dihitung 

berapa nilai IPM Kota Depok pada tahun 2009. Hasilnya diharapkan menjadi masukan 

penting bagi penentu kebijakan dan pengambil keputusan dalam menyusun program 

pembangunan ke depan. 

4


1.3. Identifikasi dan Batasan Masalah 

IPM selama ini dianggap sebagai salah satu indikator yang dapat mencerminkan 

kualitas fisik penduduk di suatu daerah sekaligus dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk 

memantau perkembangan pembangunan manusia. Hal-hal berikut termasuk bagian dari 

permasalahan yang perlu terus dipantau: 

1. Sudah pada tahap mana pemerintah Kota Depok mampu meningkatkan kualitas 

fisik penduduknya? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas 

fisik penduduk di Kota Depok tersebut? 

1.4. Tujuan 

Penyusunan analisis IPM bertujuan untuk memaparkan sejauhmana 

perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok dan memberi gambaran yang lebih 

sederhana dan lengkap dalam melihat sejauh mana dampak pembangunan yang 

dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas penduduk. 

1.5. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data hasil survei IPM di Kota 

Depok Tahun 2009. Sedangkan hal-hal yang berkaitan sebagai pembanding digunakan 

pula data SUSENAS 2008, data proyeksi penduduk dan lain-lain. 

5


BAB II 

KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI 

Gambaran Umum Wilayah 

Kota Depok terletak di bagian Utara Propinsi Jawa Barat yang secara geografis 

terletak pada koordinat : 

006 o 19’ 00” – 00 

6 o 28’ 00” Lintang Selatan 

106 o 43’ 00” – 106 o 55’ 30” Bujur Timur 

Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan 

bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan 

kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok sebagai salah satu wilayah di 

Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Km2. 

Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga kabupaten dan dua propinsi. Secara 

lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tanggerang Selatan Provinsi Banten 

dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan 

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan 

Bojonggede Kabupaten Bogor. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan 

Gunung Sindur Kabupaten Bogor. 

Ibukota Kota Depok sebagai pusat pemerintahan, berkedudukan di Kecamatan 

Pancoran Mas terdiri dari 6 Kecamatan, 63 Kelurahan, 852 RW dan 4.673 RT. 

Dengan luas wilayah tercatat seluas 20.029 Ha atau setara dengan 200,29 Km 2 

atau sekitar 0.58 persen dari luas Propinsi Jawa Barat. 

6


Potensi Sosial dan Ekonomi 

Depok merupakan daerah yang memiliki potensi sosial ekonomi yang tinggi. 

Potensi tersebut karena letaknya yang sangat strategis yang menjadi penyangga Ibukota 

Republik Indonesia. Posisi demikian berdampak positif antara lain menarik bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini, terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan kawasan di Kota Depok, sebagai kota perdagangan dan jasa. Adanya 

Universitas Indonesia (UI) dan universitas swasta lainnya yang cukup berkualitas 

merupakan salah satu daya tarik yang mendorong banyaknya migran yang masuk di Kota 

Depok. 

Bila dilihat dari PDRB Kota Depok Tahun 2008, dapat diketahui bahwa sektor 

industri masih memberikan kontribusi yang paling besar untuk Kota Depok dibandingkan 

dengan sektor-sektor lainnya. Disusul oleh sektor perdagangan dan jasa. Diharapkan 

sektor-sektor lainnya dapat segera meningkatkan pertumbuhannya dalam pembangunan 

Kota Depok pada tahun-tahun yang akan datang. 

Perlu adanya peningkatan strategi pembangunan yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil 

pembangunan secara lebih berkeadilan, sekaligus tidak meninggalkan pencapaian tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Dalam setiap proses pembangunan Sumber Daya Manusia, kebutuhan SDM yang 

handal mutlak diperlukan. Oleh karenanya upaya peningkatan kualitas SDM dewasa ini 

terus dilakukan pemerintah melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan 

ketrampilan penduduk, serta kemampuan daya beli di masyarakat. Dalam konteks 

peningkatan derajat kesehatan misalnya, upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan 

balita secara bertahap masih menjadi prioritas, begitu pula pada penanganan status gizi 

pada balita dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan programprogram 

lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan. Di bidang 

pendidikan, penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah 

tetap mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan pembangunan dan revitalisasi 

gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara 

7


berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, upaya 

pengembangan usaha skala mikro tampaknya dapat menjadi alternatif pilihan untuk 

mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal. Hal ini cukup terbukti pada 

masa krisis ekonomi melanda Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah mampu tetap 

bertahan dan menggerakkan roda perekonomian di daerah. 

Dewasa ini, upaya peningkatan kualitas SDM senantiasa mengacu pada sasaran 

program Millenium Development Goals (MDGs). Millenium Development Goals 

(MDGs) mulai dikenal pada sidang umum PBB pada September 2000. Target dari 

agenda global meliputi: pemberantasan kemiskinan, perbaikan sanitasi, penghapusan buta 

huruf, penanganan kelaparan, kerusakan lingkungan, dan masalah diskriminasi pada 

tahun 2015. 

Dari hasil penghitungan proyeksi penduduk Kota Depok tahun 2009, penduduk 

Kota Depok menurut kelompok umur dapat kita lihat pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 

Di Kota Depok Tahun 2000-2009 

Tahun Jenis Kelamin Jumlah RJK LPP 

Laki-laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2000 586.880 573.911 1.160.791 102 3,82 

2001 609.225 593.462 1.204.687 102 3,78 

2002 630.934 616.298 1.247.232 102 3,53 

2003 652.468 636.831 1.289.299 102 3,37 

2004 674.177 657.382 1.331.559 102 3,44 

2005 696.329 678.193 1.374.522 102 3,44 

2006 719.968 700.510 1.420.478 102 3,42 

2007 761.382 708.620 1.470.002 107 3,43 

2008 780.092 723.585 1.503.677 108 3,43 

2009 798.802 738.178 1.536.980 108 3,60 

Sumber : Proyeksi Penduduk 

8


Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk (LPP) di 

Kota Depok dari tahun 2000 ke tahun 2009 sebesar 3,60. Kenaikan pertumbuhan 

penduduk ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor misalnya karena tingkat kelahiran 

yang tinggi, umur harapan hidup yang semakin meningkat atau karena adanya penduduk 

yang masuk di Kota Depok lebih besar dari penduduk yang keluar dari Kota Depok. Hal 

ini memerlukan penelitian yang lebih lanjut. 

Jumlah penduduk yang besar ini bisa menjadi aset yang menguntungkan dan bisa 

juga menjadi beban bagi pemerintah Kota Depok bila kualitas SDM yang ada kurang 

berkualitas. Apabila pemerintah berkeinginan supaya jumlah penduduk yang besar ini 

menjadi aset maka pemerintah harus berupaya meningkatkan kualitas manusia yang ada 

di Kota Depok. 

Apabila dilihat dari kelompok umur penduduk yang ada di Kota Depok pada tabel 

2.2 di bawah ini, dapat diketahui bahwa persentase jumlah penduduk pada kelompok 

umur tua semakin menurun. Persentase terbesar ada pada kelompok usia produktif. 

Diharapkan pada usia yang produktif ini mereka berada pada kelompok angkatan kerja 

yang sedang bekerja bukan pada kelompok pengangguran. Masalah pemanfaatan SDM 

merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah Kota Depok, supaya aset yang ada 

saat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kota Depok. 

Diperlukan program-program yang handal untuk mengentaskan pengangguran 

yang ada di Kota Depok. Tentunya program program ini harus berkesinambungan dan 

melibatkan peran serta penduduk Kota Depok. Program pengentasan pengangguran ini 

harus dilaksanakan secara simultan dan terencana dengan baik. 

9


Tabel 2.2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 

Di Kota Depok Tahun 2009 

Kelompok Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Rasio 

Umur N % N % N % Jenis 

Kelamin 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0 – 4 69.824 8,74 64.645 8,76 134.469 8,75 108 

5 – 9 76.995 9,64 66.299 8,98 143.294 9,32 116 

10 – 14 67.368 8,43 60.982 8,26 128.350 8,35 110 

15 – 19 67.396 8,44 58.031 7,86 125.427 8,16 116 

20 – 24 71.460 8,95 69.474 9,41 140.934 9,17 102 

25 – 29 78.464 9,82 74.374 10,07 152.838 9,94 105 

30 – 34 77.438 9,69 72.267 9,79 149.705 9,74 107 

35 – 39 71.016 8,89 63.444 8,59 134.460 8,75 112 

40 – 44 56.536 7,08 54.884 7,43 111.420 7,25 103 

45 – 49 43.487 5,44 41.808 5,66 85.295 5,55 104 

50 – 54 37.479 4,69 32.206 4,36 69.685 4,53 116 

55 – 59 26.219 3,28 28.725 3,89 54.944 3,57 91 

60 – 64 19.407 2,43 16.407 2,22 35.814 2,33 118 

65 – 69 14.560 1,82 14.761 1,99 29.321 1,91 98 

70 – 74 12.008 1,50 10.908 1,48 22.916 1,49 110 

75+ 9.145 1,14 8.963 1,21 18.108 1,18 102 

JUMLAH 798.802 100,00 738.178 100,00 1.536.980 100,00 108 


10


Tabel 2.3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan 

Di Kota Depok Tahun 2009 

Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) 

010. Sawangan 90.752 82.610 173.362 

020. Pancoran Mas 146.506 134.499 281.005 

030. Sukmajaya 183.682 174.428 358.110 

040. Cimanggis 219.419 202.211 421.630 

050. Beji 77.129 69.312 146.441 

060. Limo 81.314 75.118 156.432 

Kota Depok 798.802 738.178 1.536.980 


Apabila dilihat dari peringkat jumlah penduduk maka kecamatan yang 

berpenduduk paling besar di Kota Depok adalah Kecamatan Cimanggis dengan jumlah 

penduduk sebanyak 421.630 jiwa dengan rincian 219.419 jiwa laki-laki dan 202.211 jiwa 

penduduk perempuan. Selain berpenduduk paling besar, Kecamatan Cimanggis juga 

mempunyai wilayah yang paling luas dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan lain 

yang ada di Kota Depok. Jumlah industri yang ada di kecamatan ini juga paling banyak 

bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Potensi yang ada ini perlu 

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. 

Kecamatan Sukmajaya menempati peringkat kedua setelah Cimanggis dengan 

jumlah penduduk sebanyak 358.110 jiwa, dengan rincian 183.682 laki-laki dan 174.428 

jiwa perempuan. 

Kecamatan Beji merupakan kecamatan yang berpenduduk paling sedikit di Kota 

Depok dengan luas wilayah yang paling kecil. Yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 

146.441 jiwa, dengan rincian 77.129 jiwa laki-laki dan 69.312 jiwa perempuan. 

11


Setiap wilayah kecamatan mempunyai potensi yang berbeda dengan kecamatan 

lainnya. Hal ini harus diketahui secara pasti oleh pemerintah daerah, dan dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah tersebut. 

Kondisi wilayah dan potensi yang berbeda pada akhirnya mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia yang berbeda pula di setiap kecamatan. Kegiatan dan program 

yang dilaksanakan mempunyai prioritas yang berbeda untuk setiap kecamatan. 

12


BAB III 

PEMBANGUNAN MANUSIA; KONSEP DAN METODOLOGI 

3.1 Umum 

Pembangunan manusia Indonesia menempatkan manusia sebagai titik sentral, 

sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini 

maka pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua 

proses atau kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah 

melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dari segi 

aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi 

(daya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa) sehingga partisipasi rakyat dalam 

pembangunan akan dengan sendirinya meningkat. 

Perencanaan pembangunan tanpa didukung oleh data yang baik dan benar, 

mustahil akan berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya. Dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, BPS menyelenggarakan berbagai sensus dan survei, baik 

yang menyangkut kependudukan dan kesejahteraannya maupun masalah ekonomi. Cukup 

banyak kegiatan pengumpulan data (sensus/survei) yang berkaitan dengan kependudukan 

dan kesejahteraannya, diantaranya : Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar 

Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja 

Nasional (SAKERNAS), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). 

Frekuensi pengumpulan data kegiatan sensus/survei tersebut berbeda-beda. Sensus 

Penduduk dan SUPAS dilaksanakan sekali dalam 10 tahun, Susenas Modul dilaksanakan 

3 tahun sekali dan Susenas Kor serta Sakernas dilaksanakan setiap tahun. 

Pada tahun 2009 ini di Kota Depok dilaksanakan kegiatan Survei IPM, dari hasil 

ini dapat diturunkan berbagai indikator kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. 

Indikator ini dapat berguna untuk melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai. 

Hasil survei IPM ini perlu dianalisis atau diinterpretasikan agar mudah digunakan oleh 

perencana atau pengambil keputusan. 

13


3.2 Indikator 

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi sesuatu keadaan dan 

merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan 

sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama 

digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. 

Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) sahih (valid), 

indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator 

tersebut; (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama 

pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda; (3) 

sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator; (4) spesifik, indikator 

hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari 

bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat. 

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu 

indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) 

yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indek Mutu Hidup (IMH) 

yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka melek huruf, angka kematian bayi 

(AKB) dan angka harapan hidup. 

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok 

indikator, yaitu: 

(a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan 

turut menentukan keberhasilan program, seperti : rasio murid-guru, rasio muridkelas, 

rasio dokter, rasio puskesmas. 

(b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan 

berjalan. 

(c) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari 

suatu program kegiatan telah berjalan, seperti : persentase penduduk dengan 

pendidikan SLTA ke atas, Angka Harapan Hidup dan lain-lain. 

14


3.3 Tahapan Penghitungan IPM 

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 

indeks harapan hidup (e 0 ), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), 

dan indeks standar hidup layak. 

Komponen IPM adalah usia hidup (longety), pengetahuan (knowledge), dan 

standar hidup layak (decent living). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau 

e 0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Rele, varian Trussel) 

berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. 

Tahun rujukan e 0 yang digunakan dalam laporan ini adalah 1990, 1995 dan 1996, yang 

diperoleh berdasarkan suatu model proyeksi. Rujukan tahun ini berbeda dengan rujukan 

tahun yang digunakan dalam penghitungan IPM yang dipublikasikan BPS sebelumnya 

(1996) yang berjudul “Indeks Pembangunan manusia : Perbandingan Antar Propinsi 

1990-1993”. Model proyeksi menggunakan data historis sejak akhir dekade 1960-an dan 

mengasumsikan, antara lain, bahwa Angka Kematian Bayi akan mencapai 20 per 1000 

kelahiran hidup pada tahun 2018. Penjelasan lebih rinci mengenai model proyeksi 

tersebut dapat dipelajari dalam publikasi BPS yang lain. 

Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama 

sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas Kor. Sebagai catatan, UNDP dalam 

publikasi tahunan HDR sejak 1955 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, 

menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya 

memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf 

diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata 

lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu, 

tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan. 

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil 

yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita 

riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen 

15


tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan 

perbandingan antar negara. 

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan 

melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A). 

Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota propinsi yang sesuai (=B). 

Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti 

metode yang digunakan International Comparison Project (ICP), dalam 

menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data 

harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi 

yang diperoleh dari Susenas Modul. 

Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C). 

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus : 

∑ E (I,j) 

j 

PPP / unit = ---------------------- 

∑ (p (9,j). q (i,j) ) 

j 

dimana, 

E (i,j) : pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke –i 

P (9,j) : harga komoditi j di DKI Jakarta 

q (i,j) : Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di propinsi ke-i 

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk 

dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh 

komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi 

skor sebagai berikut: 

16


Komponen 

Kualitas 

Skor 

A B A B 

Lantai Keramik, marmer atau granit Lainnya 1 0 

Luas lantai per kapita > 10 m 2 Lainnya 1 0 

Dinding Tembok Lainnya 1 0 

Atap Kayu/sirap, beton Lainnya 1 0 

Fasilitas penerangan Listrik Lainnya 1 0 

Fasilitas air minum Ledeng Lainnya 1 0 

Jamban Milik sendiri Lainnya 1 0 

Catatan : Skor awal untuk setiap rumah = 1 

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu 

rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang 

dikonsumsi oleh suatu rumahtangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai 

contoh, jika suatu rumahtangga menempati rumah tinggal yang mempunyai Indeks 

Kualitas Rumah = 6, maka kualitas rumah yang dikonsumsi oleh rumahtangga tersebut 

adalah 6/8 atau 0,75. 

Perlu dicatat bahwa sewa rumah, bensin dan air minum merupakan komoditi baru 

dalam penghitungan PPP/unit. Ketiga komoditi tersebut tidak diperhitungkan dalam 

penghitungan PPP/unit sebagaimana disajikan dalam publikasi BPS sebelumnya (1996). 

Karena perbedaan ini maka IPM dalam publikasi tersebut tidak dapat dibandingkan 

dengan IPM dalam publikasi ini. 

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara 

matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : 

C (i) * = C (i) 

jika C (i) < Z 

= Z + 2(C (i) -Z) (1/2) jika Z


Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas 

kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter 

sebesar Rp. 547.500,- per kapita setahun, atau Rp. 1.500,- per kapita per 

hari. 

Tabel 3.1. Daftar Komoditi Terpilih 

Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP) 

Komoditi Unit Sumbangan thd total konsumsi 

(%) 

(1) (2) (3) 

1. Beras lokal Kg 7,25 

2. Tepung terigu Kg 0,10 

3. Ketela pohon Kg 0,22 

4. Ikan tongkol/tuna/cakalang Kg 0,50 

5. Ikan teri Ons 0,32 

6. Daging sapi Kg 0,78 

7. Daging ayam kampung Kg 0,65 

8. Telur ayam Butir 1,48 

9. Susu kental manis 397 gram 0,48 

10. Bayam Kg 0,30 

11. Kacang panjang Kg 0,32 

12. Kacang tanah Kg 0,22 

13. Tempe Kg 0,79 

14. Jeruk Kg 0,39 

15. Pepaya Kg 0,18 

16. Kelapa Butir 0,56 

17. Gula pasir Ons 1,61 

18. Kopi bubuk Ons 0,60 

19. Garam Ons 0,15 

20. Merica/lada Ons 0,13 

21. Mie instant 80 gram 0,79 

22. Rokok kretek filter 10 batang 2,86 

23. Listrik Kwh 2,06 

24. Air Minum M 3 0,46 

25. Bensin Liter 1,02 

26. Minyak tanah Liter 1,74 

27. Sewa rumah Unit 11,56 

Total 37,52 

*) Berdasarkan data Susenas 1996 

18


Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk 

dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Survei IPM. Ketujuh 

komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi 

skor sebagai berikut: 

• Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0 

• Luas lantai per kapita: ≥ 10 m2 = 1, lainnya = 0 

• Dinding : tembok = 1, lainnya = 0 

• Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0 

• Fasilitas penerangan : listrik = 1, lainnya = 0 

• Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0 

• Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0 

• Skor awal untuk setiap rumah = 1 

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh 

suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari 

rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas 

Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu 

rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas 

rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit. 

Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM 

Rumus penghitungan IPM dikutip dari Arizal Ahnaf dkk (1998;129) dapat 

disajikan sebagai berikut : 

IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3) ) 

……….(1) 

Dimana : 

X (1) : Indeks harapan hidup 

19


X (2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah) 

X (3) : Indeks standar hidup layak 

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara 

selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan 

nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut : 

Indeks X(i) = (X(i) – X (i)min) / (X(i)maks – X(i)min) ………(2) 

Dimana : 

X(i) : Indikator ke-i (i = 1,2,3) 

X(i)maks : Nilai maksimum X(i) 

X(i)min : Nilai minimum X(i) 

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator X(i) disajikan pada Tabel 2.2. di bawah 

ini. 

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM 

Tahun 2007 

Indikator Komponen IPM Nilai Nilai 

Catatan 

(=X(1)) Maksimum Minimum 

(1) (2) (3) (4) 

Angka Harapan Hidup 85 25 Sesuai standar global (UNDP) 

Angka Melek Huruf 100 0 Sesuai standar global (UNDP) 

Rata-rata lama sekolah 15 0 Sesuai standar global (UNDP) 

Konsumsi per kapita 732.720 a) 300.000 b) UNDP menggunakan PDB per 

yang disesuaikan 1996 

kapita riil yang di disesuaikan 

Catatan : a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada 

20tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkitson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 

6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018. 

b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah 

tahun 1990 di daerah perdesaan Sulawesi Selatan dan tahun 2000 di Irian Jaya. 

Konsumsi per kapita yang disesuaikan untuk tahun 2000 sama dengan konsumsi per kapita yang 

disesuaikan tahun 1996. 

20


Ukuran Perkembangan IPM 

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu 

digunakan reduksi Shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini secara 

sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan 

capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur 

penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;141) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

(IPM t+n – IPM t ) x 100 

r = --------------------------- …………. (3) 

(IPM ideal – IPM t ) 

1/n 

Dimana: 

IPM t : IPM pada tahun t 

IPM t+n 

IPM ideal : 100 

: IPM pada tahun t + n 

Sebagai catatan, rumus tersebut menghasilkan angka dalam persentase. Selain itu, 

rumus tersebut dapat pula digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan komponen 

IPM. Sebagai ilustrasi, IPM suatu daerah (data fiktif, sekedar ilustrasi) pada tahun 1990 

dan 1996 masing-masing 61,9 dan 70,1. Reduksi Shortfall selama kurun 1990 – 1996 

untuk daerah tersebut adalah: 

1/6 

(70,1 – 61,9) x 100 

------------------------- = 1,67 

100 – 61,9 

21


Tingkatan Status Pembangunan Manusia 

Dengan menggunakan IPM, UNDP membagi tingkatan status pembangunan 

manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), 

sedang atau menengah (antara 50 dan 80), dan tinggi (80 ke atas). Untuk keperluan 

perbandingan antar Daerah Tingkat II, tingkatan status menengah dipecah menjadi dua, 

yaitu menengah bawah dan menengah atas, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tingkatan Status 

Kriteria 

Rendah IPM < 50 

Menengah bawah 50 ≤ IPM < 66 

Menengah atas 66 ≤ IPM < 80 

Tinggi IPM ≥ 80 

22


BAB IV 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA DEPOK 

4.1. Umum 

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki tiga ciri; (1) sehat dan 

berumur panjang; (2) cerdas, kreatif dan trampil, terdidik dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; (3) mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. 

Begitu pentingnya dimensi “manusia” dalam pembangunan, pembangunan 

manusia menjadi prioritas utama melalui penerapan berbagai strategi pembangunan yang 

penekanannya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

Pembangunan manusia menurut UNDP (1990), adalah proses memperluas 

pilihan-pilihan penduduk (Enlarging the choices of people). Terdapat tiga pilihan dari 

sekian banyak pilihan yang dianggap relevan, yaitu sehat dan berumur panjang, 

berpendidikan, dan berkemampuan untuk akses ke sumber daya yang dapat memenuhi 

standar hidup layak. Dengan demikian jelas bahwa pertumbuhan ekonomi (peningkatan 

pendapatan) bukan satu-satunya pilihan agar manusia dapat hidup sejahtera dan menjadi 

manusia yang berkualitas. 

Untuk mengukur ketiga pilihan utama tersebut, digunakan indeks komposit 

berdasarkan tiga parameter. Ketiga parameter tersebut adalah: Pertama, derajat kesehatan 

dan berumur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup (life expectancy rate), 

mengukur keadaan sehat dan berumur panjang. Kedua, pendidikan yang diukur dengan 

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, mengukur manusia yang cerdas, trampil, 

terdidik dan bertaqwa. Ketiga, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat 

(purchasing power parity); mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk 

hidup layak. 

23


4.2. IPM Kota Depok 

Dari hasil kegiatan Survei IPM Tahun 2009 dapat menggambarkan keadaan sosial 

ekonomi masyarakat Kota Depok, sehingga data Survei IPM Tahun 2009 dapat 

dipergunakan untuk menghitung IPM Kota Depok Tahun 2009. 

IPM Kota Depok Tahun 2009 (Angka Sementara) 

Angka Harapan Hidup : 73,10 Indeks : 80,17 

Angka Melek Huruf : 98,92 Indeks : 98,92 

Rata-rata Lama Sekolah : 10,68 Indeks : 71,20 

Indeks Pendidikan : 89,68 

PPP : 586,49 Indeks : 66,21 

Penghitungan Indeks apabila dijabarkan adalah sebagai berikut: 

Indeks Angka Harapan Hidup = (73,10 - 25) / (85 -25) x 100 

= 80,17 

Indeks Angka Melek Huruf = (98,92 - 0) / (100 - 0) x 100 

= 98,92 

Indeks Rata-rata Lama Sekolah = (10,68 - 0) / (15 - 0) x 100 

= 71,20 

Indeks Pendidikan = 2/3 (98,92) + 1/3 (71,20) 

= 89,68 

Indeks PPP = (586,49– 300,00) / (732,72 – 300,00) x 100 

= 66,21 

24


IPM Tahun 2009 *) 

= Indeks AHH + Indeks Pendidikan + Indeks PPP 

3 

= 80,17 + 89,68 +66,21 

3 

= 78,68 

Tabel 4.1. IPM Kota Depok Tahun 2009 

(Angka Sementara) 

Komponen 

Kota Depok 

Angka Harapan Hidup (AHH) 73,10 

Angka Melek Huruf (AMH) 98,92 

Rata-rata Lama Sekolah 10,68 

PPP 586,49 

IPM 78,68 

Sumber : BPS 

Di tahun 2009 ini IPM Kota Depok mengalami kenaikan yang cukup berarti 

apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun tahun sebelumnya. Bila dibandingkan 

dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Depok masih menempati 

peringkat pertama di Provinsi Jawa Barat. Tugas pemerintah dan masyarakat Kota Depok 

semakin bertambah berat untuk meningkatkan angka IPM ini di tahun tahun mendatang. 

Masih diperlukan kerja keras untuk melaksanakan kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, 

pendidikan dan sosial ekonomi yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan 

masyarakat di Kota Depok. Jangan sampai terjadi, di Kota Depok yang mempunyai IPM 

tertinggi di Jawa Barat terdapat balita yang kurang gizi atau terdapat anak usia sekolah 

dasar tetapi tidak bersekolah. Mereka adalah harapan di masa depan yang harus kita 

25


perjuangkan di masa kini. Modal sosial dan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat 

diharapkan untuk membangun Kota Depok yang tercinta ini. 

IPM Kecamatan di Kota Depok Tahun 2009 

Sebagai salah satu indikator untuk menghitung IPM, angka harapan hidup di 

enam kecamatan di Kota Depok sangat bervariasi. Angka harapan hidup kecamatan yang 

paling tinggi adalah angka harapan hidup di Kecamatan Sukmajaya sebesar 74,46. Dan 

yang paling rendah adalah angka harapan hidup di Kecamatan Sawangan sebesar 68,05. 

Dari angka harapan hidup ini maka pemerintah Kota Depok dapat menetapkan prioritas 

kesehatan di Kecamatan Sawangan tanpa meninggalkan kecamatan yang lain. 

Kemajuan atau peningkatan angka harapan hidup di setiap kecamatan sangat 

ditunjang oleh adanya peningkatan di bidang kesehatan. Terutama usaha usaha untuk 

menekan angka kematian bayi. Masyarakat sangat mengharapkan kemudahan dalam 

pelayanan kesehatan dengan biaya yang serendah mungkin. Faktor lain yang 

berpengaruh terhadap angka harapan hidup adalah faktor kebersihan lingkungan dan 

kelengkapan sarana yang menunjang, seperti misalnya ketersediaan jamban keluarga dan 

tempat pembuangan sampah akhir yang jauh dari pemukiman tempat tinggal. Usaha 

untuk menjaga kebersihan ini hendaknya diajarkan sedini mungkin di rumah dan di 

sekolah sekolah kepada murid-murid. 

Selain pada bidang kesehatan peningkatan angka IPM di kecamatan-kecamatan 

yang ada di Kota Depok sangat tergantung juga pada peningkatan di bidang pendidikan 

terutama dalam pencapaian rata-rata lama sekolah dan melek huruf. Kecamatan yang 

memiliki angka melek huruf yang paling tinggi adalah Kecamatan Beji sebesar 99,36 

persen dan yang terendah adalah angka melek huruf di Kecamatan Limo. Sementara ratarata 

lama sekolah yang paling tinggi adalah di Kecamatan Sukmajaya sebesar 11,16 

tahun. Dan yang paling rendah rata-rata lama sekolahnya adalah di Kecamatan 

Sawangan. Untuk meningkatkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kota 

Depok perlu disusun strategi dan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan layanan 

pendidikan yang memadai dan mudah dijangkau. Pada kondisi saat ini penempatan guru 

26


secara merata masih dianggap cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan layanan 

pendidikan yang memadai. Pemerintah daerah tentunya memiliki komitmen yang kuat 

untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas guru-guru yang ada di Kota Depok 

dan juga tidak lupa untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru agar terjamin 

kelangsungan pendidikan dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan indeks 

pendidikan di wilayah ini. 

Pemerintah Kota Depok harus mempunyai komitmen yang kuat untuk 

meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan, ini sangat diperlukan keseriusan 

karena kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Barat tampaknya sangat berupaya untuk 

meningkatkan kualitas SDM mereka di bidang pendidikan ini. Juga sudah sejauh mana 

program pengentasan buta huruf sudah berjalan di Kota Depok ini perlu mendapat 

perhatian lebih lanjut. 

Komponen kemampuan daya beli di beberapa kecamatan memiliki angka yang 

tidak terlalu jauh variasinya. Kecamatan di Kota Depok yang memiliki kemampuan daya 

beli yang tertinggi adalah Kecamatan Limo sebesar 587.93 dan yang paling rendah 

kemampuan daya belinya adalah Kecamatan Cimanggis sebesar 577.28. Jumlah 

penduduk yang besar di Kecamatan Cimanggis perlu mendapat perhatian dari 

pemerintah, karena mempengaruhi rata-rata kemampuan daya belinya. Usaha 

peningkatan kemampuan daya beli ini dapat diprioritaskan di Kecamatan Cimanggis. 

Komponen IPM ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Perbaikan 

ekonomi makro akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Dalam rangka 

meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, upaya pengembangan usaha skala 

mikro tampaknya dapat menjadi alternatif pilihan untuk mendongkrak pendapatan 

masyarakat yang relatif tertinggal. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang 

ada di Kota Depok akan sangat mendukung peningkatan kemampuan daya beli 

masyarakat yang ada di Kota Depok. 

Untuk lebih jelasnya, angka IPM kecamatan yang ada di Kota Depok dapat kita 

lihat pada tabel 4.2 di bawah ini. 

27


Tabel 4.2. IPM Kecamatan di Kota Depok Tahun 2009 

(Angka Sementara) 

Kecamatan 

Angka 

Harapan 

Hidup 

(Tahun) 

Angka 

Melek 

Huruf 

(%) 

Rata rata 

Lama 

Sekolah 

(Tahun) 

Konsumsi 

Perkapita 

Disesuaikan 

(000Rp) 

IPM 

010. Sawangan 68,05 98,67 10,09 577,51 74,69 

020. Pancoran Mas 68,21 99,00 10,74 579,43 75,49 

030. Sukmajaya 74,46 99,08 11,16 582.21 79,50 

040. Cimanggis 73,66 98,86 10,48 577,28 78,13 

050. Beji 69,18 99,36 10,80 581,98 76,34 

060. Limo 71,52 98,55 10,50 587,93 77,71 

Kota Depok 73,10 98,92 10,68 586,49 78,68 

Sumber : BPS 

28


BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan 

kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM 

dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan 

beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam 

suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir 

periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan 

wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas 

penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitasdan standar hidup layak. 

IPM tidak hanya mengukur pembangunan dari aspek ekonomi saja (diukur 

dengan kemampuan daya beli terhadap berbagai macam barang dan jasa yang diperlukan 

untuk mendukung kehidupan yang lebih baik), tetapi juga mengukur pembangunan dari 

aspek non-ekonomi (diukur dengan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki yang semakin tinggi). 

Dalam perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan 

tuntunan dalam menentukan perioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan 

program. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai 

dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil 

keputusan. 

Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menilai 

keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang 

diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan 

ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesehatan jender, tingkat partisipasi masyarakat, 

kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga 

melihat indikator indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks 

29


Pemberdayaan Jender (IDJ), IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) dan IMH (Indeks Mutu 

Hidup) sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya. 

Dalam rangka Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat, perlu ditinjau lebih dalam mengenai 

ketiga komponen makro yang mendukung IPM, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya 

beli masyarakat, namun selain itu juga perlu kita kaji secara seksama akar permasalahan 

yang mempengaruhi tinggi rendahnya IPM di Kota Depok, karena hal ini sangat 

dipengaruhi oleh seluruh sektor pembangunan. 

5.2. Saran 

Dengan adanya gambaran perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok., 

setiap kecamatan di Kota Depok diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan 

setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah yang harus 

diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan, hasil yang 

dicapai dan kendala yang dihadapi maka penyusun mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

Agar dapat dibuat kebijakan yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi faktorfaktor 

dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas 

ekonomi kurang maksimal. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah Kota Depok perlu 

lebih intensif dalam hal penurunan angka kematian bayi. Di bidang pendidikan, 

penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah harus tetap 

mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan upaya lain, seperti: pembangunan 

dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid 

secara berkelanjutan. 

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan 

manusia maka perlu mengoptimalkan peran komponen masyarakat, misalnya pemuka 

agama. Kebijakan pembangunan manusia seyogyanya sinergis dengan upaya kesetaraan 

jender dan pengentasan kemiskinan. 

30


Masih perlu dilakukan langkah-langkah terobosan untuk membuka peluang 

pertumbuhan ekonomi yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah 

tangga di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Membuka lapangan usaha 

pertanian dan memberdayakan industri kecil merupakan hal yang dapat dilakukan. 

Kegiatan tersebut dikembangkan dengan lebih mengutamakan penggunaan bahan baku 

lokal. 

Peningkatan pembangunan di berbagai sektor usaha secara seimbang sesuai 

potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Mendorong laju investasi baik 

pemerintah maupun swasta. Dan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli 

masyarakat, upaya pengembangan usaha skala mikro tampaknya menjadi alternatif 

pilihan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal. 

Kebijakan maupun intervensi yang akan dikembangkan hendaknya 

memprioritaskan pembangunan ekonomi maupun manusia pada wilayah wilayah yang 

relatif tertinggal tanpa mengesampingkan wilayah yang dapat dikategorikan sudah 

”berhasil” dalam pembangunan manusia. 

31

sambutan kepala bappeda kota depok - Bappeda Depok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?