buku analisis bab 1 pendahuluan - Bappeda Depok - Pemerintah ...

BUKU ANALISIS 

Survey Dan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Pendidikan, Kota Depok Tahun 2008 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu tahapan/ jenjang yang dibutuhkan manusia dalam 

mengembangkan potensi dan kemampuan diri melalui proses pembelajaran. Hal tersebut 

sejalan dengan pengertian pendidikan yang dikemukakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 

pasal 1 bahwa pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Sebagai implikasinya dijelaskan pula melalui latar belakang bahwa 

pendidikan memiliki fungsi untuk menjadikan manusia sebagai mahluk yang beradab dan 

memiliki kemampuan dalam menghadapi seleksi alam dalam perjalananan hidup. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut pemerintah sebagai penyelenggara 

kehidupan bernegara wajib menyelenggarakan pendidikan sebagai salah satu upaya 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam Undang-undang dasar 

negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (3) menegaskan bahwa 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan. nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaaan serta ahlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Isi 

pasal tersebut relevan dengan amanat pembangunan bangsa yang dinyatakan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan bahwa Pemerintah Negara 

Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

Perubahan manajemen pemerintahan yang mengarah pada pendelegasian kewenangan 

kepada daerah, menjadikan daerah sebagai wialayah yang otonom dalam penyelenggaraan 

PT. ALPINDO ARGA CIPTA 

1

BUKU ANALISIS 


pemerintahan dengan penyerahan beberapa urusan wajib dari pusat kepada daerah. 

Penyerahan kewenangan tersebut memiliki filosofi dasar untuk lebih mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengatur 

berbagai urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, salah satu 

urusan wajib yang diberikan kepada daerah antara lain dalam memberikan pelayanan 

Pendidikan yang termasuk dalam pelayanan dasar (basic Need) yang harus dipenuhi 

pemerintah demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sebagaimana dipahami bahwa 

perubahan tersebut diawali dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 

yang terus diimplementasikan di berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Lebih 

jauh Pelimpahan urusan wajib dituangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang pemerintahan Daerah pada pasal 14 hunif f yang menyatakan bahwa pemerintah 

Kabupaten/Kota memiliki urusan wajib dalam Penyelenggaraaan pendidikan. 

Berdasarkan norma hukum tersebut Pemerintah Kabupaten dan Kota mendapatkan 

pelimpahan kewenangan dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang disertai dengan 

desentralisasi fiskal untuk membiayai pelaksanaannya. 

Sejalan dengan tuntutan kewajiban pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan 

wajib pedidikan dan dan harapan akan peningkatan kualitas pendidikan maka daerah 

diharapkan dapat melakukan penyelenggaraan pendidikan dengan baik melalui 

pengelolaan sumber daya pendidikan. Pemerintah Daerah di tuntut untuk lebih dapat 

menjembatani tujuan utama Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkreasi 

serta melakukan suatu langkah konkret melalui peningkatan jangkauan pelayanan 

pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dengan menerapkan asas keadilan dan 

keterjangkauan dalam memperoleh akses pendidikan kepada masyarakat. 

Merujuk pada latar belakang di atas maka dijelaskan pula bahwa untuk 

mengimplementasikan rencana tersebut dibutuhkan suatu proses identifikasi (survey) 

dan analisis sumber daya pendidikan yang meliputi 3 konsepsi dasar yakni kondisi 

eksisting, kondisi ideal dan kondisi proyeksi kebutuhan sumber daya pendidikan. Hasil 

survey dan analisis sumber daya pendidikan akan dijadikan acuan serta bahan 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan penentuan prioritas 

perbaikan mutu pendidikan. Kebijakan tersebut akan dituangkan ke dalam proses anggaran 

sebagai langkah nyata dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok. 

Uraian tersebut dapat dipahami karena ada dasarnya sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh 


2

BUKU ANALISIS 


Kota Depok perlu diidentifikasi dan dinilai sehingga dapat menjadi informasi yang akurat dan 

digunakan untuk memproyeksikan keadaan di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini 

informasi kondisi idela merupakan tahap analisis terhadap adanya kesenjangan dari kondisi 

nyata terhadap kondisi yang diharapkan. Hal tersebut penting untuk membangun 

penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan target pencapaian visi dan misi kota Depok. 

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan 

Maksud kegiatan ini adalah: 

a. Menyusun data dasar (data base) dan proyeksi kurun waktu 5 tahun (2009-2013) 

Sumber daya pendidikan yang meliputi kategorisasi jumlah SD, SMP, SMA dan SMK, 

data lahan/lokal, jumlah guru, jumlah siswa, kualifikasi tenaga 

pendidik, fasilitas pendukung, keuangan serta kesenjangan kondisi eksisting dan ideal. 

b. Membantu Pemerintah Kota Depok dalam hal penentuan kebijakan terkait dengan 

pendayagunaan sumber daya pendidikan secara efektif yang didasarkan pada skala 

prioritas pemenuhan kebutuhan sumber daya pendidikan. 

Berdasarkan maksud di atas dapat dipahami bahwa maksud pekerjaan ini adalah 

untuk menciptakan data base sumber daya pendidikan. Dalam kaitan ini sumber daya 

pendidikan yang dimaksud dalam KAK adalah kategorisasi jumlah SD, SMP, SMA dan 

SMK, data lahan/lokal, jumlah guru, jumlah siswa, kualifikasi tenaga pendidik, fasilitas 

pendukung dan keuangan. Selanjutnya data base tersebut selanjutnya dianalisis untuk 

melihat kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal. Data dasar yang tersedia 

juga dimaksudkan sebagai dasar proyeksi 5 tahun ke depan. Lebih jauh data base ini dapat 

menjadi sumber informasi yang dapat membantu Pemerintah Kota Depok dalam penentuan 

kebijakan terkait dengan pendayagunaan sumber daya pendidikan secara efektif. Maksud 

tersebut sejalan dengan konsep peranan data base dalam organisasi pendidikan yang 

dikemukakan oleh Muhtaram (2004)bahwa pentingnya basis data (data base) pada suatu 

institusi adalah untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi dan responsif terhadap 

perubahan lingkungan eksternal maupun internal. 

Adapun tujuan pelaksanaan pekerjaan ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap kondisi eksisting sumber daya 


3

BUKU ANALISIS 


pendidikan di Kota Depok. Menganalisis kondisi sumber daya pendidikan eksisting 

terkait dengan kondisi ideal sumber daya pendidikan dengan peserta didik dan upaya 

maksimal dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar pada proses penyelenggaraan 

pendidikan di Kota Depok. 

b. Mengidentifikasi dan membentuk data dasar (data base) Sumber daya pendidikan 

yang meliputi kategorisasi jumlah SD, SMP, SMA dan SMK, data lahan/lokal, 

jumlah guru, jumlah siswa, kualifikasi tenaga pendidik, fasilitas pendukung, 

keuangan serta kesenjangan kondisi real dan ideal. 

c. Menciptakan proyeksi kebutuhan sumber daya pendidikan baik fisik (sarana dan 

prasarana) maupun non fisik (Sumber daya manusia dan sumber daya pendukung 

lainnya) di setiap tahunnya untuk jangka waktu 5 tahun kedepan (2009-2013). 

Mengidentifikasi dan menentukan prioritas pemenuhan akan kebutuhan sumber daya 

pendidikan dalam mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

di Kota Depok. Penentuan prioritas terkait dengan tingkat akselerasi yang dapat 

dicapai dan pemenuhan salah satu jenis sumber daya pendidikan. 

d. Menganalisis kesenjangan antara kondisi real dengan kondisi ideal sumber daya 

pendidikan, yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

yang berkualitas. 

e. Menganalisis tahapan prioritas pelaksanaan terkait dengan upaya pemenuhan 

kebutuhan sumber daya pendidikan untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan di Kota Depok. 

1.3 . Sasaran Pekerjaan 

Sasaran kegiatan ini yaitu: 

(1) Tersedianya data dasar (data base) dan proyeksi kurun waktu 5 tahun (2009-2013) 

Sumber daya pendidikan, yang meliputi kategorisasi jumlah SD, SMP, SMA dan 

SMK, data lahan/lokal, jumlah guru, jumlah siswa, kualifikasi tenaga pendidik, 

fasilitas pendukung, keuangan serta kesenjangan kondisi real dan ideal. Sasaran ini 

sejalan dengan kebutuhan akan data dasar sumber daya pendidikan yang dapat dijadikan 

dasar bagi pembuatan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di 

Kota Depok. Data dasar tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam pembuatan proyeksi 


4

BUKU ANALISIS 


kebutuhan sumber daya pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang 

berkualitas. Salah satu indikator kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah tersedianya 

sumber daya pendidikan yang memadai dan dapat diakses dengan mudah. 

(2) Tersedianya daftar prioritas pemenuhan kebutuhan sumber daya pendidikan dalam 

mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok, 

beserta dengan tahapan pelaksanaannya. Sasaran ini terkait dengan kekuatan analisis 

tentang kebutuhan sumber daya pendidikan yang paling mendesak yang harus 

disediakan oleh Kota Depok sehingga menunjang upaya peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok 

(3) Tersedianya analisis secara komprehensif Sumber Daya Pendidikan untuk 

Membantu Pemerintah Kota Depok dalam hal penentuan kebijakan secara menyeluruh 

mengenai perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Pendidikan di Kota Depok. Hal 

ini relevan dengan peranan sumber data sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. 

Dengan demikian secara umum sasaran tersebut sejalan dengan Visi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Depok 

untuk kurun waktu lima tahunan (2006-2011), yaitu : "Menuju Kota Depok yang Melayani 

dan Mensejahterakan" dengan salah satu misinya meningkatkan kualitas pendidikan yang 

berlandaskan nilai-nilai agama. Untuk merealisasikan misi tersebut ditetapkan arah 

kebijakan untuk "Meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, dan 

peningkatan kualitas pendidikan, serta peran serta masyarakat dalam pendidikan". 

Kegiatan ini juga sejalan dengan kedudukan Kota Depok sebagai bagian dari Propinsi 

Jawa Barat yang menetapkan Visi ,Misi dan strategi yang dituangkan dalam Peraturan 

Daerah No.1 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2003 – 2008. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut adalah “Akselerasi 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 

2010 “ dengan ukuran keberhasilan pencapaian Visi Jawa Barat adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 pada tahun 2010. Dalam kaitan ini IPM 

tersebut salah satunya perlu ditunjang oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan yang 

memadai. 


5

BUKU ANALISIS 


1.4 . Dasar Hukum 

Dasar hukum kegiatan ini adalah: 

a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. 

Sebagaimana diketahui UU No. 20 Tahun 2003 ini merupakan pembaharuan dari 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pembaharuan tersebut dilakukan mengingat kebutuhan akan Pembaruan sistem 

pendidikan nasional yang disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui 

visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional 

mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat 

dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan demikian secara umum UU No. 20 

Tahun 2003 memuat tentang penyelenggaraan Pendidikan nasional yaitu 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Di samping itu 

juga memuat aspek-aspek yang terkait dengan Sistem pendidikan nasional yaitu 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana 

dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah (SMA/MA). Peraturan ini merupakan arahan tentang standar sarana dan prasarana 

untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah (SMA/MA). Sehingga data dasar dan proyeksi yang terkait dengan sumber daya 

pendidikan harus mengacu pada peraturan tersebut. 


6

BUKU ANALISIS 


1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan. 

Secara umum ruang lingkup pekerjaan ini adalah: 

a. Penyusunan data base dan proyeksi sumber daya pendidikan melalui kegiatan survey 

dan analisis sumber daya pendidikan pada sekolah dasar (SD), menengah Pertama 

(SMP) dan menengah Atas (SMA) di Kota Depok. Pekerjaan ini merupakan proses 

untuk menyusun data dasar yang terkait dengan sumber daya pendidikan yang saat 

ini dimiliki oleh Kota Depok. Data dasar yang dimaksud mencakup. Sumber daya 

pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan 

pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan 

prasarana (UU No. 20 Tahun 2003). Dengan demikian data dasar yang disusun akan 

mencakup data tentang tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan 

prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Kota Depok. 

Adapun data yang disusun berdasarkan sifatnya dapat mencakup (1) data kuantitatif 

dan (2) Data kualitatif. Data kuantitatif adalah data dengan hitungan bilangan 

sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dihitung dengan hitungan bilangan 

melainkan diukur dengan kata-kata bernilai misalnya banyak, sedikit, baik, buruk 

dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan sumbernya maka data dikelompokkan 

menjadi data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari 

dalam organisasi yaitu pusat dan cabang-cabangnya, sedangkan data eksternal 

adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang berada di luar organisasi. 

Adapun berdasarkan isinya, maka baik data internal maupun eksternal dapat dibagi 

menjadi empat kelompok yaitu: (1) catatan kegiatan, (2) hasil penelitian, (3) data 

lingkungan dan (4) data peraturan yang digambarkan sebagai berikut: 


7

BUKU ANALISIS 


DATA 

INTERNAL 

EKSTERNAL 

DATA 

KEGIATAN 

DATA 

PENELITIAN 

DATA 

LINGKUNGAN 

DATA 

PERATURAN 

Gambar 1. Bagan Struktur Data 

Selanjutnya data yang diperoleh dan disusun sebagai data dasar dipergunakan 

sebagai acuan untuk membuat proyeksi sumber daya pendidikan Kota Depok 5 tahun 

yang akan datang. 

a. Analisa sumber daya pendidikan yang didasarkan pada Peta kondisi eksisting 

sumber daya pendidikan di Kota Depok. Hal ini dapat dipahami sebagai analisa 

terhadap kondisi sumber daya pendidikan. Analisis ini dapat berupa analisis 

horizontal, vertikal dan longitudinal (Hussein, 1977). Disamping itu analisis 

dapat dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan 

perbandingan kondisi nyata dan kondisi ideal dan analisis kuantiatif yaitu 

menggunakan analisis teknikal seperti analisis rasio dan analisis kapasitas 

penggunaan sumber daya. 

b. Penentuan prioritas pemenuhan kebutuhan sumber daya dan kesenjangan kondisi 

eksisting dengan kondisi ideal penyelenggaraaan pendidikan di Kota Depok. 

Kegiatan ini terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya pendidikan bagi kota Depok serta 

analisis tentang kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal. 

1.6. Keluaran Pekerjaan 

Secara umum keluaran pekerjaan adalah sebagai berikut: 

a. Analisa, identifikasi dan pemetaan terhadap kondisi eksisting sumber daya pendidikan 

di Kota Depok. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inventarisasi terhadap sumber 


8

BUKU ANALISIS 


daya pendidikan yang ada di Kota Depok, yaitu melakukan survey dan pemetaan 

terhadap kondisi sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh Kota Depok saat ini. 

b. Analisa kondisi sumber daya pendidikan eksisting terkait dengan kondisi ideal 

sumber daya pendidikan dengan peserta didik dan upaya maksimal dalam 

mendukung kegiatan belajar-mengajar pada proses penyelenggaraan pendidikan di 

Kota Depok. Output pekerjaan ini pada dasarnya merupakan hasil analisis teknikal dan 

analisis kualitatif terhadap kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal 

penyediaan sumber daya pendidikan yang mendukung kegiatan belajar mengajar di Kota 

Depok. 

c. Identifikasi dan data dasar (data base) Sumber daya pendidikan yang meliputi 

kategorisasi jumlah SD, SMP, SMA dan SMK, data lahan/lokal, jumlah guru, jumlah 

siswa, kualifikasi tenaga pendidik, fasilitas pendukung, keuangan serta kesenjangan 

kondisi real dan ideal. Output kegiatan ini berupa inventarisasi dan tersusunnya data 

dasar sumber daya pendidikan yang meliputi jumlah sekolah yang melayani pendidikan 

dasar dan menengah serta sarana dan prasarana yang mendukungnya. 

d. Analisa proyeksi kebutuhan sumber daya pendidikan baik fisik (sarana dan 

prasarana) maupun non fisik (Sumber daya manusia dan sumber daya pendukung 

lainnya) di setiap tahunnya untuk jangka waktu 5 tahun kedepan (2009-2013). Output 

kegiatan ini berupa hasil proyeksi sumber daya pendidikan Kota Depok 5 tahun ke 

depan. Hasil proyeksi ini penting untuk proses pengambilan keputusan tentang 

sejumlah sumber daya pendidikan yang perlu disediakan oleh pemerintah terkait 

dengan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok. 

e. Identifikasi prioritas pemenuhan akan kebutuhan sumber daya pendidikan 

dalam mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di 

Kota Depok. Penentuan prioritas terkait dengan tingkat akselerasi yang 

dapat dicapai dari pemenuhan salah satu jenis sumber daya pendidikan. Output 

kegiatan ini berupa skenario prioritas pemenuhan kebutuhan sumber daya pendidikan 

yang paling krusial dan strategis untuk disediakan guna meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok. 


9

BUKU ANALISIS 


f. Analisis kesenjangan antara kondisi real dengan kondisi ideal sumber daya 

pendidikan, yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan yang berkualitas. Output kegiatan ini berupa analisis kualitatif dan 

telaah mendalam berdasarkan studi literatur dan diskusi terfokus untuk selanjutnya 

menghasilkan kesimpulan tentang sumber daya pendidikan yang masih tidak 

sesuai dengan kondisi ideal. 

g. Analisis tahapan prioritas pelaksanaan terkait dengan upaya pemenuhan 

kebutuhan sumber daya pendidikan untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan di Kota Depok. Output kegiatan ini merupakan skenario yang relevan 

dengan output pada butir e, yang intinya adalah untuk menentukan skenario tahapan 

prioritas pelaksanaan untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota 

Depok. 


10

BUKU ANALISIS 


BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Sumber Daya Pendidikan 

Dalam penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan data sumber daya pendidikan 

untuk memudahkan proses perencanaan dalam upaya pemerataan kebutuhan dan perbaikan 

kualitas. Identifikasi sumber daya pendidikan dibutuhkan untuk memperoleh gambaran dan 

memetakan kondisi eksisting seluruh sumber daya yang terkait dengan penyelenggaraan 

pendidikan baik dari segi financial, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. 

Secara umum kami dapat memahami konsep sumber daya pendidikan yang dimaksud 

dalam KAK bahwa konsep sumber daya erat kaitannya dengan konsep sumber daya pada 

organisasi pendidikan. Tahalele (2004) menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur sumber 

daya dalam kegiatan pendidikan yaitu: 

(1) human element (unsur manusia): yaitu peserta didik, orang tua, guru, pegawai 

dan pekerja lain, kepala inspeksi pendidikan/pengajaran, pengawas pendidikan, 

kepala perwakilan pendidikan dan individu masyarakat 

(2) material element (unsur kebendaan) antara lain terdiri dari: (a) uang, gedung, 

tanah, perlengkapan dan alat-alat pelajaran 

(3) Thinking element (unsur pemikiran), antara lain terdiri dari hukum, peraturan dan 

keinginan masyarakat, ide serta gagasan. 

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Sumber daya pendidikan adalah 

segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi 

tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Selanjutnya pekerjaan ini 

juga diarahkan pada pemetaan agar dapat diambil suatu kesimpulan mengenai kondisi 

eksisting sumber daya pendidikan dan kesenjangan yang ada jika dibandingkan dengan 

kebutuhan ideal, agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. Lebih 

lanjut identifikasi tersebut dapat digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan yang 

seharusnya terpenuhi saat ini beserta prioritasnya dan kemungkinan sumber daya yang 


11

BUKU ANALISIS 


harus terpenuhi terkait dengan perkembangan jumlah masyarakat yang wajib memperoleh 

pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan. Hal 

tersebut terkait dengan data sebagai sumber untuk menghasilkan informasi berdasarkan 

keterpaduan longitudinal (Muhtaram, 2004). Keterpaduan longitudinal adalah berkaitan 

dengan keterpaduan dimensi waktu dari arus data dan informasi. Dalam kaitan ini data dan 

informasi yang tersedia pada saat ini dipergunakan sebagai dasar bagi proses informasi di 

masa yang akan datang. 

Hal tersebut dapat dipahami karena sejalan dengan kebutuhan organisasi pendidikan 

terhadap informasi. Sebagaimana dipahami data merupakan bahan baku untuk dihasilkannya 

informasi. Davis (1974) menjelaskan bahwa data is defined as a group of non random 

symbols which represent quantities, actions, things, etc. Sedangkan informasi adalah data 

that has been processed into a form that is meaningful to recipient and is or real of perceived 

value in current or prospective decision. Dengan demikian melalui data yang tepat 

diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi yang dapat dipercaya dan dapat 

dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan serta pengembangan organisasi 

pendidikan. 

Sanders (1973) menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang dapat memberikan 

tekanan terhadap tuntutan pengembangan informasi bagi organisasi-organisasi sosial seperti 

hal nya organisasi pendidikan, yaitu: 

(1) Peningkatan volume pekerjaan. Dalam hal ini penanganan kesanggur pan pada 

kebanyakan organisasi makin membebani dikarenakan oleh: (a) semakin besar dan 

rumitnya organisasi, (b) bertambahnya tuntutan terhadap data yang bersumber dari 

luar, (c) permintaan para administrator terhadap informasi yang banyak 

(2) Permintaan ketepatan waktu. Dalam pertambahan volume informasi sering terjadi 

pengurangan kecepatan dalam pemrosesan. Para manajer meminta informasi yang 

tepat waktu. Sebab sekalipun mereka menerima informasi tentang sesuatu hal yang 

sesungguhnya pasti dalam wakyi singkat, informasi yang mengurangi unsur 

ketidakpastian malah sering datang terlambat. 


12

BUKU ANALISIS 


(3) Permintaan kualitas. Banyak administrator pendidikan bertanggung jawab dalam 

mengawasi kegiatan terhadap sejumlah besar sekolah yang terpencar dalam suatu 

wilayah. Untuk itu mereka harus memiliki informasi yang akurat agar dapat 

melakukan pengawasan dan perencanaan dengan semestinya. 

(4) Tekanan dari perubahan lingkungan luar. Perubahan yang cepat telah terjadi di 

bidang sosial, ekonomi dan teknik. Bagaimanapun hal tersebut memiliki pengaruh 

yang berarti bagi lingkungan dimana suatu organisasi berada khususnya terhadap 

proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer 

(5) Biaya. Peningkatan biaya pekerjaan pengolahan data dan kebutuhan biaya dimasa 

mendatang perlu dipertimbangkan berdasarkan informasi yang diperoleh. 

Merujuk pada latar belakang di atas maka dijelaskan pula bahwa untuk 

mengimplementasikan rencana tersebut dibutuhkan suatu proses identifikasi (survey) 

dan analisis sumber daya pendidikan yang meliputi 3 konsepsi dasar yakni kondisi 

eksisting, kondisi ideal dan kondisi proyeksi kebutuhan sumber daya pendidikan. 

2.2. Pengertian Sistem Informasi 

Dengan makin berkembangnya kegiatan sekarang ini, maka semakin kompleks 

pula permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Pada saat ini organisasi menghadapi 

lingkup permasalahan yang lebih luas atau bersifat global tidak lagi terbatas pada ruang 

lingkup nasional atau regional. Untuk dapat menghadapi persaingan global, dampak 

kemajuan teknologi, serta pengaruh ekonomi internasional maka informasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan juga harus dapat diandalkan dan dapat mencakup semua 

aspek tersebut diatas. Pada masa sekarang para manajer dituntut untuk dapat mengambil 

keputusan dengan cepat, maka untuk itu informasi yang mejadi dasar pengambilan 

keputusan juga harus dapat disediakan tepat pada waktunya dan akurat sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. 

Untuk dapat menghasilkan informasi yang memuaskan kebutuhan pemakai 

dalam arti kata mengandung unsur relevan, akurat, tepat waktu, lengkap dan mudah 

untuk dianalisa diperlukan juga suatu sistem informasi yang andal, dengan tidak 

mengabaikan unsur efisiensi dan efektifitas. 


13

BUKU ANALISIS 


Pengertian sistem dan pengertian informasi apabila kita gabungkan akan kita 

ketahui apa definisi dari sistem informasi. Joseph W. Wilkinson (1993: 4) 

mengemukakan definisi sistem informasi sebagai suatu kerangka kerja dengan mana 

sumber daya dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran 

(informasi) guna mencapai sasaran organisasi. 

Menurut Raymond McLeod (1995: 384) fungsi Sistem Informasi Manajemen 

adalah penggabungan antara pemenuhan kebutuhan informasi dari pemakai yang 

disesuaikan dengan wilayah kajiannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

sistem informasi merupakan salah satu aktivitas organisasi untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mencatat, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan oleh pemakai. 

Agar informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi dapat berguna maka 

harus memenuhi kriteria sebagaimana yang dikemukakan oleh Barry E. Cushing (1992: 

15) sebagai berikut: 

1. Usefullness, yaitu suatu sistem harus dapat menghasilkan informasi yang berguna. 

2. Economy, yaitu seluruh elemen dari sistem informasi harus dapat memberikan nilai 

tambah yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan. 

3. Customer Service, yaitu sistem informasi yang baik adalah untuk memberikan 

kepuasan kepada pemakainya. 

4. Capacity, yaitu sistem harus dirancang untuk dapat menampung seluruh kegiatan 

perusahaan. 

5. Simplicity, yaitu sistem yang dibuat harus cukup sederhana. 

6. Reliability, yaitu disain sistem serta peralatan yang digunakan harus layak pakai. 

7. Flexibility, yaitu suatu sistem dirancang untuk dapat mengantisipasi segala 

kemungkinan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam bisnisnya. 


14

BUKU ANALISIS 


BAB 3 

METODOLOGI 

3.1 Metode Studi 

Studi ini menggunakan metode ekploratif yang dilanjutkan dengan metode 

deskriptif yang pada penerapannya menggunakan studi kecenderungan dan analisis isi 

(document analysis). Metode deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan informasi atas 

fenomena menurut situasi sekarang. Studi ini tidak untuk menguji hipotesis, akan tetapi 

untuk menjawab problematik penelitian (rumusan masalah). Informasi yang didapatkan 

tentang fenomena masa lalu dan keadaannya saat sekarang digunakan untuk mengakses 

atau mengantisipasi kecenderungan berbagai fenomena di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu dalam pemecahan masalah ini digunakan studi kecenderungan (trend study) 

atau studi prediktif (predictive study). 

Garis besar proses dan tahap-tahap penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Tahap kesatu : Tahap orientasi ; pada tahap ini (tahap awal) peneliti belum 

mengetahui dengan jelas sesuatu yang hendak diteliti, karena belum nyata 

masalah yang akan dipilih sebagai fokus penelitian, walaupun sedikit banyak 

gambaran secara umum tentang perkiraan masalah yang akan didapatkan/dipilih. 

Gambaran secara umum hasil dari mengkaji dokumen, laporan, dan wawancara 

terbatas dan sebagainya. 

b. Tahap kedua : Tahap eksplorasi ; dalam tahap ini fokus telah jelas, sehingga 

dapat dikumpulkan data yang lebih terarah dan lebih spesifik. Wawancara sudah 

diarahkan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan problematik. 

Analisis dokumen/analisis isi pun dilakukan pula, serta penyusunan kuesioner 

lebih lanjut. 

c. Tahap ketiga : Tahap “member check” ; Hasil wawancara dan kuesioner yang 

terkumpul segera dianalisis. Dituangkan dalam bentuk laporan, diperbanyak dan 

diberikan kepada responden/partisipan yang bersangkutan untuk dibaca dan diisi 


15

BUKU ANALISIS 


kesesuaiannya dengan informasi yang diberikan masing-masing. Pengoreksian 

kesalahan dan kekeliruan. Bahkan dalam tahap ini responden memberikan 

penjelasan dan informasi baru. Tujuan dari “member chek” agar responden 

mengecek kebenaran laporan itu, agar penelitian lebih dapat dipercaya. ”Masih 

dalam tahap ini dilakukan “audit trail”. Audit artinya: “pemeriksaan terhadap 

ketelitian yang dilakukan sehingga timbul keyakinan bahwa apa yang dilaporkan 

itu demikian adanya. 

3.2. Instrumen 

Penelitian ini menggunakan instrumen utama dan instrumen penunjang. 

Instrumen utama adalah peneliti sendiri sebagai instrumen, sedangkan instrumen 

penunjang adalah pembantu peneliti (human), buku catatan, pedoman wawancara, 

pedoman observasi dan pedoman studi dokumentasi. Secara rinci instrumen pekerjaan 

ini adalah: 

(1) Instrumen Utama : Human Instrumen 

Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa peneliti sebagai instrumen utama, maka 

dalam hal ini kedudukan peneliti sebagai “key instrument”. Pertimbangan penentuan 

instrumen ini adalah diantaranya : (a) salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif 

adalah menggunakan human instrumen, (b) karena data yang yang diperlukan 

karakteristiknya sangat menuntut untuk ditangani langsung oleh manusia terutama 

peneliti sendiri. 

(2) Instrumen Penunjang ; pembantu peneliti (human), buku catatan, pedoman 

wawancara, pedoman studi dokumentasi dan pedoman observasi. 

Dalam menunjang kelancaran penelitian selain instrumen utama, maka sangatlah 

perlu ditunjang oleh instrumen penunjang berupa pembantu peneliti (human), buku 

catatan, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumentasi. 

Untuk kepentingan triangulasi sumber data dan triangulasi metode diperlukan format 

isinya yang harus diisi oleh responden. 


16

BUKU ANALISIS 


3.3. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sedangkan data Sekunder : berupa dokumen 

yang terkait dengan sumber daya pendidikan di Kota Depok. 

Adapun kebutuhan data yang terkait dengan pekerjaan ini dapat digaambarkan 

pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Kebutuhan Data Sumber Daya Pendidikan 

Ruang Lingkup 

Pekerjaan 

Uraian Data Yang Dibutuhkan 

Jenis 

Data 

Penyusunan data 

base dan proyeksi 

sumber daya 

pendidikan 

Data yang dibutuhkan adalah tentang: 

1. Tenaga Kependidikan, yang mencakup: (a) 

jumlah guru pendidikan dasar dan menengah 

baik negeri maupun swasta, (b) jumlah 

tenaga pengawas, (3) jumlah peserta didik 

pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, (4) jumlah tenaga administratif di 

seluruh jenjang pendidikan, (5) jumlah 

laboran, (6) jumlah pustakawan 

2. Sarana dan Prasarana pada seluruh jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, yang 

mencakup: (1) Luas Lahan yang 

dipergunakan untuk sekolah , (2)Jumlah 

sekolah, (3) jumlah kelas berdasarkan 

keadaannya, (4) jumlah rombongan belajar, 

(5) jumlah alat bantu mengajar berbasis 

teknologi, (6) Jumlah laboratorium 

berdasarkan jenisnya, (7) jumlah lapangan 

olah raga berdasarkan jenisnya, (8) jumlah 

sarana ibadah, (9) jumlah buku sumber yang 

dapat dipinjam, (10) jumlah perpustakaan 

sekolah, (11) jumlah koleksi buku 

perpustakaan sekolah berdasarkan jenisnya, 

(11)jumlah meja dan kursi siswa berdasarkan 

keadaannya, (12) Alokasi anggaran 

pendidikan dan kesehatan Kota Depok, (13) 

Alokasi dana BOS untuk sekolah-sekolah di 

Data 

sekunder 


17

BUKU ANALISIS 


Kota Depok dan sebagainya 

3. Sumber Belajar Eksternal, yang mencakup: 

(1) jumlah perpustakaan daerah dan 

perpustakaan umum, (2) jumlah nara sumber, 

(3) jumlah sanggar seni dan kreativitas, (4) 

jumlah bimbingan belajar dan kursus 

berdasarkan jenjang dan jenis, (5) jumlah 

museum dan galeri seni, (6) luas ruang publik 

yang dapat dipergunakan peserta didik untuk 

belajar dan berkreativitas. 

Analisa sumber 

daya pendidikan 

yang didasarkan 

pada Peta kondisi 

eksisting 

Penentuan 

prioritas 

pemenuhan 

kebutuhan sumber 

daya dan 

kesenjangan 

kondisi eksisting 

dengan kondisi 

ideal 

a. Undang-Undang dan Peraturan tentang 

syarat sumber daya pendidikan yang 

memadai 

b. Kebutuhan sumber daya pendidikan lima 

tahun kedepan. 

a. Hasil wawancara dan diskusi dengan 

stakeholder 

b. Standar pelayanan minimal pendidikan 

Data 

primer 

dan 

sekunder 

Data 

primer 

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan 

sesuai dengan karakteristik data itu sendiri, yaitu dengan teknik komunikasi langsung 

dan tidak langsung. teknik komunikasi langsung dengan menggunakan intrumen berupa 

pedoman wawancara, studi dokumentasi, observasi dan Focus Group Discussion. 

Sedangkan teknik komunikasi tidak langsung digunakan intrumen berupa kuesioner. 

Hal ini relevan dengan upaya pemecahan masalah penelitian. Secara rinci adalah: 

1) Wawancara 

Wawancara kurang lebih merupakan angket lisan, responden atau interview 

mengemukakan informasinya secara lisan dalam hubungan tetap muka, jadi responden 

tidak perlu menuliskan jawabannya (John W. Best, 1982 : 213). Hal ini dimungkinkan, 


18

BUKU ANALISIS 


setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat 

menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami seseorang/subyek yang diteliti, 

tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subyek penelitian (explicit 

knowledge). Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa 

mendatang. 

2) Pedoman Studi Dokumentasi 

Teknik studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam menjawab 

seluruh problematik. 

3) Pedoman Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati, melihat dan mencatat perilaku dari 

kelembagaan para pemangku kepentingan (stake holders) di bidang pendidikan. Teknik 

observasi ini akan lebih banyak dilakukan untuk memverifikasi kuantitas yang 

tercantum dalam data sekunder yang diterbitkan oleh masing-masing kota/kabupaten, 

sehingga tingkat akurasi data menjadi lebih sahih. Dalam teknik pengamatan ini, 

konsultan ditempatkan pada posisi yang langsung berhubungan dengan sasaran yang 

diamati dan hanya membatasi diri pada persoalan yang dipertanyakan. Oleh karena itu 

pengamat akan bertindak sebagai instrumen pengumpul data. 

3. 4 Kerangka Pikir dan Alur Studi 

Penyusunan pekerjaan ini bertitik tolak dari peran pemerintah Kota Depok 

sebagai penyelenggara urusan wajib bidang pendidikan dan upaya pencapaian visi misi 

Kota Depok. Dalam kaitan ini sumber daya pendidikan merupakan unsur yang sangat 

penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu 

dibutuhkan data yang akurat agar dapat menghasilkan informasi yang akurat dalam 

pengambilan keputusan bidang pendidikan. 

Dengan demikian uraian pola pikir sebagaimana tersebut di atas dapat digambar 

sebagai berikut : 


19

BUKU ANALISIS 


Peran Pemerintah Kota Depok dalam Bidang 

Pendidikan 

Sumber Daya 

Pendidikan: 

1. Tenaga Kependidikan 

2. Sarana dan Prasarana 

3. Sumber daya Eksternal 

Penyelenggaraan 

Pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan 

menengah 

DATA BASE SUMBER DAYA 

PENDDIKAN KOTA DEPOK 

Proyeksi dan Analisis Kebutuhan 

Pendidikan Berkualitas 

Gambar 2. Bagan Pola Pikir Kegiatan 

3.5 Metode Analisis 

Sejumlah metode dan teknik sebenarnya dapat membantu analisis dalam 

pendekatan kualitatif. Pada dasarnya metode-metode tersebut dapat digunakan secara 

bersamaan dan simultan. Dalam penelitian ini pendekatan metode yang digunakan 

adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah 

statistika deskriptif sedang metode deskriptif dengan metode analisis kualitatif 

menggunakan pendekatan triangulasi dan metode analisis kuantitatif dilakukan dengan 

weighted mean score, uji pengaruh dan uji beda berdasarkan data panel. Beberapa 

metode ini dianggap paling tepat untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini. 

Namun metode lain tetap digunakan sebagai pendukung terutama dalam hal analisis 

data. 

Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Uji Rata-rata Tertimbang (Weighted Mean Score) 


20

BUKU ANALISIS 


Untuk menganalisis angket digunakan metode Weighted Mean Score (WMS), dengan 

rumus sebagai berikut: 

SA 

WMS = 

SI x100% 

Dimana, 

WMS 

= Weighted Mean Score, yaitu nilai rata-rata hasil pembobotan, yang 

diperoleh dari perbandingan antara score actual dengan score ideal; 

SA 

= Score Actual, yaitu nilai yang diperoleh dari perkalian jumlah responden, 

jumlah pertanyaan, dan nilai yang dicapai oleh responden 

SI 

= Score Ideal, yaitu nilai yang diperoleh dari perkalian jumlah responden, 

jumlah pertanyaan, dan nilai maksimum setiap pertanyaan 

b.Analisis rasio 

Yaitu membandingkan kondisi eksisting dengan kondisi ideal untuk kemudian 

dianalisis kesenjangan dan kualitasnya. 

c. Analisis kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan. 

Analisis ini mengacu pada teknik penilaian kualitas bangunan dan perlengkapan 

sekolah. 

3.6. Metode Proyeksi 

Sejalan dengan cakupan pekerjaan yang antara lain adalah melakukan proyeksi 

kebutuhan sumber daya pendidikan pada periode 2009-2013 maka dasar perhitungan 

proyeksi adalah didasarkan pada hasil perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan 

oleh BPS Kota Depok. 


21

BUKU ANALISIS 


BAB 4 

KONDISI EKSISTING SUMBER DAYA PENDIDIKAN 

KOTA DEPOK 

4.1 Kondisi Pendidikan Kota Depok 

Kualitas sumber daya manusia mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan 

suatu pembangunan. Salah satu indikator adanya usaha peningkatan kualitas sumber 

daya manusia adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. 

Pada Tahun Ajaran 2006/2007 jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak di Kota 

Depok sebanyak 314 sekolah, jumlah murid TK 14.053, dan 954 guru TK. Sekolah SD 

sebanyak 362 sekolah, dengan 125.581 murid, dan 4.656 orang guru. Sekolah SMP 

berjumlah 137 sekolah dengan jumlah siswa 44.601 orang dan jumlah guru 3.023 orang. 

Di tingkat SMA terdapat 51 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 

14.937 orang dan 1.183 orang. Selain itu terdapat 55 sekolah SMK, dengan jumlah 

murid 18.726 orang dan jumlah guru 1.371 orang. Pada tahun 2006, penduduk Kota 

Depok yang berumur 10 tahun keatas yang memiliki ijazah tertinggi SLTA dan 

sederajat. 27,67%. Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar 

dibanding jenjang pendidikan lainnya. Penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun 

keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin 59,99 %, huruf lainnya 1,07 %, huruf 

latin dan huruf lainnya 37,51 %, dan yang buta huruf 1,43 %. 

Kemampuan berbahasa Indonesia dan kondisi buta huruf merupakan indikator 

keberhasilan upaya pendidikan di Kota Depok. Persentase penduduk 10 tahun ke atas 

yang mampu membaca huruf latin di Kota Depok pada tahun 2007 mencapai 59,99%, 

dan yang menguasai huruf latin dan lainnya mencapai 37,51%, sedangkan angka buta 

huruf hanya 1,43%. 

Secara rinci kondisi pendidikan di Kota Depok berdasarkan jenjangnya adalah 

sebagai berikut: 

4.1.3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pada tahun 2007 persentase murid PAUD tertinggi adalah di Kecamatan 

Cimanggis, yaitu mencapai 27,7% dari jumlah seluruh murid PAUD di Kota Depok. 


22

BUKU ANALISIS 


Adapun persentase murid PAUD terendah adalah di Kecamatan Sawangan yaitu 7,1% 

dari jumlah seluruh murid PAUD di Kota Depok. Adapun rasio murid dan sekolah 

tertinggi adalah di Kecamatan Pancoran Mas yaitu 1:61 murid, yaitu 1 Taman Kanak- 

Kanak rata-rata menampung 61 murid, sedangkan rasio terendah adalah Kecamatan 

Sawangan yaitu 1:32 yaitu 1 Taman Kanak-Kanak rata-rata menampung 32 murid. 

Untuk rasio guru dan murid dapat dijelaskan bahwa rasio tertinggi adalah Kecamatan 

Pancoran Mas yaitu 1:16 dan rasio terendah adalah Kecamatan Limo yaitu 1:10. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa secara umum rasio guru murid PAUD di Kota Depok 

cukup memadai yaitu setiap 1 orang guru menangani murid antara 10 – 16 orang (Lihat 

Tabel 4.1.1 Depok Dalam Angka, 2007). 

4.1.3.2 Sekolah Dasar (SD) 

Kondisi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Depok pada tahun 2007 

adalah dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah SD Negeri dan Swasta di Kota Depok 

yang tertinggi adalah di Kecamatan Cimanggis, yaitu 27,07% dan persentase terendah 

adalah di Kecamatan Limo yaitu 5,96%. Untuk jumlah peserta didik (murid) SD di Kota 

Depok persentase tertinggi adalah di Kecamatan Cimanggis yaitu 25,05% dan 

persentase terendah adalah di Kecamatan Limo yaitu 7,46%. Untuk rasio sekolah dan 

murid menunjukkan bahwa rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Sukmajaya yaitu 

1:363 dimana satu SD umumnya menampung 363 murid, sedangkan rasio terendah 

adalah Kecamatan Limo yaitu 1:302. Berdasarkan telaah atas rasio guru dan murid SD 

di Kota Depok maka dapat diketahui bahwa rasio terendah terjadi di Kecamatan 

Pancoran Mas dan Sukmajaya yaitu 1:28 dan rasio tertinggi adalah di Kecamatan Beji 

yaitu 1:22. (Lihat Tabel 4.1.2 Depok Dalam Angka, 2007). 

Jika ditinjau secara spesifik maka SD Negeri di Kota Depok menunjukkan 

gambaran bahwa persentase jumlah SD Negeri tertinggi adalah Kecamatan Sukmajaya 

dan Cimanggis yaitu 25,9%, sedangkan persentase terendah jumlah SD Negeri adalah di 

Kecamatan Limo yaitu 5,96%. Jika ditinjau berdasarkan rasio sekolah dan murid maka 

rasio tertinggi adalah di Kecamatan Pancoran Mas yaitu 1:431, sedangkan rasio 

terendah adalah Kecamatan Beji yaitu 1:335. Untuk rasio guru dan murid dapat 

diketahui bahwa rasio tertinggi adalah Kecamatan Beji yaitu 1:28 sedangkan rasio 


23

BUKU ANALISIS 


terendah adalah Kecamatan Limo yaitu 1:35 (Lihat Tabel 4.1.3 Depok Dalam Angka, 

2007). 

4.1.3.3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Kondisi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Depok pada 

tahun 2007 adalah dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah SMP Negeri dan Swasta di 

Kota Depok yang tertinggi adalah di Kecamatan Pancoran Mas, yaitu 31,38% dan 

persentase terendah adalah di Kecamatan Beji yaitu 7,3%. Untuk jumlah peserta didik 

(murid) SMP di Kota Depok persentase tertinggi adalah di Kecamatan Pancoran Mas 

yaitu 35,5% dan persentase terendah adalah di Kecamatan Beji yaitu 6,71%. Untuk 

rasio sekolah dan murid menunjukkan bahwa rasio tertinggi terdapat di Kecamatan 

Sawangan yaitu 1:251 dimana satu SMP umumnya menampung 251 murid, sedangkan 

rasio terendah adalah Kecamatan Sukmajaya yaitu 1:389. Berdasarkan telaah atas rasio 

guru dan murid SMP di Kota Depok pada tahun 2007, maka dapat diketahui bahwa 

rasio terendah terjadi di Kecamatan Cimanggis yaitu 1:17 dan rasio tertinggi adalah di 

Kecamatan Sawangan yaitu 1:10. (Lihat Tabel 4.1.5 Depok Dalam Angka, 2007). 

Jika ditinjau secara spesifik maka SMP Negeri di Kota Depok menunjukkan 

gambaran bahwa persentase jumlah SMP Negeri tertinggi adalah Kecamatan Cimanggis 

yaitu 28,57%, sedangkan persentase terendah jumlah SMP Negeri adalah di Kecamatan 

Beji dan Kecamatan Limo yaitu 7,1%. 

Jika ditinjau berdasarkan rasio sekolah dan murid SMP Negeri Kota Depok 

Tahun 2007 maka rasio terendah adalah di Kecamatan Pancoran Mas yaitu 1:1174, 

sedangkan rasio tertinggi adalah Kecamatan Beji yaitu 1:618. Untuk rasio guru dan 

murid dapat diketahui bahwa rasio tertinggi adalah Kecamatan Sukmajaya dan 

Kecamatan Beji yaitu 1:17 sedangkan rasio terendah adalah Kecamatan Pancoran Mas 

yaitu 1:32 (Lihat Tabel 4.1.6 Depok Dalam Angka, 2007). 


24

BUKU ANALISIS 


4.1.3.4 Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kondisi Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Kota Depok pada tahun 

2007 adalah dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah SMA Negeri dan Swasta di Kota 

Depok yang tertinggi adalah di Kecamatan Pancoran Mas, yaitu 27,45% dan persentase 

terendah adalah di Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Limo yaitu 13,7%. 

Terkait dengan jumlah peserta didik (murid), dapat diidentifikasi bahwa 

persentase tertinggi jumlah murid SMA Negeri dan Swasta di Kota Depok adalah di 

Kecamatan Pancoran Mas yaitu 29,71% dan persentase terendah adalah di Kecamatan 

Beji yaitu 6,02%. 

Adapun untuk rasio sekolah dan murid menunjukkan bahwa rasio terendah 

terdapat di Kecamatan Sawangan yaitu 1:150 dimana satu SMA umumnya menampung 

150 murid, sedangkan rasio terendah adalah Kecamatan Cimanggis yaitu 1:483. 

Berdasarkan telaah atas rasio guru dan murid SMA di Kota Depok pada tahun 2007, 

maka dapat diketahui bahwa rasio terendah terjadi di Kecamatan Cimanggis yaitu 1:14 

dan rasio tertinggi adalah di Kecamatan Beji yaitu 1:8. (Lihat Tabel 4.1.8 Depok Dalam 

Angka, 2007). 

Jika ditinjau secara spesifik maka SMA Negeri di Kota Depok menunjukkan 

gambaran bahwa persentase jumlah SMA Negeri tertinggi adalah di Kecamatan 

Cimanggis yaitu 33,33%, sedangkan persentase terendah jumlah SMA Negeri adalah di 

Kecamatan Sawangan, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Limo yaitu 16,6%. Di Kecamatan 

Beji tidak terdapat SMA Negeri. 

Untuk rasio guru dan murid dapat diketahui bahwa rasio tertinggi adalah 

Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cimanggis yaitu 1:14 sedangkan rasio terendah 

adalah Kecamatan Sawangan yaitu 1:27 (Lihat Tabel 4.1.9 Depok Dalam Angka, 2007). 

4.1.3.5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Kota Depok pada 

tahun 2007 adalah dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah SMK Negeri dan Swasta 

di Kota Depok yang tertinggi adalah di Kecamatan Pancoran Mas, yaitu 38,18% dan 

persentase terendah adalah di Kecamatan Cimanggis yaitu 5,45%. 


25

BUKU ANALISIS 


Terkait dengan jumlah peserta didik (murid), dapat diidentifikasi bahwa 

persentase tertinggi jumlah murid SMK Negeri dan Swasta di Kota Depok adalah di 

Kecamatan Pancoran Mas yaitu 42,17% dan persentase terendah adalah di Kecamatan 

Cimanggis yaitu 6,01%. 

Adapun untuk rasio sekolah dan murid menunjukkan bahwa rasio tertinggi 

terdapat di Kecamatan Limo yaitu 1:275 dimana satu SMK umumnya menampung 275 

murid, sedangkan rasio terendah adalah Kecamatan Pancoran Mas yaitu 1:376. 

Berdasarkan telaah atas rasio guru dan murid SMA di Kota Depok pada tahun 2007, 

maka dapat diketahui bahwa rasio tertinggi terjadi di Kecamatan Beji dan Limo yaitu 

1:12 dan rasio terendah adalah di Kecamatan Cimanggis yaitu 1:19. (Lihat Tabel 4.1.11 

Depok Dalam Angka, 2007). Sebagai informasi bahwa SMK Negeri hanya terdapat di 

Kecamatan Cimanggis yaitu 2 SMK Negeri dengan jumlah murid 718 dan jumlah guru 

57 (Tabel 4.1.12 Depok Dalam Angka, 2007). Dengan demikian untuk SMK umumnya 

diselenggarakan oleh pihak swasta. 

4.2 Kondisi Sumber Daya Pendidikan Kota Depok 

Uraian tentang sumber daya pendidikan dalam studi ini mencakup pembahasan 

tentang tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana serta daya dukung 

lingkungan untuk optimalisasi sumber daya pendidikan di Kota Depok. 

Secara umum kondisi tersebut digambarkan sebagai berikut: 

a. Sekolah Dasar 

Berdasarkan Gambar Lampiran 1 Jumlah Guru Sekolah Dasar dapat diketahui 

bahwa secara umum jumlah guru SD Negeri lebih tinggi dari pada SD Swasta, kecuali 

untuk beberapa daerah tertentu seperti: Kelurahan Pancoran Mas (Kecamatan Beji), 

Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kelurahan Pangkalan Jati Lama dan Kelurahan Gandul 

(Kecamatan Cinere). 

Berdasarkan Gambar Lampiran 2 Jumlah Murid Sekolah Dasar dapat diketahui 

bahwa secara umum jumlah murid SD Negeri lebih tinggi dari pada SD Swasta, kecuali 

untuk beberapa daerah tertentu seperti: Kelurahan Kukusan (Kecamatan Beji), 

Kelurahan Kelurahan Pangkalan Jati Lama, Kelurahan Gandul (Kecamatan Cinere) dan 

Kelurahan Duren Mekar (Kecamatan Sawangan) 


26

BUKU ANALISIS 


Berdasarkan Gambar Lampiran 3 Jumlah Kelas Sekolah Dasar dapat diketahui 

bahwa terdapat beberapa wilayah dimana jumlah kelas SD Swasta lebih tinggi daripada 

SD Negeri, seperti yang tampak di Kecamatan Sawangan (Kelurahan Pondok Petir, 

Kelurahan Bedahan dan Kelurahan Duren Mekar), Kecamatan Limo (Kelurahan 

Pangkalan Jati lama, Pangkalan Jati Baru dan Kelurahan Gandul), Kecamatan Beji ( 

Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka 

dan Kelurahan Pondok Cina), Kecamatan Pancoran Mas (Kelurahan Cipayung). Dengan 

demikian di wilayah tersebut masih terdapat kondisi jumlah siswa SD Negeri lebih 

tinggi daripada jumlah siswa SD Swasta tetapi jumlah ruang kelas SD Negeri lebih 

rendah daripada jumlah ruang kelas SD Swasta. Hal tersebut mengindikasikan adanya 

kekurangan jumlah ruang kelas pada SD Negeri. 

Berdasarkan Gambar Lampiran 4 Rasio Murid Guru dapat diketahui bahwa 

terdapat wilayah dengan rata-rata rasio murid guru kurang dari 20 (< 20) yaitu: 

Kecamatan Sawangan (Kelurahan Serua dan Kelurahan Duren Mekar), Kecamatan 

Limo (Kelurahan Pangkalan Jati Lama), Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Sukmajaya 

dan Kelurahan Bakti Jaya), Kecamatan Cimanggis (Kelurahan Curug, Kelurahan 

Cimpaeun dan Kelurahan Leuwinanggung). Di samping itu terdapat pula wilayah yang 

rata-rata rasio murid guru antara 40-70,6 yaitu di Kecamatan Limo (Kelurahan 

Pangkalan Jati Baru). Dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa secara umum rasio 

murid guru di Kota Depok cukup memadai, walaupun terdapat wilayah dengan rasio 

tinggi memerlukan tambahan guru. 

Berdasarkan Gambar Lampiran 5 Rasio Murid Kelas di SD Negeri dapat 

diketahui bahwa terdapat sekolah dengan karakteristik: 

a. Rasio murid kelas < 25 orang yaitu di Kecamatan Sawangan (Kelurahan Duren 

Mekar). 

b. Rasio murid kelas antara 25-50 murid adalah: Kecamatan Sawangan 

(Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Seribu dan Kelurahan Bedahan), 

Kecamatan Limo (Kelurahan Pangkalan Jati Lama), Kecamatan Beji (Pondok 

Cina), Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Sukmajaya, 

Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Bakti Jaya, Kecamayan Cimanggis 

c. Rasio murid kelas > 75 murid adalah: Kecamatan Limo (Kelurahan Cinere, 

Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kelurahan Gandul, Kelurahan Meruyung dan 


27

BUKU ANALISIS 


Kelurahan Grogol), Kecamatan Pancoran Mas (Kelurahan Mampang, Kelurahan 

Rangkapan Jaya, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Ratu Jaya dan Kelurahan 

Cipayung Jaya), Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Tirtajaya) dan Kecamatan 

Cimanggis (Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Sukatani). 

Berdasarkan kondisi di atas maka pada wilayah dengan rasio murid kelas > 75 

dibutuhkan ruang kelas baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

b. Sekolah Menengah Pertama 

Berdasarkan Gambar Lampiran 6 Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama dapat 

diketahui bahwa di semua Kecamatan Guru SMP Swasta lebih tinggi daripada jumlah 

guru SMP Negeri. Jika dikaitkan dengan jumlah kelas di SMP maka jumlah kelas di 

SMP Swasta di semua Kecamatan juga lebih tinggi dibandingkan jumlah kelas di SMP 

Negeri, demikian pula dengan jumlah murid. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

pelayanan untuk SMP belum optimal diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota 

Depok, karena sebagian besar masih dilayani oleh pihak swasta. Kondisi tersebut 

sejalan dengan jumlah SMP Swasta yang lebih tinggi daripada SMP Negeri. 

Kondisi rasio guru murid SMP Negeri dengan rasio rendah (10-15 murid/guru) 

terdapat di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya. Adapun di 

Kecamatan Sawangan, Limo, Beji dan Cimanggis rasio murid guru > 15 murid/guru. 

Secara umum kondisi tersebut masih cukup memadai. Adapun untuk rasio murid kelas 

SMP Negeri di Kota Depok secara umum memiliki rasio murid kelas > 35 yaitu di 

Kecamatan Sawangan, Limo, Beji dan Cimanggis. Merujuk pada rasio jumlah 

penduduk kelompok umur yang bersesuaian dengan SMP dengan jumlah kelas yang ada 

di SMP Negeri dapat dijelaskan bahwa secara umum masih terdapat kecamatan yang 

sangat kekurangan kelas untuk tingkat SMP khususnya SMP Negeri. Hal tersebut dapat 

dilihat dari bahwa terdapat kecamatan yang tiap kelasnya harus melayani lebih dari 500 

penduduk kelompok umur yang bersesuaian yaitu Kecamatan Beji. Dengan demikian 

jumlah kelas di SMP Negeri secara umum masih belum memadai. 

Adapun kondisi tiap Kecamatan dijelaskan sebagai berikut: 


28

BUKU ANALISIS 


4.2.1 Sumber Daya Pendidikan Kecamatan Sawangan 

4.2.1.1 Usia Sekolah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dapat diketahui bahwa kelompok 

umur usia sekolah di Kecamatan Sawangan Kota Depok pada tahun 2007 dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1) Kelompok Umur Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar diasumsikan sebagai 

penduduk yang berada pada kelompok umur 5 – 14 tahun. Jumlah penduduk pada 

kelompok umur tersebut pada Tahun 2007 mencapai 33.067 jiwa, yang terdiri dari 

17.268 laki-laki dan 15.781 perempuan (Lihat Tabel 3.2 Sawangan Dalam Angka, 

2007) 

2) Kelompok umur Pendidikan Menengah diasumsikan sebagai penduduk yang berada 

pada kelompok umur 15-19 tahun. Jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut 

adalah 15.525 jiwa, yang terdiri dari 8.175 laki-laki dan 7350 perempuan (Lihat 

Sawangan Dalam Angka, 2007). 

4.2.1.2 Kondisi Sekolah Dasar 

Jumlah murid yang terdaftar di jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di 

Kecamatan Sawangan adalah 16.609 orang yang terdiri dari 14.483 orang terdaftar di 

SD Negeri dan 2.126 terdaftar di SD Swasta. Dengan demikian peserta didik banyak 

ditampung di SD Negeri dibandingkan dengan SD Swasta. Dalam hal ini jumlah murid 

SD yang terdaftar di SD Negeri mencapai 87,19 %. Hal ini mengindikasikan bahwa 

upaya wajib belajar di Kecamatan Sawangan sebagian besar difasilitasi oleh pihak 

Pemerintah Kota Depok, namun demikian pihak swasta cukup memberikan dukungan 

melalui penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk usia sekolah dasar (Lihat Tabel 4.3, 

Sawangan Dalam Angka Dalam Angka, 2007). 

Terkait dengan jumlah guru di Kecamatan Sawangan mencapai jumlah 662 yang 

terdiri dari 484 guru SD Negeri dan 178 guru SD Swasta. Dengan demikian rasio guru 

murid SD Negeri adalah 1:29 sedangkan untuk SD swasta rasio guru murid adalah 1:12. 

Kondisi rasio di SD Negeri maupun swasta masih cukup memadai. Dengan demikian 

kemampuan SD Negeri sebaiknya dapat ditingkatkan untuk menampung calon siswa 

Sekolah Dasar. 


29

BUKU ANALISIS 


Secara umum kebutuhan untuk perbaikan kondisi rasio murid kelas dan 

pelayanan guru di Kecamatan Sawangan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Kebutuhan Perbaikan Pelayanan Pendidikan SD di Kecamatan Sawangan 

Perbaikan Rasio Kelas Murid 

Perbaikan 

Rasio Guru 

Murid 

Merger Penambahan Kelas Regrouping Penambahan 

Guru 

SDN Bedahan 3 dan 4 seluruh sekolah - 42 orang guru 

kecuali: SDN 

Sawangan 4, SDN 

Duren Seribu 4, dan 

SDN Cinangka 5 

4.2.1.3 Kondisi Sekolah Menengah Pertama 

Sebagai konsekuensi dari wajib belajar 9 tahun maka SMP dikategorikan 

sebagai pendidikan dasar. Adapun jumlah murid di SMP adalah 4.668 orang yang 

terdiri dari 680 orang murid SMP Negeri dan 3.988 murid SMP Swasta. Dengan 

demikian sebagian besar murid SMP ditampung oleh SMP Swasta, yaitu mencapai 

85,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa dapat diprediksi lulusan SD di Kecamatan 

Sawangan yang wajib melanjutkan ke SMP sehubungan dengan program Wajib Belajar 

9 tahun sebagian besar melanjutkan ke SMP Swasta. Jika dihubungkan dengan murid 

SMP Negeri, maka murid SMP Negeri hanya terdapat di Kelurahan Bedahan, 

sedangkan di Kelurahan Pengasinan tidak terdapat SMP Negeri maupun Swasta. 

Terkait dengan jumlah murid di atas diketahui jumlah guru SMP di Kecamatan 

Sawangan pada Tahun 2007 adalah 358 orang yang terdiri dari 23 guru SMP Negeri dan 

335 guru SMP Swasta. Dengan demikian sebagian besar guru SMP adalah merupakan 

guru SMP Swasta yaitu mencapai 93,6%. Dengan demikian rasio guru murid di SMP 

Negeri adalah 1:30 dan SMP Swasta adalah 1:12. 

Sampai saat ini Kecamatan Sawangan memiliki 3 SMP Negeri yaitu SMP 

Negeri 7,10 dan 14 dengan kapasitas 58 kelas. Dengan demikian untuk memenuhi 

kebutuhan wajib belajar, dibutuhkan pembangunan SMP di Kecamatan Sawangan 

sehingga lulusan SD dapat lebih banyak ditampung di SMP Negeri jika dibandingkan 


30

BUKU ANALISIS 


dengan jumlah rombongan belajar SD Negeri yang ada di Kecamatan Sawangan yaitu 

410 rombongan belajar, maka kapasitas tersedia baru mencapai 14,14%. 

4.2.2 Sumber Daya Pendidikan Kecamatan Pancoran Mas 



umur usia sekolah di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok pada tahun 2007 dapat 




kelompok umur tersebut pada Tahun 2007 mencapai 48.008 jiwa, yang terdiri dari 

25.691 laki-laki dan 22.317 perempuan (Lihat Tabel 3.1 Pancoran Mas Dalam 

Angka, 2007) 



adalah 23.224 jiwa, yang terdiri dari 12.170 laki-laki dan 11.054 perempuan (Lihat 

Tabel 3.1 Pancoran Mas Dalam Angka, 2007). 



Kecamatan Pancoran Mas adalah 33.876 orang yang terdiri dari 22.749 orang terdaftar 

di SD Negeri dan 11,127 terdaftar di SD Swasta. Dengan demikian peserta didik banyak 


SD yang terdaftar di SD Negeri mencapai 67,15%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

upaya wajib belajar di Kecamatan Pancoran Mas sebagian besar difasilitasi oleh pihak 

Pemerintah Kota Depok, namun demikian pihak swasta cukup memberikan dukungan 

melalui penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk usia sekolah dasar (Lihat Tabel 4.3, 

Pancoran Mas Dalam Angka, 2007). 

Terkait dengan jumlah guru di Kecamatan Pancoran Mas mencapai jumlah 

1.316 yang terdiri dari 868 guru SD Negeri dan 448 guru SD Swasta. Dengan demikian 

rasio guru murid SD Negeri adalah 1:26 sedangkan untuk SD swasta rasio guru murid 

adalah 1:24. Kondisi rasio di SD Negeri maupun swasta masih cukup memadai. Dengan 


31

BUKU ANALISIS 


demikian kemampuan SD Negeri sebaiknya dapat ditingkatkan untuk menampung calon 

siswa Sekolah Dasar. 

Secara rinci diketahui bahwa pada beberapa Kelurahan di Kecamatan Pancoran 

Mas terdapat SD Negeri yang memiliki rasio kelas murid yang tidak memadai, artinya 

banyak terdapat sekolah yang membutuhkan ruang kelas baru atau bahkan dibutuhkan 

SD Negeri yang baru. Kondisi tersebut terjadi di Kelurahan Depok, Kelurahan Pancoran 

Mas, Kelurahan Mampang, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Ratu Jaya dan Kelurahan 

Pondok Terong. 

Kondisi tersebut juga terjadi pada rasio guru murid, yaitu terdapat SD Negeri 

yang menunjukkan angka rasio guru dan murid melebihi dari kondisi yang 

dipersyaratkan, seperti yang terjadi pada SD Depok 2, SD Pitara 1, SD Depok Jaya 2, 

SD Cipayung 1 dan SD Ratujaya 2. Jika ditelaah lebih jauh implikasi dari kondisi 

tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki rasio kelas 

dan murid serta rasio guru dan murid. Beberapa hal yang umum dilakukan adalah 

merger, penambahan kelas, pemecahan atau penambahan sekolah dan penambahan 

guru. Secara rinci alternatif perbaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.58. Alternatif Perbaikan Rasio Kelas Murid dan Guru Murid 

di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok 


Perbaikan Rasio 

Guru Murid 

Merger Penambahan Kelas Regrouping Penambahan 

1. SD Depok 1 dan SD 

Depok 2 

2. SD Depok 3 dan SD 

Depok 4 

3. SD Pancoran Mas 2 dan 

SD Pancoran Mas 4 

4. SD Depok Jaya 2 dan 

SD Depok Jaya 3 

5. SD Depok Baru 2 dan 

SD Depok Baru 3 

1. SD Depok 6 

2. SD Pancoran Mas 

1 

3. SD Pancoran Mas 

2 

4. SD Pitara 1 

5. SD Beji 1 

6. SD Anyelir 1 dan 2 

7. SD Mampang 2 

8. SD Cipayung 2,3,4 

9. SD Ratujaya 1,2 



3. SD Rangkapan 

Jaya Baru 

4. SD Mampang 

1,3 

5. SD Cipayung 1 

6. SD Utan Jaya 

7. SD Pondok 

Terong 1, 2 

8. SD Ratu Jaya 

3,4 

9. SD Pondok 

Terong 3,4 

Guru 




32

BUKU ANALISIS 


Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dapat dilakukan merger terhadap 

10 sekolah dan penambahan kelas pada 9 sekolah, melakukan regrouping pada 9 

sekolah dan penambahan guru pada 2 sekolah. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai 

kondisi sekolah yang bersangkutan. 

4.2.2.3 Sekolah Menengah Pertama 


sebagai pendidikan dasar. Adapun jumlah murid di SMP Negeri dan SM Swasta di 

Kecamatan Pancoran Mas adalah 14.720 orang yang terdiri dari 4.097 orang murid 

SMP Negeri dan 10.623 murid SMP Swasta. Dengan demikian sebagian besar murid 

SMP ditampung oleh SMP Swasta, yaitu mencapai 72,1%. Hal ini mengindikasikan 

bahwa dapat diprediksi lulusan SD di Kecamatan Pancoran Mas yang wajib 

melanjutkan ke SMP sehubungan dengan program Wajib Belajar 9 tahun sebagian besar 

melanjutkan ke SMP Swasta. Jika dihubungkan dengan murid SMP Negeri, maka murid 

SMP Negeri hanya terdapat di Kelurahan Pondok Terong, Cipayung, Depok Jaya dan 

Depok, sedangkan di beberapa keluarahan lain difasilitasi oleh SMP Swasta. 


Pancoran Mas pada Tahun 2007 adalah 1045 orang yang terdiri dari 180 guru SMP 

Negeri dan 865 guru SMP Swasta. Dengan demikian sebagian besar guru SMP adalah 

merupakan guru SMP Swasta yaitu mencapai 82,8%. Dengan demikian dapat diketahui 

rasio guru murid di SMP Negeri adalah 1:22 dan SMP Swasta adalah 1:12. 

Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan wajib belajar, dibutuhkan 

pembangunan SMP di Kecamatan Pancoran Mas sehingga lulusan SD dapat lebih 

banyak ditampung di SMP Negeri. 

4.2.3 Kondisi Pendidikan di Kecamatan Cimanggis 



umur usia sekolah di Kecamatan Cimanggis Kota Depok pada tahun 2007 dapat 


1) Kelompok Umur Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar diasumsikan 

sebagai penduduk yang berada pada kelompok umur 5 – 14 tahun. Jumlah 


33

BUKU ANALISIS 


penduduk pada kelompok umur tersebut pada Tahun 2007 mencapai 71.754 

orang, yang terdiri dari 35.855 laki-laki dan 32.539 perempuan (Lihat Tabel 3.2 

Cimanggis Dalam Angka, 2007) 

2) Kelompok umur Pendidikan Menengah diasumsikan sebagai penduduk yang 

berada pada kelompok umur 15-19 tahun. Jumlah penduduk pada kelompok 

umur tersebut adalah 34.214 jiwa, yang terdiri dari 17.765 laki-laki dan 16.449 

perempuan (Lihat Tabel 3.2 Cimanggis Dalam Angka, 2007). 



Kecamatan Cimanggis adalah 34.678 orang yang terdiri dari 29.922 orang terdaftar di 

SD Negeri dan 4.756 orang terdaftar di SD Swasta. Dengan demikian peserta didik 

banyak ditampung di SD Negeri dibandingkan dengan SD Swasta. Dalam hal ini jumlah 

murid SD yang terdaftar di SD Swasta mencapai 86,3%. Hal ini mengindikasikan 

bahwa upaya wajib belajar di Kecamatan Cimanggis, pihak swasta Pemerintah Kota 

Depok telah cukup memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pendidikan bagi 

penduduk usia sekolah dasar (Lihat Tabel 4.2, Cimanggis Dalam Angka, 2007). 

Terkait dengan jumlah guru di Kecamatan Cimanggis mencapai jumlah 1437 

orang yang terdiri dari 1.031 guru SD Negeri dan 442 guru SD Swasta. Dengan 

demikian rasio guru murid SD Negeri adalah 1:29 sedangkan untuk SD swasta rasio 

guru murid adalah 1:10. Kondisi rasio di SD Negeri cukup memadai bahkan belum 

optimal, sedangkan di SD Swasta kondisinya juga belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal, dimana satu orang guru rata-rata hanya melayani 10 orang murid. Dengan 

demikian masih terdapat peluang untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan, dimana 

sumber yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. 

Berdasarkan telaah terhadap kondisi sumber daya pendidikan SD Negeri dapat 

diketahui bahwa pada beberapa Kelurahan di Kecamatan Cimanggis terdapat SD Negeri 

yang memiliki rasio kelas murid yang tidak memadai, artinya banyak terdapat sekolah 

yang membutuhkan ruang kelas baru atau bahkan dibutuhkan SD Negeri yang baru. 

Kondisi tersebut terjadi di Kelurahan Sukatani, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Tugu, 

Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Curug, 

Kelurahan Mekarsari, Kelarahan Harjamukti dan Kelurahan Pasir Gunung Selatan. 


34

BUKU ANALISIS 


Kondisi tersebut juga terjadi pada rasio guru murid, yaitu terdapat SD Negeri 


dipersyaratkan, seperti yang terjadi pada SDN Sindangkarsa 1, SDN Sukatani 7, SDN 

Sukatani 3, SDN Cisalak 2, SDN Palsigunung, SDN Tugu 2, SDN Tugu 11, SDN 

Cilangkap 2, SDN Cilangkap 5, SDN Sukamaju 4, SDN Sukamaju Baru 2, SDN 

Sukamaju Baru 3, SDN Sukamaju 2, SDN Sukamaju Baru 1 dan SDN Sukamaju 3. Jika 

ditelaah lebih jauh implikasi dari kondisi tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk memperbaiki rasio kelas dan murid serta rasio guru dan murid. 

Beberapa hal yang umum dilakukan adalah merger, penambahan kelas, pemecahan atau 

penambahan sekolah dan penambahan guru. Secara rinci alternatif perbaikan tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 


di Kecamatan Cimanggis Kota Depok 


Perbaikan 

Rasio Guru 

Murid 

Merger Penambahan Kelas Pemecahan Sekolah Penambahan 

1. SDN Sukatani 6 + SDN 

Sukatani 7 

2.SDN Sukatani 1 + SDN 

Harjamukti 1 

3.SDN Cimpaeun 3 + SDN 

Cimpaeun 4 

1.SDN Leuwinanggung 1,2 

2.SDN Tapos 2,3 

3.SDN Sindangkarsa 1 

4.SDN Sukatani 2,4,5,3 

5.SDN Cisalak 2 

6.SDN Curug 1, 5 

7.SDN Cisalak Pasar 1 

8.SDN Palsigunung 

9.SDN Tugu 6, 3,10.7, 9, 11 

10.SDN Cilangkap 4,7 

11.SDN Sukamaju 4 

12.SDN Mekarsari 1,2,3 

13.SDN Harjamukti 4 

14.SDN Pasirgunung Selatan 4 

1. SDN Sukatani 7 

2. SDN Tugu 4 

3. SDN Cilangkap 2,5 

4. SDN Sukamaju Baru 

2,3,1 

5. SDN Sukamaju 2,3 

6. SDN Curug 2 

Guru 

1. SDN 

Sukamaju 

Baru 

2. SDN Tugu 

11 

3. SDN 

Sukatani 7 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dapat dilakukan merger terhadap 6 

sekolah dan penambahan kelas pada 14 kelompok sekolah, melakukan pemecahan pada 

6 kelompok sekolah dan penambahan guru pada 3 sekolah. Hal tersebut dapat dilakukan 

sesuai kondisi sekolah yang bersangkutan. 


35

BUKU ANALISIS 




sebagai pendidikan dasar. Adapun jumlah murid di SMP Negeri dan SM Swasta di 

Kecamatan Cimanggis adalah 5287 orang yang terdiri dari 2.427 orang murid SMP 

Negeri dan 2.860 murid SMP Swasta. Dengan demikian jumlah murid SMP Negeri dan 

SMP Swasta relatif berimbang atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pihak Pemerintah Kota Depok secara bersama-sama 

menyelenggarakan pendidikan dengan pihak swasta untuk dapat bersinergi 

mensukseskan wajib belajar. 


Cimanggis pada Tahun 2007 adalah 414 orang yang terdiri dari 126 guru SMP Negeri 

dan 288 guru SMP Swasta. Dengan demikian sebagian besar guru SMP adalah 

merupakan guru SMP Swasta yaitu mencapai 69,6 %. Dengan demikian dapat diketahui 

rasio guru murid di SMP Negeri adalah 1:19 dan SMP Swasta adalah 1:10. Kondisi 

tersebut dinilai cukup memadai. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan wajib belajar, 

dibutuhkan pembangunan SMP di Kecamatan Pancoran Mas sehingga lulusan SD dapat 

lebih banyak ditampung di SMP Negeri. 

4.2.4 Kondisi Pendidikan di Kecamatan Beji 



umur usia sekolah di Kecamatan Beji Kota Depok pada tahun 2007 dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 



kelompok umur tersebut pada Tahun 2007 mencapai 22.757 orang, yang terdiri dari 

12.018 laki-laki dan 10.739 perempuan (Lihat Tabel 3.1 Beji Dalam Angka, 2007). 



adalah 11.593 jiwa, yang terdiri dari 6.091 laki-laki dan 5.502 perempuan (Lihat 

Tabel 3.2 Beji Dalam Angka, 2007). 


36

BUKU ANALISIS 


4.2.4.2.2 Kondisi Sekolah Dasar 


Kecamatan Beji adalah 34.678 orang yang terdiri dari 29.922 orang terdaftar di SD 

Negeri dan 4.756 orang terdaftar di SD Swasta. Dengan demikian peserta didik banyak 


SD yang terdaftar di SD Swasta mencapai 86,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

upaya wajib belajar di Kecamatan Beji, pihak swasta Pemerintah Kota Depok telah 

cukup memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk usia 

sekolah dasar (Lihat Tabel 4.2, Beji Dalam Angka, 2007). 

Terkait dengan jumlah guru di Kecamatan Beji mencapai jumlah 572 orang yang 

terdiri dari 348 guru SD Negeri dan 224 guru SD Swasta. Dengan demikian rasio guru 

murid SD Negeri adalah 1:26 sedangkan untuk SD swasta rasio guru murid adalah 1:9. 

Kondisi rasio di SD Negeri cukup memadai bahkan belum optimal, sedangkan di SD 

Swasta kondisinya juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dimana satu orang 

guru rata-rata hanya melayani 9 orang murid. Dengan demikian masih terdapat peluang 

untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan, dimana sumber yang telah tersedia dapat 

dimanfaatkan secara lebih optimal. 

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa pada beberapa Kelurahan di 

Kecamatan Beji terdapat SD Negeri yang memiliki rasio kelas murid yang tidak 

memadai, artinya terdapat beberapa sekolah yang membutuhkan ruang kelas baru atau 

bahkan dibutuhkan SD Negeri yang baru. Kondisi tersebut terjadi di seluruh Kelurahan 

di Kecamatan Beji. Pada kondisi rasio guru murid, sejauh ini tidak terdapat SD Negeri 


dipersyaratkan. Jika ditelaah lebih jauh implikasi dari kondisi tersebut terdapat 

beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki rasio kelas dan murid. 



dapat dilihat pada Tabel 4.4sebagai berikut: 


37

BUKU ANALISIS 



di Kecamatan Beji Kota Depok 


Perbaikan 

Rasio Guru 

Merger Penambahan Kelas Pemecahan 

Sekolah 

- 1. SDN Beji 3,5,6,8 

2. SDN Beji Timur 1,2,3 

3. SDN Pondok Cina 1,5 

4. SDN Kukusan 

5. SDN Tanah Baru 

Murid 

Penambahan 

Guru 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk 

memperbaiki rasio guru murid adalah pada SD Negeri di Kecamatan Beji adalah dengan 

melakukan penambahan ruang kelas. 



sebagai pendidikan dasar. Adapun jumlah murid di SMP Negeri dan SMP Swasta di 

Kecamatan Beji adalah 3.484 orang yang terdiri dari 618 orang murid SMP Negeri dan 

2.866 murid SMP Swasta. Dengan demikian jumlah murid SMP Swasta lebih tinggi 

daripada jumlah murid SMP Negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Pemerintah 

Kota Depok masih perlu melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

dasar 9 tahun yaitu dengan meningkatkan peluang siswa SD yang lulus untuk memasuki 

SMP dengan biaya terjangkau. 


Beji pada Tahun 2007 adalah 173 orang yang terdiri dari 31 guru SMP Negeri dan 142 

guru SMP Swasta. Dengan demikian sebagian besar guru SMP adalah merupakan guru 

SMP Swasta yaitu mencapai 82,1%. Dengan demikian dapat diketahui rasio guru murid 

di SMP Negeri adalah 1:19 dan SMP Swasta adalah 1:20. Kondisi tersebut dinilai cukup 

memadai. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan wajib belajar, dibutuhkan 

pembangunan SMP di Kecamatan Beji sehingga lulusan SD dapat lebih banyak 

ditampung di SMP Negeri. 


38

BUKU ANALISIS 


4.2.5 Kondisi Pendidikan di Kecamatan Limo 



umur usia sekolah di Kecamatan Limo Kota Depok pada tahun 2007 dapat 





orang, yang terdiri dari 13.745 laki-laki dan 12.701 perempuan (Lihat Tabel 3.1 

Limo Dalam Angka, 2007). 




perempuan (Lihat Tabel 3.1 Limo Dalam Angka, 2007). 

4.2.5.2 Sekolah Dasar 


Kecamatan Limo adalah 12863 orang yang terdiri dari 7.264 orang terdaftar di SD 

Negeri dan 5.599 orang terdaftar di SD Swasta. Dengan demikian peserta didik banyak 


SD yang terdaftar di SD Negeri mencapai 56,47 %. Hal ini mengindikasikan bahwa 

upaya wajib belajar di Kecamatan Limo, pihak Pemerintah Kota Depok telah cukup 

memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk usia 

sekolah dasar, sedangkan pihak swasta juga memberikan dukungan yang memadai 

(Lihat Tabel 4.2, Beji Dalam Angka, 2007). 

Terkait dengan jumlah guru di Kecamatan Limo mencapai jumlah 597 orang 

yang terdiri dari 220 guru SD Negeri dan 377 guru SD Swasta. Dengan demikian rasio 

guru murid SD Negeri adalah 1:33 sedangkan untuk SD swasta rasio guru murid adalah 

1:15. Kondisi rasio di SD Negeri cukup memadai bahkan belum optimal, sedangkan di 

SD Swasta kondisinya juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dimana satu 

orang guru rata-rata hanya melayani 15 orang murid. Dengan demikian masih terdapat 


39

BUKU ANALISIS 


peluang untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan, dimana sumber yang telah tersedia 

dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. 

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa pada seluruh Kelurahan di 

Kecamatan Limo terdapat SD Negeri yang memiliki rasio kelas murid yang tidak 



di Kecamatan Limo. Pada kondisi rasio guru murid, sejauh ini tidak terdapat SD Negeri 








di Kecamatan Limo Kota Depok 


Perbaikan 

Rasio Guru 

Murid 

Merger Penambahan Kelas Pemecahan Sekolah Penambahan 

- 1. SDN Cinere 1,2,3 

2. SDN Limo 2,3 

3. SDN Grogol 2,3 

4. SDN Gandul 1,2 

1. SDN Limo 1 

2. SDN Meruyung 

Guru 


memperbaiki rasio guru murid adalah pada SD Negeri di Kecamatan Limo adalah 

dengan melakukan penambahan ruang kelas dan pemecahan atau penambahan jumlah 

sekolah. 


40

BUKU ANALISIS 





Kecamatan Limo adalah 3.801 orang yang terdiri dari 978 orang murid SMP Negeri 

dan 2.823 murid SMP Swasta. Dengan demikian jumlah murid SMP Swasta lebih tinggi 

daripada jumlah murid SMP Negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Pemerintah 

Kota Depok masih perlu melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

dasar 9 tahun yaitu dengan meningkatkan peluang siswa SD yang lulus untuk memasuki 

SMP dengan biaya terjangkau. 


Limo pada Tahun 2007 adalah 296 orang yang terdiri dari 51 guru SMP Negeri dan 

245 guru SMP Swasta. Dengan demikian sebagian besar guru SMP adalah merupakan 

guru SMP Swasta yaitu mencapai 82,77%. Dengan demikian dapat diketahui rasio guru 

murid di SMP Negeri adalah 1:19 dan SMP Swasta adalah 1:11. Kondisi tersebut dinilai 

cukup memadai. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan wajib belajar, dibutuhkan 

pembangunan SMP di Kecamatan Limo sehingga lulusan SD dapat lebih banyak 

ditampung di SMP Negeri. 

4.2.6 Kondisi Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya 





orang, yang terdiri dari 29704 laki-laki dan 26.980 perempuan (Lihat Tabel 3.1 

Sukmajaya Dalam Angka, 2007). 




perempuan (Lihat Tabel 3.1 Sukmajaya Dalam Angka, 2007). 


41

BUKU ANALISIS 




Kecamatan Sukmajaya adalah 34.904 orang yang terdiri dari 27.306 orang terdaftar di 

SD Negeri dan 7.598 orang terdaftar di SD Swasta. Dengan demikian peserta didik 

banyak ditampung di SD Negeri dibandingkan dengan SD Swasta. Dalam hal ini jumlah 

murid SD yang terdaftar di SD Negeri mencapai 78,23 %. Hal ini mengindikasikan 

bahwa upaya wajib belajar di Kecamatan Sukmajaya, pihak Pemerintah Kota Depok 

telah cukup memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk 

usia sekolah dasar, sedangkan pihak swasta juga memberikan dukungan yang memadai 

(Lihat Tabel 4.23, Sukmajaya Dalam Angka, 2007). 

Terkait dengan jumlah guru di Kecamatan Sukmajaya mencapai jumlah 1.105 

orang yang terdiri dari 876 guru SD Negeri dan 229 guru SD Swasta. Dengan demikian 

rasio guru murid SD Negeri adalah 1:31 sedangkan untuk SD swasta rasio guru murid 

adalah 1:33. Kondisi rasio di SD Negeri cukup memadai bahkan belum optimal, 

sedangkan di SD Swasta kondisinya juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal, 

dimana satu orang guru rata-rata hanya melayani 33 orang murid. Dengan demikian 

masih terdapat peluang untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan, dimana sumber 

yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. 

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa pada seluruh Kelurahan di 

Kecamatan Sukmajaya terdapat SD Negeri yang memiliki rasio kelas murid yang tidak 



di Kecamatan Sukmajaya. Pada kondisi rasio guru murid, sejauh ini tidak terdapat SD 

Negeri yang menunjukkan angka rasio guru dan murid melebihi dari kondisi yang 







42

BUKU ANALISIS 



di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 


Perbaikan 

Rasio Guru 

Murid 

Merger Penambahan Kelas Pemecahan Sekolah Penambaha 

1. SDN Kalibaru 2+ SDN 

Kalibaru 5 

2. SDN Kalibaru 4 + SDN 

Kalibaru 6 

3. SDN Mekarjaya 24+ 

Mekarjaya 31 

4. SDN Kalimulya 2 + SDN 

Kalimulya 4 

5. SDN Mekarjaya 3 + SDN 

Mekarjaya 4 

6. SDN Kalimulya 3 + SDN 

Kalimulya 5 

1. SDN Cisalak 1,3,4 

2. SDN RRI Cisalak 

3. SDN Sukamaju 1,5,7,6 

4. SDN Sukajaya 3,4,5 

5. SDN Cipayung 

6. SDN Cikumpa 

7. SDN Mekarjaya 18,22 

8. SDN Sukajaya 1 

9. SDN Kalimulya 1 

10. SDN Mekarjaya 21 

11. Seluruh SDN di Kel. 

Abadi Jaya 

12. SDN Sukamaju 8 

1. SDN Cisalak 3 

2. SDN Sukamaju 3 

3. SDN Mekarjaya 5 

n Guru 

- 


memperbaiki rasio guru murid adalah pada SD Negeri di Kecamatan Sukmajaya adalah 

dengan melakukan penambahan ruang kelas dan pemecahan atau penambahan jumlah 

sekolah. 

4.2.6.3 Kondisi Sekolah Menengah Pertama 



Kecamatan Sukmajaya adalah 14.175 orang yang terdiri dari 3.124 orang murid SMP 

Negeri dan 11.051 murid SMP Swasta. Dengan demikian jumlah murid SMP Swasta 

lebih tinggi daripada jumlah murid SMP Negeri, bahkan persentase murid SMP swasta 

mencapai 77,96%. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Pemerintah Kota Depok masih 

perlu melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun yaitu 

dengan meningkatkan peluang siswa SD yang lulus untuk memasuki SMP dengan biaya 

terjangkau. 


Sukmajaya pada Tahun 2007 adalah 617 orang yang terdiri dari 91 guru SMP Negeri 

dan 526 guru SMP Swasta. Dengan demikian sebagian besar guru SMP adalah 


43

BUKU ANALISIS 


merupakan guru SMP Swasta yaitu mencapai 85,25%. Dengan demikian dapat 

diketahui rasio guru murid di SMP Negeri adalah 1:34 dan SMP Swasta adalah 1:21. 

Kondisi tersebut dinilai cukup memadai. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan wajib 

belajar, dibutuhkan pembangunan SMP di Kecamatan Sukmajaya sehingga lulusan SD 

dapat lebih banyak ditampung di SMP Negeri. 


44

BUKU ANALISIS 


BAB 5 

PROYEKSI KEBUTUHAN GURU DAN RUANG KELAS 

5.1 Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Prioritas Perbaikan 

Sejalan dengan proyeksi jumlah penduduk yang telah dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik Kota Depok dan laju pertumbuhan penduduk masing-masing kecamatan 

maka proyeksi kebutuhan ruang kelas pada tahun 2009-2013 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Kecamatan Sawangan 

Secara rinci kebutuhan ruang kelas di Kecamatan Sawangan tahun 2009-2013 


Tabel 5.1. Proyeksi Kebutuhan R. Kelas Kecamatan Sawangan (LPP= 2,6%) 

PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (L+P) 

PROYEKSI KEB. R. KELAS IDEAL (40 MURID/KLS) 

USIA TAHUN TAHUN 

SD 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

6 3,732 3,746 3,778 2,882 2,957 93.30 93.65 94.45 72.05 73.92 

7 3,729 3,743 3,774 3,806 3,905 93.23 93.58 94.35 95.15 97.62 

8 3,725 3,739 3,770 3,802 3,901 93.13 93.48 94.25 95.05 97.52 

9 3,332 3,725 3,767 3,798 3,897 83.30 93.13 94.18 94.95 97.42 

10 3,328 3,359 3,763 3,794 3,893 83.20 83.98 94.08 94.85 97.32 

11 3,325 3,355 3,399 3,791 3,890 83.13 83.88 84.98 94.78 97.24 

12 3,321 3,352 3,395 3,441 3,530 83.03 83.80 84.88 86.03 88.26 

24,492 25,019 25,646 25,314 25,972 612 625 641 633 649 

SMP 

13 3,318 3,349 3,393 3,437 3,526 82.95 83.73 84.83 85.93 88.16 

14 3,170 3,346 3,389 3,434 3,523 79.25 83.65 84.73 85.85 88.08 

15 3,166 3,213 3,385 3,430 3,519 79.15 80.33 84.63 85.75 87.98 

9,654 9,908 10,167 10,301 10,569 241 248 254 258 264 

SMA 

16 3,164 3,209 3,292 3,426 3,515 79.10 80.23 82.30 85.65 87.88 

17 3,160 3,206 3,288 3,373 3,461 79.00 80.15 82.20 84.33 86.52 

18 3,157 3,203 3,285 3,370 3,458 78.93 80.08 82.13 84.25 86.44 

9,481 9,618 9,865 10,169 10,433 237 240 247 254 261 


45

BUKU ANALISIS 


Adapun prioritas dalam 5 tahun ke depan di Kecamatan Sawangan terdapat 3 

sekolah yang harus dibangun pada Tahun ke 1 (2009), 22 sekolah tahun ke 2 (2010) dan 

13 sekolah pada tahun ke 3 (2011). 

5.1.2 Kecamatan Pancoran Mas 

Secara rinci kebutuhan ruang kelas di Kecamatan Pancoran Mas tahun 2009- 

2013 dapat dilihat pada Tabel 5.2: 

Tabel 5.2. Proyeksi Kebutuhan R. Kelas Kecamatan Pancoran Mas (LPP= 2,22%) 




SD 

6 5,438 5,459 5,509 4,643 4,746 135.95 136.48 137.73 116.08 118.65 

7 5,433 5,454 5,503 5,552 5,675 135.83 136.35 137.58 138.80 141.88 

8 5,427 5,448 5,498 5,546 5,669 135.68 136.20 137.45 138.65 141.73 

9 4,878 5,443 5,492 5,541 5,664 121.95 136.08 137.30 138.53 141.60 

10 4,873 4,918 5,487 5,535 5,658 121.83 122.95 137.18 138.38 141.45 

11 4,869 4,913 4,983 5,530 5,653 121.73 122.83 124.58 138.25 141.32 

12 4,863 4,908 4,978 5,049 5,161 121.58 122.70 124.45 126.23 129.03 

35,781 36,543 37,450 37,396 38,226 895 914 936 935 956 

SMP 

13 4,859 4,904 4,973 5,043 5,155 121.48 122.60 124.33 126.08 128.87 

14 4,522 4,899 4,968 5,038 5,150 113.05 122.48 124.20 125.95 128.75 

15 4,517 4,585 4,963 5,034 5,146 112.93 114.63 124.08 125.85 128.64 

13,898 14,388 14,904 15,115 15,451 347 360 373 378 386 

SMA 

16 4,513 4,581 4,701 5,028 5,140 112.83 114.53 117.53 125.70 128.49 

17 4,508 4,576 4,696 4,818 4,925 112.70 114.40 117.40 120.45 123.12 

18 4,504 4,572 4,692 4,813 4,920 112.60 114.30 117.30 120.33 123.00 

13,525 13,729 14,089 14,659 14,984 338 343 352 366 375 

Adapun prioritas dalam 5 tahun ke depan di Kecamatan Pancoran Mas terdapat 

12 sekolah yang harus dibangun pada Tahun ke 1 (2009), 16 sekolah tahun ke 2 (2010), 

14 sekolah pada tahun ke 3 (2011) dan 13 sekolah pada tahun ke 5 (2013). 

5.1.3 Kecamatan Sukmajaya 

Secara rinci kebutuhan ruang kelas di Kecamatan Sukmajaya tahun 2009-2013 

dapat dilihat pada Tabel 5.3: 


46

BUKU ANALISIS 


Tabel 5.3. Proyeksi Kebutuhan R. Kelas Kecamatan Sukmajaya (LPP= 2,21%) 




SD 

6 6,310 6,333 6,390 6,318 6,458 157.75 158.33 159.75 157.95 161.44 

7 6,304 6,326 6,383 6,439 6,581 157.60 158.15 159.58 160.98 164.53 

8 6,298 6,320 6,377 6,433 6,575 157.45 158.00 159.43 160.83 164.38 

9 5,706 6,313 6,370 6,426 6,568 142.65 157.83 159.25 160.65 164.20 

10 5,701 5,751 6,364 6,420 6,562 142.53 143.78 159.10 160.50 164.05 

11 5,695 5,746 5,825 6,413 6,555 142.38 143.65 145.63 160.33 163.87 

12 5,689 5,740 5,819 5,900 6,030 142.23 143.50 145.48 147.50 150.76 

41,703 42,529 43,528 44,349 45,329 1,043 1,063 1,088 1,109 1,133 

SMP 

13 5,683 5,734 5,814 5,893 6,023 142.08 143.35 145.35 147.33 150.58 

14 5,498 5,728 5,808 5,887 6,017 137.45 143.20 145.20 147.18 150.43 

15 5,493 5,571 5,801 5,881 6,011 137.33 139.28 145.03 147.03 150.27 

16,674 17,033 17,423 17,661 18,051 417 426 436 442 451 

SMA 

16 5,487 5,565 5,712 5,875 6,005 137.18 139.13 142.80 146.88 150.12 

17 5,481 5,560 5,706 5,855 5,984 137.03 139.00 142.65 146.38 149.61 

18 5,476 5,554 5,701 5,849 5,978 136.90 138.85 142.53 146.23 149.46 

16,444 16,679 17,119 17,579 17,967 411 417 428 439 449 

Adapun prioritas dalam 5 tahun ke depan di Kecamatan Sukmajaya terdapat 10 

sekolah yang harus dibangun pada Tahun ke 1 (2009), 20 sekolah tahun ke 2 (2010), 24 

sekolah pada tahun ke 3 (2011), 8 sekolah pada tahun ke 4 (2012) dan 13 sekolah pada 

tahun ke 5 (2013). 

5.1.4 Kecamatan Cimanggis 

Secara rinci kebutuhan ruang kelas di Kecamatan Cimanggis tahun 2009-2013 

dapat dilihat pada Tabel 5.4: 


47

BUKU ANALISIS 


Tabel 5.4. Proyeksi Kebutuhan R. Kelas Kecamatan Cimanggis (LPP= 2,24%) 




SD 

6 8,170 8,198 8,274 7,377 7,542 204.25 204.95 206.85 184.43 188.56 

7 8,162 8,191 8,266 8,339 8,526 204.05 204.78 206.65 208.48 213.14 

8 8,153 8,182 8,258 8,331 8,518 203.83 204.55 206.45 208.28 212.94 

9 7,220 8,174 8,249 8,332 8,519 180.50 204.35 206.23 208.30 212.97 

10 7,212 7,276 8,241 8,314 8,500 180.30 181.90 206.03 207.85 212.51 

11 7,205 7,270 7,372 8,305 8,491 180.13 181.75 184.30 207.63 212.28 

12 7,198 7,262 7,364 7,466 7,633 179.95 181.55 184.10 186.65 190.83 

53,320 54,553 56,024 56,464 57,729 1,333 1,364 1,401 1,412 1,443 

SMP 

13 7,191 7,255 7,357 7,459 7,626 179.78 181.38 183.93 186.48 190.65 

14 6,844 7,247 7,349 7,451 7,618 171.10 181.18 183.73 186.28 190.45 

15 6,837 6,935 7,342 7,444 7,611 170.93 173.38 183.55 186.10 190.27 

20,872 21,437 22,048 22,354 22,855 522 536 551 559 571 




SMA 

16 6,830 6,928 7,111 7,436 7,603 170.75 173.20 177.78 185.90 190.06 

17 6,823 6,921 7,105 7,290 7,453 170.58 173.03 177.63 182.25 186.33 

18 6,816 6,915 7,098 7,282 7,445 170.40 172.88 177.45 182.05 186.13 

20,469 20,764 21,314 22,008 22,501 512 519 533 550 563 

Adapun prioritas dalam 5 tahun ke depan di Kecamatan Cimanggis terdapat 11 

sekolah yang harus dibangun pada Tahun ke 1 (2009), 34 sekolah tahun ke 2 (2010), 17 

sekolah pada tahun ke 3 (2011) dan 4 sekolah pada tahun ke 4 (2012). 

5.1.5 Kecamatan Beji 

Secara rinci kebutuhan ruang kelas di Kecamatan Beji tahun 2009-2013 dapat 

dilihat pada Tabel 5.5 : 


48

BUKU ANALISIS 


Tabel 5.5. Proyeksi Kebutuhan R. Kelas Kecamatan Beji (LPP= 2,23%) 




SD 

6 2,639 2,650 2,674 2,581 2,639 65.98 66.25 66.85 64.53 65.96 

7 2,637 2,646 2,671 2,695 2,755 65.93 66.15 66.78 67.38 68.88 

8 2,634 2,644 2,669 2,693 2,753 65.85 66.10 66.73 67.33 68.83 

9 2,305 2,641 2,666 2,690 2,750 57.63 66.03 66.65 67.25 68.75 

10 2,303 2,323 2,663 2,688 2,748 57.58 58.08 66.58 67.20 68.70 

11 2,300 2,321 2,354 2,685 2,745 57.50 58.03 58.85 67.13 68.62 

12 2,298 2,319 2,352 2,385 2,438 57.45 57.98 58.80 59.63 60.95 

17,116 17,544 18,049 18,417 18,828 428 439 451 460 471 

SMP 

13 2,296 2,316 2,350 2,382 2,435 57.40 57.90 58.75 59.55 60.88 

14 2,113 2,314 2,346 2,380 2,433 52.83 57.85 58.65 59.50 60.83 

15 2,110 2,141 2,344 2,378 2,431 52.75 53.53 58.60 59.45 60.78 

6,519 6,771 7,040 7,140 7,299 163 169 176 179 182 

SMA 

16 2108 2139 2196 2375 2,428 52.70 53.48 54.90 59.38 60.70 

17 2106 2137 2149 2251 2,301 52.65 53.43 53.73 56.28 57.53 

18 2104 2134 2192 2249 2,299 52.60 53.35 54.80 56.23 57.48 

6318 6410 6537 6875 7028 157.95 160 163 172 176 

Adapun prioritas dalam 5 tahun ke depan di Kecamatan Beji terdapat 3 sekolah 

yang harus dibangun pada Tahun ke 1 (2009), 18 sekolah tahun ke 2 (2010) dan 4 

sekolah pada tahun ke 3 (2011). 

5.1.6 Kecamatan Limo 

Secara rinci kebutuhan ruang kelas di Kecamatan Limo tahun 2009-2013 dapat 

dilihat pada Tabel 5.6: 


49

BUKU ANALISIS 


Tabel 5.6. Proyeksi Kebutuhan R. Kelas Kecamatan Limo (LPP= 2,23%) 




SD 

6 3,041 3,052 3,079 2,766 2,828 76.03 76.30 76.98 69.15 70.71 

7 3,038 3,049 3,076 3,103 3,173 75.95 76.23 76.90 77.58 79.32 

8 3,035 3,045 3,073 3,100 3,170 75.88 76.13 76.83 77.50 79.24 

9 2,586 3,043 3,070 3,097 3,167 64.65 76.08 76.75 77.43 79.17 

10 2,583 2,606 3,067 3,094 3,164 64.58 65.15 76.68 77.35 79.09 

11 2,581 2,604 2,640 3,091 3,161 64.53 65.10 66.00 77.28 79.01 

12 2,578 2,601 2,638 2,674 2,734 64.45 65.03 65.95 66.85 68.35 

19,442 20,000 20,643 20,925 21,396 486 500 516 523 535 

SMP 

13 2,576 2,598 2,634 2,671 2,731 64.40 64.95 65.85 66.78 68.28 

14 2,358 2,598 2,632 2,669 2,729 58.95 64.95 65.80 66.73 68.23 

15 2,355 2,389 2,630 2,666 2,726 58.88 59.73 65.75 66.65 68.15 

7,289 7,585 7,896 8,006 8,186 182 190 197 200 205 

SMA 

16 2,353 2,387 2,449 2,664 2,724 58.83 59.68 61.23 66.60 68.10 

17 2,351 2,384 2,447 2,511 2,567 58.78 59.60 61.18 62.78 64.19 

18 2,348 2,381 2,445 2,508 2,564 58.70 59.53 61.13 62.70 64.11 

7,052 7,152 7,341 7,683 7,856 176 179 184 192 196 

Adapun prioritas dalam 5 tahun ke depan di Kecamatan Beji terdapat 3 sekolah 

yang harus dibangun pada Tahun ke 1 (2009), 4 sekolah tahun ke 2 (2010), 7 sekolah 

pada tahun ke 3 (2011) dan 3 sekolah pada tahun ke 4 (2012). 

5.2 Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Tambahan Ruang Kelas, Guru dan Potensi 

Sertifikasi 

Berdasarkan kajian kondisi eksisting sumber daya pendidikan Kota Depok, yang 

menjadi prioritas dalam 1 tahun ke depan dibutuhkan ruang kelas, guru dan kebutuhan 

untuk pencapaian sertifikasi guru. Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 5.7 sebagai 

berikut: 


50

BUKU ANALISIS 


Tabel 5.7. Kebutuhan Tambahan Ruang Kelas, Guru dan Potensi Sertifikasi 

No Nama Kecamatan 

Jumlah Kebutuhan 

Kelas Guru Sertifikasi 

1 Limo 113 16 84 

2 Sawangan 140 43 115 

3 Cimanggis 361 48 496 

4 Sukmajaya 395 55 491 

5 Beji 160 9 172 

6 Pancoran Mas 261 31 239 

T O T A L 1430 202 1597 

Dengan demikian prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 1 tahun ke 

depan adalah: penambahan ruang kelas sebanyak 1.430 ruang kelas,penambahan guru 

202 orang dan biaya untuk sertifikasi bagi 1597 guru yang telah lulus S1. Untuk potensi 

sertifikasi tersebut belum dipertimbangkan berdasarkan keikutsertaan mereka dalam 

Program Akta IV, 1597 orang didasarkan pada asumsi bahwa guru-guru tersebut belum 

sepenuhnya telah memiliki akta IV. 


51

BUKU ANALISIS 


BAB 6 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

6.1 Kesimpulan 

Secara umum kondisi sumber daya pendidikan di Kota Depok adalah: 

6.1.1 Murid dan Guru 

a. Secara umum murid Pendidikan Anak Usia Dini lebih banyak ditampung oleh 

Sekolah Swasta dibandingkan dengan Sekolah Negeri. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa di Kota Depok partisipasi pihak swasta dalam 

penyelenggaraan PAUD sangat penting dan dominan. 

b. Secara umum murid Sekolah Dasar lebih banyak ditampung oleh Sekolah 

Negeri dibandingkan dengan Sekolah Swasta. Hal ini menunjukkan minat 

masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan SD dari pemerintah 

sangat tinggi. Di lain pihak kondisi ini juga menunjukkan kinerja pelayanan 

pendidikan bagi tersedianya pendidikan SD yang sejalan dengan program wajib 

belajar 9 tahun. Adapun kondisi jumlah guru, sejauh ini masih memadai, kecuali 

di Kecamatan Cimanggis terdapat beberapa sekolah yang memerlukan tambahan 

guru. Sejalan dengan hal tersebut maka rasio guru murid baik di SD Negeri 

maupun SD Swasta menunjukkan kondisi yang cukup baik atau sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

c. Secara umum Sekolah Menengah Pertama lebih banyak ditampung oleh Sekolah 

Swasta dibandingkan dengan Sekolah Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kota Depok belum dapat secara optimal menampung lulusan SD 

dari Kota Depok untuk dapat melanjutkan ke SMP Negeri di Kota Depok. Di sisi 

lain peran swasta sangat penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun 

terkait dengan jumlah guru, sejauh ini masih cukup memadai dan sejalan dengan 

itu rasio guru murid baik di SMP Negeri maupun Swasta menunjukkan kondisi 

yang cukup baik atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Secara umum murid pendidikan menengah lebih banyak ditampung oleh pihak 

Swasta daripada Sekolah Negeri. Hal ini dapat dianalisis sebagai kondisi yang 


52

BUKU ANALISIS 


menunjukkan bahwa partisipasi pihak swasta cukup penting dalam 

menyelenggarakan pendidikan menengah. 

6.1.2 Sarana dan Prasarana 

a. Khusus untuk SD Negeri, ditemui adanya kesenjangan antara jumlah rombongan 

belajar dengan ketersediaan kelas. Akibatnya banyak terdapat sekolah yang 

menunjukkan rasio murid kelas yang melebihi ketentuan. Solusi yang sudah 

dilakukan oleh masing-masing sekolah yang mengalami kondisi tersebut adalah 

dengan menggunakan sistim shift, yaitu murid masuk pagi dan masuk siang. 

Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua murid memperoleh pelayanan 

pembelajaran pada pagi hari. Dalam jangka panjang sistim shift ini dapat 

mengganggu kenyamanan belajar karena murid tidak seluruhnya dapat belajar pada 

pagi hari. 

b. Terdapat ruangan yang mengalami kerusakan dinding, lantai, kusen dan atap. 

c. Jumlah gedung sekolah SMP Negeri jauh lebih sedikit daripada SMP Swasta, 

sedangkan kebutuhan untuk melanjutkan ke SMP Negeri di kawasan Depok cukup 

tinggi. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya sarana sekolah bagi tercapainya 

program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang terjangkau. 

d. Pada umumnya sekolah-sekolah belum memiliki alat-alat peraga dan kit pelajaran 

yang lengkap dan masih dalam keadaan baik. Hal ini sangat penting mengingat alat 

tersebut dapat membantu untuk keberhasilan proses belajar mengajar. 

e. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2013 dibutuhkan ruang kelas 

sesuai dengan jenjangnya di tiap kecamatan adalah sebagai berikut: (1) Kecamatan 

Sawangan (SD: 612-649; SMP: 241-264; SMA: 237-261), (2) Kecamatan Pancoran 

Mas (SD: 895-956; SMP: 347-386; SMA: 338-375), (3) Kecamatan Sukmajaya 

(SD: 1043-1133; SMP: 417-451; SMA: 411-449), Kecamatan Cimanggis (SD: 

1333-1443; SMP: 522-571; SMA: 512-563), Kecamatan Beji (SD: 428-471; SMP: 

163-182; SMA: 157-176), dan Kecamatan Limo (SD: 486-535; SMP: 182-205; 

SMA: 176-196) 

f. prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 1 tahun ke depan adalah: 

penambahan ruang kelas sebanyak 1.430 ruang kelas,penambahan guru 202 orang 


53

BUKU ANALISIS 


dan biaya untuk sertifikasi bagi 1597 guru yang telah lulus S1. Untuk potensi 

sertifikasi tersebut belum dipertimbangkan berdasarkan keikutsertaan mereka dalam 

Program Akta IV, 1597 orang didasarkan pada asumsi bahwa guru-guru tersebut 

belum sepenuhnya telah memiliki akta IV. 

6.2 Rekomendasi 

a. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas rasio murid kelas dan murid 

guru dapat dilakukan upaya merger, penambahan jumlah kelas, pemecahan 

sekolah dan penambahan jumlah guru. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui 

bahwa: 

(1) Kecamatan Sawangan, direkomendasikan untuk melakukan penambahan 

ruangan kelas 

(2) Kecamatan Pancoran Mas, direkomendasikan untuk melakukan merger 

terhadap 10 sekolah, penambahan kelas 13 sekolah, regrouping 13 sekolah 

dan penambahan guru 2 sekolah. 

(3) Kecamatan Cimanggis, direkomendasikan untuk melakukan merger 

terhadap 6 sekolah, penambahan kelas pada 28 sekolah, regrouping 10 

sekolah dan penambahan guru 3 sekolah 

(4) Kecamatan Beji, direkomendasikan untuk melakukan penambahan ruangan 

kelas pada 11 sekolah 

(5) Kecamatan Sukmajaya, direkomendasikan untuk melakukan merger 

terhadap 12 sekolah, penambahan kelas pada 21 sekolah dan regrouping 

pada 3 sekolah 

(6) Kecamatan Limo, direkomendasikan untuk melakukan penambahan kelas 

pada 9 sekolah dan regrouping terhadap 2 sekolah 

b. Penambahan jumlah kelas mempertimbangkan luas lahan yang tersisa. Bagi 

sekolah dengan luas lahan terbatas penambahan ruang kelas dilakukan dengan 

cara vertikal (menambah lantai), sedangkan bagi sekolah yang memiliki luas 

lahan memadai penambahan ruang kelas dapat dilakukan dengan cara horizontal 

(tidak menambah jumlah lantai). Pada pembangunan vertikal sangat penting 

diperhatikan kekuatan fondasi bangunan. Rincian saran tentang upaya tersebut 


54

BUKU ANALISIS 


dapat dilihat pada setiap bahasan sumber daya pendidikan berdasarkan 

kecamatan (dapat dilihat Bab IV). 

c. Prioritas perbaikan gedung sekolah didasarkan pada jenis, jumlah dan 

keragaman kerusakan yang dialami. Gedung Sekolah yang mengalami 

kerusakan paling banyak dan jenis yang paling beragam mendapatkan prioritas 

untuk memperoleh perbaikan. Perbaikan gedung sekolah dilakukan secara 

bertahap dalam 5 tahun dengan memperhatikan prioritas yang dimaksud dalam 

bagian ini.Rincian mengenai prioritas perbaikan pada setiap gedung sekolah 

dapat dilihat pada Bab IV. Secara rinci prioritas perbaikan berdasarkan 

kecamatan adalah sebagai berikut: 

(1) Kecamatan Pancoran Mas. Tahun 1 direkomendasikan untuk memperbaiki 

12 sekolah; Tahun 2, 16 sekolah; Tahun 3, 14 sekolah dan Tahun 5. 13 

sekolah 

(2) Kecamatan Cimanggis. Tahun 1 direkomendasikan untuk memperbaiki 11 

sekolah; Tahun 2, 34 sekolah; Tahun 3, 17 sekolah dan Tahun 4. 4 sekolah 

(3) Kecamatan Beji. Tahun 1 direkomendasikan untuk memperbaiki 3 sekolah; 

Tahun 2, 18 sekolah; dan Tahun 3, 4 sekolah. 

(4) Kecamatan Sawangan. Tahun 1 direkomendasikan untuk memperbaiki 3 

sekolah; Tahun 2, 22 sekolah dan Tahun 3, 13 sekolah 

(5) Kecamatan Sukmajaya. Tahun 1 direkomendasikan untuk memperbaiki 10 

sekolah; Tahun 2, 20 sekolah; dan Tahun 3, 24 sekolah; Tahun 4, 8 sekolah 

dan Tahun 5, 3 sekolah. 

(6) Kecamatan Limo. Tahun 1 direkomendasikan untuk memperbaiki 3 sekolah; 

Tahun 2, 4 sekolah; Tahun 3, 7 sekolah; Tahun 4, 3 sekolah 

d. Meningkatkan kualitas kemitraan dan pembinaan terhadap penyelenggara 

pendidikan swasta, mengingat secara umum pihak swasta memberikan andil 

yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya untuk PAUD 

dan pendidikan menengah. 

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan serta pemeliharaan alat peraga 

dan kit mata pelajaran guna menunjang kinerja PBM. 


55

buku analisis bab 1 pendahuluan - Bappeda Depok - Pemerintah ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?