RINGKASAN EKSEKUTIF - Bappeda Depok - Pemerintah Kota Depok

RINGKASAN EKSEKUTIF 

KAJIAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA DEPOK 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN 

Maksud kegiatan ini adalah : 

1. Memudahkan Pemerintah Kota Depok dalam mengelola persampahan di 

wilayah Kota Depok. 

2. Membantu perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan Unit-Unit 

Pengolahan Sampah di Kota Depok. 

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah membuat analisa 

dan rencana pengelolaan sampah di Kota Depok terkait dengan upaya-upaya 

untuk menciptakan kondisi yang ditandai dengan : 

1. Meningkatnya kebersihan lingkungan yang sehat dan bersih. 

2. Berkurangnya konflik sosial masyarakat dalam operasional pengelolaan 

sampah, terutama di TPA. 

3. Terbentuk pengolahan sampah dengan sistem 3R di sumber sampah. 

4. Berkurangnya beban operasional truk sampah dan TPA Cipayung. 

Ringkasan Eksekutif : Kajian Pengelolaan Persampahan Kota Depok R-1

1.2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pekerjaan untuk melakukan kegiatan ini adalah : 

pembuatan analisa dan rencana Pengelolaan Sampah di kota Depok dilihat dari 

aspek / sudut bidang antara lain lingkungan hidup, efisiensi ekonomi, dampak 

sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi : 

a. Pekerjaan persiapan yang meliputi perencanaan kegiatan, pentahapan 

kegiatan dan penyusunan jadual kerja yang rinci. 

b. Pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder 

c. Observasi lapangan. 

d. Kunjungan ke instansi terkait. 

e. Pembahasan substansi pengolahan dan pengelolaan sampah dalam rangka 

pengggalian opini dan pencapaian kesepakatan stakeholders 

f. Analisa sistem pengolahan sampah berdasarkan data/informasi yang telah 

diperoleh dari aspek-aspek teknis, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungkan 

hidup, legal dan kelembagaan, serta keuangan dan investasi 

g. Analisa kelayakan, penyusunan kesimpulan, usulan dan rekomendasi yang 

merupakan hasil kegiatan kajian yang diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi kegiatan merancang dan membangun infrastruktur unit pengolahan 

sampah ( UPS ) beserta analisa dampak sosial dan ekonomi. 

1.3. KELUARAN 

Sedangkan keluaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Alternatif-alternatif pengelolaan sampah di Kota Depok yang dianggap paling 

sesuai dengan kondisi geografis, ekonomi, sosial-budaya dan kemampuan 

pendanaan Pemerintah Kota Depok selain Unit Pengolahan Sampah dan 

pengelolaan konvensional yang sedang dilaksanakan serta bentuk integrasi 

yang dapat terjadi dan dilakukan oleh alternatif-alternatif pengelolaan sampah 

tersebut. 

b. Analisa perbandingan biaya (cost constraint) dan efisien antara pembangunan 

Unit Pengolahan Sampah dibandingkan dengan penanganan sampah 


konvensional yang sedang dilakukan saat ini serta analisa jika kedua langkah 

tersebut diatas dilakukan secara terintegrasi. 

c. Hasil survey atau jejak pendapat dari masyarakat Kota Depok dalam 

pembangunan dan pelaksanaan operasional Unit Pengolahan Sampah dan 

pengelolaan persampahan di Kota Depok. 

d. Alternatif-alternatif lokasi yang dimungkinkan dilihat dari semua faktor dalam 

pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok , direncanakan akan 

dibangun sebanyak 63 unit. 

e. Studi Kelayakan Lokasi Unit Pengolahan Sampah yang akan dibangun oleh 

Pemerintah Kota Depok dianalisa dari semua faktor yang memungkinkan. 

f. Alternatif-alternatif sumber dana yang dapat dijaring selain APBD Kota Depok 

dalam pembangunan unit-unit penngolahan sampah yang akan dilaksanakan, 

baik itu sumber-sumber pendanaan dari Luar Negeri, Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Propinsi atau daerah lainnya serta pihak swasta. 


BAB II. 

GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK 

Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, 

mempunyai luas wilayah sekitar 20.029 ha. Peta administrasi kota Depok dapat 

dilihat pada gambar 2.1. 

Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten dan satu 

Propinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang 

dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi 

dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan 

Bojonggede Kabupaten Bogor. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan 

Gunungsindur Kabupaten Bogor. 

Letak Kota Depok sangat strategis, diapit oleh Kota Jakarta dan Kota 

Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan pesat seiring 

dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi 

secara regional dengan kota-kota lainnya 

Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2006 mencapai 1.420.480 jiwa, 

yang terdiri dari laki-laki 719.969 jiwa dan penduduk perempuan 700.511 jiwa. 

Dengan demikian , sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Depok adalah 102. 

Kecamatan Cimanggis paling banyak penduduknya dibandingkan 

Kecamatan lain di Kota Depok, yaitu 392.512 jiwa, kemudian Kecamatan 

Sukmajaya dengan penduduk 314.147 jiwa. Sedangkan Kecamatan Beji, 

penduduknya paling sedikit yaitu 143.592 jiwa( lihat tabel 2.1). 


Tabel 2.1. 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 

Di Kota Depok Tahun 2002 – 2006 

No 

(Laki-laki + Perempuan) 

Kode Kecamatan 2002 2003 2004 2005 2006 

(1) (2) (3) (4) (5) ('6) (7) 

010 Sawangan 143,211 149,039 153,245 159,543 166,276 

020 Pancoran Mas 226,405 235,790 240,904 247,622 254,797 

030 Sukmajaya 285,928 296,636 301,809 307,753 314,147 

040 Cimanggis 343,399 357,546 367,283 379,487 392,512 

050 Beji 120,462 126,653 130,656 136,899 143,592 

060 Limo 127,828 123,633 137,662 143,218 149,156 

Kota Depok 1,247,233 1,289,297 1,331,559 1,374,522 1,420,480 

Sumber : Kota Depok dalam Angka 2006 

Selama kurun waktu 2000 – 2006, laju pertumbuhan penduduk Kota 

Depok per tahun ratarata adalah 3,44 persen. Meningkatnya jumlah penduduk 

di Kota Depok ini terjadi akibat tingginya migrasi penduduk ke Kota Depok akibat 

pesatnya pengembangan kota dan meningkatnya pengembangan kawasan 

perumahan.Di tahun 2006, kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 7.092,12 

orang per kilo meter persegi. Kecamatan Beji merupakan Kecamatan terpadat di 

Kota Depok, yaitu sebesar 10.041,40 orang per kilo meter persegi, sedangkan 

Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan 

Sawangan yaitu sebesar 3.639,22 orang per kilo meter persegi. 


BAB III. KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA 

DEPOK 

3.1. UMUM 

Kondisi pengelolaan persampahan di Kota Depok akan dijelaskan secara 

rinci di bawah ini dengan melihat komponen-komponen/subsistem pada masingmasing 

sistem, yaitu: 

1. Subsistem kelembagaan dan organisasi 

2. Sub sistem teknik operasional 

3. Sub sistem pembiayaan 

4. Sub sistem peraturan 

5. Komponen peran serta masyarakat 

3.2. SUBSISTEM KELEMBAGAAN dan ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, instansi yang 

berwenang dalam pengelolaan kebersihan adalah Dinas Kebersihan dan 

Lingkungan Hidup (KLH). Struktur organisasi Dinas KLH ini terdiri dari Kepala 

Dinas dengan dibantu empat Kepala Bidang, satu Bagian Tata Usaha dan dua 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Dinas KLH Kota Depok merupakan unsur pelaksana pemerintah kota 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

desentralisasi di bidang kebersihan dan lingkungan hidup. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas KLH mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan lingkungan hidup. 

2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

kebersihan dan lingkungn hidup. 

3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di bidang 

kebersihan dan lingkungan hidup. 


4. Pengelolaan urusan ketatausahaan 

Sejak tahun 2003, Dinas KLH Kota Depok telah menerapkan pola pelayanan 

dengan sistem pembagian wilayah kecamatan. Dalam sistem pembagian wilayah 

berdasarkan kecamatan ini, di tiap-tiap kecamatan telah dibentuk koordinator 

lapangan (Korcam). Korcam-korcam ini bertugas melaksanakan kegiatan teknis 

operasional pengelolaan persampahan di tingkat kecamatan. 

3.3. SUBSISTEM TEKNIS OPERASIONAL 

Berdasarkan timbulan sampah 2,65 lt/org/hari, maka jumlah timbulan 

sampah yang dihasilkan 3.764 m 3 /hari dengan jumlah penduduk 1.420.480 jiwa, 

sedangkan sampah yang terangkut 1281 m 3 /hari, sampah yang tidak terangkut 

2.483 m 3 /hari. Tingkat pelayanan persampahan saatini tahun 2006 sebesar 

34.03% . 

Pola Pelayanan 

Pada saat ini, ada tiga pola pelayanan persampahan yang diberlakukan untuk 

melayani daerah permukiman, komersil, perkantoran, jalan dan pasar yaitu pola 

individual langsung, pola komunal langsung dan pola penyapuan. Siklus/pola 

pelayanan pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar 3.1. 

3.4. SUBSISTEM PERATURAN 

Terdapat dua produk hukum terkait dengan pengelolaan persampahan di 

Kota Depok yang dihasilkan oleh Pemda Kota Depok, yaitu: 

1. Produk hukum yang mendasari kewenangan institusi formal pengelola 

persampahan di Kota Depok adalah Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 

Tahun 2003 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan 

Keputusan Walikota Depok No. 30 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas 

Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup 

Kota Depok. 


2. Produk hukum yang terkait dengan retribusi persampahan di kota Depok 

adalah Peraturan Daerah Kota Depok No. 41 Tahun 2000 tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

3.5. SUBSISTEM PEMBIAYAAN 

Sumber Dana 

Sumber utama pembiayaan pengelolaan kebersihan/persampahan kota Depok 

adalah APBD kota Depok, sebagai berikut : 

Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2006 sebesar Rp. 

7.232.329.000.- sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 8.001.948.500.- 

Retribusi 

Tarif retribusi persampahan di kota Depok telah diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Depok nomor 22 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan persampahan, 

besar tarif retribusi sampah antara lain sebagai berikut : 

a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah 

non real estate berdasarkan luas bangunan :Rp. 2.000,-s/d Rp. 8.500,-/bulan. 

1. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah 

rumah Real Estate ditetapkan berdasarkan luas bangunan : Rp. 7000,- 

s/d Rp. 17.500,-/bulan. 

b. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah di 

pasar, berdasarkan kegiatan usaha pedagang, ditetapkan dengan system 

pengambilan harian : Rp. 1.000,-/hari s/d Rp. 2.500,-/hari. 

c. Bilamana pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tariff 

seperti pada point-point tersebut diatas, maka untuk menentukan Retribusi 

pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan rit, yang ditetapkan 

sebesar Rp. 85.000,-/rit. 

Hasil retribusi pelayanan kebersihan kota Depok yang dapat ditagih pada tahun 

2006 sebesar Rp. 1.677.063.000,- memenuhi target tetapi hanya 23,18 % dari 

anggaran rutin persampahan/biaya operasional sebesar Rp.7.232.329.000,- 


Biaya Satuan Pengelolaan 

Perhitungan biaya satuan pengelolaan sampah tahun 2006 sebagai berikut : 

• Jumlah sampah yang terangkut khusus permukimanan per hari = 1085 m 3 

• Biaya total pengelolaan tahun 2006 = Rp. 7.232.329.000,- 

• Sampah yang di kelola 1 tahun = 338.520 m 3 

• Biaya satuan sampah per m 3 = Rp 21.365,- 

3.6. SUBSISTEM PERAN SERTA MASYARAKAT 

1. Peran serta pada pembiayaaan 

Peran serta masyarakat pada pembiayaan yang diwujudkan dengan 

membayar retribusi kebersihan. tampaknya cukup baik. Hal ini dapat dilihat 

dari realisasi pemungutan retribusi dari tahun 2001 sampai 2005 yang ratarata 

hampir mencapai 100%. 

2. Peran serta pada teknis operasional 

Peran serta masyarakat pada teknis operasional pengelolaan persampahan 

diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan seperti keikutsertaan pada 

sebagian tahap pengelolaan persampahan, seperti pengumpulan sampah di 

kontainer/bak sampah dan menyediakan sendiri pewadahan, serta kegiatan 

pengolahan sampah skala rumah tangga. 

Hasil survey rumah tangga yang dilaksanakan pada bulan November 2007 

memperlihatkan bahwa sejumlah sampel rumah tangga yang mendapatkan 

pelayanan pengangkutan sampah di Kota Depok, hampir seluruhnya (98%) 

tidak menerapkan pola 3 R, 28% di antaranya masih membuang sampah ke 

jalan atau ke sungai/selokan. 68% membuangnya ke tanah/lahan kosong. 

3.7. UNIT PENGOLAHAN SAMPAH ( UPS) 

Pada tahun 2006, Pemerintah Kota Depok mencanangkan penerapan 

sistem pengolahan dan pengelolaan sampah terapdu yang dikenal dengan 


SIPESAT/UPS . Inti dari SIPESAT/UPS adalah pendekatan pengelolaan sampah 

dengan skala kawasan melalui pembangunan dan pengoperasian unit 

pengolahan sampah (UPS) yang menerapkan prinsip-prinsip 4R-P yaitu reduce 

(mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang), replace 

(mengganti), participation (pelibatan masyarakat). 

Saat ini pelaksanaan sistem tersebut masih merupakan pilot project yang 

berlokasi di Perumahan Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, yang 

beroperasi dari jam 07.00 s/d 11.00 setiap hari. Pada tahun 2008, sistem ini 

direncanakan akan dilaksanakan di 20 kelurahan atau 20 UPS. 

3.8. PERMASALAHAN 

1. Subsistem Teknis Operasional 

* Pewadahan, seperti bak sampah ( TPS ) dari batubata perlu diperbanyak 

ketersediaannya dengan lokasi yang layak . 

* Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan. 

* Sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai dengan jumlah 

penduduk kota Depok yang mencapai 1,4 juta jiwa. 

2. Susbsistem Kelembagaan dan Organisasi 

* Rasio antara jumlah petugas pengumpul dan pengangkut dan penduduk 

yang dilayani adalah 1:1.757 berarti masih dapat meningkatkan cakupan 

pelayanan. 

3. Subsistem Pembiayaan 

* Sumber pembiayaan dari APBD Kota Depok sudah cukup baik, tetapi 

perlu ditingkatkan saat ini baru mencapai 1,3 % dari APBD kota Depok, 

4. Subsistem Peran Serta Masyarakat 

* Kebiasaan untuk menerapkan prinsip 3R dalam pengolahan sampah 

sejak dari rumah tangga belum terbangun. 

* Kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan (bukan ke TPS atau 

ke Transfer Depo juga masih tinggi. 


BAB IV. ANALISIS 

4.1. ANALISIS PEMBUANGAN SAMPAH KONVENSIONAL 

4.1.1. Sub Sistem Kelembagaan Dan Organisasi 

* Berdasarkan klsasifikasi kota yang menempatkan Kota Depok sebagai kota 

berukuran besar (dengan penduduk 1.420.480 jiwa) dan kriteria umum sistem 

pengelolaan persampahan, bentuk lembaga yang ada saat ini dinilai sudah 

sesuai yaitu Dinas dan membawahi bidang dan UPTD. 

* Untuk mengakomodir kebutuhan program peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pengolahan sampah, maka pada tahap pengembangan ke depan, 

struktur organisasi yang ada harus ditambahkan satu seksi yaitu penyuluhan. 

* Rasio antara jumlah petugas pengangkutan yang berjumlah 223 orang dan 

jumlah penduduk yang dilayani masih rendah 

* Dari tingkat pendidikan PNS dan tenaga kontrak, kualitas SDM di lingkungan 

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup cukup baik 

4.1.2. Subsistem Teknik Operasional 

a. Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan saat ini ( tahun 2006 ) baru mencapai 34% dari jumlah 

sampah yang dan belum mencapai 75 % (Target Nasional pada tahun 2009 ). 

Dengan tingkat pelayanan saat ini sebesar 34 %, maka sasaran tingkat 

pelayanan minimum pada tahun 2015 adalah 67 % ( berdasarkan MDGs). 

Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan pola 

konvensional antara lain melalui pengelolaan dengan : 

1). Skala Rumah Tangga dengan menitik beratkan pengolahan sampah organik 

menjadi kompos, dengan beberapa opsi teknologi misalnya dengan gentong 

komposter, keranjang Takakura dan Biopori, 

2) Skala Kawasan/Lingkungan, yaitu pengelolaan yang dilakukan untuk 

melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 

100 Kepala Keluarga. 


a. Pewadahan, Disarankan untuk mempergunakan pewadahan sifatnya: 

tertutup, mudah dikosongkan, murah dan pengadaannya mudah, 

Misalnya: bin plastik atau kantong plastik. 

b. Pengumpulan, Pengumpulan dilakukan dengan pola komunal dan 

individual (untuk penghasil sampah besar), semua sampah dikumpulkan 

ke TPS oleh penghasil sampah. 

c. Pengangkutan, Pengangkutan sampah ke TPA disarankan perlu 

optimalisasi pengangkutan pada sore hari, sehingga ritasi dapat 

mencapai 3-4 rit/dump truck. Setiap truk harus dilengkapi dengan jaring 

plastik dan pada sisi-sisi dump truk harus diberi triplek sehingga kapasitas 

dump truck lebih besar 

d. Pembuangan Akhir 

• Sistem yang digunakan adalah controlled landfill, dimana dasar dari TPA 

telah diberi lapisan kedap air sehingga air lindi yang dihasilkan tidak akan 

mencemari air tanah dan sungai yang terdekat. 

• Ditinjau dari kapasitas TPA sampah, menurut studi WJMP kapasitas 

TPA Cipayung hanya mampu menampung sampai tahun 2009, sehingga 

perlu meminalisasi atau membatasi sampah yang masuk ke TPA 

Cipayung, antara lain dengan mereduksi sampah pada sumbernya dan 

mengaktifkan kembali pengolahan sampah menjadi kompos di TPA serta 

pengolahan sampah secara kawasan. 

4.1.3. Subsistem Pembiayaan 

a. Sumber Dana 

Anggaran kebersihan jika dibandingkan dengan anggaran belanja dan 

pendapatan daerah kota Depok pada tahun 2006 (Rp 561.467.156.530,-) 

maka persentase anggaran kebersihan adalah sekitar 1,3 % dari APBD 

kota Depok. Dan angka ini masih kecil bila dibandingkan dengan standar 

perencanaan yang besarnya antara 5 % dari APBD kota Depok. 


. Biaya satuan pengelolaan sampah tahun 2006 

Biaya satuan pengelolaan sampah (operasi + BBM ) kota Depok pada tahun 

2006 adalah Rp 21.365 ,- per m 3 

c. Retribusi yang ditagih ( yang dapat ditarik dari masyarakat ) pada tahun 2006 

sebesar Rp. 1.677.063.000,- atau sekitar 23.18 % dari anggaran rutin ( Rp. 

7.232.329.000,-) . Pemasukan hasil retribusi dapat ditingkatkan dengan cara 

peningkatan daerah pelayanan terutama dengan pelayanan komunal dengan 

menyediakan TPS-TPS. 

d. Struktur tarif retribusi sampah berdasarkan Perda kota Depok nomor 18 tahun 

2002, cukup menggambarkan prinsip Cross Subsidi antar tingkat 

pendapatan penduduk dan antar jenis pelanggan sampah, besarnya tarif 

retribusi sampah perlu disesuaikan lagi. 

4.1.4. Subsistem Peraturan 

Saat ini Pemerintah kota Depok belum mempunyai peraturan daerah tentang 

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota, untuk masa ke depan harus sudah 

dibuat peraturan daerah tentang K3 . 

4.1.5. Subsistem Peran Serta Masyarakat 

Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan 

Indikasinya dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: 

a.Rendahnya kesadatan untuk melaksanakan metode 3 R 

b.Masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan 

c.Masih tingginya kebiasaan memakai barang yang sulit terurai 

masih rendahn. 


4.2. ANALISIS SISTEM PENANGANAN SAMPAH SKALA KAWASAN 

DENGAN UPS ( UNIT PENGOLAHAN SAMPAH ) 

4.2.1. Aspek Teknik Operasional 

Pola Pelayanan : 

Sumber sampah Gerobak TPST 1. Kompos 

2. Non Kompos 

Pengumpulan/Pengangkutan 

Pengumpulan/pengangkutan sampah dilakukan dengan cara individual 

yaitu pengumpulan sampah langsung dengan gerobak menuju Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu ( TPST), setiap gerobak akan dilayani oleh 2 

petugas. Pengumpulan dengan cara individual akan dilakukan dengan 

gerobak, setiap gerobak dilayani oleh 2 petugas. 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ( TPST) 

Semua sampah atau pendorong gerobak di daerah pelayanan akan 

berakhir di TPST dimana semua sampah akan diolah secara terpadu 

dengan Unit Pengolahan Sampah ( UPS ) ini. Di TPST akan dilaksanakan 

kegiatan pemilahan, packing ( pembungkusan ) dan pembuatan Kompos. 

4.2.2. Aspek Pembiayaan 

• Biaya Investasi, terdiri : 

1. Gerobak 15 unit @ Rp. 2.250.000,- = Rp. 33.750.000,- 

2. Bangunan UPS 1 unit = Rp. 571.500.000,- 

• Biaya Operasi dan Pemeliharaan 

Biaya O & M dalam setahun sebesar Rp. 224.282.400,- 


Biaya pengelolaan sampah dengan sistem UPS adalah Rp. 20.797/m 3 

4.2.3. Aspek Kelembagaan 

* Keberadaan UPS di tingkat kelurahan mengisyaratkan adanya tanggung jawab 

baru bagi Dinas KLH Kota Depok dalam pengelolaan persampahan. Karena itu, 

Dinas KLH Depok perlu merancang skema pengorganisasian baru yang terkait 

dengan pengelolaan UPS. 

* Untuk tahap awal, mengingat kebutuhan tenaga kerja di bidang teknis dan 

pengoperasian serta bidang manajerial yang mendesak, Dinas KLH dapat 

bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengadaan tenaga kerja tersebut 

4.2.4. Aspek Peraturan 

* Terkait dengan kebutuhan akan lahan bagi UPS, Pemerintah Kota Depok perlu 

mengeluarkan peraturan atau instruksi tertentu yang mendukung proses 

pengadaan tanah untuk UPS 

* Mengingat penggunaan teknologi tertentu, betapa pun sederhananya teknologi 

itu, Dinas KLH perlu menyiapkan terlbih dulu prosedur pengoperasian baku 

(SOP) UPS sebelum UPS ini dioperasikan. 

4.2.5. Aspek Partisipasi Masyarakat 

* Berdasarkan hasil survey rumah tangga yang dilaksanakan pada bulan 

November 2007, hampir seluruh rumah tangga sampel (96%) menyetujui 

dibangunnya UPS di kelurahan masing-masing. 

* Persetujuan ini merupakan modal awal bagi Pemda Kota Depok untuk 

mengembangkan dukungan dan partsipasi masyarakat dalam pengelolaan dan 

pengoperasianUPS, baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas. 


4.3. ALTERNATIF PENGOLAHAN SAMPAH 

Implementasi pengelolaan dan pengolahan sampah dapat dilakukan 

dengan 3 ( tiga ) pendekatan yang aakan dilakukan secara bersamaan. Pada 

butir 4.1. dan butir 4.2 telah dijelaskan : 1). Pendekatan pada skala 

TPA/Konvensional dan 2). Pendekatan skala kawasan dengan UPS, alternatif 

lain pengolahan adalah dengan pengolahan sampah skala rumah tangga. 

Program yang sangat penting dalam pengelolaan persampahan adalah 

menyadarkan dan melibatkan masyarakat terutama pada tingkat rumah tangga 

untuk melakukan pemilahan sampah. Walaupun upaya-upaya penyadaran 

masyarakat tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, karena berkaitan dengan 

perubahan kultur dan cara pandang. Tetapi, dengan melibatkan segenap 

potensi yang ada di masyarakat seperti kader Dasawisma, PKK, Karang Taruna, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, kelompok pengajian, ulama dan 

tokoh-tokoh masyarakat, yang bekerja secara terkoordinasi, terencana, dan 

berkesinambungan maka diharapkan perubahan kultur dan cara pandang 

tersebut dapat terwujud. Salah satu program yang tidak kalah pentingnya terkait 

dengan penyadaran masyarakat adalah memasukkan materi-materi mengenai 

pengolahan sampah pada setiap jenjang pendidikan di Kota Depok. Diharapkan 

anak-anak bangsa tersebut dapat memiliki cara pandang dan budaya yang lebih 

ramah lingkungan. 

Ada tiga jenis upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah 

sampah yang harus dibuang di TPA sampah. Upaya tersebut dikenal dengan 

istilah 3 R, yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan 

Recycle (mendaur ulang) sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. 

Reduce (mengurangi) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

secara langsung jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah. Hal-hal 

yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain: mengurangi penggunaan 

barang sekali pakai, memperkecil volume sampah misalnya meremas sisa 

minuman kaleng & dus. 


Reuse (mengunakan kembali) adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi jumlah sampah dengan cara mengunakan kembali bahan-bahan 

yang selama ini dianggap sampah, contohnya: pengunaan botol bekas, 

penggunaan plastik bekas sebagai wadah, pengunaan kotak karton sebagai 

wadah, bekas kalender harian menjadi buku catatan, mempergunakan produk 

yang bisa diisi ulang. 

Recycle (mendaur ulang sampah) adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi jumlah sampah dengan cara mengolah sampah (bahan-bahan 

bekas) menjadi bentuk baru yang dapat mempunyui fungsi sama atau berbeda 

dengan fungsi awal. Contoh recycle, pembuatan kertas daur ulang, pembuatan 

kompos dari bahan sampah organic. 

4.3.1. Konsepsi Penanganan Sampah di Sumber 

- Penanganan sampah hendaknya tidak lagi hanya bertumpu pada aktivitas 

pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. 

- Penanganan sampah di sumber diharapkan dapat menerapkan upaya 

minimisasi yaitu dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali , dan 

mendaur ulang sampah yang dihasilkan 

- Minimasi sampah hendaknya dilakukan sejak sampah belum terbentuk yaitu 

dengan menghemat penggunaan bahan, membatasi konsumsi sesuai 

kebutuhan, memilih bahan yang mengandung sedikit sampah, dsb 

- Upaya memanfaatkan sampah dilakukan dengan menggunakan kembali 

sampah sesuai fungsinya seperti halnya pada penggunaan botol minuman 

atau kemasan lainnya 

- Upaya mendaur ulang sampah dapat dilakukan dengan memilah sampah 

menurut jenisnya baik yang memiliki nilai ekonomi sebagai material daur 

ulang (kertas, plastik, gelas/ logam, dll) maupun sampah B3 Rumah tangga 

yang memerlukan penanganan khusus (baterei, lampu neon, kaleng sisa 

baygon dll) dan sampah kemasan (bungkus mie instan, plastik kemasan 

minyak, dll) 


- Pengomposan sampah diharapkan dapat diterapkan di sumber (rumah 

tangga, kantor, sekolah, dll) yang akan secara signifikan megurangi sampah 

pada tahap berikutnya. 

4.3.2. Skenario Pemilahan Sampah Non Organik 

- Skenario pemilahan sampah non organik di kawasan permukiman dilakukan 

memisahkan sampah kertas, plastik dan logam/kaca di masing-masing 

sumber menggunakan kantong plastik besar atau karung kecil. Untuk daerah 

perkantoran dapat digunakan Bin berwarna kapasitas 120 lt. 

- Khusus untuk sampah B3 Rumah tangga, diperlukan wadah khusus yang 

pengumpulannya dapat dilakukan sebulan sekali atau sesuai kebutuhan 

4.3.3. Skenario Pembuatan Kompos 

- Skenario pembuatan kompos didasarkan praktek-praktek yang berhasil 

dilaksanakan oleh masyarakat, misalnya di kawasan Cilandak di Jakarta 

Selatan. 

- Pembuatan kompos di sumber dapat dilakukan dengan Gentong atau Bin 

Takakura sebagai komposter, 

- Pembuatan kompos dengan gentong (alasnya dilubangi dan diisi kerikil serta 

sekam), merupakan cara sederhana karena seluruh sampah organik dapat 

dimasukkan dalam gentong). Diperlukan 2 gentong untuk setiap rumah yang 

dapat diletakkan dihalaman rumah. 

- Pembuatan kompos dengan Bin Takakura (keranjang yang dilapisi kertas 

karton, sekam padi dan kompos matang), memerlukan sedikit kesabaran 

karena dibutuhkan sampah organik terseleksi dan pencacahan untuk 

mempercepat proses pematangan kompos. Komposter Takakura dapat 

tempatkan di dalam rumah (tidak menimbulkan bau) 

- Produk kompos dapat digunakan untuk program penghijauan dan 

penanaman bibit 


4.3.3. Metode Pembuatan Kompos Takakura 

Cara pengomposan dengan Metode Takakura : 

1. Sampah-sampah rumah tangga sisa makanan atau sisa dapur ditiriskan agar 

bebas dari air/cairan dan bila ada bekas sayuran yang masih panjang, 

dirajang terlebih dahulu. 

2. Setelah dikumpulkan, sampah rumah tangga tadi dimasukkan ke dalam 

keranjang Takakura yang telah disiapkan dicampur dalam kompos jadi, 

dalam keranjang diaduk menggunakan cetok sampai rata. Letakkan kembali 

bantal gabah II di atasnya dan tutup kembali keranjang Takakura tersebut. 

3. Sampah-sampah rumah tangga sisa makanan dapur/sampah organik 

dibuang setiap hari ke dalam keranjang Takakura. 

4. Setelah penuh dan cukup umur, kompos yang sudah matang dari Takakura 

dikeluarkan untuk kemudian dijemur sampai kering dan diayak menjadi 

kompos jadi. Untuk calon kompos yang belum matang dikembalikan ke 

keranjang takakura. Kompos tersebut dapat digunakan untuk keperluan 

pemupukan tanaman di halaman rumah sendiri. 

4.3.5. Komponen prasarana/Sarana 3R di Sumber 

Komponen prasarana/sarana 3R di sumber, meliputi : 

- Kantong Plastik atau karung kecil (40 - 60 lt), 3 unit/rumah 

- Gentong (60 – 100 lt), 2 unit/rumah atau 

- Takakura (60 lt), 1 unit/rumah 

Komposter Aerobik 


4.3.6. Proses Sosialisasi 

Sosialisasi program 3R kepada masyarakat dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti: 1). Melalui forum ibu-ibu arisan, 2).Pertemuan 

warga,3).Lomba memilah sampah sebagai ganti permainan membawa kelereng, 

bendera dll 4).Lomba melukis dengan tema-tema kebersihan lingkungan, 

5).Sosialisasi Kepada Masyarakat (Ibu Rumah Tangga, Pemuda dan Anakanak). 

4.3.7. Pembiayaan & Insentif 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan 3R di sumber, meliputi 

antara lain : a). Biaya pembelian karung/kantong plastik, b). pembelian gentong, 

c). pembelian Takakura, d). pembelian perlengkapan pembuatan kompos 

(saringan, sekop, sekam, karton, dll) 

4.4. PERBANDINGAN KONVENSIONAL DAN UPS 

Biaya satuan pengelolaan sampah dengan pola konvesional sebesar Rp. 

21.365/m 3 , sedangkan biaya pengelolaan dengan mempergunakan sistem 

pemilahan dengan Unit Pengolahan Sampah ( UPS ) sebesar Rp. 20.797,-/m 3 . 


Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Konvensional , UPS dan Konvensional 

+ UPS sebagai berikut : 

SISTEM 

KELEBIHAN/KEKURANGAN SISTEM Konvensional UPS Konv. + UPS 

Kelebihan Konvensional 

1. Daerah pelayanan lebih luas Sesuai Tidak sesuai Sesuai 

2.Tidak membutuhkan partisipasi masyarakat Sesuai Tidak sesuai Sesuai 

3. Tidak memerlukan lahan yang tersebar Sesuai Tidak sesuai Sesuai 

4. Volume sampah yang dikelola besar Sesuai Tidak sesuai Sesuai 

5. Mengunakan teknologi sederhana Sesuai Tidak sesuai Sesuai 

Kekurangan Konvensional 

1. Perlu lahan TPA Ya 

2. Pengumpulan sampah kurang efektif Ya 

3. Dapat menimbulkan pencemaran Ya 

4. Menimbulkan dampak sosial yang tinggi Ya 

5. Kurangnya manfaat sosial ekonomi Ya 

6. Biaya pengolahan Tinggi Ya 

Kelebihan UPS 

1. Memerlukan Lahan TPA rendah Tidak sesuai Sesuai Sesuai 

2.Pencamaran lingkungan rendah Tidak sesuai Sesuai Sesuai 

3. Dampak sosial rendah Tidak sesuai Sesuai Sesuai 

4. Manfaat sosial ekonomi tinggi Tidak sesuai Sesuai Sesuai 

5. Manfaat sosial budaya tinggi Tidak sesuai Sesuai Sesuai 

Kekurangan UPS 

1. Memerlukan lahan tersebar Ya 

2. Volume sampah besar tidak sesuai Ya 

3. Kawasan dengan bergelombang tidak sesuai Ya 

4. Memerlukan Partisipasi masyarakat Ya 

5. Perlu koordinasi dengan instansi lain dalam Ya 

penjualan kompos 

Kelebihan Dan Kekurangan Konvensional + UPS 

Kelebihan model gabungan ( konvensional + UPS ) adalah kombinasi kelebihan 

dari kedua model konvensional ditambah dengan kelebihan model UPS, sedang 

kekurangannya hampir tidak ada karena masing-masing kelemahan model 

konvensional dapat ditutupi oleh kelebihan model UPS dan sebaliknya. 


4.5. METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

1. Langkah-langkah penentuan hirarchy memilih pengelolaan sampah 

dengan AHP, sebagai berikut : 

a) Penentuan Goal/Tujuan penggunaan Metode Analytical Hierarchy 

Process dalam kebijakan pengambilan keputusan => Memilih Model 

Pengelolaan Sampah di kota Depok 

b) Penentuan Kriteria-Kriteria Goal/Tujuan Pemilihan Model Pengelolaan 

Sampah di kota Depok => Keterbatasan Lahan TPA (KLT), Pencemaran 

Lingkungan (PL), Dampak Sosial (DS ), Manfaat Sosial Ekonomi (MSE), 

Kesesuaian Geografis (KG) , Manfaat Sosial Budaya (MSB), Pendanaan 

(P) 

c) Penentuan Tingkat Kriteria tujuan memilih model pengelolaan sampah 

di kota Depok=> Tinggi , Sedang, Rendah Keterbatasan Lahan TPA, 

Pencemaran Lingkungan, Dampak Sosial, Manfaat Sosial Ekonomi, 

Kesesuaian Geografis, Manfaat Sosial Budaya, Pendanaan 

d) Penentuan Alternativ-Alternativ tujuan memilih model pengelolaan 

sampah kota Depok => Model Pengelolaan Sampah Konvensional, 

Gabungan (Konvensional dan UPS) , UPS. 


Grafik 4.6.1 

Tujuan 

M em ilih M odel 

Pengelolaan Sampah 

D i K ota D epok 

Kreteria 

KLT PL DS MSE 

KG 

MSB 

P 

Tingkat kreteria 

TINGGI 

SED ANG 

REN DAH 

alternatif 

KONVENSIONAL 

KONVEN. + UPS 

U PS 

Keterangan : 

KLT = Keterbatan Lahan TPA 

PL = Pencemaran Lingkungan 

D S = D ampak Sosial 

MSE = Manfaat Sosial Ekonomi 

KG = Kesesuaian Geografis 

MSB = Manfaat Sosial Budaya 

P = Pendanaan 

2. Penetapan Skala Kepentingan/Preference Dalam Matrik Perbandingan, 

sebagai berikut : 

a) Penetapan skala kepentingan matrik perbandingan antar kriteria beserta 

matrik normalisasinya guna menghitung bobot perioritas kriteria pemilihan 

model pengelolaan sampah kota Depok ( tabel matrik 4.5.1. dan 4.5.2. ) 

b) Penetapan skala kepentingan matrik perbandingan antar tingkat kriteria 

beserta matrik normalisasinya guna menghitung bobot perioritas tingkat 

kriteria pemilihan model pengelolaan sampah kota Depok. 

c) Penetapan skala kepentingan matrik perbandingan antar alternativalternativ 

berdasarkan kepentingan/preferensi tingkat kriteria-tingkat 

kriteria pemilihan model pengelolaan sampah di kota Depok, beserta 

matrik normalisasinya. 


Tabel 4.5.1. Matrik Perbandingan Kepentingan/Preferensi Kriteria Keterbatasan 

Lahan TPA , Pencemaran Lingkungan ( PL ), Dampak Sosial ( DS ), Manfaat Sosial 

Ekonomi ( MSE ) , Kesesuaian Geografis ( KG ), Manfaat Sosial Budaya ( MSB ), Pendanaan ( P ) 

Kreteria Penentu TPA KLT PL DS MSE KG MSB P Bobot Prioritas 

KLT 1 0.5 2 7 5 4 3 0.28075 

PL 2 1 1 4 3 4 3 0.26279 

DS 0.5 1 1 2 3 2 2 0.16676 

MSE 0.1429 0.25 0.5 1 2 2 1 0.08372 

KG 0.2 0.33333 0.3333 0.5 1 2 1 0.07105 

MSB 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 1 1 0.05996 

P 0.3333 0.33333 0.5 1 1 1 1 0.07497 

Tabel 4.5.2 Matrik Normalisasi Perbandingan Kepentingan/Preferensi Kriteria Keterbatasan 

Lahan TPA , Pencemaran Lingkungan ( PL ), Dampak Sosial ( DS ), Manfaat Sosial 

Ekonomi ( MSE ) , Kesesuaian Geografis ( KG ), Manfaat Sosial Budaya ( MSB ), Pendanaan ( P ) 

Faktor Penentu TPA KLT PL DS MSE KG MSB P Bobot Prioritas 

KLT 0.2259 0.13636 0.3429 0.4375 0.3226 0.25 0.25 0.28075 

PL 0.4519 0.27273 0.1714 0.25 0.1935 0.25 0.25 0.26279 

DS 0.113 0.27273 0.1714 0.125 0.1935 0.125 0.1667 0.16676 

MSE 0.0323 0.06818 0.0857 0.0625 0.129 0.125 0.0833 0.08372 

KG 0.0452 0.09091 0.0571 0.0313 0.0645 0.125 0.0833 0.07105 

MSB 0.0565 0.06818 0.0857 0.0313 0.0323 0.0625 0.0833 0.05996 

P 0.0753 0.09091 0.0857 0.0625 0.0645 0.0625 0.0833 0.07497 

Jumlah 4.4262 3.66667 5.8333 16 15.5 16 12 

3. Penyusunan Matrik Bobot Perioritas dan Matrik Bobot Global Pemilihan 

Model Pengelolaan Sampah Kota Depok 

a) Penyusunan matrik vector baris bobot perioritas kriteria-kriteria pemilihan 

model pengelolaan sampah kota Depok ( tabel matrik 4.5.1.) 

b) Penyusunan matrik persegi bobot perioritas antara tingkat ( Tinggi, 

Sedang, Rendah ) dengan kriteria KLT, PL , DS , MSE, KG , MSB, 

Pendanaan. ( tabel matrik 4.5.17. ) 

Tabel 4.5.17 Matrik bobot perioritas kreteria KLT, PL, DS, MSE, KG, MSB, KP terhadap bobot perioritas tingkat 

(tinggi, sedang, rendah ) kreteria KLT, PL, DS, MSE, KG, MSB, P 

kriteria 

tingkat 

KLT(0,275709) PL (0,2585185) DS (0,16424311) MSE(0,082586) KG(0,07017) MSB(0,05870) P(0,090074) 

Tinggi 0.76984127 0.585024155 0.076572104 0.75037563 0.685982906 0.759517994 0.15950716 

Sedang 0.78968254 0.530676329 0.214089835 0.189736201 0.199188034 0.18105086 0.263070263 

Rendah 0.69047619 0.823188406 0.709338061 0.059888169 0.11482906 0.059431146 0.577422577 

c) Penyusunan matrik persegi bobot perioritas perkalian antara elemen 

matrik vector baris bobot perioritas kriteria-kriteria per kolom setiap 

elemen matrik persegi bobot perioritas antara tingkat dengan kriteria 

(tabel matrik 4.5.18. ) 


Tabel 4.5.18 Matrik perkalian bobot perioritas kreteria KLT, PL, DS, MSE, KG, MSB, KP dengan masing-masing bobot perioritas tingkat 

(tinggi, sedang, rendah ) kreteria KLT, PL, DS, MSE, KG, MSB, P 

kriteria 

tingkat 

KLT PL DS MSE KG MSB P 

Tinggi 0.212252183 0.15123954 0.01257644 0.061970198 0.04813503 0.044584024 0.014367448 

Sedang 0.2177226 0.137189624 0.03516278 0.015669472 0.013976911 0.010627761 0.02369579 

Rendah 0.190370515 0.212809395 0.116503888 0.004945898 0.00805749 0.003488633 0.05201076 

d) Penyusunan matrik vector baris bobot perioritas tertinggi (yang diinginkan) 

dari matrik persegi point 3.c. ( tabel matrik 4.5.19. ) 

Matrik 4.5.19 vektor baris bobot prioritas tingkat kreteria KTL, PL, DS, MSE, KG, MSB, KP yang diinginkan ( bobot perioritas tertinggi 

per kolom kreteria ) 

KTL sedang PL rendah DS rendah MSE tinggi KG tinggi MSB tinggi P rendah Jumlah 

0.2177226 0.212809395 0.116503888 0.061970198 0.04813503 0.044584024 0.05201076 0.753735895 

e) Penyusunan matrik vector baris bobot perioritas tertinggi yang 

dinormalisasi per jumlah elemen baris point 3.d. ( tabel 4.5.20 ) 

Matrik 4.5.20 Normalisasi baris bobot perioritas tingkat kreteria KTL, PL, DS, MSE, KG, MSB, KP yang diinginkan 

KTL sedang PL rendah DS rendah MSE tinggi KG tinggi MSB tinggi P rendah 

0.288857943 0.282339472 0.154568582 0.08221739 0.063861931 0.059150725 0.069003958 

f) Penyusunan matrik persegi bobot perioritas alternative-alternativ 

(Konvensional, Konvensional dan UPS, UPS) terhadap tingkat kriteriatingkat 

kriteria yang diinginkan. 

g) Penggabungan penyusunan matrik vector baris bobot perioritas tertinggi 

yang dinormalisasi ( point 3.e. ) kemudian dijadikan matrik vektor kolom 

bobot perioritas tertinggi yang dinormalisasi dengan matrik persegi bobot 

perioritas alternativ-alternativ ( Konvensional, Konvensional dan UPS , 

UPS ) terhadap tingkat kriteria-tingkat kriteria yang diinginkan ( point 3.f.) 

=> ( tabel matrik 4.5.35 ) 

h) Perhitungan dan penyusunan matrik vektor kolom bobot global alternativalternativ 

yang merupakan hasil perkalian antara matrik persegi bobot 

perioritas alternatif-alternatif terhadap tingkat kriteria-tingkat kriteria yang 

diinginkan dengan matrik vektor kolom tingkat kriteria –tingkat kriteria 

yang tertinggi ( diinginkan ) ( tabel matrik 4.5.35 ) 


4. Penentuan Pilihan Alternatif 

Penentuan Pilihan Alternatif-Alternatif Model Pengelolaan Sampah di kota 

Depok, dengan memilih bobot global maksimum ( terbesar ) di antara bobot 

global-bobot global alternativ-alternativ model pengelolaan sampah 

konvensional, konvensional dan UPS, UPS di kota Depok. Ternyata model 

pengelolaan sampah gabungan (Konvensional + UPS ) yang terpilih karena 

bobot globalnya 0,473095 paling tinggi diantara model lainnya ( tabel matrik 

4.5.35 ) 


5. Analisa Sensitivitas Metode AHP Pemilihan Model Pengelolaan 

Sampah di Kota Depok 

Pemilihan model pengelolaan sampah di kota Depok antara model 

konvensional, konvensional dan UPS, UPS yang terpilih adalah model 

konvensional dan UPS karena memiliki bobot global maksimum sebesar 

0,47362 berdasarkan pertimbangan bobot perioritas tingkat kriteria yang 

diinginkan yaitu keterbatasan lahan TPA sedang = 0,29298 , pencemaran 

lingkungan rendah = 0,285882 , dampak sosial rendah = 0,1563223, manfaat 

sosial ekonomi tinggi = 0,083019, kesesuaian geografis sedang = 0,0644076 , 

manfaat sosial budaya tinggi =0,0601825 , pendanaan rendah 0,057207.( tabel 

4.5.35 ). 

Apabila dimasa datang pertimbangan diantara tingkat kriteria-tingkat 

kriteria dianggap kurang penting atau lebih penting dari sekarang, maka skala 

kepentingan tingkat kriteria-tingkat kriteria yang diinginkan akan berubah dan 

bobot perioritas masing-masing tingkat kriteria yang diinginkan juga akan 

berubah, yang dapat menyebabkan bobot global alternativ-alternativ model 

pengelolaan konvensional, konvensional + UPS , UPS naik atau turun atau 

pilihan model pengelolaan sampah akan berubah yang semula model gabungan 

(konvensional + UPS ) yang terpilih dapat menjadi model UPS atau 

Konvensional yang terpilih. 

a) Apabila tingkat kriteria keterbatasan lahan TPA sedang yang diinginkan 

turun skala kepentingannya, dan juga terjadi penurunan bobot perioritas tingkat 

kriteria keterbatasan lahan TPA sedang misal menjadi 0,05, maka bobot global 

alternativ model gabungan ( konvensional + UPS ) akan turun menjadi 0, 325899 

dan bobot global alternativ model UPS akan menjadi 0,3366669, yang 

mengakibatkan bobot global model UPS menjadi lebih besar dari bobot global 

gabungan ( konvensional + UPS ), maka model pengelolaan sampah UPS yang 

terpilih dan bukan model gabungan ( konvensional + UPS ) yang terpilih seperti 

grafik 4.6.2.1. dan tabel 4.6.2.1. 


) Apabila tingkat kriteria pencemaran lingkungan rendah yang diinginkan 

naik skala kepentingannya dan juga terjadi kenaikan bobot perioritas tingkat 

kriteria pencemaran lingkungan rendah misal menjadi 0,85, maka bobot global 

alternativ model gabungan ( konvensional + UPS ) akan naik menjadi 0,6619058 

namun bobot global alternativ model UPS juga naik menjadi lebih tinggi yaitu 

0,69876, maka alternativ model UPS yang terpilih karena bobot globalnya lebih 

tinggi dari bobot global gabungan ( konvensional + UPS ) seperti grafik 4.6.2.2 

dan tabel 4.6.2.2. 


c) Apabila tingkat kriteria dampak sosial rendah yang diinginkan naik skala 

kepentingannya dan juga terjadi kenaikan pada bobot perioritas tingkat kriteria 

dampak sosial rendah yang diinginkan, misal menjadi 0,80 maka bobot global 

alternativ model gabungan ( konvensional + UPS ) naik menjadi 0,674388 namun 

bobot global alternativ model UPS juga naik dan menjadi lebih besar dari bobot 

global alternatif model gabungan ( konvensional + UPS ) yaitu 0,71848996, maka 

alternativ model UPS yang terpilih karena bobot globalnya lebih besar dari bobot 

global gabungan ( konvensional + UPS ) seperti grafik 4.6.2.3 dan tabel 4.6.2.3. 



4.6. HASIL SURVEI RUMAH TANGGA 

1. Perilaku Pengolahan Sampah di Rumah Tangga 

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa dari 217 sampel rumah 

tangga yang mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Depok, 

hampir seluruhnya (98%) tidak menerapkan pola 3 R. 

Sementara itu, dari sampel rumah tangga yang tidak mendapat pelayanan 

pengangkutan sampah, hanya sebagian kecil (3%) rumah tangga yang 

mengolah sampahnya, yaitu dengan cara dibakar. Sedangkan sisanya masih 

membuang sampah ke jalan atau ke sungai/selokan (28%), atau 

membuangnya ke tanah/lahan kosong (68%). 


2. Tanggapan masyarakat terhadap Pembangunan UPS 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa hampir seluruh 

rumah tangga sampel (96%) menyetujui dibangunnya UPS di kelurahan 

masing-masing. Hanya 4% yang tidak menyetujui pembangunan UPS 

tersebut. 

4.7. ALTERNATIF LOKASI UPS 

4.7.1. Dasar Pemilihan Lokasi UPS 

Dasar pemilihan lokasi Unit Pengolahan Sampah (UPS) didasarkan pada 

kriteria perencanaan antara lain meliputi : 

- Kawasan Komplek Perumahan, biasanya merupakan daerah teratur yang 

memiliki jumlah rumah yang cukup banyak (rata-rata 1000-2500 unit dengan 

berbagai tipe rumah) serta memiliki fasum dan fasos atau tanah kosong. 

- Kawasan Perumahan Non Komplek, merupakan daerah teratur maupun tidak 

teratur. Satuan skala kawasan yang paling mudah dikenali adalah RT atau 

RW dengan jumlah rumah 300 – 500 unit 

- Kawasan Perumahan Kumuh / Bantaran Sungai, merupakan daerah spesifik 

yang umumnya tidak dilengkapi dengan infrastuktur formal sehingga 

cenderung menjadi daerah rawan penyakit dan rawan sanitasi. Bahkan untuk 

permukiman di kawasan bantaran sungai, dapat menyebabkan terjadinya 

pencemaran sungai. Satuan skala kawasan yang lebih mudah dikenali juga 

adalah RT/RW 

4.7.2. Penempatan UPS 

Lokasi pengolahan sampah dengan UPS berbasis masyarakat dapat 

dilihat pada gambar 4.1 s/d 4.6 yang meliputi Kecamatan Limo, Kecamatan 

Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, 

Kecamatan Pancoran Mas. 


4.8. STUDI KELAYAKAN LOKASI UPS 

4.8.1. Kriteria Kelayakan Lokasi UPS 

Studi Kelayakan Lokasi UPS didasarkan atas beberapa kriteria analisa 

diantaranya : 

a. Status kepemilikan lahan 

b. Luas Lahan yang tersedia, 

c. Kondisi Fisik Lingkungan Perumahan termasuk akses / jalan menuju lokasi 

UPS dapat dilalui minimal kendaraan dengan lebar jalan minimal 2 m. 

d. Adanya kelompok swadaya masyarakat yang sudah eksis atau kegiatan 

serupa yang berbasis masyarakat, 

e. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

4.8.2. Analisa Kelayakan Lokasi UPS 

Berdasarkan studi kelayakan lokasi UPS berdasarkan kriteria diatas 

ditambah dengan hasil wawancara maka dilakukan analisa atas lokasi-lokasi 

UPS yang telah ditentukan, sehingga didapatkan daftar kelayakan lokasi UPS 

yang dikelompokan dalam rangking / prioritas 1 sampai 6 dimana prioritas 

tersebut digunakan sebagai tahapan pelaksanaaan pembangunan UPS. 

Adapun daftar kelayakan lokasi UPS tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7, 

DAFTAR LOKASI UPS HASIL ANALISA dilengkapi dengan Analisa Lokasi UPS 

untuk tiap-tiap lokasi yang telah ditentukan. 


TABEL .......................... 4.7 

DAFTAR LOKASI UPS HASIL ANALISA 

NO KELURAHAN Lokasi UPS LUAS (M2) 

RANGKING 1 

1 Meruyung Jl. Meruyung Raya ± 350 

2 Grogol Sepanjang Kalo Grogol ± 250 

3 Mekarjaya / Abadi Jay Jl. Merdeka Raya Samping LAKA POLRI Samsat 400 

4 Bojong Sari ± 360 

5 Sukamaju Baru Jl. Kenari RW 11/2 Sebelah Perumahan TNI AD ± 2000 

6 Sukatani Komp. Kopassus ± 300 

7 Tugu Gunadarma Rw 09/10, Komp Timah ± 500 

8 Depok Jaya Jl. Mawar Perumnas Depok I ± 500 

9Beji Timur Rt/Rw 04/2 (menyatu dg makam belakang SMPN 5) ± 500 

10 B.Pondok Terong Kp. Lio Rt/Rw 003/07 ± 700 

RANGKING 2 

1 Mekarsari Jl. Matahari Raya RT 5/16 Perumahan Mekarsari Permai ± 500 

2Harjamukti 

Kp. Pedurenan 04/03, Pd. Ranggon Vila Cibubur 2 02/10, Kp. 

Kalimanggis Cibubur Garden 02/04 

± 500 

3 Sawangan Villa Melati ± 300 

4Sukmajaya Komplek Perum Sukmajaya Samping Kelurahan ± 300 

5 Tapos Jl. Makam Blok Bayun Tapos 500 

6 Cipayung Samping TPA ± 300 

7 Pondok Jaya Jl. Padat Karya ± 300 

8 Cilodong Jl. Raya Bogor RT 02/02 Cilodong 300 

9 Pengasinan Jl. Pengasinan ± 450 

10 Beji Jl. Jawa (menyatu dengan makam) ± 300 

RANGKING 3 

1 Cisalak Jl. Kemuning I RT 5/7 ± 4000 

2 Rangkapan Jaya Baru Jl. Keadilan ± 300 

3 Tanah Baru Beji Permai ± 300 

4 Jatijajar RW7/02 (TPU) ± 300 

5Tirtajaya 

Kp. Parung Serab RT 06/03 & RT 03/02, 

GDC Sekt Anggrek RT03/06 

± 500 

6 Cipayung Jaya Komplek Alam Pabuaran Indah ± 300 

7Kalimulya Jl. Kedung Jeruk Rt05/01 Kalimulya 600 

8 Ratu Jaya Jl. Gandaria ± 300 

9 Curug Rawa Kalong 02/01,Raja Brana 02/10 ± 400 & ± 350 

10 Lewinanggung Jl. Lewinanggung Raya RT02/01 Leuwinanggung 500 

RANGKING 4 

1 Kukusan Jl. H. Amat ± 300 

2Limo Jl. Rajawali ± 450 

3Cinere Sepanjang Kali Pesanggrahan ± 500 

4 Gandul Jl. Sawo, Gandul ± 550 

5 Kemiri Muka Jl. Juanda Rt/Rw 003/14 ± 300 

6 Sawangan Baru Jl. Muhtar Raya ± 300 

7 Rangkapan Jaya Jl. Maharaja ± 300 

8 Mampang Mampang Indah ± 300 

9 Cilangkap Jl. Cilangkap I Sungai Sunter ± 300 

10 Bedahan Jl. Dulmanih Kali Angsana ± 400 


RANGKING 5 

1 Pondok Cina Sepanjang Kali Ciliwung ± 300 

2 Pangkalanjati Baru Jl. Haji Terin ± 200 

3 Pangkalanjati Lama Jl. Madrasah ± 300 

4 Duren Seribu Kp. Bulak, Kali Angke ± 250 

5Pasir Putih Gang Alir ± 500 

6 Jatimulya Daerah permukiman/bantaran sungai 600 

7 Kalibaru Daerah permukiman/bantaran sungai 600 

8 Sukamaju Jl. Tole Iskandar Raya ± 300 

9 Pancoran Mas Jl. Raya Vitara ± 300 

10 Curug Sepanjang Kali Gede ± 500 

RANGKING 6 

1Krukut Sepanjang Kali Krukut ± 200 

2Baktijaya Jl. Cidurian Kali Cijantung ± 350 

5 Duren Mekar Bukit Sawangan Indah ± 350 

4 Cimpaeun Sepanjang Kali Cikeas ± 400 

5 Depok Jl. Dewi Sartika ± 300 

6 Pasirgunung Selatan Bantaran Sungai 

7 Bojong Sari Baru Jl. Parung Raya, Pinggir Kali Gede ± 400 

8 Pondok Petir Jl. Bima Reuni Jaya Baru ± 600 

9 Serua Jl. Surya Kencana ± 650 

10 Kedaung Jl. Ketapang Kedaung ± 250 

11 Cinangka Jl. Kemandoran Cinangka ± 300 

12 Cisalak Pasar Jl. H. Sofyan ± 300 


BAB V. 

REKOMENDASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA DEPOK 

Dari uraian diatas, untuk kota Depok dapat direkomendasikan 

pengelolaan sampah dengan Sistem Konvensional dan Pengolahan sampah 

skala Kawasan dengan UPS dan Pengolahan Sampah Skala Rumah Tangga. 

5.1. STRATEGI PENGEMBANGAN 

Pengembangan daerah pelayanannya akan dilakukan berdasarkan urutan 

prioritas kebutuhan mendapat pelayanan kebersihan. Prioritas ini ditetapkan 

berdasarkan beberapa kriteria yaitu: 

1. Kepadatan Daerah Terbangun 

2. Potensi Ekonomi 

3. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Kota 

Rencana Daerah dan Tingkat Pelayanan 

Karena keterbatasan pengelola maka untuk mencapai sasaran daerah 

urban dapat terlayani dilakukan dengan pentahapan wilayah pelayanan. Prinsip 

dasar dalam pengembangan wilayah pelayanan adalah mengembangkan 

wilayah pelayanan baru dari wilayah pelayanan yang eksisting. 

Berdasarkan skenario pengembangan tersebut, maka pada tahun 2009 

(tahap mendesak ) akan terjadi peningkatan pelayanan menjadi 58,6 % dan 75 

% pada tahap PJM (tahun 2012) dari jumlah penduduk. Rencana 

pengembangan daerah pelayanan persampahan di wilayah perencanaan untuk 

tahap jangka mendesak dan jangka menengah dapat dilaksanakan dengan 

sistem konvensional dan pola memilah sampah ( UPS ) dan penanganan 

sampah skala rumah tangga. 

Tingkat pelayanan dengan metoda UPS direncanakan setiap tahun 

mencapai 7,5 % dari jumlah penduduk ( tahun 2008 ) dan meningkat menjadi 


41,4 % pada tahun 2012, sedangkan pengelolaan dengan skala rumah tangga 

akan mencapai 1 % pada tahun 2008 dan akan meningkat 5 % pada tahun 2012 

sedangkan pelayanan dengan pola konvensionalakan menurun yaitu sekitar 

32,2 % pada tahun 2012. Tingkat pelayanan dengan metoda UPS , 

konvensional dan Rumah Tangga dapat dilihat pada grafik 5.1. berikut : 

Grafik 5.1. Perbandingan Pengelolaan Persampahan dengan Konvensional, 

UPS dan Rumah Tangga ( Mandiri ) 

Grafik 5.1. Perbandingan Pengelolaan Persampahan dengan Konvensional dan UPS, Mandiri 

80 

70 

75 Tingkat 

Pelayanan 

60 

% 

50 

41.4 Pelayanan 

40 UPS 

34 

30 

20 

28.6 Pelayanan 

Konvensional 

10 Pelayanan 

5 Mandiri 

2006 2007 2008 

Keterangan : 

2009 2010 2011 2012 

Tahun 

Tingkat Pelayanan 

Pelayanan Konvensional 

Pelayanan Dengan UPS 

Pelayanan Mandiri 


5.2. POLA PEMBUANGAN SAMPAH KONVENSIONAL 

Secara umum pola pembuangan sampah konvensional dapat dijelaskan 

seperti pada gambar berikut : 

Public house 

Bak 

Sampah 

Bak 

Sampah 

City 

Bak 

Sampah 

Tong 

Sampah 

1. Pola pelayanan untuk Tahap Mendesak (tahun 2008 – 2009) 

Pola pelayanan yang akan digunakan untuk Tahap Mendesak sama dengan 

pola pelayanan pelayanan saat ini (tahun 2007) dan ditambah dengan UPS (Unit 

Pengolahan Sampah). 

2. Pola pelayanan untuk Tahap Jangka Menengah (tahun 2010-2012) 

Pola pelayanan yang digunakan pada tahap PJM ini merupakan 

pelengkapan terhadap pola pelayanan yang digunakan pada tahap Mendesak 


(tahun 2008-2009) pelengkapan tersebut terdapat pada penggunaan UPS lebih 

banyak. Jumlah lokasi UPS pada tahah ini menjadi 63 lokasi. 

5.3. UNIT PENGOLAHAN SAMPAH (UPS) SKALA KAWASAN 

Pengurangan sampah dengan program 3R dan replikasi best practice 

memang bukan hal mudah untuk dilakukan karena akan sangat tergantung pada 

kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan 

sampah konvensional menjadi pola memilah sampah. Untuk itu diperlukan 

berbagai upaya baik langsung maupun tidak langsung, seperti antara lain : 

1. Percontohan program 3 R 

2. Penyuluhan 

3. Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat 

4. Pengawasan atau monitoring terus menerus 

5. Pendidikan 

A. Pengumpulan Sampah Skala Kawasan 

- Metode pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individual (door to 

door) maupun komunal. 

- Peralatan pengumpulan sampah di kawasan perumahan baru (cakupan 

luas dan jalan lebar) dapat dilakukan dengan menggunakan motor 

sampah (kapasitas 1,2 m 3 ), sedangkan untuk kawasan perumahan non 

komplek dan perumahan kumuh/bantaran sungai cukup dilakukan 

dengan menggunakan gerobak (1 m 3 ). 

- Motor/Gerobak sampah yang mengumpulkan sampah terpilah dapat 

dimodifikasi dengan sekat atau dilengkapi karung-karung besar (3 uni 

atau sesuai dengan jenis sampah). 


Motor Sampah 

Gerobak Sampah Tercampur 

Gerobak Sampah untuk Sampah Terpilah 

B. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Kawasan 

Lokasi 

- Luas TPST bervariasi, tergantung kapasitas pelayanan dan tipe kawasan. 

- Untuk kawasan perumahan baru (cakupan pelayanan 2000 rumah) 

diperlukan TPST dengan luas 1000 m2. Sedangkan untuk cakupan 

pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan TPST dengan luas 200 – 

500 m2 

- TPST dengan luas 1000 m2 dapat menampung sampah dengan atau 

tanpa proses pemilahan sampah di sumber 

- TPST dengan luas < 500 m2 hanya dapat menampung sampah dalam 

keadaan terpilah (50%) dan sampah campur 50 % 


- TPST dengan luas < 200 m2 sebaiknya hanya menampung sampah 

tercampur 20 %, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80 % 

Composting 

- Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos adalah sampah 

dapur (terseleksi) dan daun-daun potongan tanaman 

- Metode pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai cara antara 

lain dengan windrow system dan penggunaan media EM-4. 

- Metode windrow system dengan masa proses 2 bulan dapat dilakukan 

dengan cara menumpuk sampah setinggi minimal 1 m, panjang 2m dan 

lebar 1m yang dilanjutkan dengan proses pembalikan dan penyiraman 

(untuk menjaga kelembaban dan temperatur optimal) 

- Metode dengan penggunaan EM-4 dalam proses pembuatan kompos 

dapat mempercepat proses fermentasi, sehingga hanya membutuhkan 

waktu 5 – 6 hari 

Komposting Skala Kawasan 

5.4. UNIT PENGOLAHAN SAMPAH SKALA RUMAH TANGGA 

Diharapkan pelayanan dengan mempergunakan UPS skala rumah tangga 

( seperti komposter , takakura dll )ini mencapai 5 % dalam 5 tahun ke depan, 

dengan demikian pada tahun 2008 diharapkan yang mempergunakan UPS skala 

rumah tangga 1 % dari jumlah penduduk dan meningkat menjadi 5 % pada tahun 

2012. 

Pelaksanaan UPS skala rumah tangga dapat dilaksanakan secara 

individual maupun secara wilayah yang lebih luas seperti perumahan, untuk 


individual lebih sesuai untuk masyarakat yang mempunyai kesadaran yang tinggi 

dimana tidak diperlukan monitoring khusus. 

5.5. TEMPAT PEMROSESAN/PEMBUANGAN AKHIR ( TPA ) 

Ada beberapa skenario yang diajukan dalam aktivitas penanganan 

sampah di TPA , yaitu : 

a. Pengurugan/penimbunan sampah 

b. Pengomposan sampah hayati (organik) 

c. Daur-ulang sampah non-hayati (an-organik) 

d. Residu dari (b) dan (c) kemudian ditimbun di TPA. 

Pengomposan dan daur-ulang diharapkan ke depan akan merupakan kegiatan 

utama, khususnya guna menunjang usaha pertanian di sekitar kawasan ini. 

Kegiatan tersebut juga harus siap untuk tidak difungsikan bila ternyata pasar 

untuk menerima hasil produksinya mengalami hambatan. 

ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI 

Permasalahan kelembagaan dalam penanganan persampahan dalam skala kota 

di Kota Depok terkait dengan perlunya menyempurnakan struktur organisasi 

Dinas KLH dan penambahan jumlah personalia agar sesuai dengan upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pelayanan. 

Untuk itu Pemerintah Kota Depok perlu melakukan langkah-langkah kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan kajian mengenai perlu tidaknya dilakukan reorganisasi Dinas 

Kebersihan dan Lingkungan Hidup, untuk mengantisipasi kebutuhan akan 

kelancaran program penyuluhan yang dinilai sangat mendesak mengingat 

masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlunya pengolahan 

sampah dengan metode 3R mulai dari rumah tangga. 


2. Pembentukan Kordinator UPS di Dingkat Kelurahan dalam rangka 

pengoprasian UPS-UPS di sejumlah kelurahan yang akan menjadi lokasi 

UPS sampai 2009. 

ASPEK PEMBIAYAAN 

Analisa Pembiayaan 

Dalam analisa pembiayaan dikemukakan berbagai sumber pembiayaan 

dan pola pembiayaan proyek pengadaan mesin pengolah sampah dan 

komposting, bangunan pendukung 1 (satu ) unit UPS di kota Depok, dengan 

sumber pembiayaan : Typping Fee, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kota Depok, Bank Komersial, Masyarakat/Swasta 

Tiga Pola Pembiayaan yang direkomendasikan : 

1) Pola pembiayaan antara pemerintah kota Depok + Badan Pengelola UPS 

dengan Pemerintah Provinsi Jabar + Bank Jabar seperti tabel 5.7.1. 


dengan Bank Komersial seperti tabel 5.7.2. 


dengan pihak swasta seperti tabel 5.7.3. 

. 


Typping Fee 

Dari sumber rencana anggaran biaya ( RAB ) dan observasi serta survai di 

kota depok typping fee proyek pengadaan mesin pengolahan sampah dan 

komposting,serta bangunan pendukung 1 (satu ) unit UPS di kota Depok tanpa 

investasi lahan dan dengan dana investasi peralatan mesin serta bangunan 

pendukung bekerja sama dengan pihak swasta ( sumber dana sendiri) sebesar 

Rp. 28.043,- seperti tabel 5.7.5.a. 

Typping fee proyek pengadaan mesin pengolahan sampah dan 

komposting, serta bangunan pendukung 1 (satu) unit UPS di kota Depok tanpa 

investasi lahan dan dengan dana investasi peralatan mesin serta bangunan 


pendukung dari kredit Bank Jabar atau Bank Komersial lainnya (sumber dana 

kredit/pinjaman dari bank) sebesar Rp.38.520,- seperti tabel 5.7.5.b. 

Analisa Keuangan 

Analisa keuangan terhadap proyek pengadaan mesin pengolahan 

sampah dan komposting, serta bangunan pendukung 1 (satu ) unit UPS di kota 

Depok menggunakan alat analisa kriteria investasi Pay Back Period, Gross 

Benefit Cost Ratio ( GBCR ), Net Present Value ( NPV ) dan Internal Rate of 

Return ( IRR ). 

1) Pay Back Period 

Pay Back Period proyek pengadaan mesin pengolah sampah dan komposting, 

serta bangunan pendukung 1(satu ) unit UPS di kota Depok selama 4,80294 

tahun untuk sumber dana sendiri, dan 5, 3887 tahun untuk sumber dana 

kredit/pinjaman dari bank, yang bersumber dari tabel 5.7.8 dan 5.7.9. Dari pay 

back period dari sumber dana sendiri berarti setelah 4,80294 tahun proyek 

berjalan semua dana ( total investasi ) yang telah ditanamkan diperoleh kembali 


dan selama 3,197 tahun sisanya akan diperoleh keuntungan/profit proyek 

pengadaan mesin pengolah sampah dan komposting,serta bangunan pendukung 

1 (satu ) unit UPS di kota Depok sampai dengan proyek berakhir. 

2) Gross Benefit Cost Ratio 

Gross Benefit Cost Ratio (GBCR) proyek pengadaan mesin pengolah sampah 

dan komposting, serta bangunan pendukung 1 (satu) unit UPS di kota Depok 

sebesar 1, 3134 (131,34 % ) untuk sumber dana sendiri dan 1, 3788 (137,88%) 

untuk sumber dana pinjaman/kredit dari bank seperti tabel 5.7.6 dan 5.7.7. Dari 

kriteria Gross Benefit Cost Ratio (GBCR) yang lebih dari 1 (satu) dengan tingkat 

bunga discount factor 18%, berarti proyek tersebut sangat layak/feasible untuk 

dilaksanakan baik dengan sumber dana sendiri maupun dengan sumber dana 

pinjaman/kredit dari bank. 


3) Net Present Value ( NPV ) 

Net Present Value ( NPV ) proyek pengadaan mesin pengolah sampah dan 

komposting, serta bangunan pendukung 1 ( satu ) unit UPS di kota Depok Rp. 

449.603.355,87 untuk sumber dana sendiri Rp.611.963.095,02 untuk sumber 

dana kredit/pinjaman dari bank. Net Present Value ( NPV ) proyek tersebut positif 

( > 0 ) yang berarti sangat feasible/layak untuk dilaksanakan dengan tingkat 

bunga discount factor 18% seperti tabel 5.7.8. dan 5.7.9 

4) Internal Rate of Return ( IRR ) 

Internal Rate of Return ( IRR ) proyek pengadaan mesin pengolah sampah dan 

komposting, serta bangunan pendukung 1 (satu ) unit UPS di kota Depok 

sebesar 42% untuk sumber dana sendiri dan 105% untuk sumber dana 

kredit/pinjaman dari bank. Dari Internal Rate of Return ( IRR ) diatas tingkat 

bunga yang disyaratkan 20%, maka proyek tersebut sangat layak/feasible untuk 

dilaksanakan seperti tabel 5.7.8 dan 5.7.9 

Keseluruhan analisa keuangan kriteria investasi proyek pengadaan 

mesin pengolah sampah dan komposting, serta bangunan pendukung 1 (satu ) 

unit UPS di kota Depok diatas tanpa kenaikan typping fee yang merupakan hak 

dan wewenang pemerintah kota Depok bersama Badan Pengelola UPS kota 

Depok, dan apabila kenaikan typping fee pertahun yang berarti juga retribusi 

per kepala keluarga diberlakukan kenaikan setiap 2 tahun, maka proyek 

pengadaan unit UPS di kota Depok sangat feasible/layak untuk dilaksanakan. 



ASPEK PERATURAN 

Dalam hal yang menyangkut aspek peraturan, perencanaan penanganan 

sampah di Kota Depok harus diarahkan untuk mengatasi permasalahan 

mengenai munculnya timbulan-timbulan sampah liar karena masih adanya 

kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya yang saat ini pada 

sebagian masyarakat Kota Depok. 

Untuk itu, Pemeritah Kota Depok perlu menyusun/meningkatkan Peraturan 

Daerah tentang Kebersihan, Keindahan dan Keteriban Kota (K3). 

Untuk penanangan masalah persampahan pada skala kawasan yang akan 

dilaksanakan melalui pembangunan dan pengoperasian UPS, Pemerintah Kota 

Depok perlu segera mengambil langkah-langkah strategis yaitu dengan: 

1. Mengeluarkan instruksi Walikota tentang kelancaran pengadaan lahan bagi 

lokasi UPS di setiap kelurahan 

2. Menyusun SOP Pengolahan dan Pengelolaan UPS 

ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT 

Perencanaan program-program yang menyangkut peningkatan peran 

serta masyarakat dalam penanganan persampahan di Kota Depok sebaiknya 

disesuaikan dengan perencanaan pola pelayanan yang terdiri dari (1) pola 

penanganan skala kota. (2) pola penanganan skala rumah tangga, dan (3) pola 

penanganan skala kawasan. 

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Persampahan 

Skala Kota 

Program-program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan 

persampahan skala kota bertujuan: 

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta 

mayarakat dalam penanganan persampahan sejak tahap pengumpulan, 

tahap pembuangan, tahap pengangkutan, sampai tahap pengolahan. 


2. Mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan persampahan dengan 

menanamkan kebiasaan untuk menerapkan metode 3R mulai dari 

sumbernya (rumah tangga). 

Program yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah 

Sosialisasi penanganan sampah dengan metode 3R melalui: 

1. Penyuluhan penanganan sampah dengan metode 3R melalui forum-forum 

dan pertemuan warga 

2. Percontohan penerapan pengolahan sampah dengan metode 3R mulai dari 

sumbernya (rumah tangga) 

3. Penyebaran media kits (brosur, leaflet, poster, spanduk/banner, dsb.) 

4. Pemasangan/penayangan iklan layanan masyarakat melalui surat kabar, radi 

dan TV 

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Persampahan 

Skala Kawasan 


persampahan skala kawasan bertujuan: 

1. Mensosialisasikan rencana sistem penanganan persampahan dengan skala 

kawasan. 

2. Meningkatakan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di itngkat 

kelurahan dalam pengolahan dan pengelolaan UPS. 

Program-program yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut di 

atas adalah: 

1. Sosialisasi Sistem Penanganan Sampah dengan Skala Kawasan 

2. Pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan 

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Persampahan 

Skala Rumah Tangga 


persampahan skala kawasan bertujuan: 

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan pengolahan 

sampah rumah tangga secara mandiri dalam rangka menciptakan lingkungan 

yang bersih dan sehat 


2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat untuk mengolah 

sampah rumah tangga secara mandiri 

Program-program yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut di 

atas adalah: 

1. Penyuluhan penanganan sampah dengan metode 3 R 

2. Pelatihan pembuatan kompos skala rumah tangga 

3. Percontohan pembuatan kompos skala rumah tangga 

4. Sosialisasi Sistem Penanganan Sampah dengan Skala Kawasan 

5. Pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan dengan 

sasaran masyarakat yang diharapkan akan dilibatkan dalam pengelolaan 

UPS di tingkat kelurahan sampai tahun 2009

RINGKASAN EKSEKUTIF - Bappeda Depok - Pemerintah Kota Depok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?