Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
sini, timbul suatu pemikiran bahwa hukum itu tidak boleh didasarkan
pada keyakinan. Sebab, kalau hukum didasarkan pada keyakinan,
maka sifatnya akan menjadi personal atau komunal. Pandangan
orang mengenai hukum akan berbeda sesuai dengan agama
mereka masing-masing, sesuai dengan kepercayaan, keyakinan dan
pemahaman setiap orang terhadap agamanya.
Untuk itu, hukum harus berlaku impersonal, tidak memandang
suku, etnis, agama dan sebagainya. Dalam pengertian lain,
hukum hendaknya bersifat netral, yang berlaku bagi seluruh warga
tanpa memandang latar belakang mereka. Sebab, apabila hukum
didasarkan pada suatu keyakinan tertentu, akan timbul paksaanpaksaan.
Khususnya kita melihat dalam Islam, para ahli agama
berusaha untuk menjadikan agama sebagai hukum positif. Kalau
sudah menjadi hukum positif maka sifatnya memaksa, dan ini
bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, misalnya ketentuan
Tuhan: lâ ikrâha fî al-dîn (tidak ada paksaan dalam agama).
Memang, dalam tafsirnya, ayat ini memunculkan pandangan
tertentu, yang mengebiri semangat kebebasan dan sangat berpotensi
mencabut hak-hak asasi manusia, sebagimana dipahami oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya pandangan dari KH.
Ma’ruf Amin. Ia mengatakan, bahwa yang disebut kebebasan dalam
Islam hanyalah pada waktu memilih agama, ketika orang mau masuk
pada suatu agama. Pada saat itu tidak ada paksaan dalam memilih
agama. Tetapi, kalau orang itu sudah masuk ke dalam suatu
agama, sama halnya dengan masuk suatu organisasi, dia menjadi
tidak bebas lagi. Penganutnya harus mematuhi seluruh garis yang
telah ditentukan agamanya, tanpa terkecuali.
Di sinilah agama lebih merupakan pengekang kebebasan umat.
Inilah akibat otoritas ulama. Sebab sejatinya agama tidak lagi iden-
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)