Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
namun pada kenyataannya sangat meragukan kemaslahatannya. Lihat
saja, bagaimana perda-perda syariah yang beberapa tahun lalu
banyak bermunculan di sejumlah daerah, justru bermasalah bukan
karena dia memasukkan unsur syariah ke dalam legislasi, tapi
lebih karena akan bertentangan dengan kebebasan asasi manusia,
termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan akan mendiskriminasi
kelompok tertentu.
Bagaimana peranan pemerintah atau negara dalam melindungi kebebasan
beragama?
Pemerintah juga terkesan hanya berpihak kepada enam agama
besar yang mendapatkan pengakuan sebagai “agama resmi”. Bahkan,
lebih jauh, pemerintah juga mengabaikan hak-hak sipil para penganut
di luar agama ini. Kelompok Ahmadiyah, misalnya, meskipun
tetap mengklaim diri mereka sebagai Islam, tetapi karena berada di
luar kelompok mainstream, mendapat perlakuan diskriminatif dari
aparat negara. Dengan pembiaran itu negara sebenarnya melanggar
hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi dan dijamin hakhaknya
untuk tidak dipersekusi dan didiskriminasi. Aparat negara
juga tak mencegah terjadinya kekerasan itu.
Adakah ada data khusus yang dapat menunjukkan keberhasilan atau
kegagalan soal kebebasan beragama ini?
Kita memang belum punya suatu laporan khusus yang bisa
mengukur itu, maka kita tidak bisa bicara secara kuantitatif. Belum
ada instrumen dan indikator yang dapat menunjukkan tingkat
kebebasan beragama di Indonesia. Kalau ada indeks semacam
lxxviii
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)