Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Hal itu berkebalikan dengan negara demokrasi. Dalam negara
demokrasi, konstitusi dan hukum dibangun berdasar kesepakatan
elemen-elemen masyarakat yang plural. Sebuah pemerintahan yang
tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya
tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau
paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut;
juga tidak mengekang hak hidup agama-agama lain.
Konstitusi Indonesia secara eksplisit dan tegas memberi jaminan
hal kebebasan beragama itu. Oleh karena itu, hal yang mengkhawatirkan
bukan terletak pada fatwa MUI itu sendiri, tapi efek yang
ditimbulkannya. Fatwa ini telah menjadi “amunisi” bagi sekelompok
orang yang ingin aliran-aliran yang ada di Indonesia, semisal Ahmadiyah,
dan lain sebagainya diberangus. Fatwa MUI telah mendorong
tumbuhnya otoritarianisme dalam beragama.
Kalau memang benar bahwa gejala puritanisme dan radikalisme sedang
menguat, bagaimana hal itu bisa terjadi?
Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat
Indonesia masih memahami Islam sebagai “pakaian jadi” yang tinggal
dipakai di manapun dan kapan pun. Saya melihat bahwa situasi
semacam ini sesungguhnya tidak spesifik Indonesia. Di belahan
dunia Islam mana pun pemahaman semacam itu masih menjadi
nomenklatur umum. Munculnya fenomena fundamentalisme dan
puritanisme keagamaan bahkan radikalisme—yang merupakan “musuh”
para intelektual Islam Progresif—sebetulnya merupakan reaksi
terhadap ideologi-ideologi yang dianggap sekular.
Dalam karyanya The Place of Tolerance in Islam, Khalid Aboe
el-Fadl menulis bahwa saat ini terdapat banyak kalangan kelom-
lxxvi
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)