Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
karena mereka mewarisi kebodohan terutama dalam bidang agama
secara turun-temurun, dan menjadikan mereka orang-orang yang
fanatik dan eksklusif, bahkan memberikan reaksi negatif terhadap
paham yang berbeda dengan keyakinannya (Q. 2:170).
Dalam hal yang berkaitan dengan sekularisme, seorang pemikir
Muslim kontemporer kelahiran Sudan, Abdullah-i Ahmed
An-Naim, mengatakan bahwa masyarakat Islam hidup di bawah
negara berstatuskan sekular-liberal bukanlah fenomena baru, bahkan
merupakan sebuah keniscayaan. Dalam rentang sejarah Islam:
dari periode Islam-awal masa Nabi Muhammad, Khalifah Rasyidin,
dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai masa dinasti Utsmaniyah,
sampai awal abad ke-20, semuanya mengacu pada tatanan
sekular. Karenanya, prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan
nilai agamanya apabila dipaksakan negara.
Hubungan antara agama dan negara, meskipun tidak dijelaskan
secara utuh di dalam Islam tetapi secara khusus mengenai dasar-dasar
pemerintahan disinggung dalam al-Qur’an, di antaranya dalam
Q. 4:58-60, berisi mengenai mandat (amanah) dan keadilan yang
harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara
keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan dan ras.
Dengan demikian, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan
sangat perlu agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan
bagi umat Islam. Syariah akan tetap penting dalam membentuk
sikap dan perilaku umat Islam kendati pun ia bukan hukum
publik suatu negara. Pendapat ini disebut An-Naim sebagai
“netralitas negara terhadap agama”. Dalam konteks Indonesia yang
mayoritas Muslim, di mana negara pada dasarnya “netral” terhadap
semua agama, saya kira pemikiran an-Naim ini sangat relevan dan
lxvi
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)