Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
lebih berdasarkan pada rasa khawatir, curiga, takut, dan bimbang
dalam menyikapi perbedaan. Bukan semata-mata karena memperhitungkan
obyektivitas kebutuhan dan realitas di masyarakat tetapi
karena kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa kepentingan politik,
bisa kepentingan kelompok agama tertentu, dan lain sebagainya.
Akibatnya, peraturan bahkan perundang-undangan yang dibuat sulit
diimplementasikan. Kalaupun bisa diimplementasikan belum tentu
akan memberi efek positif bagi masyarakat. Contoh paling konkret
adalah kasus Ahmadiyah. Mereka hidup dan berkembang di Indonesia
sudah beberapa generasi, mengapa baru sekarang diperlakukan
secara tidak adil? Tentu mereka juga memiliki kelemahan, tetapi
apakah harus mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi
semacam yang terjadi di Jawa Barat dan di Nusa Tenggara Barat?
Lebih menyedihkan lagi, karena sampai saat ini sama sekali tidak
ada usaha penyelesaian yang serius dari negara terhadap persoalanpersoalan
seperti ini.
Misalnya saja, soal kebebasan beragama yang menurut UU sudah
dijamin seluas-luasnya tapi ternyata di lapangan tidak terjadi.
Menurut saya, affirmative action itu tidak apa-apa, lakukan saja.
Tunggu sampai kapan lagi? Jangan sampai kita menunggu sesuatu
yang tidak akan pernah berubah, sementara dinamika pluralitas
masyarakat semakin konkret dialami dan berkembang. Apakah perlu
menunggu perubahan di Departemen Agama? Bagi saya, justru
orang-orang di Departemen Agama sebagai para pengambil keputusan
dalam persoalan-persoalan ini masih tertutup, mempunyai pikiran
dan pengalaman sempit tentang pluralisme. Mungkin, untuk tingkat
pemerintahan, mulai dari mereka inilah yang hendaknya bisa berubah.
Mereka harus memulai hidup baru dengan pikiran baru, sikap
dan tindakan yang baru, yang relevan dengan kehidupan konkret
Elga Sarapung –
473