Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
waktu itu terdapat dalam bab di bagian depan tentang ketentuan
umum, tetapi di pasal-pasal berikutnya tidak ada yang menyinggung
dan menjelaskan tentang hal agama tersebut. Kemudian saya
menanyakan kepada mereka, para anggota DPR, mengapa tentang
agama disinggung dalam ketentuan umum tetapi tidak diuraikan
dalam pasal-pasal penjelasan berikutnya? Jawaban dan reaksi mereka
mengejutkan saya. Mereka berdalih bahwa persoalan agama
terlalu sensitif untuk dibicarakan di Indonesia. Lantas saya bilang:
bagaimana kita bisa berharap bahwa persoalan-persoalan berkaitan
dengan agama di Indonesia akan teratasi, kalau lembaga yang
setingkat DPR Pusat saja tidak berani membicarakan, tetapi lebih
siap untuk menghindar? Aspek ini selama beberapa tahun terakhir
bukan hanya merupakan isu yang menghangat, melainkan mengganggu,
tetapi justru tidak dibicarakan dan tidak dirumuskan dalam
RUU Hak-hak Minoritas?
Kenapa kita masih tidak berani dan takut menyentuh persoalan
agama dengan alasan terlalu sensitif? Sudah waktunya kita harus
berani keluar dari sensitivitas yang kaku seperti itu. Jangan terusmenerus
kita pelihara dan mendiamkan problem sensitif dalam
permasalahan agama. Model seperti ini menjadi pola khas Orde
Baru, melalui doktrin SARA, toleransi, kerukunan yang sama sekali
tidak mendidik masyarakat Indonesia untuk hidup dalam realitas
sesungguhnya secara jujur, terbuka dan saling menghargai.
Doktrin seperti itu sangat tidak relevan dan tidak bisa dipelihara
lagi. Pemerintah harus melakukan terobosan bila masih berharap
bahwa Indonesia yang memiliki masyarakat yang plural, benarbenar
bisa hidup bersama, saling menghargai dan membangun
Indonesia dari potensi kemajemukan masyarakat untuk semua lapisan
masyarakat.
452
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)