Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
terlebih lagi pasal 28, amandemen UUD 1945. Namun demikian,
lagi-lagi, semua itu adalah cara negara membohongi kita.
Sebab, melalui rumusan-rumusan yang bagus seperti yang terdapat
dalam undang-undang tersebut tidak berarti dalam praktiknya
tidak bermasalah. Karena dalam implementasinya sama sekali
bertolak belakang. Jadi, jika mengacu pada keberadaan Departemen
Agama, institusi tersebut seperti
halnya orang bingung,
Kita perlu semakin giat melakukan aksi
sakit. Fungsinya yang ideal bersama untuk kepentingan bersama,
tidak berjalan sebagaimana juga melakukan kegiatan-kegiatan
mestinya. Jangan heran, dari pendidikan alternatif yang terarah
sanalah sering muncul persoalan
di masyarakat seperti pluralis Indonesia yang merdeka,
pada pembangunan masyarakat
ketidakadilan, terancamnya
bebas dan demokratis.
pluralisme agama, tercabiknya
kerjasama antaragama, tidak jelasnya pendidikan agama, bahkan
sekarang dengan soal kebhinekatunggalikaan masyarakat Indonesia
yang mulai tercerai-berai, yaitu dengan munculnya perda syariah di
berbagai wilayah di Indonesia, dan masih banyak kasus lainnya.
Contoh lain lagi, mungkin kita kerap melihat dalam satu kecamatan
atau satu kabupaten yang penduduknya cuma 100 ribu dengan
mayoritas umat Islam, tetapi di sana terdapat 3 gedung gereja.
Warga sendiri tidak mengerti gereja apa saja itu, bagaimana sifatnya
dan apa denominasinya. Menurut saya kalau Departemen Agama
benar-benar berfungsi sebagai sebuah lembaga dari agama-agama
yang memperhatikan dan memikirkan kepentingan-kepentingan
masyarakat, maka ia harusnya membuka kesempatan, memfasilitasi
masyarakat di tempat yang seperti itu untuk berkumpul dan duduk
bersama-sama guna membicarakan semua persoalan agama, termasuk
Elga Sarapung –
449