Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
netralan atau, lebih tepatnya, ketidakadilan negara. Bahkan, menurut
saya, itu menjadi bukti kemunafikan negara (pemerintah).
Karena negara tidak tegas dan berani menegakkan hukum secara
benar. Karena apa? Karena di sana ada kepentingan tersembunyi
pemerintah yang tidak bakal disampaikan secara terbuka demi kepentingan
itu. Wibawa pemerintah kian runtuh, antara lain, dalam
menyikapi persoalan hukum yang ditimbulkan oleh tuntutan diterapkannya
perda syariah. Sebab, negara sekarang ini tidak mempunyai
konsep yang memadai bagi keberlangsungan pemerintahan
dalam mengatasi segala persoalan yang ada, termasuk di antaranya
persoalan pluralisme agama di Indonesia, sebagai persoalan kebangsaan
secara nasional. Semuanya telah kacau oleh kepentingan politik,
kepentingan partai, kepentingan kekuasaan dan uang.
Anehnya, kadang-kadang, terdengar jawaban dari pihak pemerintah
bahwa keadaan ini merupakan salah satu konsekuensi dari
penerapan otonomi daerah. Tetapi, bagaimanapun juga, kalau mau
ditarik ke belakang, semua problem yang sekarang ini tidak pernah
usai terutama bersumber dari ketidakadilan, ketidaknetralan dan kemunafikan
negara (pemerintah). Sebab semua itu lebih banyak aspek
permainan politik, ketimbang permasalahan yang sebenarnya. Lantas,
sekarang setelah persoalan bermunculan pemerintah mengkambinghitamkan
otonomi daerah yang berjalan tidak dengan semestinya. Padahal
jika mengkajinya lebih jauh, peluang-peluang terjadinya segenap
persoalan bangsa jelas ada. Itu tercermin dari minimnya kasus-kasus
sensitif yang diambil tindakan hukumnya secara jelas, untuk tidak
mengatakan tidak ada. Kasus-kasus yang menimpa Ahmadiyah saja,
sebagai contoh, terus terjadi di beberapa tempat. Sampai sekarang
tidak ada penyelesaian hukum yang jelas, yang memberi keadilan
446
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)