Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
masuk menyediakan tempat tinggal, adalah tanggung jawab suami.
Ketika si ibu itu bertanya pada saya, saya katakan dalam masyarakat
Muslim Banjar harta warisan itu disebut harta parpantangan
yang harus dibagi dua dulu sebelum dibagi waris. Harta tersebut
adalah harta bersama suami-isteri. Sebab separoh harta itu milik
si ibu. Yang dibagi hanya yang separoh lagi, dan dari harta yang
dibagi itu dia masih dapat bagian seperenam belas. Konsep harta
parpantangan itu muncul karena isteri dalam masyarakat Banjar
umumnya juga ikut bekerja mencari rizki. Dalam masyarakat Jawa
disebut harta gono-gini.
Contoh lain adalah dalam masalah zakat. Menurut fikih zakat
atau aturan-aturan zakat, harta yang diambil sebagai zakat dari petani
jauh lebih besar daripada pedagang. Hal ini bisa dipahami karena
masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Yang memiliki
tanah pertanian adalah orang yang kaya. Sebab di tanah Arab lahan
pertanian terbatas dan mahal. Beda halnya dengan Indonesia. Masyarakat
Indonesia adalah masyarakat agraris. Pendapatan dari hasil
pertanian sangat sedikit dan bagi kebanyakan petani jauh dari mencukupi.
Kalau ketentuan fikih zakat seperti yang tercantum dalam
buku-buku fikih itu yang dilaksanakan, maka bagi petani ketentuan
semacam itu terasa tidak adil.
Zakat pertanian itu sendiri mengandung persoalan ketika ada
pembedaan jumlah presentase zakat atas pertanian tadah hujan dan
memakai irigasi. Kadar zakat yang pertama lebih banyak daripada
kadar zakat yang kedua, padahal penghasilan pertanian tadah hujan
lebih sedikit daripada pertanian yang memakai irigasi. Kadar zakatnya
mestinya dibalik, kalau tidak maka akan terjadi ketidakadilan.
Dalam kaitan ini saya teringat ceramah Sjafruddin Prawiranegara
yang mengatakan kalau kita masih mempertahankan ketentuan-
Djohan Effendi –
407