Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
merasa tidak diikutsertakan dalam dialog Perber. Hal ini yang kita
sesalkan dari PGI.
Sebenarnya konstitusi ataupun dasar negara kita, Pancasila, menjamin
pluralisme. Masalahnya, gagasan pluralisme mendapat banyak
tentangan termasuk dari MUI yang mengharamkannya. Melihat fenomena
ini, konsep pluralisme seperti apakah yang mesti kita dorong
untuk konteks Indonesia?
Saya pernah membaca pendapat Prof. Din Syamsuddin di
Suara Pembaruan bahwa selama ini paham pluralisme telah disalahmengertikan.
Saya tidak tahu apakah pernyataan itu ditujukan
pada MUI yang pernah mengeluarkan fatwa menolak puralisme.
Namun yang saya tangkap, pluralisme yang Din sepakati adalah
pluralisme non-indifference, karena kalau pluralisme indifference itu
berarti sudah masuk kategori sinkretisme. Kita setuju dengan Din,
kita tolak pluralisme indifference yang mencampuradukkan seperti
itu. Jadi, menurut Din, di sana ada kesalahpahaman. Ini yang
harus kita jelaskan dari konsep pluralisme.
Pluralisme, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, bukanlah
sekadar fakta tetapi sesuatu yang sudah menjadi keharusan (norm).
Fakta artinya harus kita terima. Keharusan artinya tidak bisa kita
hilangkan. Apa yang saya bicarakan di sini adalah juga berdasarkan
teologi Kristen. Kasarnya, jangan bermimpi bahwa di dunia
ini hanya akan ada satu agama.
Jadi, bagi kita, Pluralisme secara menyeluruh, saya memakai istilah
Immanuel Kant, adalah suatu keharusan kategoris yang unconditional,
tidak bersyarat. Tetapi pluralisme secara parsial bisa dikatakan
sebagai keharusan hipotetis (hypothetical imperative). Artinya,
Benjamin F. Intan –
367