Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
nya, tetapi kalau tidak terlibat Perber yang dihasilkan bisa lebih
buruk daripada SKB. Bagaikan buah simalakama: kalau makan,
ayah mati; tidak makan, ibu mati. Posisi PGI bagaikan memilih
antara tirani dan anarki. Kedua-duanya sama-sama evil, harus memilih
lesser evil, necessary evil. Memang di dalam teologi Kristen,
kalau kita disuruh memilih antara anarki dan tirani maka kita lebih
memilih tirani. Kita bicara dalam konteks evil. Demikianlah
kalau kita lihat John Calvin, Martin Luther, dan Agustinus, yang
jikalau diminta memilih antara tirani dengan anarki, mereka cenderung
memilih tirani. Karena sejahat-jahatnya tirani, kejahatannya
masih bisa diprediksikan. Tetapi kalau anarki atau chaos, evil-nya
hampir-hampir tidak bisa diprediksi.
Persoalannya, PGI mewakili umat Protestan hanya secara de
jure, tapi tidak de facto. Artinya, Protestan bukan hanya yang tergabung
PGI, masih banyak gereja dan kelompok lain. Hal ini
tidak disadari atau sengaja dilupakan PGI. Sehingga PGI tidak
pernah mengadakan konsultasi dengan kelompok Protestan yang
lain sebelum berdialog dengan lembaga keagamaan lain di dalam
menyusun draft final Perber. Menariknya, setelah pertemuan PGI
dengan lembaga keagamaan ke-10 lalu terjadi deadlock. Ketika
mengalami kebuntuan barulah PGI mulai membuka pintu dialog
dengan umat Protestan lain, walau dengan kalangan yang amat
terbatas, dengan difasilitasi Institut Leimena, yang mana saya turut
hadir dalam pertemuan tersebut.
Setelah Perber dilegalisasikan, PGI turut mensosialisasikannya
dengan mengundang umat Protestan di gedung PGI Salemba.
Pada saat itu PGI mendapat banyak sekali kecaman dari berbagai
kelompok Protestan termasuk gereja-gereja anggota PGI yang
366
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)