Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Saya setuju bahwa harus ada amandemen, walaupun spirit dan
Preambule-nya tidak boleh disentuh. Jadi seperti contoh pasal 33,
yang mengemukakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam hal ini Soeharto
yang paling konsisten. Dengan asas “kekeluargaan” dia menjalankan
ekonomi. Kalau kemudian
Liem Soe Liong masuk, itu
istilah negative immunity, yang
cerita lain lagi. Tapi mungkin
itu pengaruh dari Be-
mengganggu ketertiban umum,
menegaskan kalau agama
landa dengan adanya pembagian
kelas warga negara. negara mesti hanya sampai pada
saya memakai istilah Michael Walzer,
Jadi saya setuju harus ada batasan “at” the boundaries dan
amandemen.
bukannya “across” the boundaries
dari agama. Artinya, ketika ada tafsir
agama yang menimbulkan ketertiban
Celakanya kemudian ada kelompok-kelompok
pengusung melarang agamanya. Jadi negara
umum terganggu, negara tidak bisa
peraturan-peraturan daerah harus tetap membiarkannya hidup
(perda) yang bertentangan bebas. Kebebasan dalam arti ini tidak
dengan konstitusi. Meskipun
bisa ditawar lagi.
tidak memakai label agama
tertentu namun kita tahu bahwa isinya sangat dekat dengan ajaran
atau doktrin agama tertentu. Ambil contoh, misalnya penerapan
syariat Islam di Aceh yang dilakukan secara demokratis. Bagaimana
Anda memandang fenomena-fenomena ini?
Menurut saya begini, kalau Amerika jelas merupakan Negara
Serikat (Federasi), United States of America, sehingga otonominya
sangat jelas. Namun mereka mempunyai satu jiwa – semacam
Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia – bahwa aturan apapun yang
Benjamin F. Intan –
361