Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
men bagi semua sila lain dan saya ambil sebagai dasar bagi konsep
public religion.
Jadi, turunannya: kalau kita berbicara mengenai kemanusiaan,
misalnya, sila kedua, bukanlah humanisme tanpa Allah. Kalau kita
bicara tentang nasionalisme, bukan chauvinisme, melainkan bahwa
semua manusia itu sama. Kalau saya tafsirkan dalam Kristen
sebagai image of God, gambar berupa alam. Mungkin dalam Islam
disebut Khalifah Allah. Keempat, mengenai demokrasi, mungkin
semacam teo-demokrasi. Di sini saya konservatif. Berbeda dengan
mas Dawam Rahardjo yang mendukung sekularisme, saya lebih
mendukung sekularisasi. Yang kelima, tentang keadilan sosial juga
tidak bisa kita lepaskan dari Tuhan.
Ringkasnya, sila yang pertama saya tafsirkan sebagai public religion.
Artinya, bagi saya, agama mesti mendasari semua sila. Secara
singkat, itu pandangan saya tentang Pancasila terkait agama
publik.
Menurut Anda apakah UUD 45 sudah memadai bagi bangsa kita
yang sangat plural? Bagaimana dengan kritik sebagian kalangan bahwa
dalam UUD kita masih banyak pasal-pasal yang tumpang-tindih?
Coba kita lihat kembali, ada satu keanehan ketika Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pertanyaan kita begini:
kenapa waktu itu dia tidak mengatakan kembali ke UUD
1950? Karena UUD 1950 lebih lengkap ketimbang UUD 1945.
Kalau tadi Anda menyinggung soal kelengkapan dan adanya kontradiksi,
UUD 1945 memang banyak problem. Tetapi saya melihat
Dekrit Presiden 1959 itu menandai masuknya budaya Jawa, yaitu
dengan kembali pada yang awal, UUD 1945.
360
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)