Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Konsep agama publik mengandaikan adanya kedewasaan dari para
pemeluk agama. Jika tidak, seperti di Indonesia, agama publik hampir
tidak mungkin lahir, dan oleh karenanya sebagian kalangan
menganggap perlunya peran negara. Di Barat, karena mereka telah
melalui proses sejarah yang melelahkan, agama publik muncul tanpa
dorongan negara. Menurut Anda?
Mungkin kita harus kembali pada konsep Jose Casanova,
bahwa agama publik beroperasi di tingkat civil society, bukan di
tingkat state atau political society. Agama publik pada state level dalam
bentuk negara agama; pada political society level dalam bentuk
partai politik agama. Pada kedua level ini agama bersentuhan
(lengket) dengan negara, sehingga politisasi agama dan agamaisasi
politik tidak terelakkan. Dan, seperti yang telah saya ungkapkan
di atas, dalam kedua proses ini baik negara maupun agama samasama
rugi, keduanya sama-sama menghadapi tindakan bunuh diri.
Itu sebabnya saya setuju dengan Casanova yang membatasi agama
publik pada civil society level.
Memang betul bahwa dulu pemerintah, meminjam gagasan T.B.
Simatupang, memunculkan Pancasila sebagai asas tunggal. Tetapi
itu hanya untuk partai politik, bukan untuk ormas, apalagi untuk
organisasi keagamaan. Dengan pertimbangan siapapun atau partai
politik apapun yang menang akan berdasar pada Pancasila. Mungkin
“negara bisa masuk” ke situ. Dalam arti negara membolehkan
apapun asasnya asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Ungkapan
Pancasila sebagai asas tunggal yang akhir-akhir ini mulai lagi
didengung-dengungkan akan memunculkan kembali trauma masa
lalu. Jadi, harus ada koridor atau batas intervensi negara, dan tetap
mensyaratkan kebebasan.
354
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)